Jakarta, - Peningkatan jumlah perpustakaan yang sesuai standar menjadi fokus program Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Tahun 2024 pada aspek standarisasi dan pengembangan tenaga perpustakaan.
 
Hal ini mengingat pemenuhan standar nasional perpustakaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 masih menjadi tantangan di berbagai jenis perpustakaan di Indonesia.
 
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan Tahun 2024 yang digelar di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta, Sekretaris Utama Perpusnas, Joko Santoso, mengatakan fokus akreditasi perpustakaan akan lebih banyak pada perpustakaan sekolah sebagai jenis perpustakaan dengan jumlah terbesar di Indonesia yang mencapai angka 144.191 pada tahun 2023.
 
&ldquo;Tahun ini kami targetkan ada lebih dari 1000 asesor yang akan bergerak baik di pusat maupun daerah,&rdquo; sebutnya pada Rabu (15/5/2024).
 
Selain itu menurut Joko Santoso penyederhanaan dan penyelarasan instrumen akreditasi juga dilakukan. &ldquo;Instrumen akreditasinya kita simplifikasi agar bisa mendorong peningkatan jumlah perpustakaan yang terakreditasi,&rdquo; imbuhnya.
 
Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus Pustakawan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2023, Novy Diana Fauzie mengatakan bahwa dalam sisi pemenuhan pustakawan yang kompeten, para pustakawan harus senantiasa memiliki keinginan mengembangkan diri dan kompetensinya sesuai standar.
 
&ldquo;Sebagai seorang pustakawan, mengikuti lomba pustakawan berprestasi misalnya, bisa menjadi bagian dari self assessment untuk menilai sejauh mana kita telah melakukan tugas sebagai seorang pustakawan,&rdquo; terangnya.
 
Saat ini, tenaga perpustakaan yang telah mengikuti sertifikasi baru 21% dan baru 81% di antaranya yang tersertifikasi kompeten. 
 
Lebih lanjut, Novy menyebut di era perkembangan dan transformasi digital, pustakawan memiliki peran yang vital dalam pengembangan layanan digital perpustakaan. &ldquo;Layanan digital perpustakaan merupakan hal mutlak karena sumber informasi sudah sangat berkembang ke arah digital,&rdquo; jelasnya.
 
Selain itu, Novy menambahkan, pustakawan juga perlu melakukan pendampingan dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Keterbatasan sumber daya yang menjadi hambatan dalam pengelolaan perpustakaan menurutnya, dapat menjadi tantangan dalam proses pengembangan diri bagi pustakawan.
 
Saat ini, rasio ketercukupan tenaga perpustakaan juga membutuhkan perhatian. Jumlah tenaga perpustakaan dibandingkan jumlah perpustakaan di Indonesia masih belum mencukupi. Misalnya sesuai data Kajian IPLM dan Kajian ABK 2023, kekurangan tenaga perpustakaan pada perpustakaan sekolah mencapai 527.672 orang.
 
Di sisi lain, Kepala Perpustakaan SMAN 3 Jakarta sebagai Juara 1 kluster 2 Lomba Perpustakaan Sekolah/Madrasah Tingkat Nasional Tahun 2023, Yudi Hermunanto mengatakan dukungan berbagai pihak di dalam lingkungan sekolah menjadi yang paling penting dalam menghadapi akreditasi.
 
&ldquo;Tidak hanya semata-mata dari kepala perpustakaan dan tim saja namun seluruh stakeholder mulai dari&nbsp; peserta didik, pendidik, orang tua siswa, alumni dan pengelola perpustakaan dan juga kepala sekolah. Kami tidak bisa bekerja sendiri untuk menciptakan perpustakaan yang baik, yang layak untuk para pemustaka,&rdquo; pungkasnya.
 Reporter: Eka Purniawati/&nbsp;Anastasia Lily Fotografer: Aji Anwar

Perpusnas Dorong Peningkatan Jumlah Perpustakaan Sesuai Standar

KOORDINASI DAN ADVOKASI DENGAN MITRA JEJARING MITRA INDONESIA ONE SEARCH DI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023 

Jakartaâ€“Transformasi perpustakaan dalam era pembangunan ekosistem digital bukan merupakan pilihan tapi suatu keharusan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2022 di Hotel Bidakara Jakarta, pada Selasa (29/2/2022).
Menurutnya, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam membentuk ekosistem digital perpustakaan di seluruh Indonesia.
â€œPerpusnas menjadi pusat dari jaringan perpustakaan seluruh Indonesia baik yang ada di sekolah, pemerintah daerah, maupun yang ada di komunitas dan semuanya harus dibangun semacam ekosistem digital nasional. Karena itu, peran Perpusnas sangat penting terutama dalam rangka untuk mentransformasi makna dari perpustakaan sebagai sarana belajar,â€ ungkapnya.
Keberadaan perpustakaan, menurutnya, merupakan sarana mengembangkan keterjangkauan masyarakat umum maupun pelajar terhadap sumber-sumber bahan bacaan. Sehingga perpustakaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih produktif.
â€œKalau mau menghancurkan peradaban sebuah bangsa hancurkan perpustakaannya. Kalau kita ingin membangun peradaban sebuah bangsa bangunlah perpustakaannya. Jangan sampai memahami perpustakaan hanya untuk membaca kemudian yang dijadikan ukuran berapa pengunjung semakin banyak pengunjung berarti semakin suksesâ€ terangnya.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan perlu adanya indikator baru dalam mengukur keberhasilan perpustakaan membangun literasi yang tidak hanya diukur dari berapa banyak pengunjungnya.
â€œSetelah datang ke perpustakaan apa produk hasilnya. Jangan sampai hanya sekedar baca selanjutnya tidak ada hasilnya yang bisa diukur. Karena itu perlu ada pengukuran lebih lanjut dalam kaitan dengan proses belajar,â€ imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyatakan Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022 mengusung tema â€œTransformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasionalâ€. Tema tersebut ditetapkan berdasarkan pada latar belakang keterbatasan dalam menyiapkan buku cetak untuk masyarakat, terutama yang berada di daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T).
"Transformasi perpustakaan untuk mewujudkan ekosistem digital nasional merupakan upaya dalam menyiasati keterbatasan buku cetak terutama di daerah 3T. Sehingga diharapkan kita mampu semakin memanfaatkan teknologi informasi dalam menjangkau masyarakat," jelasnya.
Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini di antaranya untuk melaporkan perkembangan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta stakeholders Perpusnas dalam mengimplementasikan pembangunan perpustakaan yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Meliputi pembangunan infrastruktur perpustakaan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM perpustakaan, peningkatan ketersediaan bahan bacaan, dan peningkatan peran perpustakaan untuk memperkuat literasi masyarakat.
Diselenggarakan secara hybrid, Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022 dihadiri oleh 750 peserta secara luring dan 10.000 peserta secara daring baik melalui aplikasi Zoom maupun kanal YouTube Perpusnas.
Selain itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan <a href="../news-detail.php?lang=id&amp;id=220329054436HviwJjzdc7" target="_blank" rel="noopener">penandatanganan nota kesepahaman</a> antara Perpusnas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UIN Imam Bonjol Padang, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Universitas Al Gifari, Universitas Al Sali-Al Aitam, IAI Ngawi, dan STMIK Jawa Barat.
Reporter: Eka Purniawati dan Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Buka Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022, Muhadjir Effendy: Transfomasi Perpustakaan Wajib 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Delegasi dari Komisi I DPRD Kab, Tabalong dan Sekretariat DPRD Kab. Tabalong melakukan kunjungan kerja ke Gedung Layanan Perpustakaan Nasional RI yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta pada Jumat (11/12). Kunjungan kerja tersebut dipipmpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Tabalong, Jurni, dan diterima langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando di Ruang Rapat Pimpinan Lt.5. Tujuan dari kunjungan kerja tersebut adalah untuk mendapatkan insight yang lebih mendalam tentang bagaimana mengembangkan perpustakaan daerah Kab. Tabalong.
â€œEksistensi perpustakaan daerah di banyak wilayah sampai saat ini masih seperti ada dan tiada, terutama untuk daearah dengan APBD terbatas. Untuk itu, kami berharap bisa mendapatkan pengetahuan lebih jauh guna mengembangkan perpustakaan daerah Kab. Tabalong agar lebih berperan dalam membentuk kualitas masyarakatnya,â€ ungkap Jurni.
Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando, memberikan apresiasi yang sangat tinggi akan tujuan yang telah disampaikan. Menurutnya, perpustakaan di abad 21 ini bukan lagi tentang mengumpulkan koleksi melainkan knowledge transfer. Perpustakaan adalah panggung untuk memperbaiki kualitas masyarakat sebuah negara karena membaca menjadi pondasi untuk membangun peradaban bangsa.
â€œTidak mungkin ada beragam produk canggih bisa dipersembahkan di atas muka bumi tanpa didahului oleh orang-orang pembaca dan teliti, maka iqra menjadi pondasi. Perpustakaan harus hadir untuk mendampingi masyarakat menjadi cerdas dengan jutaan pengetahuan yang ada di dalamnya,â€ tegas Syarif Bando.
Pada kesempatan yang sama, di akhir acara, Kepala Perpustakaan Nasional RI menyerahkan secara simbolis sebuah unit mobil perpustakaan keliling kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Provinsi Kalimantan Selatan, Nurliani, yang turut hadir pada kunjungan kerja tersebut.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpustakaan Harus Hadir untuk Mencerdaskan Masyarakat

Jakartaâ€”Usulan naskah kuno Nusantara dari Indonesia untuk nominasi Ingatan Kolektif Dunia atau Memory of the World (MoW) harus ditingkatkan.
Wardiman Djojonegoro, pakar pendidikan dan sejarah, menyatakan Indonesia memiliki ribuan naskah kuno Nusantara. Namun, saat ini tercatat baru delapan warisan dokumenter yang masuk MoW yang ditetapkan oleh Unesco.
Dia mendorong Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) untuk mendukung upaya pengajuan naskah kuno Nusantara tersebut ke Unesco. Penetapan naskah kuno Nusantara sebagai MoW, tuturnya, merupakan pengakuan dari dunia bahwa karya intelektual nenek moyang bangsa, layak untuk dikenang. Dia menyebut, Jerman sudah memiliki 80 warisan dokumenter yang ditetapkan sebagai Memori Ingatan Dunia.
â€œSalah satu kriteria Unesco adalah menghormati, mengenang tentang kepandaian daripada nenek moyang kita di seluruh dunia. Karena MoW itu seluruh dunia. Jadi, kita harus mengajukan naskah kita untuk bisa diterima sebagai warisan dunia, pengakuan daripada local genius daripada nenek moyang kita,â€ terangnya dalam webinar Sosialisasi Naskah Nusantara, Ingatan Bangsa, Ingatan Dunia, pada Kamis (19/5/2022).
Menteri Pendidikan pada 1993-1998 tersebut menambahkan, usulan naskah kuno Nusantara untuk masuk MoW membuat sejarah bangsa lebih dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. â€œKarena di dalam syarat Unesco adalah setiap naskah itu harus open access, harus terbuka, kalau bisa digitalisasi. Sehingga orang jauh di Amerika, jauh di Eropa, jauh di Jepang, bisa membaca,â€ ujarnya.
Pria yang terlibat sebagai tim ahli dalam beberapa naskah MoW tersebut mengakui minimnya pengakuan naskah kuno Nusantara tersebut dikarenakan sedikitnya peneliti Indonesia dalam menyusun naskah akademik. â€œNaskah itu harus diteliti kembali agar sesuai dengan apa yang diminta oleh Unesco,â€ ujarnya.
Selain itu, naskah kuno yang diusulkan harus tersimpan dengan baik dan naskahnya masih asli. Hal ini menjadi kesulitan di Indonesia karena iklimnya tropis dan faktor bencana alam sehingga naskah terancam punah. â€œSehingga untuk Indonesia, syarat daripada Unesco itu sangat berat karena kita harus menjaga naskah-naskah yang kita usulkan itu agar betul,â€ ungkapnya.
Webinar yang diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-42 Perpusnas tersebut menghadirkan Sri Sumekar, pustakawan ahli utama Perpusnas. Sumekar menyatakan sebelum masuk MoW, warisan dokumenter bangsa harus diakui terlebih dulu secara nasional atau dalam Ingatan Kolektif Nasional (IKON).
IKON merupakan program yang dikoordinir oleh Perpusnas dalam rangka pelaksanaan inventarisasi, pencatatan, pendataan, dan pendaftaran/registrasi warisan dokumenter budaya bangsa berupa naskah kuno yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebagai karya budaya bangsa yang harus diingat oleh seluruh bangsa Indonesia.
Perpusnas ditunjuk sebagai koordinator setelah pencanangan IKON pada 2012 di Manado yang digagas oleh tujuh kementerian/lembaga. Mantan Sekretaris Utama Perpusnas tersebut menyebut, naskah kuno yang sudah lulus uji akan mendapat register IKON dan selanjutnya dapat diusulkan untuk nominasi MoW.
Naskah kuno yang diusulkan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007, merupakan dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri yang berumur sekurangnya 50 tahun. â€œDan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan,â€ terangnya.
Disebutkan bahwa banyak warisan dokumen bangsa yang terancam punah. Dengan adanya IKON, diharapkan dapat mengajarkan pelestarian warisan dokumenter bangsa Indonesia dan penyelamatan aset dokumen nasional dari kepunahan. Selain dilestarikan, warisan bangsa ini dialihmediakan dalam bentuk digital, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya secara mudah.
Berdasarkan data Chambert-Loir dan Oman Fathurahman, tercatat sebanyak 58.947 naskah kuno Nusantara tersebar di dalam dan luar negeri. Untuk itu, dia mengimbau kepada para pemilik naskah serta dinas kearsipan dan perpustakaan di seluruh Indonesia untuk mengajukan naskah kuno yang dimiliki sebagai register IKON. â€œNanti akan kita usulkan bila ada internasional, akan kita usulkan sebagai MoW,â€ tukasnya.
Sementara itu, Dosen FIB Universitas Andalas, Pramono, menyatakan naskah Tuanku Imam Bonjol berpotensi untuk masuk IKON dan nominasi MoW. Dari segi kepengarangan, naskah ini merupakan hipogram dari tangan pelaku sejarah.
Disebutkan bahwa naskah merupakan memoar Tuanku Imam Bonjol, memoar Naali Sutan Caniago yang merupakan putranya, dan notulen rapat yang diadakan di dataran tinggi Minangkabau pada 1865 dan 1875. Lewat naskah ini, Imam Bonjol ingin meluruskan arus perjuangannya sebagai bagian dari gerakan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda.
â€œNaskah ini merupakan saksi atau lanskap sejarah kebudayaan Minangkabau pada abad ke-19, terdapat narasi global dalam hubungan jaringan, paham keagamaan, dan tren keislaman yang berkembang pada kurun waktu abad ke-18 antara Timur Tengah dan Kawasan Asia Tenggara,â€ jelasnya.
Selain naskah Tuanku Imam Bonjol, naskah Sunda Sanghyang Siksakandaâ€™ng Karesian juga berpeluang diusulkan sebagai nominasi MoW. Undang Ahmad Darsa, Dosen FIB Universitas Padjajaran, menyebut naskah SSK sudah dibahas sejak 2017, salah satunya dalam FGD di Perpusnas. Hal ini membuktikan adanya perspektif nilai-nilai peradaban universal dalam naskah SSK yang dikategorikan sebagai Ensiklopedi Sunda Kuno.
â€œSSK dapat diartikan sebagai uraian atau risalah tentang pengetahuan sebagai pedoman bagi kaum cendikia,â€ terangnya.
Secara garis besar, teks naskah SSK terdiri dari dua bagian. Bagian pertama disebut Dasakreta yang isinya menekankan ajaran akhlak dan tugas serta kewajiban setiap orang. Bagian kedua disebut Darma Pitutur yang isinya pengetahuan umum yang seyoygyanya diketahui orang banyak.
Naskah SSK berasal dari sebuah koleksi skriptorium kabuyutan Ciburuy Bayongbong, Kabupaten Garut. Disebut sebagian besar berbahasa Sunda Kuno, berjumlah 30 lempir, berbahan nipah, ditulis dengan tinta hitam.
Tercatat, sejak 2003 hingga 2017, sebanyak delapan warisan dokumenter Indonesia ditetapkan sebagai Memori Ingatan Dunia yakni Arsip VOC (2003), I La Galigo (2011), Babad Diponegoro (2013), Negarakertagama (2013), Arsip Konferensi Asia-Afrika (2015), Cerita Rakyat Panji (2017), Arsip Rekonstruksi Candi Borobudur (2017), dan Arsip Tsunami (2017).
Reporter: Hanna Meinita

Naskah Nusantara, Ingatan Bangsa, Ingatan Dunia

Jakarta, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mengajak penerbit dan produsen karya rekam untukÂ  menyerahkan karyanya baik cetak maupun rekam ke perpustakaan.
Seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SS KCKR), tiap penerbit wajib menyerahkan dua eksemplar dari setiap judul Karya cetak kepada perpustakaan Nasional dan satu eksemplar kepada perpustakaan Provinsi tempat domisili penerbit.
Diatur juga bahwa setiap Produsen Karya Rekam yang memublikasikan Karya Rekam wajib menyerahkan satu salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional dan satu salinan kepada Perpustakaan Provinsi tempat domisili Produsen Karya Rekam.
Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Perpusnas Emyati Tangke Lembang mengatakan, meskipun penghimpunan KCKR pada tahun 2020 telah melebihi target Perpusnas yakni sejumlah 420.000 eksemplar. Namun tingkat kepatuhan para pelaksana serah masih belum pada level ideal, yakni berada di angka 39,1 persen.
"Jika angka kepatuhan 1 persen mewakili penghimpunan koleksi KCKR tingkat nasional sejumlah 10.000 eksemplar. Dan jika target kepatuhan dinaikkan menjadi 70 persen, maka seharusnya koleksi KCKR yang terhimpun Perpusnas setidaknya sejumlah 700.000 eksemplar tiap tahunnya," jelasnya dalam Rapat Koordinasi Pendataan KCKR Hasil Penghimpunan Tahun 2020, Selasa (7/9/2021)
Berdasarkan data yang diolah Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, lanjut Emyati, tingkat kepatuhan serah simpan pelaksana serah tertinggi diraih oleh Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai 58,7 persen disusul oleh Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai 54,7 persen.
"Sayangnya nilai kepatuhan ini tidak dibarengi oleh banyaknya pelaksana serah yang melaksanakan serah simpan KCKR. Misalnya dari provinsi Kalimantan Barat hanya ada 13 pelaksana serah yang menyimpan koleksinya ke Perpusnas. Provinsi yang memiliki jumlah pelaksana serah tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan pelaksana serah yang rendah," paparnya.
Emyati menegaskan, dengan kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam secara tidak langsung akan mendukung tersedianya koleksi bahan perpustakaan yang bisa diakses masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, Nurlianti menyampaikan, pasca diberlakukannya UU No. 13 Tahun 2018 pihaknya gencar mengadakan sosialisasi rutin tiap tahun yang diikuti oleh penulis dan penerbit. Bahkan, sebagai bentuk apresiasi pihaknya memberikan piagam untuk pelaksana serah.
"Kami tidak ada anggaran untuk memberikan materi kepada penerbit, tetapi dengan sosialisasi yang secara rutin, kami ingin mereka memberikan secara ikhlas sebagai kewajibannya menyerahkan hasil buku atau karya rekam lainnya. Ini sebagai upaya kami untuk mendorong pelaksana serah menyerahkan karyanya," ungkapnya.
Di Jawa Timur, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi setempat memiliki berbagai inovasi untuk menggugah kesadaran penerbit maupun produsen rekam untuk menyerahkan karyanya. Diantaranya melalui penghargaan kepada penerbit aktif dan peran masyarakat, serta penulisan dan penerbitan buku lokal konten Jawatimuran.
"Ini dilakukan agar kita bersama penulis dan penerbit bersama-sama sadar bahwa KCKR ini penting sehingga penyerahan ke perpustakaan jadi prioritas utama," ujar Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Tiat S. Suwardi.
Sementara itu, di Sulawesi Selatan, Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Yulianto mengatakan tahun ini pihaknya memiliki program kegiatan festival aksara lontaraq untuk menghimpun lokal konten untuk diserahkan ke peropustakaan. â€œKami pun memberikan penghargaan kepada produsen atau penerbit yang aktif dalam bentuk acara bedah buku,â€ terangnya.
Reportase: Wara Merdeka
Â

Perpusnas Ajak Penerbit dan Produsen Karya Rekam Serahkan Karya ke Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyampaikan, tantangan Perpusnas ke depan adalah menghitung kebutuhan jumlah jabatan fungsional pustakawan di semua jenis perpustakaan.
 
Penghitungan ini dilakukan agar pemerintah daerah maupun instansi dapat memahami kebutuhan pustakawan di perpustakaannya.
 
Hal ini disampaikan dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional Pustakawan di lingkungan Perpusnas pada Selasa, (14/2/2023).
 
"Ini merupakan tugas Perpusnas sebagai instansi pembina jabatan fungsional pustakawan. Sehingga pemda dan instansi dapat mengajukan formasi pustakawan sesuai kebutuhan," ungkapnya.
 
Kepala Perpusnas meminta agar penghitungan jumlah kebutuhan jabatan fungsional pustakawan ini dapat dilakukan di semua jenis perpustakaan, baik perpustakaan umum, khusus, sekolah dan perguruan tinggi. "Tidak hanya di tingkat provinsi, kabupaten kota saja tetapi sampai ke daerah pelosok," lanjutnya.
 
Dijelaskan, paradigma perpustakaan saat ini telah berubah. Perpustakaan tidak lagi hanya berbicara mengenai manajemen koleksi dan manajemen pengetahun, namun 70 persen peran perpustakaan sebagai transfer pengetahuan.
 
"Jangan lupa pustakawan adalah jabatan profesional, sehingga pustakawan harus ambil bagian itu," jelasnya.
 
Pada kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas melantik Yuliatry Bunga dan Abdullah sebagai Pustakawan Ahli Utama, &nbsp;tiga pejabat Pustakawan Ahli Madya, empat pejabat Pustakawan Ahli Muda dan satu pejabat Pustakawan Penyelia.
 
Kepada pejabat yang dilantik, Kepala Perpusnas berpesan agar dapat meningkatkan kinerjanya. "Pelantikan ini merupakan bagian dari memperkuat SDM kita, selalu harus dipahami setiap tambahan satu SDM yang meningkat jabatannya, mohon diikuti pula dengan peningkatan kinerja," pesannya.
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Prakas/Aji

Berita

Kepala Perpusnas: Perlu Adanya Penghitungan Kebutuhan Jumlah Pustakawan di Daerah