Banda Aceh - Komisi X DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi, Hetifah, bersama dengan mitra kerjanya yakni Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menampung aspirasi pemustaka Aceh saat melakukan Kunjungan Kerja Masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 ke Pemerintah Provinsi Aceh di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Jumat (16/12/2022).
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Edy Yandra memandu rombongan berkeliling melihat fasilitas Gedung Layanan Perpustakaan (library tour) yang baru selesai dibangun dan resmi beroperasi pada awal tahun 2022 tersebut. Turut mendampingi dari Perpusnas diantaranya Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin), Taufiq A. Gani, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi, Nurcahyono, serta Direktur dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, Emyati Tangkelembang.
Pada kesempatan itu, anggota dewan berkesempatan menggali aspirasi para pemustaka dengan cara berdialog. Hetifah mengatakan bahwa meskipun belum seratus persen selesai, namun fasilitas Gedung Layanan Perpustakaan Aceh sudah sangat bagus.
“Apresiasi kepada Pemerintah Aceh yang sudah menyediakan fasilitas gedung seperti ini. Diharapkan aspirasi dan kepuasaan pemustaka dapat tetap dipantau dan dipenuhi,” ucapnya.
Lebih lanjut, Hetifah juga menyampaikan hasil dialog yang terjalin antara anggota komisi dan pemustaka menunjukkan bahwa para pemustaka merasa puas terhadap ketersediaan koleksi buku yang bersifat umum. Sehingga, mereka berharap agar Perpustakaan Aceh dapat segera melengkapi kekurangan koleksi yang bersifat khusus, spesifik, lebih mendalam dan teknis untuk keperluan penelitian, skripsi dan tesis.
“Kami berharap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh bersama Perpustakaan Nasional dapat memenuhi harapan para pemustaka yang lebih spesifik tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu, Edy Yandra mengakui kelemahan itu karena pihaknya selama ini masih fokus pada penyelesaian interior dan eksterior gedung. Untuk itu, ke depan dia akan menjalin sinergi dengan perguruan tinggi dan Perpusnas guna mendapatkan dukungan dalam penyediaan koleksi buku yang dimaksud.
Taufiq A. Gani menjelaskan bahwa keberadaan Indonesia One Search (IOS) dapat membantu menyelesaikan permasalahan itu.
“Indonesia One Search (IOS) adalah sebuah union katalog yang memudahkan pemustaka seluruh Indonesia untuk melakukan penelusuran koleksi dari semua jenis perpustakaan termasuk dari perguruan tinggi dalam sebuah portal pencarian (one stop searching),” terangnya.
Selain itu, Taufiq juga mengatakan IOS telah menghimpun metadata dan link bahan digital Jurnal Akses Terbuka dari berbagai perguruan tinggi dan pusat penelitian di Indonesia.
“Mungkin permasalahan di advokasi dan sosialisasi yang masih kurang. Perpusnas melalui Pusdatin sudah menetapkan Aceh menjadi salah satu lokus pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi IOS di tahun 2023,” katanya.
Nurcahyono yang bertanggung jawab terhadap pembinaan perpustakaan perguruan tinggi menyebutkan Perpusnas telah menyelenggarakan bimbingan teknis bagi pustakawan perguruan tinggi se-Aceh di bulan Oktober. Dia juga menambahkan bahwa assessment terhadap 4 (empat) kandidat perpustakaan perguruan tinggi di Aceh yang akan mendapat bantuan sedang dilakukan.
Emyati menerangkan pihaknya menerima penyerahan koleksi secara fisik maupun interoperabilitas secara online dengan pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Perpusnas sudah mengimplementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, berupa penyerahan koleksi sebagai deposit. Kami juga sudah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan BRIN untuk penyerahan secara fisik atau interoperabilitas online. Untuk itu, kami juga akan bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan di Aceh guna lebih menyosialisasikan pemanfaatan dari koleksi yang kami miliki,” jelasnya.
Dalam pernyataan penutupnya, Hetifah menyatakan kunjungan kerja Komisi X kali ini sangat bermanfaat. Selanjutnya, aspirasi dan solusi yang terungkap pada sesi ini akan terus dipantau serta diawasi sesuai tugas maupun fungsi Komisi X DPR RI.
