Jakarta,- Dalam penyelenggaraan kearsipan, terdapat penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan kearsipan.Â Pengawasan kearsipan merupakan salah satu bentuk pembinaan kearsipan. Unit Kearsipan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) menggelar kegiatan â€œExpose Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2022â€ pada Rabu, 31 Agustus 2022 .Â 
Pengawasan kearsipan yang telah dilaksanakan pada 7-31 Maret 2022 merupakan salah satu bentuk pembinaan kearsipan untuk memastikan penyelenggaraan kearsipan telah sesuai dengan kaidah dan ketentuan serta peraturan undangan yang berlaku. Selain itu nilai indeks kearsipan menjadi salah satu komponen penilaian reformasi birokrasi.
Â Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando memberikan apresiasi atas pelaksanaan pengawasan kearsipan internal yang dilakukan karena kegiatan pengawasan tersebut menyumbang 40 persen dari nilai penyelenggaraan kearsipan di sebuah lembaga.
â€œSaya berharap nilai kerja keras yang sangat baik ini bisa menjadi nilai tambah pada pelaksanaan pengawasan kearsipan secara eksternal di Perpusnas,â€ ungkapnya. Syarif berharap, dengan 5 unit kerja yang memiliki nilai pengawasan kearsipan internal tertinggi dapat memberikan acuan dan contoh bagi unit kerja yang lain agar dapat menjadi lebih baik dan bersama sama menjadikan tata kelola arsip lebih baik lagi.
Â â€œYang paling penting juga adalah bagaimana pengelolaan kearsipan ini dilakukan dengan sebaiknya-baiknya. Mulai dari kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan, sumber daya manusia kearsipan, dan pengelolaan arsip, sarana prasarana kearsipan, dan anggaran kearsipan," paparnya.
Pengawasan kearsipan telah dilakukan secara rutin sejak tahun 2021 oleh unit kearsipan 1 kepada seluruh unit pengolah di lingkungan Perpusnas. Dan pada tahun 2022 ini, pengawasan kearsipan dilakukan terhadap 17 unit pengolah arsip. Arah dan tujuan pengawasan kearsipan adalah menjaga ketersediaan dan kemanfaatan arsip, terwujudnya akuntabilitas kerja, dan terwujudnya memori kolektif bangsa.
Â 
Reporter: Eka Purniawati
Â

Perpusnas Perkuat Pembinaan Kearsipan dengan Pengawasan Kearsipan

Bandar Lampung, Lampung--Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung masuk ke dalam tiga besar di wilayah Sumatera. Di tengah laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, justru pengembangan budaya baca di Lampung baru menggeliat. Dikukuhkannya Bunda Literasi Provinsi Lampung bisa jadiÂ role modelÂ atau alternatif cara membangkitkan semangat baca sehingga menjadi budaya.
Hal ini disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif BandoÂ  sebelum melantik istri Gubernur Lampung, Riana Sari Arinal sebagai Bunda Literasi Provinsi Lampung pada Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca di Bandar Lampung, Selasa (8/10).
Kepala Perpusnas mengatakan perpustakaan tidak sekedar penyimpan buku tapi jembatan peradaban. Bahwa tidak ada guru yang khusus tentang Lampung tapi harusnya ribuan buku tentang Lampung bisa disajikan di perpustakaan.
Ditambahkan lagi bahwa perpustakaan dan pendidikan adalah elemen yang saling melengkapi. Namun, penting juga mengubah paradigma pengajar (guru/dosen) yang menyesuaikan dengan peradaban dunia.
"Guru dan dosen bisa mencontoh Universitas Stanford atau Harvard yang berhasil menciptakan lulusan yang meraih banyak penghargaan dunia, salah satunya penghargaan Nobel. Artinya, tidak sekadar membawa anak didik meraihÂ cum laude. Tapi juga diajarkan fondasi masa depan agar nantinya mereka tangguh dan eksis 20 hingga 30 tahun ke depan," terang Kepala Perpusnas.
Keberhasilan para pemikir dunia dan pencipta peradaban adalah keaktifan dalam membaca. Membaca terbukti membangkitkan aliran darah ke sel-sel dalam otak sehingga otak tidak mati. "Otak jika tidak dilatih akan mati," pesan Syarif Bando.
Contoh nyata dari kesuksesan 20-30 tahun adalah ketika cita-citaÂ Â founding fathersÂ terbukti, yakni membangun Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional setinggi 24 lantai dan 3 lantaiÂ basementÂ di pusat kota Jakarta.
"Perpustakaan harus ada sebagai bukti sejarah panjang peradaban," tegas Syarif Bando.
Di akhir arahan, Kepala Perpusnas berpesan bahwa senjata ampuh digunakan di medan pertempuran. Namun, satu peluru hanya mampu menembus satu kepala. Tapi tidak dengan buku, karena faktanya satu buku mampu menembus jutaan kepala manusia dan menghasilkan beragam keilmuan baru.
Â 
Reportase: Hartoyo Darmawan

Lantik Bunda Literasi Lampung, Kepala Perpusnas : Pemikir Dunia dan Pencipta Peradaban Lahir Karena Membaca

Kemayoran, Jakarta &ndash; Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan (Arpus) Kabupaten Kendal Wahyu Yusuf Akhmadi menyampaikan literasi Kendal mulai menyala setelah mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan subbidang perpustakaan.
 
Kabupaten Kendal menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan DAK Tahun Anggaran 2021 senilai Rp 10 miliar untuk pembangunan Gedung perpustakaan.
 
Kepala Dinas Arpus menceritakan kondisi sebelumnya Dinas Arpus Kabupaten Kendal betul-betul berada di zona nyaman. Dalam satu hari hanya 15 pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan. Gedung yang tidak representative dan ruangan yang terbatas menjadi masalah yang dihadapi Dinas Arpus Kendal.
 
"Matahari cerah literasi ini dimulai tahun 2021, tiada lain adalahadanya DAK subbidang perpustakaan dari Perpusnas sebesar 10 M," ungkapnya dalam Sesi Berbagi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2024, Selasa (14/5/2024).
 
Dia mengatakan sebelumnya saat mengajukan desain perpustakaan sama seperti perpustakaan pada umumnya, namun Bupati Kendal memberi masukan agar desain gedung perpustakaan dibuat modern dan ikonik.
 
"Kami teringat pesan dari Perpusnas, salah satu paradigma perpustakaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, dan perpustakaan dari awal hingga akhir layanan setiap hari harus menjadi tempat bagi masyarakat berbagai lapisan dengan berbagai kegiatan," katanya.
 
Kepala Dinas Arpus mengatakan gedung perpustakaan yang difungsikan Agustus 2023 cukup menarik animo masyarakat. Bahkan satu hari sebanyak 1.300 pengunjung datang ke perpustakaan. 
 
"Hal ini tidak lepas dari komitmen pemkab Kendal yang mengalokasikan APBD cukup besar untuk perpustakaan. Bahkan di tahun 2023, anggaran untuk perpustakaan mencapai Rp 7 Miliar," katanya.
 
Bangunan dua lantai ini memiliki keunikan tersendiri, dia menjelaskan salah satunya rak buku leveling. Rak buku ini selain sebagai tempat untuk menyimpan bahan Pustaka juga dapat menjadi tempat duduk. Bahkan rak buku leveling ini menjadi spot foto favorit pengunjung.
 
"Selain pembenahan fasilitas,tentunya juga dibarengi dengan pembenahan dalam diri kami, yang dulu nyaman kalau pengunjung sedikit, sekarang harus lebih melayani dengan menginternalisasi nilai-nilai berakhlak," lanjutnya.
 
Dia memaparkan terdapat beberapa aktivitas kunci dalam pengembangan perpustakaan dan minat baca masyarakat. Diantaranya, inovatif, adaptif, dan kolaboratif.
 
"Kita harus terus mengembangkan cara-cara baru yang out of the box, adaptif dengan perkembangan teknologi, adaptif dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, selain itu kolaboratif adalah komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait," paparnya.
 
Kepala Dinas Arpus mengatakan sejumlah kegiatan praktik baik pun dilaksanakan di perpustakaan Kabupaten Kendal. Diantaranya, wisata perpustakaan, bengkel literasi, daku Pustaka (Daftar Kartu Anggota Perpusda Online), Selasa Pustaka, Kamis Menulis, Gerakan Berbagi Buku, Sabtu Kata, Literasinema, Pembentukan PELITA (Penggerak Literasi) Kendal, Kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai komunitas.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Alfian / Aji / Ahmad Kemal

Dapat DAK, Literasi Kendal Mulai Menyala

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Bupati Sabu Raijua, Nikodemus Rihi Heke, menyatakan perpustakaan memiliki peran penting dalam merombak mental masyarakat menjadi lebih baik. Dia meyakini, hal ini dapat terjadi melalui aktivitas membaca dan belajar di perpustakaan.
Hal ini disampaikan Bupati Nikodemus saat melakukan kunjungan ke Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Dalam kesempatan tersebut, Bupati Nikodemus didampingi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sabu Raijua, Ramli Ika, dan diterima Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas, Joko Santoso, Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Perpusnas, Nurcahyono, serta jajaran.
Bupati Nikodemus menjelaskan kabupaten yang berada di Nusa Tenggara Timur itu masuk wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Oleh karena itu, pihaknya membutuhkan dukungan dari Perpusnas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini akan berdampak kepada kualitas SDM masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
â€œKami mengharapkan agar Perpustakaan Nasional bisa hadir bersama kami di Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka merombak mental spiritual daripada seluruh masyarakat Sabu Raijua,â€ jelasnya di Ruang Rapat Pimpinan Perpusnas, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta, pada Jumat (12/11/2021).
Dia meminta agar Perpusnas melakukan pengembangan kebijakan guna meningkatkan kecerdasan anak bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya Sabu Raijua. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Nikodemus menjelaskan akan mengajukan proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik subbidang perpustakaan untuk pembangunan gedung fasilitas layanan tahun 2022. Dia berharap agar dokumen yang diajukan memenuhi syarat sehingga pihaknya memiliki gedung perpustakaan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat pada 2023.
Selain itu, pihaknya juga meminta bantuan motor perpustakaan keliling. Sebelumnya, Kabupaten Sabu Raijua telah menerima dua mobil perpustakaan keliling. â€œMuara dari perpustakaan ini tidak hanya fokus pada anak sekolah, tapi masyarakat,â€ ujarnya.
Sementara itu, Joko Santoso menyatakan kehadiran Bupati Nikodemus ke Perpusnas merupakan dukungan luar biasa untuk perpustakaan. Akan lebih kuat lagi jika dukungan diberikan berupa perangkat hukum yakni peraturan daerah. Perpusnas telah membuat sejumlah program untuk mendukung pemerintah daerah mengembangkan perpustakaan. Di antaranya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan DAK.
â€œTransformasi bersifat multiaset perspektif, jadi kami tidak hanya memberikan bantuan koleksi tapi juga jaringan, bantuan untuk pengelola perpustakaan. Yang kami dorong, daerah mendapat dukungan dari stakeholder,â€ tuturnya.
Dia menambahkan, DAK mendukung daerah yang sudah bertransformasi untuk meningkatkan layanan perpustakaan. â€œHarapan kami, kami bisa berikan insentif kepada Sabu Raijua, termasuk pengembangan perpustakaan digital di sana. Aplikasi iPusnas dan Inlislite kami berikan gratis,â€ ungkapnya. Dia mengungkapkan Perpusnas akan memberikan satu unit motor perpustakaan keliling kepada Kabupaten Sabu Raijua.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Nikodemus juga mengapresiasi pelayanan yang diberikan Perpusnas kepada pihaknya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Prakas Agrestian
Â

Bupati Sabu Raijua: Perpustakaan Berperan Merombak Mental Masyarakat

Salemba, Jakarta&mdash;Sebanyak 111 pegawai struktural dan fungsional di lingkungan Perpustakaan Nasional mengikuti proses Assessment Test yang diselenggarakan unit Sekretariat Utama Perpusnas di Jakarta, Senin, (16/1).
Assessment test yang digelar selama dua hari menyasar pada 56 pejabat struktural setingkat eselon 3 dan 4, dan 55 pejabat fungsional pustakawan muda, pustakawan madya, analis kepegawaian, dan auditor yang telah memenuhi persyaratan.
Assessment adalah suatu proses untuk mengetahui kemampuan seseorang, terhadap suatu kompetensi, berdasarkan bukti-bukti. Dalam arti yang lain assessment adalah suatu proses pengumpulan informasi guna mendapatkan profil psikologis seseorang, yang meliputi kelebihan, kekurangan, gejala-gejala, intensitasnya, kendala-kendala yang dialaminya, serta peran penting yang dibutuhkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa assessment bisa diartikan sebagai suatu proses pengumpulan informasi mengenai seseorang yang mencakup kualitas dan kuantitasnya.
Kepala Perpusnas Muh. Syarif Bando dalam pengarahannya mengatakan bahwa kegiatan ini bukan dimaksudkan sebagai niatan rotasi besar-besaran, &ldquo;Tapi sebagai upaya menggali potensi para pejabat dan pemetaan kompetensi jabatan struktural dan fungsional,&rdquo; ujarnya.
Pemangku jabatan, lanjut Kepala Perpusnas, harus memiliki kemampuan memahami ruang lingkup jabatan yang diembannya, harus mampu membagi dan mengevaluasi beban tugas, serta mampu mempersiapkan kebijakan terhadap regulasi dan tidak terlalu kaku. &ldquo;Tidak sekedar memenuhi tugas dan kewajiban namun seorang pemimpin juga harus mampu mengembangkan potensi SDM anak buahnya,&rdquo; ucap Syarif Bando.
Assessment test yang diikuti semua peserta meliputi tes potensi akademik, psiko test, focus group discussion (FGD), dan proses wawancara.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Pemetaan Kompetensi Melalui Assessment Test

Legian, Bali - Dalam rangka menjaga kesinambungan penyusunan dan keandalan laporan keuangan (LK) Perpusnas RI, Perpustakaan Nasional pada tahun 2018 mengadakan kegiatan Rekonsiliasi Tahunan Dana Dekonsentrasi dan Workshop Implementasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang diselenggarakan di Hotel Magani Bali pada hari Rabu (31/10).Â  Hadir pada acara tersebut kurang lebih 70an peserta yang terdiri dari perwakilan bendahara dan operator pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dari 34 Provinsi seluruh Indonesia. Kepala Perpustakaan Nasional sebagai pengguna anggaran wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan secara periodik (semesteran dan tahunan) dan dilakukan secara berjenjang dari tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) sampai dengan tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Perpusnas RI.
Kepala Perpustakaan NasionalÂ  sebagai pengguna anggaran wajib melakukan laporan kepadaÂ stakeholder yaitu Kementerian Keuangan, Bappenas selaku pemerintah dan DPR RI selaku pengawas. "Oleh karena itu bendahara dalam menyampaikan laporan keuangan harus berpedoman pada peraturan-perundangan yang berlaku," pinta Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dalam arahannya kepada para bendahara daerah yang hadir. Menurut Syarif sangat mudah untuk membuat surat keputusan tentang pengelola keuangan tetapi yang perlu diperhatikan adalah proses dalam mengelola keuangan tersebut. Sebagai pemerintah pusat lanjutnya, Perpusnas memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah melalui dinas perpustakaan atas pembelanjaan dana dekonsentrasi (dekon).
Kepala Perpusnas menyatakan yang paling penting terkait laporan keuangan adalah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan salah satu dari empat jenis opini atas hasil audit laporan keuangan, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW). "Perpustakaan Nasional saat ini selama tiga tahun berturut-turut mendapat opini WTP dan diharapkan kedepannya dapat mempertahankan," terang Syarif. Pada tahun 2018 terjadi penurunan dana dekonsentrasi yang disalurkan kedaerah karena untuk penguatan dana alokasi khusus (DAK), Syarif berharap pada tahun depan akan ditingkatkan kembali dengan catatan akan mengevaluasi kembali hubungan antara pusat dan daerah mengenai kewajiban yang harus dipatuhi pemerintah daerah dalam pelaporan keuangan dan melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten atau kota. "Pengelola keuangan di daerah juga harus memahami secara prinsip perbedaan dana dekonsentrasi dan dana alokasi khusus," imbuh Syarif.
Merujuk kepada UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, menjadikan satu-satunya di dunia bahwa perpustakaan menjadi urusan wajib dan secaraÂ de facto kelembagaannya juga hadir di pusat hingga daerah. Selain itu perpustakaan juga wajib dianggarkan melalui APBN untuk pemerintah pusat dan melalui APBD untuk pemerintah daerah, dimana pengukuran kinerja terhadap penyerapan anggaran sangat fundamental untuk ditingkatkan. Syarif menjelaskan belanja modal atau barang akan menjadi input dari kinerja sehingga semua belanja yang dilakukan akan menjadi tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). "Misalkan dalam pengadaan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) tidak harus menunggu Biro UmumÂ  untuk menginventaris barang, PPK bisaÂ  mengidentifikasi barang yang akan dibeli berdasarkan pencocokan data transaksi keuangan yang diproses," jelasnya. Terkait pertanyaan peserta mengenai bantuan dana alokasi khusus daerah bencana terhadap perpustakaan yang terdampak bencana alam, Syarif menjelaskan bantuan untuk daerah-daerah yang terkena bencana sudah ditetapkan oleh Bappenas namun untuk kedua daerah seperti Lombok dan Palu harus masih menunggu hingga Januari 2019.Â  Jika Perpusnas mendapatkan dana alokasi khusus untuk daerah bencana maka bantuan untuk kedua daerah tersebut akan dapat diakomodir untuk pembangunan fasilitas gedung ataupun pengadaan koleksinya.
Reportase : Arwan Subakti dan Dewi Kartikasari.

Bendahara Harus Laporkan Keuangan Sesuai Aturan Perundang-undangan yang Berlaku 

Salemba, Jakarta--Kondisi bangunan yang ditempati bersama dua dinas lain dalam satu atap menjadi satu alasan pengajuan dana alokasi khusus (DAK) oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang di 2020. Kondisi ini mengakibatkan pelayanan perpustakaan menjadi kurang optimal. Lahan baru telah disiapkan dan berada di pusat kota. Dinas berharap pengajuan DAK bisa disetujui sehingga pelayanan dan kegiatan yang mendukung perpustakaan bisa lebih maksimal. Keseriusan awal sudah ditunjukkan Pemkot Serang yang menaikkan alokasi anggaran perpustakaan secara signifikan.Â 
"Lahan baru seluas hampir 8000 meter persegi sudah disiapkan. Secara administratif dan legal telah disetujui oleh Wali Kota," terang Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang, Wahyu Nurjamil, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpusnas, Rabu pagi, (1/7). Sedianya diatas lahan baru nanti, Wahyu berjanjiÂ akan menyediakan fasilitas layanan perpustakaan untuk anak-anak yang selama ini belum tersedia karena keterbatasan tempat.
Wahyu juga melaporkan bahwa geliat masyarakat Kota Serang terhadap aktivitas baca juga mengalami peningkatan. Dia mencatat, pihaknya menerima sedikitnya 20-30 permohonan agar dikunjungi armada perpustakaan keliling. Sejauh ini, Dinas Perpustakaan Kota Serang baru memiliki tiga unit mobil dan satu becak motor yang hilir mudik bergantian menyambangi wilayah-wilayah di Kota Serang.
Â 
Â 
Reportase/Fotografer : Hartoyo DarmawanÂ

Berita

Kota Serang Ajukan Permohonan DAK Perpustakaan