Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Di era teknologi dewasa ini, budaya baca mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Banyaknya informasi akan suatu isu saat ini jelas menciptakan banyak informasi bohong atau hoax. Masyarakat tidak lagi mendapatkan informasi utuh seperti selayaknya yang bisa didapatkan saat membaca buku. Maka dari itu, perpustakaan membutuhkan strategi khusus untuk bisa bertahan dalam era teknologi ini.
"Saat ini, masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi seputar apapun yang mereka ingin di internet, namun informasi itu cenderung hanya sepenggal alias tidak utuh. Informasi tidak lengkap itu pula yang sering kemudian menimbulkan hoax. Untuk itu kami ingin tahu strategi apa yang dimiliki Perpustakaan Nasional untuk bisa tetap bertahan di tengah era teknologi yang terus berkembang ini," ungkap anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, pada Rabu (4/3).
Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Woro Titi Haryanti, menjawab rasa ingin tahu dari Niko dengan menjelaskan bahwa pergeseran budaya baca yang diakibatkan oleh teknologi internet memaksa perpustakaan untuk berubah mengikuti gaya generasi milenial. Yakni dengan mendigitalisasi bahan bacaan agar para milenial ini bisa terus membaca meskipun bukan dalam bentuk buku melainkan cukup hanya dengan menggunakan smartphone mereka masing-masing.
"Di era internet ini kita tidak bisa serta merta menggunakan informasi yang kita dapatkan. Contohnya Wikipedia, kita tidak bisa menggunakannya sebagai bahan rujukan ilmiah resmi, karena informasi yang terkandung didalamnya tentu benar. Untuk itu Perpusnas menghadirkan bahan bacaan yg sudah didigitalisasi ke dalam aplikasi yang bisa di akses langsung di smartphone seperti iPusnas, e-resources, Khastara, dan Indonesia One Search (IOS)," jelas Woro.
Tak ketinggalan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Arsyaf Suryadin, meminta dukungan formasi pustakawan karena jumlah yang sudah ada sekarang belum cukup untuk mendukung semua kegiatan pelayanan perpustakaan yang ada di daerahnya. "Jumlah pustakawan kami saat ini hanya ada 12 orang. Kami butuh dukungan Perpustakaan Nasional agar jumlah pustakawan di daerah kami bisa bertambah," beber Asyraf.
Untuk itu, Opong Sumiati, selaku Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan menjelaskan bahwa impassing bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk mendorong SDM yang berpotensial menjadi pustakawan. Selain itu disampaikan pula bahwa Perpustakaan Nasional juga menyelenggarakan bimtek, sertifikasi pustakawan, Uji Kompetensi Pustakawan (UKP), dan lomba pustakawan berprestasi.
Reporter: Basma Sartika Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpustakaan Harus Ubah Gaya Ikuti Milenial

Padang, Sumatera Baratâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang perpustakaan untuk dinas perpustakaan provinsi/kabupaten/kota di wilayah Sumatera Barat. Penyerahan DAK dilakukan secara simbolis oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumbar Wardarusmen dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI bersama mitra kerjanya di Padang, Sumatera Barat, pada Senin (15/2/2020). Turut menyaksikan penyerahan DAK, Plh. Gubernur Sumbar Alwis dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas Joko Santoso.
Joko Santoso menyatakan pada tahun ini, Perpusnas melanjutkan program DAK untuk pembangunan fisik perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota. DAK diberikan oleh pemerintah pusat untuk daerah demi meningkatkan kualitas layanan perpustakaan di Indonesia. DAK, ujar Joko, menjadi prospek sekaligus tantangan untuk pembangunan perpustakaan, tidak hanya di lingkungan Perpusnas, tapi juga di seluruh Indonesia.
Khusus untuk wilayah Sumbar, pada 2021, Perpusnas memberikan DAK sekitar Rp25 miliar untuk Provinsi Sumbar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kota Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Solok Selatan. Bantuan yang diberikan berupa pembangunan gedung perpustakaan, renovasi gedung, pengadaan perabot layanan perpustakaan, pengadaan TIK layanan perpustakaan, dan pengembangan bahan perpustakaan.
"Di Sumatera Barat, ada dua kabupaten yang mendapatkan bantuan pembangunan gedung baru perpustakaan yakni Kabupaten Lima Puluh Kota dengan nilai Rp10 miliar dan Kabupaten Agam dengan Rp9,5 miliar," jelasnya di sela-sela kunker.
Saat ini, bidang perpustakaan masuk menjadi salah satu prioritas nasional. Perpustakaan masuk dalam kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui program penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas. Literasi memiliki peran sangat penting untuk membangun masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Karenanya, dibutuhkan konektivitas dan akses terhadap bahan bacaan serta sumber bahan bacaan yang berkualitas agar masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan pengetahuan. Dia berharap, melalui DAK, peningkatan kualitas layanan perpustakaan bisa mewujudkan sumber daya manusia yang unggul.
Tercatat ada 1.749 perpustakaan umum (desa dan kabupaten/kota) yang tersebar di Sumbar. Sedangkan jumlah koleksi keseluruhan yang ada di dinas perpustakaan provinsi dan 19 perpustakaan daerah kabupaten/kota di Sumbar sekitar 553.050 eksemplar. Jika dibandingkan ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Sumbar, maka rasionya 0,05, yang artinya lima orang penduduk hanya dapat membaca satu eksemplar. Perpusnas menyebut idealnya, satu orang penduduk mempunyai koleksi dua eksemplar.
Reporter: Hanna Meinita
Â

Perpusnas Salurkan DAK Bidang Perpustakaan Sekitar Rp25 M untuk Sumbar

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Siapa yang tidak mengenal Slamet Rahardjo dan Mieke Wijaya dalam dunia perfilman nasional. Keduanya merupakan aktor dan aktris kelas wahid yang telah menyemarakkan kancah perfilman selama puluhan tahun. Berbagai peran telah mereka lakoni dengan apik. Ragam pujian dan penghargaan juga telah diraih. Pantas jika akhirnya Perpustakaan Nasional bersama Sinematek Indonesia (SI) mengabadikan karya-karya lawas dan peran kiprahnya membangun seni peran Tanah Air dalam wujud situs khusus tokoh perfilman Nasional pada laman web Perpustakaan Nasional. Launching web kedua aktor/aktris senior tersebut dilakukan di Ruang Teater Soekarman Perpusnas, Kamis, (13/9).
Hadir dalam peluncuran tersebut Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana, Ketua Sinematek Indonesia Adi Surya Abdi, Ketua Yayasan Pusat Perfilman Haji Umar Ismail, Kepala Pusat Jasa dan Informasi Perpusnas Titiek Kismiyati, dan aktris Marcela Zalianty.
Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana mengatakan bahwa perkembangan teknologi informasi memang telah merambah ke berbagai akses tatanan masyarakat. Masyarakat dimudahkan dengan hal itu.Â  Kemudahan itu juga yang diberikan Perpustakaan Nasional demi memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. Jika kebutuhan pemustaka terpenuhi, akan timbul kepuasan pemustaka dalam memanfaatkan perpustakaan. "Peluncuran situs web tokoh perfilman nasional adalah salah satu bentuk kemudahan dalam layanan informasi yang diberikan Perpustakaan Nasional kepada pemustaka," imbuhnya.
Perpustakaan Nasional, lanjut Ofy Sofiana, salah satunya fungsinya adalah sebagai pusat rujukan. Fungsi rujukan tersebut yang mengharuskan Perpusnas membuat terobosan atau inovasi layanan dalam bentuk multi media. Situs web tokoh perfilman nasional maupun situs-situs dengan tema-tema tertentu adalah salah satu bentuk inovasi yang dilakukan sejak satu dasawarsa terakhir.Â  Akibat kemajuan Iptek, masyarakat sudah melek terhadap dunia digital sehingga pemahaman literasi digital juga dibutuhkan. Hingga kiniÂ Perpusnas telah membuat sedikitnya 65 portal khusus dan mendigitalkan 29 judul film nasional.Â  "Kedua aktor senior, Slamet Rahardjo dan Mieke Wijaya merupakan tokoh ke 21 dan 22 yang dibuatkan lamannya dan menjadi bagian dari situs tokoh perfilman nasional,Â Â jelas Kepala Otomasi dan Kerjasama Perpusnas Wiratna Tritawirasta.
Slamet Rahardjo adalah pria kelahiran Serang,Â  21 Januari 1949. Memiliki nama kecil Memet, Slamet Rahardjo memulai karirnya di bidang teater dan bergabung dalam Teater Populer bersama maestro Teguh Karya. Puluhan film telah dilakoni kakak kandung dari Eross Djarot, dan berbagai penghargaan Piala Citra telah didapatkan. Film-film lawas seperti Badai Pasti Berlalu, Rembulan dan Matahari, Pasir Berbisik, Tjut Nyak Dien, dan Marsinah, adalah sekian dari banyak judul film yang diperankan.
Di masa jayanya, pada era 1970-1980an, Slamet adalah magnet penonton. Hampir semua film yang ia bintangi dan sutradarai menjadiÂ box office. Slamet memulai semuanya ketika film nasional sedangÂ booming. Banyak peran sudah dimainkan,Â  mulai dari mantan narapidana, laki-laki miskin jatuh cinta pada perempuan kaya, kapten Belanda,Â gangster, hingga pahlawan nasional.Â Tapi jumlah itu sebenarnya jauh lebih sedikit dibandingkan tawaran yang ia terima. "Saya orang yang bandel, enggak mau main film sembarangan. Ketika saya baca dan tidak sesuai,Â  saya batalkan," katanya saat menjadi narasumber 'Pengabdian Seni Peran Setelah 73 Tahun Indonesia Merdeka', bersamaan dengan peluncuran situs tokoh film dirinya.Â 
Tidak lengkap membicarakan film-film lawas tanpa menyertakan nama Mieke Wijaya didalamnya. Pada masanya, istri dari mendiang aktor "Si Pitung" Dicky Zulkarnaen begitu terkenal. Mieke Wijaya merintis karis di dunia hiburan Tanah Air sejak tahun 1950-an.Â Ratusan judul film dan sinetron pernah dibintangi ibu dari aktris sekaligus mantan penyanyi Nia Zulkarnaen. Peran yang acap dibawakan Mieke Wijaya adalah peran antagonis.Â 
Pembuatan situs tokoh perfilman nasional bertujuan untuk mengurangi akses kesenjangan informasi bagi masyarakat dan pemustaka. Pengemasan ulang karya-karya dalam bentuk digital adalah salah satu bentuk pelestarian terhadap sineas dan dunia perfilman Tanah Air. Situs web dokumentasi perfilman merupakan bagian dari situs resmi Perpusnas dan merupakan bagian dari pelayanan, khususnya layanan digital.Â 
Kandungan informasi dalam situs web dokumentasi perfilman Indonesia memuat konten bibliografi, direktori tentang insan perfilman, lembaga perfilman, web perfilman, dan rumah produksi, filmografi yang berisi kumpulan data-data/informasi film yang diproduksi di Indonesia, kronika (kumpulan catatan mengenai peristiwa yang berkaitan dengan perfilman Indonesia dari hari ke hari), cuplikan film, serta kliping yang terdiri dari kliping artikel dan resensi.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â

Mengenal Karya dan Kiprah Slamet Rahardjo dan Mieke Widjaja Lewat Situs Tokoh Perfilman  

Salemba, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Flores Timur membutuhkan gedung perpustakaan untuk menjalankan fungsi layanan dengan maksimal. Saat ini, ruang baca dan koleksi Perpustakaan Kabupaten Flores Timur tidak memadai. Selain itu, ruang baca dan koleksi dengan ruang perkantoran terpisah jarak sekitar satu kilometer, sehingga cukup menganggu mobilitas antarpegawai.
Demi mewujudkan hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur Paulus Igo Geroda beserta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur dan jajarannya melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional. Paulus Igo menyatakan sulit untuk membangun gedung perpustakaan menggunakan anggaran daerah. Pasalnya, anggaran di kabupaten paling timur Pulau Flores ini mayoritas tersedot untuk gaji dan biaya operasional anggota dewan.
Hal disampaikan Paulus Igo saat diterima Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Joko Santoso, Kepala Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka Upriyadi, Kepala Biro Umum Joko Budi Santoso beserta pejabat terkait di Ruang Sidang Pimpinan Perpusnas, Jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta pada Kamis (5/12/2019).
Menjawab kebutuhan pemerintah Kabupaten Flores Timur ini, Joko Santoso menyatakan pembangunan perpustakaan bisa dilakukan dengan mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang perpustakaan untuk tahun 2021. Pasalnya, Joko menjelaskan, penerima DAK fisik bidang perpustakaan tahun 2020 sudah ditetapkan pada tahun ini.
Daerah diminta memastikan proposal dan data dukung sudah lengkap saat mengajukan. Penilaian penerima DAK akan dilakukan oleh Perpustakaan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas pada April atau Mei.
Joko Santoso menegaskan ada beberapa hal yang mesti disiapkan terutama menyediakan lahan seluas 2 ribu meter persegi dan sertifikat tanah. Selain itu, Detail Engineering Design (DED) dipastikan harus mencerminkan layanan publik, ruang untuk ekspresi masyarakat, dan mencerminkan kearifan lokal.
Kepala Bagian Perencanaan Adin Bondar menyatakan saat ini Perpusnas memiliki program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Karenanya, DED dipastikan harus mengakomidir program ini. â€œTransformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di mana masyarakat bisa berkumpul, belajar kontekstual, dan meningkatkan keterampilan. Bila desain itu benar-benar memiliki unsur-unsur tersebut, maka nilainya tinggi,â€ urai Adin Bondar.
Paulus Igo menyatakan sudah melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan. Dia berharap bisa menerima DAK pembangunan gedung perpustakaan pada 2021. Pada 2020, ada dua kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang menerima pembangunan gedung perpustakaan yakni Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Lembata.
Reporter: Hanna Meinita/Fotografer: Raden Radityo

Kabupaten Flores Timur Minta DAK untuk Membangun Gedung Perpustakaan

Salemba, Jakarta â€“ Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Woro Titi Haryanti, menerima kunjungan kerja dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Perpusnas Salemba, Senin (8/1/2021). Kunjungan kerja ini dipimpin oleh Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN, Yasmon, dengan tujuan untuk menyerahkan piagam penghargaan integrasi kepada Perpusnas selaku anggota JDIHN. Piagam penghargaan yang merupakan apresiasi atas terintegrasinya Website JDIH Perpusnas dengan Portal JDIHN diserahkan Yasmon kepada Woro Titi. Baik BPHN dan Perpusnas berharap ke depannya dapat terjalin hubungan kerja sama yang erat antara kedua instansi terutama dalam hal pendampingan pengelolaan JDIH yang baik, tata cara pelestarian koleksi perpustakaan, dan pembinaan tenaga perpustakaan di lingkungan BPHN.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpusnas, Sri Marganingsih, menyampaikan bahwa JDIH Perpusnas mempunyai target untuk dapat meraih kategori Pengelola JDIH Terbaik di tahun 2021. Keseriusan pencapaian target ini dibuktikan dengan update yang telah dilakukan pada situs web jdih.perpusnas.go.id. Tujuan utama dari dilakukannya update pada situs web JDIH Perpusnas diantaranya untuk memberikan kenyamaanan pada user dalam mengakses pencarian dokumen hukum dan memperbarui struktur JDIH sesuai dengan arahan BPHN.
Menanggapi hal tersebut, dalam upaya mencapai target yang diinginkan Yasmon memberikan kisi-kisi yakni Perpusnas harus mampu memenuhi seluruh aspek yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang meliputi antara lain Organisasi, SDM, Koleksi Dokumen Hukum, Teknis Pengelolaan, Sarana Prasarana, dan Pemanfaatan TIK.
Yasmon juga berpendapat bahwa JDIH Perpusnas mempunyai potensi besar untuk menjadi Pengelola JDIH Terbaik, hal ini terlihat dari progress yang ada di tahun 2020. Selain itu, koleksi dokumen hukum di Perpusnas juga mempunyai potensi untuk dikembangkan, tentunya melalui JDIH.
Tak lupa, Yasmon juga memberikan saran dan masukan inovasi kepada pengelola JDIH di lingkungan Perpusnas, dengan harapan pengelolaan JDIH yang baik ke depannya dapat membawa manfaat bagi seluruh pihak dan kalangan dalam memperolah informasi serta dokumen hukum bidang perpustakaan. Dia turut mengingatkan promosi terhadap keberadaan JDIH harus terus digencarkan baik di lingkungan kerja maupun masyarakat luas.
Reporter dan Fotografer: Ardiansyah Al Ghani

Perpusnas Menerima Piagam Penghargaan dari Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN

Jakarta - Pandemi Covid-19 tidak hanya terkait dengan sistem kesehatan tapi juga tingkat literasi masyarakat. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Subandi Sardjoko menyatakan tingkat literasi masyarakat mempengaruhi sikap dalam menentukan respons terhadap pandemi. Masyarakat yang berliterasi tinggi cenderung merespons pandemi dengan baik, mampu mendeteksi gejala secara mandiri, lancar dalam berkomunikasi dengan tim medis sehingga selalu siap untuk melindungi diri.
Subandi menjelaskan ini berdasarkan data CenterÂ forÂ Systems Science and Engineering Universitas John Hopkins Amerika Serikat pada Maret 2020. Data menunjukkan, kenaikan kasus baru per hari di negara dengan yang rata-rata tingkat kemampuan literasinya rendah atau di bawah 85 persen seperti Kamerun, Pantai Gading Nigeria, Tanzania, Togo, mengalami peningkatan kasus baru hingga 900% dalam jangka waktu tujuh hari.
â€œHal tersebut menunjukkan kemampuan literasi ini mempengaruhi apakah informasi Kesehatan dapat diterima lebih baik oleh masyarakat. sehingga mereka mampu menekan jumlah korban. Negara dengan rata-rata tingkat literasi rendah memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terserang pandemi,â€ jelasnya saat menjadi narasumber dalam pembukaan Stakeholder Meeting Nasional Tahun 2020 yang diselenggarakan Perpusnas secara daring pada Rabu (4/11/2020).
Saat ini, ujar Subandi, tantangan nyata dalam melakukan pembangunan adalah melawan dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ditegaskannya, perpustakaan memiliki peran dalam memberikan dukungan terhadap masyarakat pada masa pandemi ini.
â€œIni pengalaman kami di awal September yang lalu pergi ke perpustakaan Desa Cendil di Belitung Timur. Jadi di masa pandemi perpustakaan sangat berperan terutama anak-anak sekolah yang tidak bisa sekolah ini secara bergilir, masyarakat bisa memanfaatkan perpustakaan, bisa membuat memanfaatkan juga akses internetnya, dan juga layanannya,â€ jelasnya.
Perpustakaan sebagai pusat layanan literasi dan para pegiat literasi diajak agar menjadi mitra utama kegiatan masyarakat dalam memberikan sumber informasi dan pengetahuan yang memadai mengenai virus corona serta menggerakkan budaya hidup bersih dan sehat. Melalui pendekatan literasi inklusi sosial, perpustakaan harus memfasilitasi masyarakat agar dapat mentransformasikan pengetahuan dan informasi yang diperolehnya dengan kegiatan nyata untuk mengatasi persoalan hidup dan meningkatkan kesejahteraan.
Tahun lalu, melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Perpusnas menjangkau perpustakaan di 32 provinsi dan 100 kabupaten Indonesia. Stakeholder Meeting Nasional 2020 diikuti perwakilan dari 32 dinas perpustakaan provinsi dan 100 dinas perpustakaan kabupaten. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring dengan menetapkan protokol kesehatan yang ketat.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â

Berita

Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI Pada Masa Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah

Pencarian

Berita Lainnya

Perpustakaan Harus Ubah Gaya Ikuti Milenial

Perpusnas Salurkan DAK Bidang Perpustakaan Sekitar Rp25 M untuk Sumbar

Mengenal Karya dan Kiprah Slamet Rahardjo dan Mieke Widjaja Lewat Situs Tokoh Perfilman

Kabupaten Flores Timur Minta DAK untuk Membangun Gedung Perpustakaan

Perpusnas Menerima Piagam Penghargaan dari Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN

Tingkat Literasi Pengaruhi Respons terhadap Pandemi