Jakarta – Humas Perpusnas. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) E. Aminudin Aziz menerima audiensi jajaran pengurus Forum Perpustakaan Umum Indonesia (FPUI) dan Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPKI), Selasa (29/9/2026). Audiensi tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus memperkenalkan kepengurusan baru kedua forum untuk periode 2025–2028.

Dalam audiensi tersebut, jajaran FPUI dan FPKI menyampaikan sejumlah hal terkait penguatan pengelolaan perpustakaan dan pengembangan profesi pustakawan. Audiensi juga menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh arahan Perpusnas, selaku lembaga pembina, mengenai berbagai isu yang dihadapi.

Ketua FPUI, Nasrudin Djoko Surjono, mengungkapkan keinginannya untuk mengundang Kepala Perpusnas dalam acara pengukuhan kepengurusan baru 2025 - 2028. Ia juga menyampaikan sejumlah perhatian terkait pengembangan perpustakaan umum, antara lain pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM), serta akreditasi perpustakaan di daerah, provinsi maupun kota.

“Terkait IPLM dan TKM, perlu diinformasikan kepada teman-teman, up and down, akan berdampak juga pada anggaran di masing-masing wilayah dan provinsi nantinya. Kami juga mohon arahan tentang akreditasi perpustakaan, itu memang menjadi salah satu instrumen kami dalam pembinaan ini, ” ujar Nasrudin.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal FPKI, Chairunnisa, menyampaikan perhatiannya terhadap uji kompetensi pustakawan, dan kejelasan pengembangan karier pustakawan melalui jabatan fungsional. Ia juga mengungkapkan harapannya agar perpustakaan dapat menjadi salah satu indikator dalam penilaian reformasi birokrasi.

Hal itu dinyatakan karena perpustakaan dianggap memiliki kontribusi pengelolaan pengetahuan, penyediaan informasi, peningkatan kompetensi, serta dokumentasi pengetahuan organisasi. Kontribusi tersebut dinilai sangat jelas untuk mendukung reformasi birokrasi. Karena itu, Chairunnisa berharap Perpustakaan Nasional dapat mmpertimbangkan, merekomendasikan, dan mengusulkan agar perpustakaan sebagai salah satu aspek penilaian reformasi birokrasi.

Mengenai IPLM dan TKM, Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, menjelaskan bahwa perubahan instrumen terjadi karena memang instrumen yang digunakan sebelumnya tidak valid/salah. “Validitas itu bicara tentang kesahihan, sahih tidaknya sebuah alat yang dipakai, kalau misalnya mau nimbang emas, pakenya gram-graman, maka alat ukurnya harus gram, tidak mungkin mau nimbang emas kita pakai timbangan entok,” jelasnya.

Menurutnya, IPLM dan TKM bukan untuk menilai pekerjaan dinas perpustakaan, melainkan mengukur kinerja pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sesuai kewenangannya. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Kepala Perpusnas serta penyesuaian kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

“Saya agak rewel untuk urusan instrumen ini karena saya dosen metodologi, kalau misalnya ini salah, maka ujungnya akan salah, mendapatkan data yang salah. Pertanyaan itu menjadi sangat penting untuk mendapatkan data yang benar,” jelasnya lagi.

Terkait akreditasi, sebelumnya instrumen penilaian akreditasi tadinya 70% Kepatuhan dan 30% Kinerja. Namun yang sebenarnya ingin dinilai adalah kinerjanya. Sehingga Aminudin merubah instrumen penilaiannya menjadi 30% Kepatuhan dan 70% Kinerja. “Saya katakan, bukan begitu caranya. Kalau mau menilai kinerja, harus dibalik kerjanya. Artinya, kalau misalnya fasilitas terbatas, tapi kegiatannya banyak, segala macam, ada kegiatan yang kreatif, ini akan dapat nilai lebih baik. Itu alasan di balik perubahan instrumen,” tegasnya.

Menjawab mengenai uji kompetensi (Ujikom), Aminudin menginfokan Ujikom akan dibuka pada Oktober mendatang. Ujikom juga telah diperbaharui dari segi pertanyaan, sehingga tidak sembarang orang dapat lulus Ujikom. Server pun sedang diperbaiki untuk kenyamanan peserta.

“Saya ingin ada perubahan kepada sesuatu yang benar. Akreditasi instrumennya sudah diperbaiki, IPLM dan TKM juga sudah diperbaiki. Nanti hasilnya kita berharap ini angka-angka yang valid,” tutup Aminudin. ***(FM/ ed:DRS/ Dok: ATK)

Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI Pada Masa Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah

Bagikan:

Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI Pada Masa Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah

Galeri

Pencarian

Berita Terbaru