Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Niat yang baik harus sejalan dengan ikhtiar yang kuat. Termasuk niat panitia khusus (Pansus) DPRD Kota Solo untuk membuat rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perpustakaan. Namun, ada sejumlah pertanyaan yang masih memerlukan penjelasan dari Perpustakaan Nasional agar regulasi yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Solo. Alasan itulah yang melatarbelakangi audiensi DPRD dan Pansus Raperda Perpustakaan dengan Perpusnas, Jumat, (14/5).Â 
Ketua Pansus Raperda, Anna Budiarti, menanyakan bagaimana bentuk pengawasan perpustakaan di perguruan tinggi? Lalu, langkah apa yang ditempuh mengatasi minimnya minat baca? Kemudian, apakah penyelenggaraan perpustakaan di masyarakat, termasuk perpustakaan pribadi harus mengikuti standar perpustakaan yang dibuat Perpusnas? Bagaimana mengatasi kendala dana dan kurangnya tenaga perpustakaan dan upaya pengembangan koleksi?
Menjawab sejumlah pertanyaan tersebut, Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas, Joko Santoso, mengakui bahwa kerangka regulasi akan memberi suatu kepastian tentang peraturan perpustakaan di Kota Solo. Namun, ia meminta pihak Pansus agar bisa memberikan draft (susunan) Raperda terlebih dulu untuk ditelaah oleh Perpusnas sehingga jawaban atau rekomendasi yang disampaikan mudah dipahami.Â  Â 
Untuk kewenangan pengawasan perpustakaan sebenarnya sudah diatur batasannya. Untuk tingkat SMU/SMK hingga perguruan tinggi, ranah tersebut berada di tingkat provinsi. Kabupaten/Kota mengurusi sampai tingkat SMP.Â  Â 
Sementara itu, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengingatkan agar perpustakaan perguruan tinggi tidak mengirimkan koleksi skripsi, thesis, ataupun disertasi ke masyarakat yang berada di desa/kelurahan. Tidak akan berdampak apapun. Lebih baik masyarakat yang tinggal di desa/kelurahan diberikan bahan bacaaan yang aplikatif, yang bisa dipraktekkan langsung sehingga manfaatnya lebih terasa. Minat baca masyarakat tidak rendah melainkan bahan bacaan saja yang kurang. Rasio buku dengan masyarakat masih belum pas.Â 
Mengenai Perda yang disusun, Kepala Perpusnas mengharapkan juga diatur soal jam belajar. "Harus ada keberanian untuk mengembalikan marwah masyarakat menjadi lebih baik," imbuhnya.Â  Untuk mengatasi kekurangan tenaga perpustakaan, Pemkot Solo bisa menerapkan jalur inpassing yang sudah dibuka oleh pemerintah sehingga ketersesuaian tenaga perpustakaan perlahan teratasi.Â  Â 
"Perpustakaan memang institusi kecil, namun insyaallah mampu memberikan kontribusi besar bagi bangsa," tutup Syarif Bando.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Adit

Terima Pansus Raperda Perpustakaan Kota Solo, Kepala Perpusnas Ingin Perda Masukkan Jam Belajar 

Profesor Okamoto Puji Gedung Perpustakaan Nasional

Jakarta, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mengajak penerbit dan produsen karya rekam untukÂ  menyerahkan karyanya baik cetak maupun rekam ke perpustakaan.
Seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SS KCKR), tiap penerbit wajib menyerahkan dua eksemplar dari setiap judul Karya cetak kepada perpustakaan Nasional dan satu eksemplar kepada perpustakaan Provinsi tempat domisili penerbit.
Diatur juga bahwa setiap Produsen Karya Rekam yang memublikasikan Karya Rekam wajib menyerahkan satu salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional dan satu salinan kepada Perpustakaan Provinsi tempat domisili Produsen Karya Rekam.
Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Perpusnas Emyati Tangke Lembang mengatakan, meskipun penghimpunan KCKR pada tahun 2020 telah melebihi target Perpusnas yakni sejumlah 420.000 eksemplar. Namun tingkat kepatuhan para pelaksana serah masih belum pada level ideal, yakni berada di angka 39,1 persen.
"Jika angka kepatuhan 1 persen mewakili penghimpunan koleksi KCKR tingkat nasional sejumlah 10.000 eksemplar. Dan jika target kepatuhan dinaikkan menjadi 70 persen, maka seharusnya koleksi KCKR yang terhimpun Perpusnas setidaknya sejumlah 700.000 eksemplar tiap tahunnya," jelasnya dalam Rapat Koordinasi Pendataan KCKR Hasil Penghimpunan Tahun 2020, Selasa (7/9/2021)
Berdasarkan data yang diolah Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, lanjut Emyati, tingkat kepatuhan serah simpan pelaksana serah tertinggi diraih oleh Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai 58,7 persen disusul oleh Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai 54,7 persen.
"Sayangnya nilai kepatuhan ini tidak dibarengi oleh banyaknya pelaksana serah yang melaksanakan serah simpan KCKR. Misalnya dari provinsi Kalimantan Barat hanya ada 13 pelaksana serah yang menyimpan koleksinya ke Perpusnas. Provinsi yang memiliki jumlah pelaksana serah tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan pelaksana serah yang rendah," paparnya.
Emyati menegaskan, dengan kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam secara tidak langsung akan mendukung tersedianya koleksi bahan perpustakaan yang bisa diakses masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, Nurlianti menyampaikan, pasca diberlakukannya UU No. 13 Tahun 2018 pihaknya gencar mengadakan sosialisasi rutin tiap tahun yang diikuti oleh penulis dan penerbit. Bahkan, sebagai bentuk apresiasi pihaknya memberikan piagam untuk pelaksana serah.
"Kami tidak ada anggaran untuk memberikan materi kepada penerbit, tetapi dengan sosialisasi yang secara rutin, kami ingin mereka memberikan secara ikhlas sebagai kewajibannya menyerahkan hasil buku atau karya rekam lainnya. Ini sebagai upaya kami untuk mendorong pelaksana serah menyerahkan karyanya," ungkapnya.
Di Jawa Timur, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi setempat memiliki berbagai inovasi untuk menggugah kesadaran penerbit maupun produsen rekam untuk menyerahkan karyanya. Diantaranya melalui penghargaan kepada penerbit aktif dan peran masyarakat, serta penulisan dan penerbitan buku lokal konten Jawatimuran.
"Ini dilakukan agar kita bersama penulis dan penerbit bersama-sama sadar bahwa KCKR ini penting sehingga penyerahan ke perpustakaan jadi prioritas utama," ujar Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Tiat S. Suwardi.
Sementara itu, di Sulawesi Selatan, Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Yulianto mengatakan tahun ini pihaknya memiliki program kegiatan festival aksara lontaraq untuk menghimpun lokal konten untuk diserahkan ke peropustakaan. â€œKami pun memberikan penghargaan kepada produsen atau penerbit yang aktif dalam bentuk acara bedah buku,â€ terangnya.
Reportase: Wara Merdeka
Â

Perpusnas Ajak Penerbit dan Produsen Karya Rekam Serahkan Karya ke Perpustakaan

Jakarta - Pada Sesi Evaluasi Capaian Pembangunan Bidang Perpustakaan Tahun 2020-2022 dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan Tahun 2023 yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Senin (6/3/2023), Sekretaris Utama (Sestama) Perpusnas, Ofy Sofiana menyampaikan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat Utama yang dia pimpin berperan utama sebagai unit pendukung untuk unit teknis.
Sebagai bukti andil, di tahun 2022, Perpusnas mendapatkan apresiasi dari Kementerian/Lembaga terhadap kinerja Perpusnas diantaranya Opini Lapiran Keuangan WTP, Nilai Reformasi Birokrasi kategori BB, dan Nilai SAKIP predikat B. 
Guna mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang mengusung tema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan, pada tahun 2022, kegiatan pendataan telah berhasil menambahkan data perpustakaan sebanyak 34.429. Sehingga saat ini jumlah perpustakaan yang telah terhimpun sebesar 158.364. Sementara target penambahan di tahun 2023 yakni 6.246. 
"Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai pusat ilmu pengetahuan, menjadikan perpustakaan wahana pembelajaran sepanjang hayat, melahirkan berbagai inovasi dan kreativitas masyarakat," jelas Ofy. 
Sementara program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) sebagai pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat, berkomitmen pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. 
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Mariana Ginting menjelaskan Perpusnas telah melakukan langkah transformasi melalui Pusat Biografi Pengolahan Bahan Pustaka (Pusbiola) menuju ekosistem digital perpustakaan dunia. Hal tersebut ditandai dengan terdaftarnya Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) di International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).
"Perpusnas RI pada 22 Oktober 2022 telah tergabung dalam bibliografi dunia di IFLA. Tahun mendatang Pusbiola bersama Pusdatin akan kembali bergabung ke dalam katalog dunia. Hal ini merupakan langkah transformasi Pusbiola menuju ekosistem, digital perpustakaan dunia," terang Mariana.
Perpusnas dalam hal ini juga meluncurkan kartu SAKTI yang merupakan inisiatif untuk mengintegrasikan data keanggotaan perpustakaan dari seluruh perpustakaan umum di Indonesia. Tujuan akhir dari program ini menurut Deputi Mariana ialah memungkinkan peminjaman antar perpustakaan di seluruh perpustakaan umum di seluruh penjuru tanah air untuk menjawab kebutuhan buku dan bahan bacaan lainnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi (Kapus PPSMPT) Perpusnas, Nurcahyono mengatakan bahwa Tingkat Indeks Literasi Masyarakat Tahun 2019-2022 semakin meningkat, dari 48,17 menjadi 64,48. Sedangkan, Tingkat Kegemaran Membaca di tahun 2022 memiliki nilai 63,58 yang masuk pada skala tinggi.
Untuk semakin meningkatkan kinerja perpustakaan dalam memberikan pelayanan prima kepada para pemustaka, Nurcahyono mengajak seluruh undangan yang hadir untuk kembali membawa perpustakaan ke fitrah. 
&ldquo;Perpustakaan sebagai sebuah institusi pengolah koleksi karya tulis yang lengkap dan profesional, membutuhkan pustakawan yang pasti punya kompetensi. Untuk itu, para pustakawan tersebut bisa diberikan pelatihan yang ada di Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Pusat Pengembangan Pustakawan agar mampu memberikan pelayanan sesuai standar nasional perpustakaan,&rdquo; pungkas Kapus PPPSMPT.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Prakas Agrestian

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023: Bersama Bahu Membahu Tingkatkan Literasi dan Sejahterakan Masyarakat

Pontianak, Kalimantan Barat - Perpustakaan Nasional mendukung pemerintah provinsi Kalimantan Barat yang berupaya membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kegiatan literasi. Transfer ilmu pengetahuan dari teori dan praktik hanya bisa dilakukan melalui membaca. Karenanya, kepedulian kepala daerah kepada perpustakaan dan literasi akan berdampak pada terwujudnya masyarakat yang cerdas dan sejahtera.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyatakan SDM yang kompeten adalah kunci dalam pembangunan suatu pemerintahan. â€œTidak ada suatu pemerintahan di dunia ini yang gagal membangun negaranya disebabkan sumber daya alamnya terbatas. Tetapi umumnya, negara di dunia ini gagal membangun karena SDM-nya terbatas,â€ ujar Syarif Bando saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Wisata Literasi Nasional di Aula Pendopo Gubernur Kalbar, di Pontianak, Kalbar, pada Sabtu, (7/9). Wisata Literasi Nasional merupakan kegiatan yang digagas Forum Indonesia Menulis dan didukung oleh Perpusnas, Duta Baca Indonesia, dan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mewujudkan Kalbar sebagai provinsi literasi Indonesia.
Saat ini, menurut Syarif, yang menjadi kendala dalam dunia literasi adalah ketersediaan bahan bacaan. Karenanya, Syarif mengapresiasi FIM yang meluncurkan 1.000 buku hasil karya penulis di Kalbar. â€œKarena kalau anda tidak pernah membaca, mustahil anda pernah menulis. Karena itu saya ingin mengapresiasi dan terus bekerjasama dengan Forum Indonesia Menulis yang dimulai dari Kalimantan Barat,â€ jelasnya.
Gubernur Kalbar Sutarmidji menyatakan membangun SDM tidak kalah pentingnya dibandingkan membangun yang lain. â€œSaya jika disuruh memilih lebih banyak SDA atau SDM? Saya pilih SDM yang banyak, SDA bisa habis kalau tidak dikelola dengan baik. Kalau kita punya SDM yang andal, itu akan menguasai apapun,â€ tutur saat membuka Wisata Literasi Nasional.
Sutarmidji mengaku berupaya membaca satu buku dalam sehari. Dia juga terbiasa membekali diri dengan membaca sebelum berbicara di depan umum, agar menambah wawasan dan informasi. â€œKetika saya menyampaikan sesuatu, saya harus baca literaturnya apa dulu sehingga saya nyambung ketika bicara apapaun. Mau bicara teknik, oke, bicara masalah ekonomi ayo, bicara politik, karena saya selalu melengkapi diri dengan literatur-literatur yang menjadi sumber,â€ jelasnya.
Pemerintah provinsi Kalbar akan membuat program untuk menarik minat membaca masyarakat. Program ini berupa perpustakaan atau rumah baca di setiap desa. Ini dilakukan agar desa di Kalbar memenuhi indikator desa mandiri. Sutardmiji menilai, jika mengandalkan dana desa, dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengubah desa tertinggal menjadi desa mandiri. â€œKarenanya perlu terobosan untuk membuatnya, salah satunya lewat perpustakaan atau rumah baca. Bangun rumah baca kan ga mahal, cukup 50 juta. Atau sandingkan dengan balai desa, di sana ada perpustakaan desa, PAUD, posyandu. Kalau sudah dibangun semua, indikator (desa mandiri, red) terpenuhi,â€ urainya.
Sementara itu, Duta Baca Indonesia Najwa Shihab menilai keluarga merupakan kunci dalam membangun kegemaran membaca. Orang tua diminta memberikan bukti kepada anaknya untuk mendorong mereka agar mau membaca. â€œSaya beruntung lahir di keluarga yang cinta ilmu, di rumah penuh dengan buku dan ketika keluar rumah selalu membeli buku. Saya dan kakak adik saya sudah jatuh cinta kepada buku sebelum bisa membaca karena tiap malam kami dibacakan dongeng oleh ibu. Jangan berharap generasi muda berusaha mencari informasi melalui buku kalau di rumah, ortunya tidak seperrti itu,â€ jelasnya saat menjadi narasumber talkshow.
Keterampilan membaca juga harus dilatih setiap harinya. Najwa juga mendorong para peserta yang hadir agar membaca aktif. â€œMembaca aktif beda dengan aktif membaca. Kalau membaca aktif, sejak awal kita melihat identitas penulis, cover buku, kita akan berusaha menyelami karakter di buku itu, plot ceritanya, sehingga kita mengidentikasi karakter yang ada di dalam buku. Karena melalui membaca, kita berusaha menarik makna yang ada di buku tersebut,â€ tuturnya.
Reporter: Hanna Meinita
Â 
Â 
Â

Perpusnas Dukung Pemprov Kalbar Bangun SDM Berkualitas 

Salemba, Jakartaâ€”Tidak banyak daerah provinsi, kabupaten, maupun kota yang mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah di bidang perpustakaan. Pemerintah telah menetapkan perpustakaan masuk ke dalam prioritas pembangunan nasional satu lewat program Literasi Untuk Kesejahteraan pada 2019 mendatang. Provinsi Bangka-Belitung menjadi salah satu dari enam provinsi yang mendapatkan prioritas pembangunan fasilitas layanan perpustakaan baru. Sayangnya, hingga kini Pemprov Babel masih belum menuntaskan sejumlah pemberkasan dan persyaratan yang diminta oleh pemerintah. DAK untuk Pemprov Babel pun terancam batal.
Hal ini terungkap saat Perpustakaan Nasional RI menerima delegasi Komisi 1 DPRD Babel, Kamis, (15/11). Di hadapan Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti, juru bicara Komisi 1 DPRD Babel Ferdiansyah mengatakan bahwa lahan yang rencananya untuk fasilitas tersebut masih terkendala sertifikat. â€œKami sudah menyiapkan lahan eks kantor gubernur lama sebagai lokasi pembangunan, namun hingga kini Pemprov Babel belum menerima sertifikatnya sejak memisahkan diri dari Sumatera Selatan,â€ ungkapnya.
Eks kantor gubernur rupanya juga sudah dimasukkan Dinas Pariwisata sebagai bangunan cagar budaya (BCB) meski belum di SK-kan oleh Gubernur. Jika sudah di SK-kan, maka kami harus mencari lokasi baru lagi. Dan ini membutuhkan waktu. Tenggat waktu yang diberikan pemerintah hingga akhir November dirasa belum cukup untuk merampungkan itu semua. Oleh karena kami minta perpanjangan waktu sampai akhir tahun 2018, pinta Ferdiansyah.
Lokasi BCB hanya seluas 1.000 meter persegi, sedangkan syarat minimal yang diminta pemerintah untuk pembangunan minimal 3.000 meter persegi. Mau tidak mau kami akan bangun secara bertingkat. Â DAK yang diberikan untuk pembangunan fasilitas layanan perpustakaan baru yakni sebesar Rp. 15 miliar.
Deputi 2 Perpusnas Woro Titi Haryanti mengharapkan keseriusan legislatif dan eksekutif menuntaskan persyaratan yang diminta. Perpusnas tidak bisa menjanjikan Babel kembali mendapatkan DAK serupa jika tahun ini urung dirampungkan. â€œSemuanya telah diatur oleh pemerintah. Tidak bisa melihat kasus per kasus. Kita pun (Perpusnas-red) juga harus taat terhadap aturan main tersebut,â€ terang Woro.
Namun, Deputi mengingatkan apabila pembangunan dilakukan di lokasi BCB maka perlu diperhatikan aspek-aspek lain, seperti saluran pembuangan, layak fungsinya, analisis dampak lingkungan (Amdal), hingga ruang terbuka hijau. Harus hati-hati, perlu persetujuan dan persyaratan dari semua yang berwenang, tambahnya. Â 
Woro meminta sekali lagi kepada pihak legislatif dan eksekutif mau duduk bareng mencari solusi serta serius merampungkan berkas dan persyaratan yang diminta. Jangan sampai mangkrak karena ini akan jadi preseden buruk buat daerah dan juga Perpusnas tentunya.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Berita

Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI Pada Masa Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

Pencarian

Berita Lainnya

Terima Pansus Raperda Perpustakaan Kota Solo, Kepala Perpusnas Ingin Perda Masukkan Jam Belajar

Profesor Okamoto Puji Gedung Perpustakaan Nasional

Perpusnas Ajak Penerbit dan Produsen Karya Rekam Serahkan Karya ke Perpustakaan

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023: Bersama Bahu Membahu Tingkatkan Literasi dan Sejahterakan Masyarakat

Perpusnas Dukung Pemprov Kalbar Bangun SDM Berkualitas

Pemprov Babel Diminta Serius Rampungkan Persyaratan Pembangunan Fasilitas Layanan Perpustakaan Baru