Salemba, Jakarta â€“Sebanyak 15 sekolah masuki babak akhir penilaianÂ  Lomba Perpustakaan SLTA/MA tingkat Nasional. Peserta merupakan hasil seleksi berjenjang yang digelar di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
Ajang tersebut diharapkan dapat memotivasi penyelenggaraan perpustakaan sekolah/madrasah yang berbasis standar nasional perpustakaan sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekolah dan sekitarnya.
Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi mengatakan untuk mewujudkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing diperlukan sumber daya manusia yang adaptif, kreatif dan inovatif. Dan perpustakaan sekolah/madrasah menjadi bagian dari cita cita tersebut.
Sesuai amanah Undang-undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007, Perpusnas memiliki tugas pembinaan, pengembangan evaluasi dan koordinasi terhadap pengelolaan berbagai jenis perpustakaan dan mengembangkan standar nasional perpustakaan.
â€œSaat ini tidak kurang dari 1.257 perpustakaan sekolah sudah memenuhi standar Perpustakaan Nasional. Namun, jumlah tersebut masih sedikit jika dibandingkan dengan total perpustakaan sekolah di Indonesia,â€ jelasnya pada arahan Kunjungan Lapangan dan Penilaian Akhir Lomba Perpustakaan SLTA/Madrasah Tingkat Nasional yang digelar secara virtual pada Senin, (21/9).
Deni menambahkan, perlu ada kebijakan khusus dalam pengembangan perpustakaan sekolah dan madrasah yang sesuai dengan standar nasional. Kami mengharapkan dukungan pemerintah daerah sepenuhnya untuk menerapkan standar perpustakaan tersebut.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Kepala Pusat Pengembangan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Perpusnas Nurcahyono mengatakan 15 finalis ini merupakan peserta yang telah mengikuti tahapan penilaian berjenjang di tiap wilayah.
â€œBerbeda dari tahun-tahun sebelumnya aktivitas kunjungan dan penilaian akhir dilakukan secara virtual. Meski begitu, hal itu tidak mengurangi bobot penilaian dari para juri,â€ katanya.
Ada sembilan komponen dalam penilaian, diantaranya organisasi perpustaakaan, gedung atau ruangan perpustakaan, sarana dan prasarana, anggaran perpustakaan, tenaga pengelola, koleksi, pengolahan bahan perpustakaan, dan promosi perpustakaan (layanan, kerjasama perpustakaan, program dan kegiatan). Selain itu, terdapat penilaian juga pada komponen penguat, seperti prestasi, apresiasi, kreativitas, inovasi dan komitmen.
Â Reportase : Wara Merdeka

15 Finalis SLTA/MA Masuki Babak Akhir Penilaian Lomba Perpustakaan

<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Bima, Nusa Tenggara Barat <span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Agus Sutoyo menyerahkan sertifikat penetapan naskah Bo' Sangaji Kai sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON) tahun 2024.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Sertifikat ini diberikan secara langsung kepada Kepala Museum Kebudayaan Samparaja Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dewi Ratna Muchlisa.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Selain Bo&rsquo; Sangaji Kai dari kesultanan Bima, pada tahun 2024 ini Perpusnas juga menetapkan 6 naskah lainnya sebagai Ingatan Kolektif Nasional. Yaitu Pustaha Laklak Tambar ni Hulit (Provinsi Sumatera Utara), Naskah Undang-Undang Simbur Cahaya (Sumatera Selatan), Lontar Sri Tanjung (Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur), Kidung Bwana Winasa Karya Padanda Ngurah (Kabupaten Badung, Provinsi Bali), Lontara Attoriolong Bone (Provinsi Sulawesi Selatan), dan Lontar Primbon Suku Tengger (Provinsi Jawa Timur).
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Penetapan naskah sebagai IKON menjadi salah satu target program pengarusutamaan naskah nusantara yang saat ini tengah dijalankan Perpusnas. Hal tersebut diungkapkan Agus dalam Seminar Nasional Bo' Sangaji Kai sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON) yang digelar Rabu, (2/10/2024). Seminar serupa juga digelar Perpusnas di 5 kota lainnya dimana naskah IKON tahun 2024 berada.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menurut Agus, indikator dalam capaian program pengarusutamaan naskah nusantara di suatu daerah ditandai dengan adanya ekosistem pernaskahan yang baik, adanya dukungan dari pemerintah daerah, dan memiliki usulan naskah kuno unggulan yang dapat diarusutamakan pada tingkat nasional.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Di Nusa Tenggara Barat ini, kami sampaikan apresiasi atas kerja keras berbagi pihak termasuk pengelola museum Kebudayaan Samparaja Kota Bima dan Pemerintah Daerah Kota Bima yang telah bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional RI sehingga terpilihnya naskah Bo&rsquo; Sangaji Kai menjadi Ingatan Kolektif Nusantara,&rdquo; sebutnya.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lebih lanjut Agus menjelaskan, dengan cakupan sejarah yang luas dan dampaknya yang melintasi batas negara, Bo' Sangaji Kai layak diakui sebagai IKON yang merepresentasikan kekayaan budaya dan peristiwa penting sejarah dunia. Salah satunya peristiwa meletusnya Gunung Tambora pada 1815.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Senada dengan hal itu, Dewi Ratna Muchlisa sebagai pemilik naskah Bo' Sangaji Kai mengatakan naskah in menjadi dokumen penting kesultanan Bima yang menggambarkan kemajuan peradaban. &ldquo;Naskah ini disalin atau ditulis ulang sehingga menjadi bukti kemajuan literasi masyarakat Bima dalam penggunaan tulisan yang terorganisir,&rdquo; ungkapnya.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Di sisi lain, Ketua Dewan Pakar IKON, Muchlis Paeni menjelaskan bahwa kondisi saat ini masih menjadi tantangan yang berat bagi upaya pengarusutamaan naskah nusantara. Pasalnya, masih banyak naskah kuno atau manuskrip yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang pusaka peninggalan leluhur.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Padahal menurut Muchlis, dalam sebuah manuskrip terkadang tidak hanya mengandung catatan sejarah, tapi juga berbagai karya tentang ilmu pengetahuan. Misalnya tentang ilmu pengetahuan di bidang pertanian, perdagangan, pengobatan, hingga tata kelola pemerintahan.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Namun karena manuskrip tersebut hanya disimpan dan tidak pernah dibuka maupun dibaca, banyak ilmu pengetahuan di dalamny yang tidak diketahui generasi sekarang. &ldquo;Maka tugas perpustakaan adalah mengembalikan marwah manuskrip-manuskrip ini dari barang pusaka kembali menjadi barang pustaka di perpustakaan,&rdquo; pungkasnya. Reporter: Eka Purniawati Fotografer: Aji Anwar

Perpusnas Serahkan Sertifikat Penetapan IKON Untuk Naskah Kesultanan Bima Nusa Tenggara Barat

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, menilai kehadiran perpustakaan berperan penting sebagai unsur pendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Disebutkan bahwa perpustakaan bagian penting dalam mencerdaskan warga kabupatennya dan mendukung pendidikan formal. Kehadiran perpustakaan dengan koleksi cetak maupun digital, dapat dielaborasikan dengan perguruan tinggi yang ada di kabupatennya sebagai modal untuk meningkatkan kecerdasan.
â€œKenapa dielaborasikan dengan gedung karena saya melihat ada sekolah yang jaraknya jauh, ada kampus D3, dosen bisa datang kadang 3 bulan sekali. Sehingga perpustakaan ini menolong orang punya kemampuan. Dan apalagi ada perpustakaan digital sehingga orang tidak hanya membaca buku di perpustakaan, tapi bisa di internet,â€ ujarnya saat berkunjung ke Gedung Layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat, pada Rabu (23/2/2022).
Untuk itu, Bupati Didimus meminta dukungan dari Perpusnas untuk pembangunan gedung layanan perpustakaan di kabupatennya. Dia berharap mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) fisik subbidang perpustakaan pada tahun 2023 untuk pembangunan gedung perpustakaan.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando merespons baik komitmen bupati. Dia menegaskan komitmennya untuk pembangunan di daerah timur Indonesia. Disebutkan agar Bupati menyiapkan kelengkapan syarat dan prasyarat pembangunan gedung sehingga diharapkan proposal DAK Kabupaten Yahukimo lolos dalam verifikasi.
Selain itu, dia mendorong Bupati Didimus dan jajarannya untuk mengajukan proposal untuk mengisi gedung layanan perpustakaan yakni menu mebel.
Reporter: Hanna Meinita

Dukungan Perpusnas untuk Layanan Perpustakaan di Kabupaten Yahukimo

Ciawi, Jawa Barat - Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando memberikan pembekalan kepada peserta Diklat Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Angkatan 31 dan 32 di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi, Jawa Barat, pada Kamis (10/10/2019). 
Syarif Bando mengimbau kepada para peserta latsar di lingkungan Perpusnas agar memperkuat rasa persatuan dan solidaritas. Para CPNS diminta saling bekerjasama dan mencurahkan perhatian dalam membangun institusi. â€œPerpusnas tidak bisa berubah kecuali dengan ilmu baru. Bagaimana kita mengubah satu sentimeter ke depan, tergantung ilmu baru. Tujuan Anda dilatih di sini adalah untuk memajukan institusi kita. Di sini, kita bangun rasa senasib sepenanggungan, yakinlah bahwa teman yang ada di sekitar adalah kekuatan bagi Anda,â€ ujarnya di hadapan sekitar 78 CPNS Perpusnas.
Para CPNS adalah tunas-tunas bangsa yang memiliki peranan penting dalam pembangunan negara. Sebagai abdi negara yang akan ditempatkan di manapun, wajib untuk mengantarkan rakyat Indonesia menuju bangsa yang adil, makmur, sejahtera, dan mandiri. Hal ini bisa diraih melalui SDM unggul yang memiliki ilmu pengetahuan. 
Sebagai modal membangun Perpusnas dan perpustakaan di Indonesia, Syarif Bando menekankan pentingnya membaca untuk menghasilkan bangsa yang berpengetahuan. â€œAda dua hal yang membuat pentingnya membaca. Yang pertama, membaca sebagai modal pengetahuan untuk diwariskan kepada anak cucu kita. Kedua, apabila Anda membaca, ilmu yang dipakai berguna untuk ke depannya. Banyak hal yg penting kita pahami ke depan,â€ jelasnya.
Para peserta latsar diajak mengubah pola pikir dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Ada dua hal yang harus diperhatikan yakni percepatan teknologi dan produksi massal. Untuk mencapai dua hal ini, dibutuhkan ilmu pengetahuan dan dukungan dari lingkungan yang kondusif.
Pada akhir arahannya, Syarif Bando mengingatkan peran perpustakaan sebagai penguat literasi sumber daya manusia. â€œPerpustakaan sebagai pusat literasi informasi dan sebagai pusat kegiatan masyarakat berbasis literasi informasi,â€ tutupnya.
Pada tahun 2019, Perpusnas menerima sebanyak 330 CPNS untuk penempatan di Jakarta, Blitar, dan Bukit Tinggi. Sejak awal September 2019, para CPNS di lingkungan Perpusnas mengikuti diklat latsar yang dibagi menjadi tiga gelombang terdiri dari delapan angkatan. Diklat latsar di lingkungan Perpusnas diselenggarakan di PPMKP Ciawi, Jawa Barat.
Reporter: Hanna Meinita/Fotografer: Raden Radityo
Â 
Â

Bekali CPNS Peserta Latsar, Kepala Perpusnas Tekankan soal Kerjasama dan Solidaritas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Kabupaten Semarang berupaya sejajar dengan kabupaten/kota yang lain di Indonesia yang sudah memiliki peraturan daerah mengenai perpustakaan. Keinginan tersebut tercetus kala 30 anggota panitia khusus (pansus) DPRD Kab. Semarang dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkomunikasi dengan Kepala Biro hukum dan Perencanaan Perpustakaan Nasional Joko Santoso di Gedung Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa, (8/5).
Peraturan pemerintah daerah terhadap pengembangan dan pembinaan perpustakaan yang nantinya disusun oleh Pansus tetap mengacu pada Undang-undang No.43 tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2014. Dasar penyusunan peraturan daerah tentang perpustakaan nantinya juga harus merujuk pada Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kerangka regulasi seperti peraturan Bupati, peraturan Wali Kota, ataupun peraturan Gubernur adalah suatu bentuk kepastian hukum dalam penyelenggaran pemerintahan daerah.
Pada peraturan yang nantinya menyusun, bisa dimasukkan perihal standar nasional perpustakaan, presentasi anggaran yang jadi kewenangan Pemda, sinergitas yang diinginkan dengan instansi terkait atau dinas lain, sarana dan prasarana, penyelenggaraan perpustakaan, standar pelayanan, pengelompokkan dan juga pembentukan perpustakaan, penghimpunan koleksi, local content (kekhasan daerah), sumber daya manusia (pengelola perpustakaan), dan diversifikasi layanan. "Sedangkan untuk, sertifikasi dan akreditasi menjadi kewenangan pusat, dalam hal ini, yaitu Perpustakaan Nasional," ucap Joko Santoso.
Kepala Biro Hukum mengingatkan saat ini bidang perpustakaan sudah menjadi program nasional untuk 2019. Artinya, keberadaan perpustakaan sudah menjadi lembaga yang memegang andil terhadap perbaikan literasi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.Â  Bappenas menghendaki saat ini dan seterusnya perpustakaan dapat berperan aktif sebagai wadah inklusi sosial. Fungsi perpustakaan tidak sebatas ruang koleksi maupun deposit buku, tapi juga harus menjadi ruang belajar, ruang berbagi pengalaman, hingga ruang untuk berlatih keterampilan kerja. Untuk mencapai fungsi-fungsi tersebut sangat memerlukan sinergitas dari semua pihak yang terkait, seperti dinas pendidikan, LSM, hingga pihak swasta lewat program CSR yang dimilikinya.
"Kegiatan yang berada di perpustakaan maupun yang dilakukan oleh perpustakaan harus melibatkan peran serta masyarakat sehingga manfaat perpustakaan benar-benar termaksimalkan, " imbuh Joko Santoso.
Saat ini Perpusnas telah mencatat sejumlah kabupaten/kota yang telah berhasil membuat peraturan daerah tentang perpustakaan, seperti Kepulauan Riau (Kepri), Kab. Bandung, Kab. Pasuruan, Kab. Tabalong, Kota Pekalongan, Kotabaru, Kab. Bantul, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Sukabumi, danÂ  Kab. Temanggung.Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â

Kunker Pansus DPRD Kab. Semarang : Dorong Pansus Segera Buat Perda Perpustakaan 

Banda Aceh, Aceh - Pembangunan Perpustakaan Digital Indonesia akan dilaksanakan secara inklusif untuk meningkatkan daya guna perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan satu dari tujuh rekomendasi Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI) 12.
KPDI 12 diselenggarakan di Banda Aceh, Aceh, pada 12-13 November 2019 dengan tema â€œMewujudkan Ekosistem Perpustakaan Digital 4.0 dan Society 5.0 dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsaâ€. Penutupan KPDI 12 menghasilkan tujuh rekomendasi untuk pembangunan perpustakaan digital dan tema KPDI 13 yang bakal berlangsung di Solo, Jawa Tengah.
Ketua Forum Perpustakaan Digital Indonesia (FPDI) Zainal Hasibuan menyatakan pengelola perpustakaan harus berupaya agar seluruh warga Indonesia bisa mengakses perpustakaan digital dan tidak ada yang mengalami ketertertinggalan.
Guru Besar Universitas Indonesia ini menambahkan sesuai dengan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Perpustakaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, pembangunan perpustakaan digital di Indonesia ke depan harus disinkronisasikan melalui Rencana Strategis Pembangunan Perpustakaan Digital Nasional 2020-2024. Rencana strategis akan disusun oleh FPDI dan dimasukkan dalam rencana kerja FPDI 2020.
â€œJadi sebelum KPDI ke-13, kita menyusun rencana strategis pembangunan perpustakaan digital nasional 2020-2024,â€ jelas Zainal Hasibuan dalam penutupan KPDI 12 di Hotel Hermes, Banda Aceh, Aceh, pada Rabu (13/11/2019).
Pembangunan Perpustakaan Digital Indonesia, ujar Zainal, akan diorientasikan untuk menunjang pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Ini bisa dicapai melalui sumber daya informasi dan pengetahuan. â€œIni melalui peningkatan konektifitas masyarakat terhadap berbagai sumber daya informasi dan pengetahuan; peningkatan akses dan ketersediaan sumber daya informasi dan pengetahuan terbuka dan penguatan konteks sumber daya informasi dan pengetahuan sesuai kebutuhan informasi bagi setiap warga negara Indonesia,â€ urainya.
Tahun depan, KPDI akan diselenggarakan untuk ke-13 kalinya pada 2020 di Solo, Jawa Tengah. Tema yang diusung adalah â€œRevitalisasi Perpustakaan Digital dalam Percepatan Transformasi Masyarakat Informasi menuju Masyarakat Sejahteraâ€. Di KPDI 12, rumusan mengenai perpustakaan digital dalam menyikapi kondisi destruktif diperkuat untuk merespons teknologi yang berkembang dengan cepat.
â€œJadi kalau kita lihat esensi society 5.0 itu, manusia sebagai pusat kegiatan di mana teknologi itu mensejahterakan manusia. Nah sebelum masyarakat sejahtera itu, adalah informasi. Kita sudah mulai memperkuat/mempertajam rumusan-rumusan mengenai perpustakaan digital dalam menyikapi destruktif yang terjadi di sekeliling kita oleh karena teknologi yang berkembang dengan cepat, semoga kita juga berubah dengan cepat. Di sini kita rumuskan ekosistemnya, di 2020 kita perkuat isi dari ekosistem tersebut. Kira-kira itu yang termaktub, tersirat untuk KPDI 13,â€ tukasnya. Pada penutupan, Zainal mengumumkan masa kepengurusannya berakhir pada tahun ini. Jonner Hasugian terpilih sebagai ketua baru FPDI periode 2019-2023.
Â 
Â

Berita

Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI Pada Masa Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

Pencarian

Berita Lainnya

15 Finalis SLTA/MA Masuki Babak Akhir Penilaian Lomba Perpustakaan

Perpusnas Serahkan Sertifikat Penetapan IKON Untuk Naskah Kesultanan Bima Nusa Tenggara Barat

Dukungan Perpusnas untuk Layanan Perpustakaan di Kabupaten Yahukimo

Bekali CPNS Peserta Latsar, Kepala Perpusnas Tekankan soal Kerjasama dan Solidaritas

Kunker Pansus DPRD Kab. Semarang : Dorong Pansus Segera Buat Perda Perpustakaan

KPDI 12 Rekomendasi Pembangunan Perpustakaan Digital Dilakukan Secara Inklusif