Senayan, Jakarta&ndash;Karya cetak dan karya rekam (KCKR) merupakan aset budaya bangsa yang harus terdokumentasi dengan baik. KCKR berperan sebagai tolok ukur kemajuan intelektual bangsa, referensi dalam bidang pendidikan, pengembangan Iptek, penelitian, pelestarian maupun&nbsp; penyebaran informasi.&nbsp; Sayangnya, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang KCKR yang menjadi payung hukum dalam penghimpunan belum terlaksana dengan optimal karena kesadaran penerbit, produsen karya rekam dan masyarakat masih kurang. Usia Undang-undang yang sudah&nbsp;lebih dari 27 tahun dirasa sudah tidak efektif menghimpun segala jenis KCKR apalagi untuk mengakomodasi dinamika masyarakat&nbsp; dan perkembangan Iptek. Pertimbangan tersebut yang menjadi dasar pertimbangan UU KCKR ini harus diganti.
Komisi X DPR-RI bersama Perpustakaan Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengembangkan koleksi nasional terus berpacu menyusun draft Rancangan Undang-undang (RUU) Serah Simpan KCKR menggantikan UU KCKR yang lama. RUU Serah Simpan disusun mengikuti perkembangan jaman dimana karya digital/elektronik juga menjadi objek bagi UU. Proses RUU ini dilakukan Perpusnas melalui sejumlah seminar workshop, dan kunjungan kerja ke sejumlah provinsi, antara lain Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kep. Riau, Yogyakarta, Jawa Tengah. &ldquo;Kami memerlukan pengayaan, masukan serta saran agar UU dapat mencakup semua hal yang berkaitan dengan penerbitan, penghimpunan, pengolahan, pendayagunaan, dan pelestarian semua bentuk terbitan sesuai kebutuhan dan kepentingan bersama,&rdquo; ujar Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat membuka Seminar Nasional Penguatan UU Serah Simpan di Jakarta, Kamis, (7/12/2017).
Ferdiansyah, Wakil Ketua Komisi X DPR-RI yang membidani penyusunan RUU Serah Simpan mengatakan RUU KCKR sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019. Dan ini menjadi hak inisiatif dari Dewan. &ldquo;Jika ini sudah selesai, maka draft RUU ini akan dikirim ke Presiden untuk menugaskan perwakilan yang ditunjuk untuk membahas RUU ini lebih lanjut,&rdquo; katanya. Komisi X beranggapan perubahan sosial, budaya dan Iptek menjadi dasar kebutuhan bangsa dan masyarakat. Perubahan itu juga mencakup soal bagaimana kebutuhan informasi apapun bisa dicari lewat media online. Saat ini menurut data yang dipegang pihaknya, sudah ada 140 media online yang aktif. Artinya, secara teknologi informasi, Perpusnas sanggup tapi belum tentu secara SDM. &ldquo;Jika tugas dan fungsi Perpusnas mengikuti yang diamanahkan oleh UNESCO perihal Legal Deposit, dimana seluruh terbitan KCKR harus disimpan, maka saya kira perlu ada restrukturisasi kelembagaan Perpusnas,&rdquo; lanjut Ferdiansyah.
Seminar nasional penguatan RUU Serah Simpan diikuti oleh 150 peserta dari berbagai penerbit, pustakawan, pengusaha rekaman, IKAPI, Lembaga Sensor Film (LSF), asosiasi perfilman, asosiasi penyanyi dan pencipta lagu, Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS), ASIRI, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Dinas-dinas perpustakaan di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Seminar Nasional Penguatan UU No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan KCKR

Â  Â INSENTIF atau Bonus demografi tidak sertamerta datang dengan sendirinya manakala tidak dipersiapkan dengan benar dan sedini mungkin, termasuk penguatan peranan penting perpustakaan hingga ke pelosok nusantara. Diiringi penguatan literasi untuk masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial sehingga menghadirkan layanan prima dan ruang publik yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan diri guna meningkatkan kesejahteraannya. Saat ini, kita memiliki 164.610 perpustakaan menempati urutan ke-2 dunia setelah India (323.605 perpustakaan), Rusia (113.440) dan China (105.831). Kita mengapresiasi kinerja perpustakaan nasional dibawah kepemimpinan Muhammad Syarif Bando (Alumni PPSA XXII Lemhannas R.I) sekaligus memberikan dukungan agar perpustakaan semakin maju, terutama dalam menyiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) Unggul.
Â  Â SDM Unggul-Negara Maju, harus benar-benar membumi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri dan mampu berdaya saing di era global, termasuk mengembangkan masyarakat berpengetahuan (knowledge based society) hingga ke pelosok nusantara. Tantangannya, perlu memperluas infrastruktur perpustakaan hingga ke desa-desaÂ maupun memacu literasi yang masih rendah. Sesuai Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan maka pemerinta desa berkewajiban membangun perpustakaan desa, terlebih kini sudah ada dana desa yang semestinya sebagian dialokasikan untuk hal tersebut. Mekanismenya melalui musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) yang digelar oleh pemerintah desa bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh pemuda. Harapannya agar perpustakaan benar-benar membumi dan sebarannya merata; mengingat saat ini masi berpusat di pulau Jawa (47,89 %), pulau Sumatera (23,55%) dan pulau Sulawesi (11,62% ). Pun, sokongan buku baru masih kurang dari 60.000 judul per tahun, terlebih jika dikaitkan dengan standar UNESCO untuk setiap orang membaca minimal 3 buku baru per tahun. Masih sangat jauh untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlahnya sekitar 265 juta penduduk.
Pacu Literasi Â  Â Literasi adalah kemampuan diri seseorang untuk membaca dan mengolah informasi dalam hal membaca dan menulis, serta mengatasi masalah dalam kegiatan tertentu di kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil survei World Culture Index Score 2018, menunjukan bahwa kegemaran membaca masyarakat Indonesia meningkat menjadi rata-rata 6 jam per minggu berada di peringkat 16 dari 30 negara yang disurvei. Sementara itu, hasil survai dari Central Connecticut State University (CCSU) tahun 2016 merilis hasil pemeringkatan literasi dari 61 negara, Indonesia berada di peringkat ke 60; dengan indikator perpustakaan, surat kabar, pendidikan, dan ketersediaan komputer. Ini cambuk gunas memicu kita untuk lebih seriu meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat, termasuk pembudayaan gemar membaca dari usia dini. telah dicanangkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) meliputi Gerakan Literasi Sekolah/Perguruan Tinggi, Gerakan Literasi Masyarakat, dan Gerakan Literasi Keluarga secara simultan, terus-menerus dan bertingkat. Tantangannya saat ini tontonan televisi maupun gawai (smartphone) menjadi factor penghambat gerakan literasi tersebut, karena berdarsakan hasil survai yang dilakukan oleh US Agency For International Development (USAID) sungguh mencengangkan. Rata-rata orang Indonesia menonton televisi selama 300 menit per hari (5 jam per hari), sementara penduduk negara maju butuh waktu 60 menit (1 jam per hari). Di sisi lain, kegemaran membaca di kalangan anak-anak tergerus oleh smart phone, mereka sibuk bermain game dan aktif di dunia media sosial (medsos) Selain itu hasil survei yang dilakukan oleh United Nations Educational, Scientific And Cultural Organization (UNESCO) mencatat indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya,Â pada setiap 1.000 orang, hanya ada satu orang yang punya minat membaca. Masyarakat di Indonesia rata-rata membaca nol sampai satu buku per tahun. Sangat jomplang jika dibandingkan dengan penduduk Amerika Serikat yang terbiasa 10-20 buku per tahun dan penduduk Jepang membaca 10-15 buku per tahun. Di tengah covid 19, keadaan semakin parah karena waktu luang lebih banyak diisi dengan kegiatan menonton dan berselancar di dunia medsos. Dalam kaitan ini, Perpusnas senantiasa memacu literasi masyarakat anatar lain memberikan apresiasi kepada para Pejuang literasi Indonesia untuk seperti pustakawan/wati berprestasi, pelestari naskah, jurnalis,Â birokrat, lomba pustaka, lomba bercerita (story telling), lomba perpustakaan sekolah tingkat SMA/SMK/MA, lomba perpustakaan umum desa/kelurahan, tokoh masyarakat, media massa, dan lifetime achievement. Literasi Digital Zaman now, dunia serba digital akibat kemajuan teknologi komunikasi dan infromatika terlebih kini era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 ala Jepang yang sudah berlangsung. Kemajuan iptek ini seolah menjadi jebakan Batman terutama bagi negara-negara berkembang, karena Research &amp; Development negara maju telah jauh meninggalkannya. Sehingga negara-negara berkembang dan belum berkembang menjadi tergantung dan dijadikan pangsa pasar yang sangat potensial. Kita dunia masuk target-terget mereka dalam era masyarakat multimedia (cyber society). Dampaknya pun bersifat multidimensiaonal dan mempengaruhi perubahan perilaku social baik dalam skala makro maupun mikro dalam kehidupan kita sehari-hari. Di era yang serba digital saat ini, yang menjadi daya tarik bagi anak-anak kita bukan lagi kegiatan literasi (baca tulis), namun gawai, televise dan media social lainnya yang berbasis internet. Berdasarkan hasil survai Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2014, menyebutkan pengguna internet aktif mencapai 107 juta pengguna atau sekitar 24% dari total populasi Indonesia, yang aktif main game online sekitar 10,7 juta (10%) dari total pengguna. Segmentasinya pengguna internet adalah penduduk berusia 12-34 tahun (64%) , usia 20âˆ’24 tahun (15%) dan penduduk yang bekerja mencapai 53%. Untuk anak-anak hendaknya para orang tua harus mampu memberikan pendampingan agar tidak mereka tidak menjadi kecanduan (adiksi) gawai (smart phone). Menurut WHO, kecanduan game dikategorikan gangguan kesehatan jiwa yakni gaming disorder. Gangguan ini dicirikan dengan gangguan kontrol atas game. memprioritaskan bermain game di atas aktivitas harian lainnya, dan tetap terus bermain atau semakin banyak bermain meskipun merasakan dampak negative. Â  Â Ini menjadi tantangan serius karena generasi Z (kelahiran 1996-2012) yang tumbuh dengan lingkungan berkemajuan teknologi perlu pendampingan dan pembinaan yang benar. Generasi milenial ini ini merupakan pengguna internet yang paling banyak (71,8%) dari total pengguna internet. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk menata dan menyiapkan mereka agar menjadi SDM Unggul yang menguasi ilmu teknologi dan berakhlaq mulia. Disinilah diperlukan platform digital nasional yang aman dan nyaman untuk kepentingan nasional, termasuk meningkatkan literasi digital sehingga mereka setiap saat dapat mengakses konten-konten positif dan mendidik. Disisi lain, negara harus hadir untuk memblokir konten-konten asusila yang merusak akhlaq bangsa.
 Ekonomi Digital Perubahan model bisnis dari offline ke online berimplikasi pada pola ekonomi dan perilaku masyarakat suatu negara yang seakan borderless dengan negara-negara lain di dunia. Bagi Indonesia, perlu akselerasi/percepatan dalam transformasi teknologi informasi agar masyarakat secara cepat mengadopsi sistem ekonomi digital, diarahkan menuju kemandirian ekonomi yang mempertangguh ketahanan nasional sehingga memperkuat keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dalam rangka mengembangkan ekonomi digital, pemerintah harus melakukan pemantapan dalam pengembangan infrastruktur e-bisnis, proses ebisnis, dan e-commerce secara integral untuk kepentingan nasional. Ekonomi Digital yang kuat mendayagunakan sumber daya domestik yang tidak tergantung kepada asing memberikan kontribusi pada kemandirian ekonomi bangsa sehingga ketahanan ekonomi nasional meningkat dan semakin tangguh yang memungkinkan berlangsungnya pembangunan nasional meraih cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, Ekonomi digital yang sedang tumbuh perlu dimantapkan melalui keberpihakan negara untuk menyiapkan regulasi yang pro-kepentingan nasional, pengembangan MSS (Mobile Satelite System) untuk memperluas jaringan koneksivitas, mengembangkan platform nusantara secara mandiri (guna menjamin kepentingan nasional yaitu keamanan dan kesejahteraan). Kemajuan teknologi informasi berbasis internet berdampak pada pertumbuhan ekonomi digital, seperti bisnis online, startups, unicorn dan lain-lain baik di dalam maupun di luar negeri. Perubahan model bisnis dari offline ke online berimplikasi pada pola ekonomi dan perilaku masyarakat suatu negara yang seakan borderless dengan negara-negara lain di dunia. Bagi Indonesia, perlu percepatan dalam transformasi teknologi informasi agar masyarakat secara cepat mengadopsi sistem ekonomi digital diarahkan menuju kemandirian ekonomi yang mempertangguh ketahanan nasional sehingga memperkuat keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Namun, masih dijumpai adanya kendala dan tantangan yang harus segera diatasi menyangkut regulasi yang mengatur transaksi digital, perpajakan, perlindungan konsumen, maupun permasalahan internasionalisasi (akuisisi perusahan-perusahaan asing terhadap pelaku startups). Pertumbuhan ekonomi digital sangat pesat dengan penetrasi sekitar 54,68% (143,26 juta jiwa) terkoneksi internet diproyeksikan dapat meraih profit sekitar US$ 1 Miliar. Percepatan perlu dilakukan mengingat jaringan internet belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia, akibat dari belum dimilikinya satelit serta saham-saham perusahaan telekomunikasi dikuasai asing, sehingga menimbulkan kerawanan keamanan big data yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan bisnis mereka. Sementara itu, persoalan dan tantangan ekosistem digital ekonomi masih bekisar pada persoalan infrastruktur komunikasi, aplikasi dan content. Kondisi yang demikian akan sangat mempengaruhi terwujudnya kemandiirian ekonomi maupun ketahanan nasional. Ekonomi Digital menurut Don Tapscoot dalam Meithianan Indrasari, adalah sosio politik dan sistem ekonomi yang memiliki karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen yang meliputi informasi, akses instrumen informasi, kapasitas informasi dan pemrosesan informasi. Menurut Thomas Mesenbourg, ada 3 (tiga) komponen utama konsep Ekonomi Digital yaitu infrastruktur ebisnis (perangkat keras,perangkat lunak, jaringan komunikasi dan internet, Sumber daya Manusia, dll), e-bisnis (bagaimana proses bisnis dilakukan melalui internet), dan e-commerce (transaksi bisnis dilakukan, misal transfer barang dalam bisnis online, dll.). Inti dari ekonomi digital adalah penggunaan komputer dalam semua aktivitas ekonomi dari proses produksi hingga distribusi kepada konsumen yang semakin berkembang menjadi dunia e-anything yang memiliki dampak positif maupun negatif sehingga perlu penyiapkan sarana pendukung maupun kesiapan masyarakat agar tidak terjadi konflik sosial. Kemandirian ekonomi menurut Adi Sasono adalah ekonomi yang melibatkan prakarsa rakyat dalam memanfaatkan sumberdaya lokal yang tinggi, sehingga menjadi bangsa yang terhormat dan bermartabat. Kemandirian ekonomi tidak tergantung ekonomi asing, mengutamakan kekuatan sumber daya domestik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan menentang dominasi maupun penjajahan.6 Sehingga diperlukan penguatan produksi, distribusi, jaringan dan konsumsi domestik menjadi prioritas membangun ekonomi rakyat. Menurut Sri Edi Swasono, kita tidak saja mengahadapi debt trap (jebakan utang) tetapi juga culture trap (jebakan budaya) dalam mentrasformasikan ekonomi dan sosial untuk merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang berazas kebersamaan dan kekeluargaan sesuai Pasal 33 UUD NRI 1945. 7 Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Guna mengembangkan ekonomi digital, pemerintah harus melakukan pemantapan dalam pengembangan infrastruktur e-bisnis, proses e-bisnis, dan e-commerce secara integral untuk kepentingan nasional. Pemerintah harus menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung ekosistem ekonomi digital . Juga perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan ekonomi yaitu sisfat keterbukaan sistem perekonomian, manajemen, hubungan ekonomi luar negeri, diversifikasi pemarasan, teknologi, struktur ekonomi, infrastruktur (sarana &amp; prasarana), potnesi SDM, serta potensi dan pengelolaan dana. Tantangan yang harus segera diatasi adalah a) UU ITE belum cukup untuk mengatur ekonomi digital. Menurut Sylvia W.Sumarlin bahwa UU ITE belum cukup mengatur ekonomi digital sehingga perusahaan asing yang menikmati keuntungan dari kontribusi pasar di Indonesia yang mencapai lebih US$ 150 Miliar/tahun, Indonesia tidak mendapatkan manfaat sedikitpun; b) Koneksivitas jaringan belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kondisi geografis sebagai negara kepulauan yang sangat luas dapat menjadi kendala apabila komunikasi, transportasi dan system pemerintahan belum mendukungnya.13 Pengembangan jaringan melalui kable fiber optik tidak akan memadai, sehingga yang efektif dan efisien adalah pengembangan MSS (Mobile Satelite System) yang menjangkau seluruh wilayah nusantara, termasuk negaranegara tetangga; c) Lemahnya Cyber Security Nasional. Platform IT masih dikuasai oleh perusahan-perusahaan asing. Sehingga sangat urgent untuk membangun MSS (Mobile Satelite System), platform IT sendiri, misal nusantara sebagai platform IT nasional pengganti google, facebook, twitter, yahoo, dan lainlain di Indonesia; d) Kendala Akses Keuangan Pelaku Ekonomi Digital. Pelaku ekonomi kreatif berbasis digital (internet) disamping terkendalaoleh konektivitas jaringan juga permasalahan keuangan. Mereka kesulitan mengakses perbankan untuk mendapatkan modal kerja yang hanya puluhan juta rupiah, akibat dari regulasi yang belum berpihak kepadanya. Kondisi ekonomi digital yang mulai tumbuh namun belum diikuti oleh keberpihakan negara maka mengakibatkan kerugian-kerugian baik menyangkut profitabilitas maupun keamanan terhadap kepentingan nasional. Disisi lain keterpurukan ekonomi nasional maupun global akibat penyebaran covid 19 yang mulanya dari Wuhan-China ini sungguh menguras tenaga, pikiran dan multi-sumberdaya dan dana yang sangat besar maupun memakan korban jutaan orang meninggal dan terinfeksi positif. Pun, PHK merajalela terjadi di seluruh dunia sehingga kualitas hidup terdegradasi sangat tajam.
 Songsong Insentif Demografi Pada 2030 merupakan momentum yang harus dipersiapkan dengan benar dari sekarang agar kita dapat memanfaatkan insentif/bonus demografi untuk kemajuan bangsa dan negara. Saat itu usia produktif sekitar 65% dan menjadi actor utama dalam menghasilkan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Kesehatan dan pendidikan bagaikan dua sisi mata uang yang harus dipersiapakan bagi mereka. Generasi saat ini mestinya tertantang untuk melahirkan karya gemilang bangsa seperti para pendahulu kita yang telah mampu mengukir emas kemerdekaan, kemudian pembangunan dan penguasaan teknologi canggih dengan diterbangkannya pesawat terbang buatan putra terbaik bangsa Indonesia yakni Prof. B.J Habibie, Presiden Indonesia ke-3 yaitu N-250 Gatotkaca pada 10 Agustus 1995 bertepatan dengan 50 tahun Indonesia Merdeka. Kini, anak bangsa ditunggu karya gemilangnya menjelang 100 tahun Indonesia Merdeka pada 2045. Singsingkan lengan, satu padukan hati, niat dan sinergi untuk Indonesia Maju berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Dalam menyongsong Insentif/bonus demografi tersebut, PNRI (perpustakaan Nasional Republik Indonesia) diharapkan mampu mengambil peranan signifikan antara lain melalui penguatan jaringan infrastruktur perpustakaan hingga pelosok tanah air, penguatan literasi, penguatan pustakawan/wati, membangun ekosistem perpustakaan digital (library 4.0), perpustakaan keliling (termasuk perpustakaan apung untuk menjangkau masyarakat nelayan di pulau-pulau kecil), taman bacaan, perpustakaan buruh, nelayan, petani, maupun koperasi dan UMKM maupun mal perpustakaan (semacam counter bacaan publik di mal-mal), dan lain-lain. Pun, penguatan SDM dalam hal ini komunitas pustakawan/wati antara lain melalui tranformasi keahlian berbasisi digital menuju peranan baru sebagai sumber informasi yang mampu memberikan layanan prima antara lain mengajar, memberikan konsultasi, meneliti, memelihara akses informasi yang demokratis, dan bekolaborasi dengan para ahli komputer dan ilmuwan dalam mendisain dan memelihara sistem akses informasi dan kontributor dalam dalam membangun literate society. Dengan demikian, peranan penting perpustakaan akan semakin membumi terutama dalam menyiapkan generasi milenial menjadi insentif/bonus demografi yang gemilang bagi Indonesia di tahun 2030an. Semoga.
Oleh : KRAT. Suharyono S. Hadinagoro, M.M. (Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti, Trainer Tingkat Nasional Hubungan Industrial, Alumni Lemhannas RI (IKAL 59)

MEMAKNAI PERANAN PENTING PERPUSTAKAAN DALAM MENYONGSONG INSENTIF DEMOGRAFI 2030

Dublin, Irlandiaâ€”International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) sukses menggelar World Library and Information Congress (WLIC) ke-87 pada 26-29 Juli 2022 di Dublin, Irlandia. Perhelatan kongres dengan tema â€œInspire, Engage, Enable, Connectâ€, ini menghasilkan manifesto terbaru untuk Perpustakaan Umum.
Dalam pembukaannya, Presiden IFLA, Barbara Lison, mengatakan bahwa salah satu agenda terpenting WLIC ke-87 adalah diumumkannya Manifesto Perpustakaan Umum 2022 oleh IFLA dan UNESCO. Manifesto bertujuan untuk merespons perubahan teknologi dan menggambarkan realitas masyarakat serta misi perpustakaan umum saat ini.Â 
â€œTerima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah mempersiapkan acara ini selama beberapa tahun terakhir, hingga beberapa hari ke depan acara akan berjalan sukses. Hal ini sejalan dengan tema konferensi â€˜Inspire, Engage, Enable, Connectâ€™ yang akan merayakan pencapaian kami, pengumuman menarik tentang manifesto perpustakaan umum dari IFLA/UNESCO dan sebagai peringatan ke-75 tahun hubungan IFLA dengan UNESCO,â€ ujar Lison.
Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando bersama Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi turut hadir dalam WLIC 2022, memberikan pandangan tentang Manifesto Perpustakaan Umum Tahun 2022 IFLA/UNESCO. Kepala Perpusnas mengatakan bahwa tujuan membangun kebersamaan harus menjadi visi bersama. Bahwa masing-masing negara memiliki cara tersendiri dalam memajukan masyarakatnya.
Â â€œManifesto IFLA/UNESCO tidak pernah bergeser dari esensi dari sebuah perpustakaan untuk melakukan perubahan di dalam masyarakat. Yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana kepala perpustakaan di seluruh dunia mengambil kebijakan untuk turut mendorong atas perubahan tersebut. Dan harus lebih banyak tema yang diangkat bagaimana menciptakan masyarakat yang literat,â€ imbuhnya.
Manifesto Perpustakaan Umum IFLA/UNESCO menyatakan bahwa perpustakaan umum sebagai kekuatan hidup untuk pendidikan, budaya dan informasi, serta sebagai agen penting untuk perdamaian dan kesejahteraan semua orang.
Manifesto IFLA/UNESCO pertama kali dibuat pada 1949 dan telah diperbarui selama beberapa dekade seiring dengan berkembangnya peran perpustakaan di masyarakat. Versi terbaru, yang diterbitkan pada 1994, menjadi landasan advokasi perpustakaan umum IFLA.
Penyusunan Manifesto IFLA/UNESCO
Penyusunan manifesto terbaru oleh IFLA/UNESCO melibatkan seluruh perpustakaan di dunia. Survei dilakukan IFLA pada 2020 dengan mengumpulkan masukan dari pustakawan di seluruh dunia. Lebih dari 600 tanggapan menawarkan banyak wawasan tentang bagaimana perpustakaan profesional menggunakan manifesto dalam pekerjaan mereka, dan bagaimana mereka menyarankan untuk diperbarui dan ditingkatkan.
Pada tahun berikutnya, IFLA bekerja dengan UNESCO untuk menyelesaikan naskah manifesto dengan mempertimbangkan umpan balik dari para pustakawan. Tentunya tetap menyelaraskan dengan agenda UNESCO dalam memajukan akses lebih lanjut ke informasi dan pengetahuan untuk semua.
Beberapa dimensi yang menjadi fokus dalam manifesto ini terkait literasi informasi, akses informasi, pelestarian informasi, etika informasi, dan informasi untuk pembangunan. Manifesto yang diperbarui menjunjung tinggi perpustakaan sebagai agen pembangunan berkelanjutan melalui posisinya sebagai ruang yang dapat diakses publik untuk pertukaran informasi, berbagi budaya, dan promosi keterlibatan masyarakat.
Hal ini termasuk menyoroti inklusi, akses, dan partisipasi budaya untuk komunitas yang terpinggirkan, masyarakat adat, dan pengguna dengan kebutuhan khusus. Hal ini mencerminkan peran perpustakaan umum dalam membantu semua anggota masyarakat mengakses, memproduksi, menciptakan, dan berbagi pengetahuan. Ini termasuk peningkatan fokus pada akses jarak jauh dan digital ke informasi dan segala materi bacaan, serta akses ke kompetensi dan konektivitas yang diperlukan untuk menjembatani kesenjangan digital.
Pembaruan ini menekankan pada pengembangan literasi media dan informasi serta keterampilan digital dalam mendorong dan menciptakan masyarakat yang demokratis dan kemudahan akses informasi. IFLA akan melanjutkan kemitraan dan kolaborasi dengan UNESCO dalam mengimplementasikan manifesto, sebagai alat untuk akses informasi lebih lanjut dan pengetahuan untuk masyarakat.
Reporter/Fotografer: Edi Wiyono

IFLA dan UNESCO Luncurkan Manifesto Perpustakaan Umum 2022

Salemba, Jakartaâ€”Arsip merupakan salah satu dokumen penting yang harus dijaga dan dirawat keotentikannya. Arsip memberikan informasi yang spesifik tentang fungsi dari unit kerja. Mengelola arsip berarti mengelola informasi dan dokumentasi secara efektif yang membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat. Namun, untuk memulai ke arah sana perlu komitmen sadar dan tertib arsip.
Menyadari pentingnya arsip dalam setiap pendokumentasi informasi dan dokumentasi, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando beserta seluruh jajaran di lingkungan kedeputian dan eselon dua melakukan penandatanganan pengelolaan sadar dan tertib arsip. Di saksikan langsung oleh Kepala Arsip Nasional RI Mustari Irawan, penandatanganan komitmen sadar dan tertib arsip dilakukan di aula Perpusnas Jalan Salemba Raya 28A, Kamis, (17/5).
Penandatangan komitmen tersebut merupakan tindak lanjut dari penyerahan arsip statis yang diberikan Perpusnas kepada ANRI pada Rakornas Kearsipan di Kupang, NTT, (15/5). Pada saat itu Kepala Perpusnas bersama Kemendagri dan KemenPAN-RB menerima piagam pengghargaan dari ANRI atas peran serta aktif penyelamatan arsip yang bernilai guna.
â€œSetelah sebelumnya dilakukan audit atas arsip yang ada di Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional langsung melakukan perbaikan dari sisi pengelolaan dan pelestarian arsip. Dan kini Perpusnas secara aktif juga ikut menyukseskan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) yang dicanangkan ANRI dan KemenPAN-RB,â€ ucapÂ  Kepala ANRI Mustari Irawan.
Komitmen mendukung Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip Perpusnas dirumuskan dalam lima aspek :
<ol>
<li>Mendukung Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip</li>
<li>Melaksanakan pengelolaan kearsipan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li>
<li>Mewujudkan tertib arsip sebagai program prioritas yang berkelanjutan</li>
<li>Melaksanakan pengawasan , monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengelolaan arsip</li>
<li>Membangun kesadaran kesamaan persepsi dan keterikatan seluruh pegawai pada unit kerja terhadap nilai guna dan manfaat arsip</li>
</ol>
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif mengatakan bahwa nyaris semua aktivitas manusia terikat dengan arsip. Perpustakaan Nasional selaku institusi yang berada di pusat harus mencontoh dengan pengelolaan arsip yang baik sehingga dapat menular juga ke dinas perpustakaan yang berada di provinsi, kabupaten, dan kota. â€œDengan pengelolaan arsip yang baik. Kita menjadi tahu kapan arsip harus di retensikan dan kapan harus dimusnahkan,â€ imbuh Muhammad Syarif.
Demi memaksimalkan pengetahuan dan pengelolaan kearsipan yang baik, Perpusnas mengadakan Bimbingan Teknis (bimtek) pengelolaan arsip statis selama dua hari, (17-18/5). Bimtek diikuti oleh 54 peserta perwakilan dari seluruh unit kerja di lingkup Perpusnas.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â

Perpusnas Ikut Sukseskan Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip

Jakarta - Pada Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dinyatakan bahwa perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga masing-masing. Tentunya seringkali hal ini hanya ditafsirkan secara sederhana, di mana perpustakaan ini memberikan pelayanan perpustakaan hanya kepada pejabat atau staf lembaga tersebut. Namun, sesungguhnya penafsiran layanan di lingkungan lembaga masing-masing dapat diartikan secara luas dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan atau stakeholder lembaga induknya masing-masing, dengan demikian diharapkan keberadaan perpustakaan dapat menjadi bagian solusi masalah bagi semua lapisan masyarakat.
Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) RI menyelenggarakan Seminar Nasional Perpustakaan 2021 dengan mengangkat tema â€œInovasi Mendukung Transformasi Perpustakaan Khusus Berbasis Inklusi Sosialâ€ di The Westin Jakarta pada Rabu (7/4/2021) bertujuan antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta mengenai paradigma baru perpustakaan yang bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial, memperoleh arahan dan gambaran secara jelas mengenai tahapan pengembangan perpustakaan khusus berbasis inklusi sosial, mendiseminasi praktik baik (good practices) pengembangan perpustakaan berbasis inklusis sosial,
Salah satu misi Kementerian Pertanian (Kementan) RI adalah mewujudkan ketahanan pangan dan gizi bagi 270 jiwa juta jiwa masyarakat di Indonesia, hal ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan juga pemanfaatan pangan sebagai pemenuhan konsumsi pangan dan gizi masyarakat yang tentunya menjadi target utama Kementan. Misi lain yang juga harus berjalan berdampingan dan seimbang dari Kementan adalah mewujudkan kesejahteraan petani.
Perpustakaan berbasis inklusi sosial telah dicanangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI atau Bappenas pada tahun 2018. Program ini memandang perpustakaan sebagai subsistem sosial dalam kemasyarakatan sehingga layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah layanan perpustakaan dengan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.
Disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementan, Momon Rusmono, misi utama Kementan dengan perpustakaan berbasis inklusi sosial memiliki keterkaitan yang erat. â€œDapat terlihat benang merah antara misi Kementerian Pertanian untuk pemberdayaan masyarakat petani dengan tujuan perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu tentang bagaimana kita meningkatkan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila perpustakaan konvensional telah bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial,â€ ungkap Momon.
â€œDengan demikian apabila perpustakaan konvensional telah bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial maka perpustakaan tersebut akan dicirikan oleh adanya beberapa hal sebagai berikut diantaranya koleksi perpustakaan merupakan wahana rujukan informasi untuk mencari solusi permasalahan, perpustakaan merupakan fasilitator pengembangan potensi pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan bahan informasi yang relevan, perpustakaan menjadi market space atau tempat masyarakat mengembangkan potensi dirinya, perpustakaan harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam melayani masyarakat, pustakawan merupakan agen informasi yang menjembatani antara masyarakat dengan informasi yang dibutuhkan,â€ lanjutnya.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, selaku keynote speaker pada kegiatan ini mengatakan bahwa disebutkan pertanian di Thailand dan Vietnam lebih unggul dari pertanian Indonesia dalam hal pemanfaatan lahan pertanian. Padahal seperti diketahui bersama, luas wilayah negara Vietnam jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia. â€œVietnam dalam mengolah sumber daya alam contohnya singkong bisa menghasilkan berton-ton untuk pakan ternak ke Eropa sedangkan di Indonesia tidak seperti itu, padahal di Indonesia lebih banyak profesor, doktor dan master dalam bidang pertanian dibandingkan di Vietnam. Apa masalahnya? Semua profesor, doktor dan master di sini pintar, yang tidak pintar adalah petaninya,â€ jelasnya.
Lebih lanjut, Syarif Bando juga mengatakan bahwa bersadarkan data Bappenas hanya 10% penduduk Indonesia yang tembus perguruan tinggi, sedangkan sisanya yakni 90% terjun ke masyarakat hanya bermodalkan ijazah SD dan SMP. Menurutnya, mereka adalah lahan yang paling potensial untuk diedukasi mengenai perpustakaan, untuk itu paradigma perpustakaan harus diubah.
â€œKalau kita mau merubah bangsa ini, kita harus merubah paradigma perpustakaan yang ada di Indonesia. Pada abad ke-18, perpustakaan tugasnya adalah me-manage collection, lalu pada abad ke-19 teori ilmu perpustakaan yang tumbuh pesat adalah management of knowledge. Saat ini, teori yang relevan adalah transfer of knowledge, perpustakaan harus mampu men-transfer pengetahuan kepada stakeholdernya dalam hal ini petani. Dengan demikian, para petani dapat menggunakan ilmu yang didapat dan menjelma seperti penyuluh pertanian dalam mengolah lahan pertanian yang ada,â€ ujar Syarif Bando.
Menanggapi yang disampaikan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Subandi Sardjoko, berpendapat bahwa sebenarnya perpustakaan berbasis inklusi sosial sudah dilakukan oleh Kementan dan yang perlu dilakukan lebih lanjut adalah mensinergikan sumber daya yang ada di kementerian. Dia pun berharap agar literasi bisa menjadi basis baik untuk penyuluh, petani, maupun masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Sehingga koleksi perpustakaan dan penyuluh bisa benar-benar membantu dalam pembangunan pedesaan.
â€œDi dalam visi Indonesia 2045 ini kita mempunyai cita-cita ingin agar manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul dan berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan maupun teknologi, kemudian juga memiliki pembangunan yang merata dan inklusif jadi dapat dilakukan dan diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dan juga ekonomi yang maju dan berkelanjutan dan menjadi negara yang demokratis yang kuat dan negara yang bersih. Ada empat pilar untuk mendukung cita-cita ini yaitu kita harus membangun manusia yang menguasai iptek, membangun ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan,â€ ucap Subandi.
Reporter: Basma Sartika

Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Harus Bisa Mengawal Perkembangan Pengetahuan Petani Indonesia

Jakarta - Dalam mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI akan merancang aplikasi umum SPBE bidang perpustakaan. Dengan adanya aplikasi ini, memudahkan pemerintah daerah maupun masyarakat dalam mengakses informasi mengenai perpustakaan.
Demikian disampaikan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat membuka Sosialisasi dan Bimtek Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 2021, pada Senin (18/10/2021).
"Mudah-mudahan Perpusnas dapat segera meluncurkan aplikasi umum SPBE bidang perpustakaan. Mengingat peran perpustakaan sebagai corong pemerintah, yang memiliki sumber informasi terpercaya dan legal. Karena itu, perpustakaan akan menjadi institusi terdepan dalam menginformasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi," ujar Syarif Bando.
Dijelaskan, strategi untuk mencapai penyelenggaraan infrastuktur SPBEÂ  yang menjangkau instansi pemerintah yakni dengan memanfaatkan infratruktur yang ada secara optimal.
"Optimalisasi penggunaan aplikasi umum SPBE bidang perpustakaan, yang terintegrasi dan berbagi pakai dapat menghadirkan fitur-fitur yang mendukung strategi nasional," jelasnya.
Selain itu, peningkatan kapasitas SDM SPBE juga perlu dsiapkan agar pembangunan pengembangan, pengoperasian serta pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik. Salah satunya, dengan mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE, serta membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN.
Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, lanjut Syarif, sekarang ini semua serba hybrid. Tidak ada lagi ego sektoral, ego kedaerahan dan ego intelektual tetapi diperlukan sinergitas antar Kementerian/Lembaga.
â€œPenerapan SPBE ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Di dalam implementasinya, Kementerian/Lembaga menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan untuk terkoneksi dalam SPBE sebagai bagian dari jajaran pemerintahan, pusat maupun daerah,â€ terangnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Berita

Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI Pada Masa Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

Pencarian

Berita Lainnya

Seminar Nasional Penguatan UU No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan KCKR

MEMAKNAI PERANAN PENTING PERPUSTAKAAN DALAM MENYONGSONG INSENTIF DEMOGRAFI 2030

IFLA dan UNESCO Luncurkan Manifesto Perpustakaan Umum 2022

Perpusnas Ikut Sukseskan Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip

Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Harus Bisa Mengawal Perkembangan Pengetahuan Petani Indonesia

Perpusnas Akan Merancang Aplikasi Umum SPBE Bidang Perpustakaan

Kategori (Berita Unit)