Jakarta â€“ Naskah Hikayat Aceh merupakan koleksi langka yang ditulis pada abad ke-17. Karya sastra kuno yang akan diajukan menjadi nominasi Memory of the World (MoW) ini berisikan kisah perjalanan Sultan Iskandar Muda sebagai sultan paling kuat dan besar dalam Kesultanan Aceh.
Peneliti bidang agama dan tradisi keagamaan Melayu-Aceh Kementerian Agama, Fakriati mengatakan, naskah Hikayat Aceh ini banyak menceritakan masa Kejayaan Sultan Iskandar Muda. Namun di sisi lain, terdapat tradisi, toleransi yang dibangun oleh tokoh utama Sultan Iskandar Muda.
Dalam naskah Hikayat Aceh, Fakriati mencoba merangkai isi naskah bahwa di dalamnya terdapat toleransi yang dibangun dari beberapa unsur. Diantaranya, sultan/pejabat negara, ulama, rakyat, adat dan agama.
"Ada keterikatan antar unsur ini secara utuh. Saling emndukung sehingga membentuk nilai-nilai toleransi," ujarnya dalam Webinar Hikayat Aceh Road To Memory of the World, yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (13/10/2021).
Dikatakan, Hikayat Aceh menanamkan pola hidup dan budaya multikultural dan berinteraksi antara satu dengan lainnya antara Sultan dengan rakyat dan antara pendatang dengan pribumi.
Peneliti Filologi Melayu-Aceh Hermansyah, mengatakan naskah Hikayat Aceh merupakan koleksi langka karena tidak ada banyak salinan. Saat ini hanya terdapat tiga naskah Hikayat Aceh, dua diantaranya terdapat di Universitas Leiden Belanda dan satu di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI.
"Naskah Hikayat Aceh ini menggunakan aksara Jawi berbahasa Melayu. Namun naskah yang ada ini halaman awal dan akhir belum ditemukan," ungkapnya.
Dijelaskan, Hikayat Aceh menceritakan kisah para Sultan dan Kesultanan Aceh sebelum dan di masa Sultan Iskandar Muda pada 1590-1636 M. Naskah kuno ini pun memenuhi nilai-nilai historis baik melalui sumber primer sejarah, peristiwa dan ketokohan.
"Sehingga perlu adanya reproduksi teks Hikayat Aceh dalam bentuk modern yang menjadi media edukasi dan sosialisasi naskah Hikayat Aceh," tuturnya.
Sementara itu, Pakar Pendidikan dan Sejarah, Wardiman Djojonegoro menceritakan bahwa pada tahun 2017, Perpusnas telah mengusulkan Hikayat Aceh untuk menjadi memori dunia tahun 2018. Namun, pada tahun tersebut pendaftaran MoW oleh UNESCO ditunda. Meski begitu proses penyelesaian naskah nominasi tetap dilanjutkan.
"Pada tahun ini pendaftaran kembali dibuka, dan Hikayat Aceh akan diajukan menjadi nominasi MoW. Karena selain langka, naskah ini agak berbeda dari naskah melayu lainnya. Tidak menceritakan tentang raja tetapi bercerita tentang keagungan raja," ungkapnya.
Menurutnya, pengajuan naskah Hikayat Aceh untuk MoW telah memenuhi kriteria Mow UNESCO dan mempunyai potensi untuk diterima sebagai warisan dunia. "Semoga naskah nominasi dapat disusun bersama dan segera diselesaikan untuk memenuhi kriteria dari UNESCO," harapnya.
Dukungan terhadap pengajuan Naskah Hikayat Aceh sebagai nominasi MOW juga ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Edi Yandra mengatakan, Pemerintah Aceh telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Praregistrasi Hikayat Aceh sebagai MoW 2019 pada Oktober 2028 lalu.
"FGD ini diperlukan untuk memperkaya usulan penyusunan naskah nominasi, karena pengusulan MoW harus disertai kajian akademik," terangnya.
Dia berharap Hikayat Aceh ditetapkan sebagai Memori Dunia. JIka sudah ditetapkan, Pemerintah Aceh akan mencetak dan memperbanyak buku Hikayat Aceh, menjadikannya sebagai koleksi literasi di setiap perpustakaan di seluruh Aceh bahkan seluruh Indonesia. Pihaknya berjanji melestarikan membudayakan seni Hikayat Aceh dalam kegiatan tingkat daerah hingga internasional.
"Kami harap Naskah Hikayat Aceh ini menjadi bacaan untuk semua kalangan terutama menambah pengetahuan bagi generasi muda," ungkapnya
Acara ini merupakan rangkaian kegiatan MOWEEK sebagai bentuk sinergitas antara Perpusnas dengan ANRI. Selain itu, Perpusnas bersama ANRI melakukan integrasi web portal dengan meluncurkan Web Portal Memori Kepresidenan RI.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, dengan dipilihnya Kepala ANRI sebagai Ketua Komite Nasional MoW menjadi sebuah langkah besar yang dilakukan untuk memulai kerja sama.
"Ini sebuah misi yang akan kita emban ke depan, sehingga misi peran kedua institusi makin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ungkapnya.
Â 
ReportaseÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdeka
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Prakas Agrestian

Hikayat Aceh, Naskah Kuno Langka yang Diusulkan jadi Memori Dunia

Â 
Salemba, Jakartaâ€”Indonesia pada usia satu abad mendatang akan mendapati bonus demografi. generasi muda (milenial, red) diperkirakan mendominasi wajah negeri ini. Usia yang produktif memungkinkan mereka mempunyai kompetensi yang beragam. Potensi inilah yang ditangkap Perpustakaan Nasional untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.
Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan sering mengatakan bahwa fokus pembangunan pada periode kepemerintahannya adalah menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing dan unggul. â€œGenerasi milenial saat momentum satu abad kemerdekaan nanti adalah generasi emas. Tentu saja akan memunculkan potensi head to head diantara mereka pada aspek skill,â€ jelas Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas Adin Bondar pada Webinar bersama Duta Baca Indonesia bertajuk â€˜Kebutuhan Skill Milenial di Era Industri 4.0â€™, pada Jumat siang, (28/8).
Dengan begitu, maka aspek pengusaan teknologi menjadi mutlak dimiliki. Jika dari segi sumber daya manusianya telah unggul bukan tidak mungkin Iptek akan dikuasai. Bahkan, laju pertumbuhan ekonomi pun disokong oleh pertumbuhan indeks literasi masyarakat. Di sinilah kemudian peran perpustakaan, yakni membentuk manusia yang berpengetahuan sehingga nantinya memunculkan kognitif skill yang akan mampu menemukan solusi dari berbagai persoalan hidup. Â 
â€œKemampuan kognitif skill diperoleh dari perilaku gemar membaca. Peran perpustakaan adalah sebagai pihak yang terus mendorong masyarakat untuk gemar membaca bertujuan agar hidup mereka lebih sejahtera melalui program tranformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, tambah Adin.
Tidak dipungkiri kombinasi pengetahuan dan informasi merupakan kunci keberhasilan suatu bangsa. Sehingga yang diperlukan saat ini adalah semacam gerakan sosial (social moving) bagaimana kegemaran membaca ini bisa massif dilakukan, pungkas Adin.
Â 
Reportase : Robby Fuji, Josan Kusuma
Fotografer : Ahmad Kemal
Â

Webinar Duta Baca Indonesia: Unggul SDM, Iptek Bisa Dikuasai Â 

Jakarta - Wujud pembinaan dan pengawasan terhadap semua jenis perpustakaan terimplementasikan melalui kegiatan akreditasi perpustakaan.
&nbsp;
Sebagai pembina perpustakaan di Indonesia salah satu tugas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) yaitu mengembangkan Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Dalam hal ini, SNP adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
&nbsp;
Demikian disampaikan Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpusnas, Supriyanto dalam sambutannya di apel pagi Senin (27/5/2024).
&nbsp;
&ldquo;Ada enam standar untuk semua jenis perpustakaan di indonesia yaitu standar koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan. Dalam perkembangannya penyelenggaraan perpustakaan selain mengacu pada keenam standar juga mengacu pada komponen inovasi dan kreativitas, komponen tingkat kegemaran membaca, dan komponen indeks pembangunan literasi masyarakat,&rdquo; papar Supriyanto.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;
Lebih lanjut, dia mengatakan akreditasi perpustakaan merupakan rangkaian kegiatan proses pengakuan formal yang dilakukan oleh Perpusnas untuk menetapkan bahwa suatu perpustakaan telah memenuhi SNP. Selain itu, akreditasi perpustakaan juga menjadi mandatori Perpusnas dalam penerapan regulasi tentang pemerintah daerah.
&nbsp;
&ldquo;Kehadiran akreditasi perpustakaan secara bertahap memberikan dampak meningkatkan kepercayaan masyarakat (pemustaka) terhadap kinerja perpustakaan. Perpustakaan yang terakreditasi dituntut memberikan layanan terbaik, layanan prima kepada pemustaka dan masyarakat. Akreditasi perpustakaan menjadi indikator kuat menuju perpustakaan berkualitas,&rdquo; ucap Supriyanto.
&nbsp;
Ciri-ciri perpustakaan berkualitas meliputi adanya pengakuan masyarakat, melalui kepuasan pemakai (survei), prestasi lembaga dan pustakawan (akreditasi, sertifikasi pustakawan, lomba, pengurus organisasi profesi), dan apresiasi masyarakat (tempat seminar, studi banding); peningkatan kinerja, melalui peningkatan transaksi kunjungan perpustakaan, peningkatan transaksi peminjaman buku, dan peningkatan transaksi akses informasi baik manual maupun elektronik; konsistensi perpustakaan, melalui kegiatan perpustakaan berkembang, anggaran perpustakaan berkembang, organisasi perpustakaan berkembang, dan sumber daya perpustakaan berkembang. 
&nbsp;
Perpusnas selalu mendorong pengelola perpustakaan menuju perpustakaan berkualitas melalui penguatan kelembagaan (pusat perpustakaan), regulasi lembaga induk (pendirian, kebijakan), peningkatan kontribusi perpustakaan dalam kinerja lembaga induk (akreditasi, sertifikasi) serta pengakuan profesi pustakawan oleh lembaga induk (formasi, kepala perpustakaan, anggaran).
&nbsp;
Pada kesempatan yang sama, Supriyanto juga menegaskan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan perlu bertransformasi menuju perpustakaan yang berkualitas. Transformasi perpustakaan minimal menyentuh pada transformasi digital untuk menciptakan ekosistem digital (layanan digital, konten digital, konten kreatif), transformasi layanan menuju perpustakaan sebagai pusat aktivitas masyarakat (kenyamanan, jemput bola, diversifikasi layanan, silang layan, layanan ekstensi), serta transformasi inklusi sosial (dampak perpustakaan, manfaat ekonomi, pengetahuan, dan keterampilan).
&nbsp;
&ldquo;Akreditasi perpustakaan merupakan salah satu sarana pemerintah pusat untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah. Di era otonomi daerah wewenang pemerintah daerah begitu besar terhadap penyelenggaraan pemerintah. Untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan khususnya pelayanan masyarakat, maka pemerintah pusat menggunakan sarana akreditasi atau penilaian kesesuaian terhadap standar dalam melakukan kontrol pelaksanaan pemerintah daerah. Akreditasi perpustakaan juga memastikan bahwa pemerintah pusat hadir dalam setiap penyelenggaraan perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia,&rdquo; pungkasnya.
&nbsp;
Reporter: Ranny Kusumawardhani

Kegiatan Akreditasi Perpustakaan Terapkan Standar Nasional Perpustakaan

Salemba, Jakarta &ndash; Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia akan memperingati Hari Ulang Tahun ke-44 dengan tema &ldquo;Merajut Asa Melayani Negeri untuk Mencerdaskan Bangsa&rdquo;.
Berikut disampaikan Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara, Agus Sutoyo pada kegiatan Apel Pagi, Senin (13/05/2024).
Rangkaian kegiatan ulang tahun Perpusnas ini diharapkan dapat mengajak lembaga perpustakaan di Indonesia, baik Dinas Perpustakaan Provinsi, Kabupaten/Kota ikut merasakan kegembiraan terhadap hari jadi Perpusnas yang memiliki tujuan utama sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar untuk mencerdaskan bangsa.
Agus &nbsp;mengucapkan salah satu rangkaian acara dalam memperingati Hari Ulang Tahun Perpusnas adalah penyelenggaraan Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) bidang Perpustakaan pada tanggal 14 &ndash; 15 Mei 2024 akan diikuti oleh pelaku bidang perpustakaan seluruh Indonesia.
&ldquo;Rangkaian acara selanjutnya dalam rangka Hari Ulang Tahun Perpusnas, akan dimulai dari 13 &ndash; 19 Mei 2024 adalah acara &ldquo;Festival Literasi Nusantara&rdquo; yang merupakan bagian dari seluruh rangkaian acara Hari Ulang Tahun Perpusnas,&rdquo; lanjutnya.
Festival Literasi Nusantara tersebut di dalamnya akan diselenggarakan Pameran, Bazar, Gelar Wicara, Pekan Literasi Sejarah, dan beberapa kegiatan lainnya yang mendukung literasi masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan akan meningkatkan pelayanan publik dan mendapatkan apresiasi lebih dari masyarakat.
Agus melanjutkan berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional, Hari Ulang Tahun Perpustakaan Nasional, dan Hari Kebangkitan Nasional, Perpusnas akan menyelenggarakan Pekan Literasi Sejarah. Dimana koleksi-koleksi terkait dengan sejarah pendidikan nasional akan dipamerkan.
Dalam kesempatan yang sama Agus juga mengucapkan selamat atas prestasi Perpusnas atas ditetapkannya naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol sebagai salah satu Memory of the World yang diberikan di Mongolia pada Rabu (08/05/2024). Sertifikat Memory of the World tersebut rencananya akan diserahkan secara resmi pada Rakornas tanggal 14 &ndash; 15 Mei 2024.
&ldquo;Hal ini dapat menjadi momentum yang sangat baik untuk upaya pengarusutamaan naskah nusantara dimana koleksi naskah nusantara yang lebih dari 12.730 yang ada di Perpusnas bisa diberdayakan, dimaanfaatkan, dan dipahami oleh masyarakat Indonesia,&rdquo; ucapnya.
Agus menambahkan pada tahun ini Perpusnas akan meluncurkan program terpadu Jelajah Literasi Nusantara dengan target pemustaka cilik. Program tersebut akan mengenalkan sejarah bangsa dalam media yang lebih ramah anak. Program tersebut diharapkan dapat menjadi pemicu anak-anak untuk mengenal, memahami, dan mencintai sejarah nasional bangsa.
Reporter : Andri Tri

Perpusnas akan Selenggarakan Beberapa Rangkaian Acara pada Ulang Tahun ke-44

Salemba, Jakarta - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengamanatkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk wajib melakukan penilaian risiko sebagaimana dimuat dalam Pasal 13 ayat 1.
Dalam rangka menyikapi perkembangan kompleksitas pengawasan intern Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, maka Perpusnas perlu menerapkan manajemen risiko dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
Perpusnas diharapkan mampu memetakan, mengantisipasi dan menangani seluruh risiko yang akan menghambat atau menggagalkan tercapainya tujuan organisasi dengan mengintegrasikan proses manajemen risiko baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kinerja pengawasan yang ada.
Untuk mencapai hal tersebut maka Perpusnas mengadakan Rapat Pleno Manajemen Risiko untuk mereviu perlakukan risiko tahun 2022 yang diadakan secara hybrid di Ruang Teater Salemba dan Zoom Meeting, Kamis (21/07/2022).
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Perpusnas, Sri Marganingsih, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan manajeman risiko Perpusnas telah dilaksanakan sejak tahun 2020. Dia juga menambahkan bahwa risiko yang ada di tiap unit kerja boleh untuk direvisi sesuai dengan keadaan saat ini.
â€œDengan perkembangan teknologi dan struktur organisasi, risiko-risiko yang timbul pasti akan bertambah,â€ ujarnya.
Perpusnas telah mengidentifikasi sebanyak 406 risiko yang kemudian ditetapkan menjadi 25 agregat risiko utama. Pada tahun 2021, secara umum seluruh agregat risiko tersebut telah mengalami penurunan.
Akan tetapi, ada 3 risiko yang perlu mendapatkan perhatian serius yaitu risiko terkait dengan peserta bimtek yang tidak konsisten dan tepat sasaran, tingkat keamanan aplikasi maupun kesehatan dan keselamatan karyawan/pustakawan (sistem K3) belum terkontrol dengan baik, dan kecukupan dan keandalan koleksi perpustakaan belum memadai.
Sebagai konsultan yang bekerja sama dengan Perpusnas untuk menangani manajemen risiko ini, Joko S. Dwi Rahardjo, mengungkapkan bahwa aktivitas perlakuan risiko harus terus dipantau perkembangannya melalui kegiatan monitoring dan reviu. Selain itu, Joko juga menjelaskan terkait bagian form monitoring dan reviu yang perlu diisi oleh masing-masing unit kerja.
â€œForm bantu monitoring dan reviu yang perlu diisi hanya tanggal, bulan dan tahun realisasi, capaian, bukti dan keterangan saja,â€ jelasnya.
Joko berharap implementasi monitoring dan reviu tersebut dapat dilakukan secara harian dan menjadi bagian dari pekerjaan sehingga tidak mengalami kesulitan saat pengisian.
Menutup paparan, Joko menyebutkan bahwa pembentukan budaya dan risk awareness dari para pemilik risiko mempunyai 3 (tiga) indikator keberhasilan antara lain pegawai mendapatkan pengetahuan dan kemampuan tentang implementasi risiko, kesinambungan kaderisasi pengelola risiko, dan manajemen risiko menjadi bagian dari aktivitas pekerjaan seluruh pegawai.
Reporter: Endah Purwanti
Editor: Basma Sartika
Fotografer: Robby Rodhian

Rapat Pleno Pengelolaan Manajemen Risiko Perpusnas Tahun 2022

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-&nbsp; Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (PPIM-UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Budaya Manuskrip atau Center for the study of Manuscript Culture (CSMC) Universitas Hamburg, Jerman dan ARCADIA dari Inggris mengadakan program kerja sama Digital Repository of Endanger and Affected Manuscript in Southeast Asia (DREAMSEA) di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu, (24/1).
Turut hadir pada peluncuran progrma DREAMSEA, antara lain&nbsp; Deputi Bidang Bengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana, Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Agama Jakarta Muhammad Adlin Sila, Dewan Penasihat PPIM-UIN Jakarta Samhari, Kepala Pusat Litbang Lektur dan Khasanah Keagamaan Kementerian Agama M. Zein, dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya&nbsp;Direktur Eksekutif PPIM-UIN Jakarta Saiful Umam menjelaskan bahwa DREAMSEA adalah sebuah program penting dalam hal perawatan dan pelestarian seluruh manuskrip khususnya yang berada di kawasan Asia Tenggara. &ldquo;Bentuk pelestarian manuskrip yang ditawarkan adalah alih media manuskrip ke dalam bentuk digital atau populer disebut dengan digitalisasi manuskrip,&rdquo; ujar Saiful Umam.
DREAMSEA dimotori oleh&nbsp;dua orang filolog, yakni&nbsp; Jan Van der Putten dari CSMC University of Hamburg dan Oman Fathurrahman dari PPIM-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Program DREAMSEA mendapatkan sokongan penuh dari ARCADIA, lembaga donor&nbsp;(foundation) yang berbasis di London, Inggris, milik Rausing dan Peter Baldwin.
DREAMSEA menargetkan hingga tahun 2022, sekurang-kurangnya 240.000 manuskrip berhasil digitalkan. Manuskrip tersebut berasal dari seluruh kawasan Asia Tenggara, sehingga manuskrip-manuskrip tersebut mudah diakses untuk kepentingan yang lebih luas lagi. Setelah terdigitalkan semua, maka DREAMSEA akan melanjutkan dengan membangun repositori&nbsp;online-nya. &ldquo;Repositori ini akan memuluskan jalan peneliti untuk memperoleh data-data terkait keragaman manuskrip di Asia Tenggara sekaligus melakukan perawatan teks manuskrip melalui kajian&nbsp; akademik maupun populer,&rdquo; tambah Umam.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menegaskan pemerintah sangat mengapresiasi tugas pelestari naskah (filolog). Dalam amanah Undang-undang Perpustakaan bahwa pustakawan salah satu tugasnya adalah mengumpulkan segala informasi dan ilmu pengetahuan yang berserakan, lalu mendiseminasikannya. Perpustakaan Nasional pun selama ini telah menjalankan perannya sebagai pusat repositori nasional sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya kapan saja.
&ldquo;Seluruh muatan informasi dalam manuskrip yang berserakan selama ini, saya pastikan&nbsp;memiliki nilai-nilai historis maupun kebudayaan luhur (suci) yang merupakan jatidiri bangsa Indonesia,&rdquo; jelas Kepala Perpusnas. Maka itu, Perpusnas mengajak semua pihak yang berkepentingan untuk mengkaji naskah-naskah kuno, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Perpustakaan Nasional akan ambil bagian menjadi fasilitator dalam upaya pelestarian tersebut. Pemerintah, parlemen, dan masyarakat harus membuat kekuatan bersama dalam pelestarian manuskrip,
&ldquo;Saya memastikan naskah manuskrip yang berserakan dapat dipahami informasinya oleh masyarakat karena naskah-naskah tersebut memiliki nilai kebudayaan yang luhur yang merupakan jati diri bangsa Indonesia,&rdquo; imbuhnya. Pemerintah harus bekerjasama dengan semua pihak untuk mengkaji naskah kuno dan diambil informasi mengenai nilai-nilai luhur yang tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia. Muhammad Syarif mendukung sinergi yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional untuk memfasilitasi dan menjembatani pelestarian naskah-naskah kuno. &ldquo;Perlu dukungan dan kerja sama antara pemerintah, legislatif, masyarakat untuk membangun kekuatan dalam pelestrian manuskrip,&rdquo; katanya
Reportase : Arwan Subakti

Berita

Kunjungan Kerja Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI di Kabupaten Karawang, Jawa Barat

Pencarian

Berita Lainnya

Hikayat Aceh, Naskah Kuno Langka yang Diusulkan jadi Memori Dunia

Webinar Duta Baca Indonesia: Unggul SDM, Iptek Bisa Dikuasai Â

Kegiatan Akreditasi Perpustakaan Terapkan Standar Nasional Perpustakaan

Perpusnas akan Selenggarakan Beberapa Rangkaian Acara pada Ulang Tahun ke-44

Rapat Pleno Pengelolaan Manajemen Risiko Perpusnas Tahun 2022

DREAMSEA Targetkan 240 Ribu Manuskrip Terdigitalkan Hingga 2022