Klungkung, Bali - Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Klungkung yang megah diresmikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando dan Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, Kamis (16/2/2023).
Gedung tersebut dibangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Tahun 2022 untuk menu pembangunan gedung dengan anggaran sebesar Rp. 4,5 miliar.
Kabupaten Klungkung merupakan yang paling kecil di Provinsi Bali, meskipun demikian Kabupaten Klungkung memiliki satu keistimewaan yakni menjadi pusat kebudayaan Bali. Selain itu, Kabupaten Klungkung juga kaya akan Sumber Daya Alam (SDA).
Bupati Klungkung menyatakan kekayaan SDA yang ada hanya dapat diolah oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang literat, sehingga setelahnya dapat membawa kesejahteraaan bagi mereka. Di luar penguatan eksistensi adat dan budaya, upaya mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing dapat terjadi melalui peningkatan literasi.
&ldquo;Keberadaan gedung perpustakaan yang sangat megah dan berkualitas seperti itu, harus bisa meningkatkan indeks literasi masyarakat Klungkung dan menjadi pusat informasi yang berbasis inklusi sosial dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan menuju kesejahteraan serta mendorong kreativitas,&rdquo; ucapnya.
Menanggapi, Kepala Perpusnas menerangkan bahwa bangsa maju ditandai dengan SDM yang cerdas. Kecerdasan itu sendiri harus diimbangin dengan karakter yang terbangun dengan baik. Sehingga esensi dari pendidikan, selain mencerdaskan juga untuk membangun karakter anak bangsa. Dalam pelaksanaannya, perpustakaan wajib hadir di seluruh daerah sebagai infrastruktur pendukung.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa sejatinya Indonesia kaya akan SDA, akan tetapi masih kekurangan SDM berkualitas yang mampu untuk mengolahnya menjadi barang jadi bernilai tinggi. Ilmu pengetahuan dapat diperoleh dari membaca dan produksi barang bernilai tinggi akan terjadi melalui praktik baca dari buku.
&ldquo;Tidak mungkin ada produksi barang bernilai tinggi dengan teknologi canggih tanpa ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan tidak ada metode lain untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan dengan praktik dari buku ke manusia kecuali dengan baca,&rdquo; terangnya.
Syarif Bando menekankan dunia saat ini sedang menuju ke satu pintu. Batas wilayah hanyalah sebatas teritorial semata, sedangkan batas ekonomi terus berjalan. Untuk itu, mereka yang menjadi produsen akan kelak menjadi pemenang di tengah persaingan yang ada.
Peresmian gedung perpustakaan ini dirangkaian dengan Pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten Klungkung dan talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) untuk Kesejahteraan dengan tema &ldquo;Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat untuk Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing&rdquo;.
Ketua LPPPM Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, I Wayan Widana sebagai narasumber pertama menjelaskan literasi digital juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Akan tetapi, ada empat pilar indeks literasi digital yang wajib diperhatikan antara lain kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital.
&ldquo;Survei yang dilakukan oleh Kominfo terhadap 10.000 orang di seluruh Indonesia di 34 provinsi menyatakan bahwa bermacam-macam alasan mengapa mereka menggunakan media sosial. Kalau di Bali, Bapak/Ibu mungkin banyak yang menggunakan medsos salah satunya untuk menjual produk yang diupload misalnya di Facebook. Dengan demikian, medsos bisa digunakan sebagai salah satu kegiatan ekonomi untuk menambah kesejahteraan Bapak/Ibu,&rdquo; paparnya.
Sementara itu, Bunda Literasi Klungkung, Ni Nengah Rayu Astini, yang juga menjabat sebagai Ketua PKK Kabupaten Klungkung memaparkan pihaknya membentuk sebuah program Gelari Pelangi yaitu Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Ekonomi. Program yang diusung PKK ini menurutnya sejalan dengan fokus utama dari peningkatan indeks literasi masyarakat milik Perpusnas. Sehingga ketika dia turun melakukan giat, dia selalu mengimbau masyarakat untuk rajin membaca.
&ldquo;Dalam pembinaan kami ke Desa/Kelurahan, sudah barang tentu kami menyampaikan kepada masyarakat agar mempunyai minat membaca. Karena setelah mereka mempunyai minat membaca, sudah barang tentu mereka akan mengetahui apa isi dari bacaan tersebut sehingga bisa dikembangkan maksud dan tujuannya,&rdquo; jelasnya.
Selama ini upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan indeks literasi di Kabupaten Klungkung selain pembinaan, ada juga webinar penigkatan minat baca dan talkshow di radio, serta mengadakan pelatihan keterampilan seperti pembuatan saus cabai dan tomat, serta pouch.
Pustakawan Ahli Utama, Deni Kurniadi, yang juga hadir sebagai narasumber mengungkapkan dalam peningkatan indeks literasi masyarakat, seluruh lapisan masyarakat mengambil perannya masing-masing, sehingga perpustakaan tidak dapat menjalankan tugasnya sendiri.
&ldquo;Siapapun kita, Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, TNI, Polri, akademisi dan semua masyarakat mengambil peran masing-masing di dalam peningkatan indeks generasi masyarakat, jadi perpustakaan tidak bisa sendirian,&rdquo; ungkapnya.
Dia menambahkan Perpusnas memiliki peran lebih karena juga berperan dalam pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini Perpusnas menghadirkan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Karena selain mencerdaskan, Perpusnas juga wajib menyejahterakan masyarakat.
&ldquo;Koleksi life skills dan koleksi tepat guna yang ada di perpustakaan provinsi, kabupaten/kota, termasuk di perpustakaan desa, diajarkan ilmunya kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat. Hingga, pada akhirnya masyarakat memiliki keterampilan untuk menghasilkan sesuatu dan bisa menambah income keluarga,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Prakas Agrestian

Gedung Baru Perpustakaan Daerah Klungkung Megah dan Dukung Ekonomi Masyarakat

Senayan, Jakarta - Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SS-KCKR) . Tim Panja dimotori oleh 32 orang anggpta Komisi X DPR-RI dan 15 anggota dari perwakilan Pemerintah. Selain itu, Komisi X DPR-RI dan Pemerintah juga sepakat melakukan pembahasan terhadap RUU SS-KCKR berdasarkan kluster masalah di dalam daftar inventaris masalah (DIM) Perubahan Substansi dan Penambahan Substansi.Â Hal ini merupakan kesimpulan Rapat Kerja antara Komisi X DPR RI dan Pemerintah yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, Kamis, (30/8).
Dalam pembahasan RUU ini, pemerintah diwakili oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, sebagai leading sector didampingiÂ Â Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Staf Ahli Bidang Infrastruktur Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah - Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Sub Direktorat RUU Ditjen Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM.
Pada rapat tersebut DPR dan Pemerintah juga menyetujui koreksi terhadap rincian DIM Pemerintah sehingga posisi rekapitulasi DIM menjadi DIM Tetap berjumlah 80 DIM, DIM yang dihapus sejumlah 46 DIM, DIMÂ  yang berubah substansi berjumlah 22 DIM,Â  sedangkan DIM yang bertambah substansi berjumlah 9 DIM, DIM Redaksional berjumlah 8 DIM, sehingga total DIM tidak ada perubahan, yaitu 165 DIM.
Ketua Komisi X DPR-RI Djoko Udjianto menyatakan RUU tentang SS-KCKR merupakan usul inisiatif DPR RI yang terdiri dari 9 Bab dan 45 Pasal. Materi muatan dalam RUU SS-KCKR disusun dan dirumuskan dalam perspektif baru bahwa karya cetak dan karya rekam merupakan aset budaya bangsa yang memiliki nilai intelektual atau artistik yang perlu dilindungi. â€œSelain itu penghimpunan karya cetak dan karya rekam merupakan alat telusur catatan sejarah, jejak perubahan dan perkembangan bangsa. Sedemikian pentingnya karya cetak dan karya rekam dalam pembangunan dan kepentingan nasional sehingga pengelolaannya perlu diatur dalam bentuk Undang-undang,â€ jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Kebudayaan Hilmar FaridÂ  yang mewakili pemerintah menyampaikan usulan bahwa pembahasan terhadap RUU SS-KCKR berdasarkan kluster masalah di dalam DIM Perubahan Substansi dan DIM Penambahan Substansi. Pada akhir pertemuan, Komisi X DPR RI dan Pemerintah menyepakati akan menjadwalkan Rapat Panja RUU SS-KCKR dalam waktu dekat.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Komisi X DPR RI dan Pemerintah Sepakat Bentuk Panja RUU SS-KCKR

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Pengurus Pusat Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (PP GPMB) periode 2019-2023 resmi dikukuhkan. Pelantikan ditandai pembacaan janji organisasi oleh Ketua Umum PP GPMB Tjahjo Suprajogo yang dilanjutkan penandatanganan berita acara pelantikan, Rabu (27/11) di Ruang Serbaguna Lantai 4 Gedung Layanan Perpustakaan Nasional.
Dalam sambutannya, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan,Â GPMB merupakan organisasi independen yang bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan minat baca masyarakat.
â€œDilantiknya Pengurus GPMB ini merupakan awal dari sebuah perjuangan kita. Genderang perang sudah kita tabuh, untuk bagaimana membangkitkan gerakan semangat budaya baca sekaligus melawan opini yang berkembang di kalangan masyarakat, bahwa budaya baca masyarakat Indonesia saat ini masih rendah,â€ujarnya.
Dikatakan, mengembangkan minat baca masyarakat sejalan dengan visi Presiden RI dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga, GPMB sebagai organisasi yang independen diharapkan tidak berkutat pada keterbatasan. â€œGerakan ini perlu dilakukan sampai ke daerah-daerah untuk meyakinkan betapa pentingnya membaca buku. Bisa dikatakan ini perang untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Sehingga GPMB perlu memiliki program kerja yang jelas,â€ lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional juga mengingatkan empat tingkatan literasi. Diantaranya, kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan, kemampuan untuk memahami apa yang tersirat dari yang tersurat, kemampuan mengemukakan ide atau gagasan baru, kreativitas dan inovasi baru, serta kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu.
Sementara itu, Ketua Umum PP GPMB Tjahjo Suprajogo mengatakan, pihaknya mulai membangun hubungan dengan stakeholder perpustakaan untuk meningkatkan minat baca di masyarakat.
â€œKita ingin menjadikan GPMB yang sudah terbentuk sejak Juli 2001 ini lebih menujukkan kiprahnya di masyarakat. Kita bisa membangun hubungan dengan stakeholder perpustakaan, memberi masukan ke pemerintah daerah terkait kebijakannya dalam meningkatkan minat baca dna literasi. Untuk mewujudkannya, sudah mencoba menggandeng beberapa komponen mulaiÂ  dari anak usia dini, sekolah dan juga perguruan tinggi,â€ jelasnya.
Â 
Reportase Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Raden Raditya

Pengurus Pusat Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (PP GPMB)  Dikukuhkan

Salemba, Jakarta--Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando bersama seluruh jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama Perpustakaan Nasional RI, mengikuti detik-detik peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia secara virtual, pada Selasa (17/8). Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona, upacara ini berlangsung khidmat.
Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Lampung saat Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di halaman Istana Merdeka Jakarta,sedangkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadir mengenakan pakaian adat Sunda dari Sukabumi, Jawa Barat.
Peringatan HUT ke-76 ini mengusung tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Dikutip dari kompas.com, bertindak sebagai Komandan Kompi Paskibraka ialah Kapten Inf Suryadi Nataatmaja. Selanjutnya, yang bertugas sebagai Perwira Upacara ialah Brigadir Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya.
Pada Sore Harinya, Kepala Perpusnas beserta jajaran melanjutkan untuk mengikuti Upacara Penurunan Bendera Pusaka Merah Putih. Komandan Upacara kali ini yakni Kolonel Inf Faisol Izuddin Karimi. Brigadir Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya kembali bertugas sebagai Perwira Upacara sore tersebut.
Reportase: Radhitya Purnama Dokumentasi:Purnomo, Prakas, Kemal
<iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/7uL2xUUlLzs" width="720" height="405" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
Â

Kepala Perpusnas Beserta Jajaran Ikuti Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI Secara Virtual

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Minat baca yang masih rendah ditambah kurang adanya dorongan sinergi dari pemerintah dan anggapan jika perpustakaan masih kurang penting, hal inilah yang mendorong DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan konsultasi ke Perpustakaan Nasional tentang penyelenggaraan perpustakaan, Jumat (7/8).Â 
â€œKami mengakui bahwa minat baca masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih rendah, padahal seperti yang kita tahu bahwa dengan membaca dapat menambah ilmu baru sehingga nantinya akan meningkatkan kualitas SDM,â€ ungkap, Ketua Pansus III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Satria Tubagus Ryan Hermawan.
Satria menjelaskan, dengan jumlah masyarakat sebanyak 734 ribu jiwa, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikenal dengan komoditas hasil perkebunannya. Tapi sayangnya kebanyakan hasil perkebunan ini langsung diekspor, padahal jika diolah dahulu tentunya memiliki nilai jual tinggi, dan ini akan berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar.
â€œDisinilah peran perpustakaan dibutuhkan, dengan buku-buku yang ada di perpustakaan tentunya akan menambah pengetahuan masyarakat. Diharapkan, masyarakat tidak hanya menjadi â€˜penontonâ€™ di daerahnya sendiri,â€ jelasnya.
Satria berharap dengan kedatangannya ke Perpustakaan Nasional, dapat mendapat dukungan dalam mengembangkan penyelenggaraan perpustakaan di wilayahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan, perpustakaan merupakan jantung Pendidikan, dan masuk dalam tujuan negara yakni mencerdakan kehidupan bangsa. Menurutnya, bukan budaya baca yang rendah, melainkan ketersediaan buku yang masih belum mencukupi.
â€œPerpustakaan didukung oleh 10 undang-undang, saya berharap di Tanjung Jabung Barat DPRD bisa membuat regulasi yang tidak normatif, melainkan real untuk dilaksanakan. Pastikan ada turan setiap orang wajib membaca, karena dengan membaca dapat meningkatkan literasi sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas SDM,â€ katanya.
Â 
Reportase: Wara Merdekawati
Fotografer: Raden Raditya
Â 
Â

DPRD Tanjung Jabung Barat Lakukan Konsultasi Penyelenggaraan Perpustakaan

Musi Rawas, Sumatera Selatan &ndash; Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando bersama Bupati Musi Rawas Ratna Machmud meresmikan secara langsung Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Musi Rawas, Jumat (21/10/2022).
Gedung perpustakaan daerah yang berada di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas ini dibangun dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan tahun 2021 sebesar Rp 10 Miliar.
Bupati Musi Rawas Ratna Machmud menyampaikan, keberadaan perpustakaan di Kabupaten Musi Rawas diharapkan dapat mencerdaskan masyarakat dan pelajar setempat, serta memberi motivasi untuk lebih meningkatkan minat dan budaya membaca.
Gedung perpustakaan, lanjutnya, sengaja dibangun di wilayah yang dekat dengan sekolah, untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses buku yang ada di perpustakaan.
"Saya rasa luar biasa masyarakat di sini dapat ke perpustakaan untuk membaca. Lokasinya juga dekat dengan tempat pendidikan maka pelajar dapat menambah ilmu pengetahuannya di perpustakaan. Saya berharap perpustakaan dapat menverdaskan masyarakat Musi Rawas," kata Bupati.
Menurutnya, hidup cerdas dapat dicapai melalui proses pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya diperoleh dari pendidikan namun yang lebih penting adalah tersedianya sumber-sumber informasi atau bahan bacaan yang dapat diakses dengan mudah dan murah.
"Hal ini sebagai elemen utama dan mendorong perpustakaan berperan sebagai tempat pendidikan sepanjang hayat," terangnya.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam menyediakan infrastruktur untuk mencerdaskan anak bangsa di wilayah Musi Rawas.
Pemberian DAK untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota, lanjut Syarif Bando, menjadi tujuan utama pemerintah pusat dalam percepatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui literasi.
Dikatakan, literasi merupakan kemampuan seseorang dalam memproduksi barang dan jasa yang dapat bersaing di pasar global. Dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, diharapkan masyarakat yang termajinalkan dapat mendapatkan ruang pembelajaran di perpustakaan.
"Jadi perpustakaan bukan hanya digunakan untuk peserta didik formal saja tetapi juga seluruh masyarakat. Baik itu petani, pengrajin bisa belajar disini untuk meningkatkan kualitas produksinya, cara pemasaran. Dan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka," jelas Syarif.
Anggota Komisi X DPR RI Mustafa Kamal menyampaikan, pembangunan gedung perpustakaan bukan hanya proyek mercusuar saja tetapi merupakan misi proyek peradaban. "Keberadaan perpustakaan ini nanti akan membuat masyarakat akan semakin semangat belajar dan harapannya Musi rawas akan menjadi yang terdepan," katanya.
Pihaknya juga mengapresiasi kinerja Perpusnas dalam menjalankan berbagai programnya yang luar biasa. Meskipun anggarannya tidak besar tetapi digunakan secara efektif ditujukan untuk masyarakat dengan penyediaan infrastruktur, dan pengadaan buku.
&nbsp;
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas Agrestian

Musi Rawas, South Sumatra &ndash; Head of the National Library (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando together with the Regent of Musi Rawas Ratna Machmud inaugurated the Regional Library Service Building for the Musi Rawas Regency, Friday (21/10/2022).
The regional library building, which is located in Tugumulyo District, Musi Rawas Regency, was built using the Special Allocation Fund (DAK) for the library sub-sector education in 2021 of IDR 10 billion.
Musi Rawas Regent Ratna Machmud conveyed that the existence of a library in Musi Rawas Regency is expected to educate local communities and students, as well as provide motivation to further increase interest and a culture of reading.
The library building, he continued, was deliberately built in an area close to the school, to make it easier for people to access the books in the library.
"I think it's amazing that people here can go to the library to read. The location is also close to places of education so students can increase their knowledge at the library. I hope the library can educate the people of Musi Rawas," said the Regent.
According to him, intelligent life can be achieved through the learning process. Learning is not only obtained from education, but what is more important is the availability of sources of information or reading materials that can be accessed easily and inexpensively.
"This is the main element and encourages the library to act as a place of lifelong education," he explained.
Head of National Library Muhammad Syarif Bando appreciates the commitment of the Musi Rawas Regency Government in providing infrastructure to educate the nation's children in the Musi Rawas area.
The provision of DAK to Provinces and Regencies/Cities, continued Syarif Bando, is the main goal of the central government in accelerating efforts to improve people's welfare through literacy.
It is said, literacy is a person's ability to produce goods and services that can compete in the global market. With social inclusion-based library transformation, it is hoped that marginalized people can get learning space in the library.
"So the library is not only used for formal students but also for the whole community. Both farmers and craftsmen can study here to improve the quality of their production, marketing methods. And this is expected to improve their welfare," said Syarif.
Member of Commission X DPR RI Mustafa Kamal said that the construction of the library building is not just a lighthouse project but is a mission of a civilization project. "The existence of this library will later make the community more enthusiastic about learning and it is hoped that Musi Rawas will be at the forefront," he said.
He also appreciated National Library of Indonesia's performance in carrying out its extraordinary programs. Although the budget is not large, it is used effectively for the community by providing infrastructure and procuring books.
&nbsp;
Reportage: Wara Merdeka
Photographer: Prakas Agrestian

Berita

Kunjungan Kerja Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI di Kabupaten Karawang, Jawa Barat

Pencarian

Berita Lainnya

Gedung Baru Perpustakaan Daerah Klungkung Megah dan Dukung Ekonomi Masyarakat

Komisi X DPR RI dan Pemerintah Sepakat Bentuk Panja RUU SS-KCKR

Pengurus Pusat Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (PP GPMB) Dikukuhkan

Kepala Perpusnas Beserta Jajaran Ikuti Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI Secara Virtual

DPRD Tanjung Jabung Barat Lakukan Konsultasi Penyelenggaraan Perpustakaan

Cerdaskan Masyarakat Musi Rawas Melalui Perpustakaan

Kategori (Berita Unit)