Salemba, Jakarta - Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Kepala (Perka) Perpustakaan Nasional Nomor 42 tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas SPIP, maka Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi secara hybrid di Gedung Teater Salemba dan Zoom Meeting, Selasa (19/07/2022).
Inspektur Perpusnas, Darmadi, menjelaskan bahwa dalam Perka tersebut sudah dibentuk satgas SPIP yang mewakili unit Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, UPT Perpustakaan Poklamator Bung Karno, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta dan Inspektorat dengan Sekretariat Utama sebagai penangggung jawab penyelenggaraan SPIP Perpusnas.
Darmadi menambahkan bahwa nilai maturitas SPIP Perpustakaan Nasional sampai dengan awal 2022 ini ada pada level 3. â€œMudah-mudahan dengan adanya penilaian SPIP tahun ini nilai kita tidak turun dan bisa naik menjadi 3 koma sekian,â€ harapnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, mengatakan bahwa sektor-sektor yang diatur dalam SPIP meliputi 3 aspek utama yaitu pengelolaan keuangan yang efisien, efektif pengaturan organisasi, dan produktivitas kinerja SDM.
â€œKita semua harus punya komitmen yang sama terhadap pelaksanaan implementasi SPIP ini karena ada lima unsur yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi komunikasi dan pemantauan pengendalian internâ€, jelasnya.
Terhadap peserta yang mengikuti Bimtek SPIP terintegrasi ini, Ofy berharap mekanisme penerapan SPIP secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan pengendalian internal di Perpusnas dapat dipahami dengan baik.
Auditor Madya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Sri Adi Eko Lestari, memaparkan terkait overview SPIP. Â Lestari menerangkan disebut SPIP terintegrasi karena dahulu tidak mengintegrasikan tujuan, struktur proses, dan pencapaian tujuan SPIP.
â€œSekarang selain mendapatkan nilai maturitas SPIP juga mendapatkan nilai manajemen risiko indeks, indeks efektivitas pengendalian korupsi dan nilai kapabilitas APIP,â€ tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Auditor Muda BPKP, Nicolas Karyadi, memberikan pemahaman mengenai kertas kerja penilaian maturitas SPIP yang terdiri dari jenis, isi penilaian dan siapa yang kelak mengisi kertas kerja tersebut. Nicolas menyarankan agar penilaian maturitas SPIP Perpusnas dapat ditetapkan batas waktu pengisiannya, karena khawatir telah melewati yang ditetapkan. Dia berharap pada Agustus, evaluasi dapat dilaksanakan.
Reporter: Endah Purwanti
Editor: Basma Sartika
Fotografer: Prakas Agrestian

Perpusnas Gelar Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi 

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2025-2029 (Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Bali, Kalimantan, dan Nusa Tenggara)

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2025-2029 (Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Bali, Kalimantan, dan Nusa Tenggara)

&nbsp;
<div id="BEBF6CAC_D875_4D82_6BFA_BE265FF1C314"></div>

Jakarta - Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Perpustakaan Nasional RI diinstruksikan agar segera menyerahkan arsip, khususnya arsip inaktif, kepada pengelola arsip Perpusnas. Penyerahan arsip inaktif merupakan bukti kesungguhan dari unit pimpinan tinggi pratama dalam pengelolaan arsip secara konsisten dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sehingga ke depannya, pengelolaan arsip di lingkungan Perpusnas tidak ada yang terbengkalai.
Hal ini disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando pada pembukaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (30/9/2020). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 pasal 9 ayat 2, pengelolaan arsip dinamis meliputi arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. Pada pasal 3, pengelolaan arsip dinamis disebut merupakan tanggung jawab pencipta arsip yang dalam hal ini unit yang ada di lingkungan Perpusnas.
â€œKami telah mengeluarkan surat edaran untuk memastikan secara bertahap semua unit eselon satu diberi waktu sampai dengan Oktober untuk menginstruksikan kepada seluruh pimpinan tinggi pratamanya diatur sedemikian rupa sehingga pada bulan November penyerahan arsip inaktif agar semua unit eselon satu secara bertahap sudah dilakukan kepada pengelola arsip Perpusnas,â€ urai Syarif Bando.
Syarif Bando memastikan Perpusnas berkomitmen dalam pengelolaan arsip. Komitmen ini diwujudkan dalam beberapa beberapa kegiatan antara lain bimtek pengelolaan arsip dinamis dan ditindaklanjuti dengan praktek yang melibatkan arsiparis Perpusnas. Selain itu, Perpusnas sudah membentuk tim pengelola arsip dan pembangunan central file di lingkungan Perpusnas.
â€œMaka kita harus bisa memastikan berapa banyak arsip inaktif yang dihasilkan Perpusnas dan sudah selesai pengelolaannya dan kemudian dengan JRA (jadwal retensi arsip, red) kita bisa menata. Dan bukan tidak mungkin di antara arsip-arsip inaktif itu mungkin saja ada yang akhirnya masuk kategori arsip statis yang kemudian tempat penyimpanannya di Arsip Nasional RI,â€ jelasnya.
Dalam daftar yang dirilis Arsip Nasional RI (ANRI), Perpusnas masuk dalam daftar lembaga negara yang telah menyerahkan arsip statis 2015-2019. Perpusnas berada di peringkat 13 dari 48 lembaga negara yang menyerahkan, di mana ada 124 lembaga negara belum menyerahkan. Syarif Bando mengaku bangga dengan hal ini. Dia berharap ke depan, jajarannya untuk terus berkomitmen dalam menunjukkan kapasitas dan kualitas dalam pengelolaan arsip.
Saat ini, ada 14 arsiparis di lingkungan Perpusnas. Jumlah ini dinilai masih belum memadai karena tidak semua unit kerja memiliki arsiparis. Karenanya ke depan, Perpusnas akan mengajukan kebutuhan arsiparis ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Bimtek diikuti para arsiparis, pejabat struktural, koordinator dan subkordinator, pejabat fungsional tertentu dan pelaksana di lingkungan Perpusnas.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Radhitya Purnama

Penyerahan Arsip, Bukti Kesungguhan Pengelolaan Arsip yang Konsisten

KOORDINASI DAN ADVOKASI DENGAN MITRA JEJARING MITRA INDONESIA ONE SEARCH DI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023 

Jakartaâ€”Reformasi birokrasi di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI harus ditingkatkan untuk mencapai birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, serta memberikan pelayanan publik yang prima.
Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Indeks RB Perpusnas pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,96 poin dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2020, Indeks RB Perpusnas adalah 74,01 sementara pada 2019 yaitu 73,05. Indeks RB Perpusnas masuk kategori BB atau Sangat Baik.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kementerian PANRB Akhmad Hasmy menyatakan meski indeks RB mengalami kenaikan yang tidak signifikan, terjadi peningkatan kualitas reformasi. Kualitas implementasi RB Perpusnas secara substansial menunjukkan perkembangan yang positif karena sudah dilakukan reformasi pada seluruh unit kerja.
"Kalau dulu padaÂ  pathun 2016, 2017, kami memotret reform yang dilakukan pada permukaan. Tapi pada tahun 2019, 2020, kami memastikan reform juga terjadi di unit-unit kerja instansi. Ini yang sebetulnya secara substansi naik, kualitas reform-nya baik,â€ paparnya dalam kegiatan â€œPelaksanaan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik Perpustakaan Nasionalâ€ yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis (5/8/2021).
Ada beberapa catatan yang mesti ditindaklanjuti Perpusnas untuk meningkatkan evaluasi RB pada tahun ini. Di antaranya peningkatan peran agen perubahan dalam memiliki dan menjalankan rencana aksi dan tindak lanjut penyederhanaan birokrasi di pusat maupun unit pelaksana teknis (UPT), serta penguatan pembinaan dan kerja sama dengan perpustakaan daerah untuk mencapai sasaran strategis Perpusnas.
Akhmad Hasmy menekankan, di dalam proses penilaian, hal yang harus diperhatikan adalah adanya perbaikan yang dilakukan berkelanjutan. Karenanya, setiap perubahan atau inovasi yang dilakukan, mesti diperhatikan siklusnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, hingga perbaikan. Selain itu, pihaknya bekerja sama dengan berbagai instansi untuk mendapatkan kondisi akurat mengenai perbaikan berkelanjutan yang dilakukan.
â€œDan bicara dokumentasi, ini persoalan sederhana, klasik, tapi kadang-kadang mempengaruhi hasil penilaian. Kemudian, pembuktian oleh stakeholder baik melalui survei maupun eksternal, tentunya tergambar pengakuan reform yang dilakuan instansi pemerintah,â€ jelasnya.
Meski ada area perubahan RB yang nilainya sudah baik, tetap harus ada perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Pasalnya, persepsi masyarakat bisa berubah ketika pihaknya melakukan evaluasi pada masa mendatang.
â€œBicara kualitas pelayanan publik dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di Perpusnas itu, kualitasnya baik ya. Tetapi masyarakat sekarang kan sudah mulai sadar haknya. Sehingga ketika melakukan evaluasi atau survei, di tahun tertentu, bisa jadi berubah seiring dengan pemahaman akan hak-hak publik,â€ urainya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengungkapkan faktanya, indeks RB Perpusnas memang meningkat. Namun dia menegaskan agar pegawai Perpusnas tidak terpatok pada angka dan tetap berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Apalagi di masa pandemi Covid-19, terjadi perubahan sehingga instansi pemerintah dituntut untuk mempercepat reformasi birokrasi dan struktural.
â€œSatu kata kunci yang penting dan harus dipahami adalah tidak ada cara lain kecuali meningkatkan kapasitas dan kompetensi kita, untuk memastikan kemampuan kita merespon seluruh perubahan dan tuntutan yang timbul dari situasi yang sangat cepat ini,â€ ungkapnya.
Dalam kondisi pandemi, beliau meminta para pegawai supaya dapat mengoptimalkan layanan daring sehingga kebutuhan informasi masyarakat tetap terpenuhi.
Reformasi Birokrasi merupakan salah satu unsur dalam Lima Prioritas Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Terkait dengan RB, instansi pemerintah didorong agar cepat dalam memberikan pelayanan, menghapus pola pikir linier, monoton, dan terjebak di zona nyaman, serta adaptif, produktif, inovatif, kompetitif.
Reporter: Hanna Meinita

Indeks RB Perpusnas Mengalami Kenaikan, Kementerian PANRB Berikan Catatan  Â 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Para pustakawan diajak untuk melakukan sertifikasi agar menjadi sumber daya manusia yang unggul. Saat ini, sertifikasi profesi pustakawan bisa dilakukan di Perpustakaan Nasional. Para pustakawan diminta agar menyiapkan diri sebelum melakukan proses sertifikasi yang terdiri dari tiga metode yakni tes tertulis, demonstrasi, dan wawancara.
â€œUntuk teman-teman tidak perlu takut untuk melakukan sertifikasi karena semua persyaratan nya sudah ada di web Perpusnas. Bagi yang ingin mendaftarkan sertifikasi diharapkan mengisi APL 02 yang merupakan penilaian mandiri terhadap diri sendiri, kalau sudah merasa kompeten baru assesor akan mensertifikasinya,â€ jelas Pustakawan Utama Perpusnas Adriati dalam sesi Bincang Inspiratif bersama Pustakawan Utama Perpusnas pada Senin (16/9/2019). Kegiatan ini merupakan rangkaian Perpusnas Expo 2019 dan diselenggarakan di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat dengan peserta pustakawan, pegiat literasi, dan civitas akademika ilmu perpustakaan.
Menurut Adriati, sertifikasi pustakawan sangat bermanfaat karena yang bersangkutan akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari lembaga bersangkutan. Apalagi, sertifikasi pustakawan sudah bertaraf Asia Tenggara. â€œDan bagi yang belum PNS (pegawai negeri sipil, red.) dan bagi yang sudah PNS, jika ingin keluar, jika sudah memegang sertifikat pustakawan bisa mudah diterima di perpustakaan manapun karena sertifikasi pustakawan Indonesia ini bertaraf ASEAN,â€ urainya.
Mengenai jadwal sertifikasi pustakawan yang dilakukan Perpusnas, Adriati mengimbau agar mengeceknya di situs web Perpusnas. â€œLamanya melakukan sertifikasi dua hari, tapi kalau sudah yakin dengan kompeten bisa selesai dalam waktu setengah jam,â€ tuturnya.
Sementara untuk akreditasi perpustakaan, Adriati menjelaskan, bisa dilakukan melalui situs web akreditasi pepustakaan dan memenuhi persyaratan yang tercantum. Setelah itu, mendaftarkan Nomor Pokok Perpustakaan yang akan diakreditasi, selanjutnya asesor akan datang ke perpustakaan yang akan diakreditasi untuk melakukan penilaian.
Reporter: Alfian Hadi Nugroho/Fotografer: Andika Prasetyo
Â 
Â

Berita

Kunjungan Kerja Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI di Kabupaten Karawang, Jawa Barat

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Gelar Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2025-2029 (Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Bali, Kalimantan, dan Nusa Tenggara)

Penyerahan Arsip, Bukti Kesungguhan Pengelolaan Arsip yang Konsisten

KOORDINASI DAN ADVOKASI DENGAN MITRA JEJARING MITRA INDONESIA ONE SEARCH DI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

Indeks RB Perpusnas Mengalami Kenaikan, Kementerian PANRB Berikan Catatan Â

Sertifikasi Pustakawan Menghasilkan SDM Yang Unggul