Solo, Jawa Tengah- Di era transformasi digital, Perpustakaan Nasional (Perpusnas RI) mempunyai tugas memperluas akses digital perpustakaan untuk mempercepat terwujudnya manusia unggul yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando saat membuka Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI) ke-13 di Solo, Jawa Tengah, Selasa (9/8/2022).
Pada kesempatan tersebut Syarif Bando menjelaskan banyak tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan transformasi digital. â€œMengubah kebijakan, menciptakan regulasi, apalagi mengubah dari manual ke digital itu luar biasa tidak mudah,â€ ungkapnya.
Namun demikian, dirinya menegaskan Perpusnas akan terus memberikan dukungan penuh pada program-program yang diselenggarakan Forum Konferensi Perpustakaan Digital ke depannya. â€œKPDI merupakan mitra penting bagi Perpusnas untuk mempercepat transformasi digital,â€ imbuh Syarif.
Disampingi itu, transformasi digital harus terus didukung mulai dari menyiapkan infrastruktur digital, mengubah cara berpikir ke arah digital, hingga bagaimana produk digital nanti bisa dijual di pasar digital.
Menurut Syarif, literasi pada akhirnya adalah munculnya inovasi yang dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan masyarakat untuk bersaing dalam kancah global. â€œTantangannya adalah bagaimana memperbanyak buku-buku digital, buku-buku life skill, buku-buku tutorial,â€ sebutnya.
Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI) ke-13 yang digelar Perpusnas dan bekerja sama dengan Forum Perpustakaan Digital Indonesia (FPDI) dan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarmo, dan Wakil Walikota Solo, Teguh Prakosa.
Dalam sambutannya Sumarmo mengatakan hadirnya Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia ke-13 membuktikan bahwa perpustakaan tidak pernah tertinggal dan terus beradaptasi. Hadirnya perpustakaan digital menurut Teguh, harus lebih banyak menarik minat masyarakat karena aksesnya jauh lebih mudah dibandingkan perpustakaan konvensional.
â€œKalau perpustakaan konvensional harus datang, perpustakaan digital jauh lebih mudah diakses. Yang menjadi tantangan kita semua adalah bagaimana kita mensosialisasikan ke masyarakat yang tidak banyak yang tahu masalah perpustakaan digital ini,â€ paparnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, Perpustakaan digital juga memiliki peran penting dalam meminimalkan dampak negatif munculnya era digital. Salah satunya di mana masyarakat mudah sekali terpapar dan membagikan informasi yang belum diklarifikasi dan belum teruji kebenarannya.
Sumarno berharap hadirnya Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI) ke-13 di kota solo dapat mendorong perpustakaan digital ke arah yang semakin maju demi menciptakan manusia unggul yang dapat bersaing di kancah internasional.
â€œKita berharap apa yang kita inginkan terkait revitalisasi perpustakaan digital dalam mempercepat transformasi pengetahuan untuk masyarakat sejahtera ini terwujud melalui forum ini. Dan tentu saja perpustakaan digital menjadi lebih maju serta lebih banyak berperan menghasilkan manusia yang unggul Indonesia di Kancah internasional,â€ pungkas Sumarmo.
Pada Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI) ke-13 yang mengangkat tema â€œRevitalisasi Perpustakaan Digital dalam Percepatan Transformasi Pengetahuan Untuk Masyarakat Sejahteraâ€ ada 4 (empat) topik yang menjadi isu utama yaitu (1) perpustakaan digital dalam percepatan transformasi pengetahuan ke masyarakat pinggiran (marjinal), (2) Pustakawan inovatif dan kreatif mentransformasikan pengetahuan untuk masyarakat produktif, (3) Pengembangan perpustakaan digital untuk layanan inklusif pemustaka difabel, dan (4) Peran perpustakaan digital dalam percepatan transformasi masyarakat di wilayah pedesaan dan wilayah Terdepan, Terpencil, Tertinggal (3T).
Reporter: Eka Purniawati Fotografer: Prakas Agrestian

Peran Perpusnas Perluas Akses Digital Perpustakaan Guna Wujudkan Manusia Unggul

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Pelayanan perpustakaan dan Ombudsman memiliki keterkaitan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik. 
 
Ombudsman dapat menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan perpustakaan jika terdapat ketidakpuasan atau masalah. 
 
Sebaliknya, perpustakaan dapat bekerja sama dengan Ombudsman untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan layanan kepada pengunjung.
 
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Adin Bondar menyampaikan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa tujuan hadirnya perpustakaan untuk memberikan oelayanan pelayanan kepada pemustakan, meningkatkan pengetahuan dan wawasan.
 
"Maka ketika perpustakaan hadir sebagai pelayanan publik maka kegiatan intinya adalah menjamin seluruh warga Indonesia untuk mengakses dan mendapatkan sumber informasi dan pengetahuan unntuk kecakapan hidupnya yang disebut kecakapan literasi," ungkapnya dalam Podcast Ngopi Sensasi (Ngobrol Pintar Seputar Perpustakaan dan Literasi) dengan tema Pelayanan Publik dan Indeks Literasi Masyarakat.
 
Dia menjelaskan literasi adalah satu kemampuan yakni kemampuan seseorang untuk mendapatkan informasi dan mampu untuk menganalisis untuk kecakapan hidupnya, sehingga dalam memaknai informasi lebih kritis terhadap kehidupannya.
 
"Tugas Perpusnas menjamin itu, dan ini juga dipertegas oleh Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan pemerintah di bidang perpustakaan ini menjadi urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Maka pelayanan perpustakaan itu adalah hak masyarakat," jelasnya.
 
Lebih lanjut, Deputi mengatakan perpustakaan sebagai hak masyarakat sehingga harus menjangkau ke pedesaan hingga wilayah 3T harus dipastikan mendapatkan bacaan berkualitas, maka Perpusnas mengembangkan program layanan yakni melalui mobil perpustakaan keliling.
 
"Kami sudah memberikan bantuan sekitar 500 unit mobil perpustakaan keliling dan juga motor perpustakaan keliling. Semua ini untuk mendekatkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat," katanya.
 
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ombudsman Suganda Pandapotan mengapresiasi kinerja Perpusnas yang telah melayani masyarakat hingga ke desa-desa. "Dari sisi kami Ombudsman, kami melihat perpustakaan ini sudah baik, terbukti dari hasil survey selalu mendapat nilai yang baik dan sangat baik," ungkapnya.
 
Sekjen menjelaskan Ombudsman adalah lembaga pengawas pelayanan publik. Ombudsman memiliki tugas mengawasi dan menerima laporan atas dugaan mal administrasi publik. Namun saat ini Ombudsman tidak hanya menerima laporan saja tetapi juga melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti.
 
"Ombudsman juga bisa melakukan investigasi atas prakarsa sendiri, jadi tidak harus selalu karena laporan masyarakat tetapi melihat fenomena yang ada, kita bisa turun," jelasnya.
 
Dia mengatakan Ombudsman melakuan survey kepatuhan tiap tahunnya dimulai dari tahun 2015. Termasuk Perpusnas yang tahun 2023 lalu meraih predikan opini kualitas tinggi. Perpusnas masuk dalam zona hijau dengan nilai 85,71, dan menempatkannya di peringkat enam di tingkat lembaga.
 
"Dari survey yang kami lakukan pelayanan publik di Indonesia sudah baik, itu termasuk lembaga di daerah termasuk pemerintah daerah," katanya.
 
Sekjen Ombudsman menjelaskan bahwa antara pelayanan publik dengan literasi berbanding lurus. 
 
"Ketika kita mengharapkan Indonesia ini pelayanan publiknya baik tentu indeks literasi masyarakat juga harus baik. Ini yang harus kita dorong bersama. Program-program dari Perpusnas kita dorong bersama dan tentunya dalam pelaksanaan publik ini akan lebih baik lagi kalau kita sama-sama mengawasinya," tutupnya.
Sebagai informasi,&nbsp;Ngopi Sensasi merupakan program dari Radio Widya Bahana Swara yang dikelola Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Pujasintara) Perpusnas.&nbsp; Ngopi Sensasi hadir melalui radio streaming Perpusnas yang dapat didengar melalui laman https://radio-streaming.perpusnas.go.id/ dan kanal youtube WBS Radio Perpusnas.
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi : Ahmad Kemal

Sinergi Ombudsman dan Perpustakaan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Literasi Masyarakat

Salemba, Jakartaâ€”Dokumen atau berkas pengajuan angka kredit (AK) pustakawan sebaiknya tidak lagi menggunakan kertas. Harus paperless. Tim penilai AK pustakawan harus berpikir secara revolusioner. Tim penilai provinsi juga harus terbentuk merata sehingga memudahkan pustakawan ketika akan mengurusi pemberkasan atau pengajuan naik jenjang. Saat ini baru 20 dari 34 provinsi yang telah memiliki tim penilai di tingkat provinsi.Â Di sisi lain tim penilai diharapkan untuk selalu meningkatkan profesionalitas dengan melihat realita.
â€œParadigma dunia perpustakaan dan pustakawan saat ini sudah berubah. Jika dulu perpustakaan adalah institusi yang mengelola koleksi (manage collection), lalu berganti peran sebagai yang mengelola pengetahuan (manage knowledge). Kini, perpustakaan dikenal sebagai tidak hanya sebagai penyimpan maupun pengelola koleksi namun justru harus memberikan manfaat seluas-luasnya ilmu pengetahuan kepada masyarakat (transfer knowledge),â€ terang Kepala Perpusnas di hadapan para tim penilai angka kredit pustakawan dan Pustakawan Utama Perpusnas, Selasa, (28/7)
Lebih jauh Kepala Perpusnas meminta tim penilai agar memudahkan pustakawan yang mengalami kesulitan mengumpulkan angka kredit. Caranya, dengan memberikan tugas-tugas yang mampu menambah modal angka kredit. â€œBerikan motivasi serta dorongan agar mampu mengumpulkan angka kredit sesuai batas waktu yang disyaratkan,â€ pungkas Kepala Perpusnas.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo
Â Â 
Â

Konsolidasi dan Evaluasi Penilaian AK Pustakawan, Tim Penilai Harus Berpikir Revolusioner

Senayan, Jakarta&ndash;Karya cetak dan karya rekam (KCKR) merupakan aset budaya bangsa yang harus terdokumentasi dengan baik. KCKR berperan sebagai tolok ukur kemajuan intelektual bangsa, referensi dalam bidang pendidikan, pengembangan Iptek, penelitian, pelestarian maupun&nbsp; penyebaran informasi.&nbsp; Sayangnya, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang KCKR yang menjadi payung hukum dalam penghimpunan belum terlaksana dengan optimal karena kesadaran penerbit, produsen karya rekam dan masyarakat masih kurang. Usia Undang-undang yang sudah&nbsp;lebih dari 27 tahun dirasa sudah tidak efektif menghimpun segala jenis KCKR apalagi untuk mengakomodasi dinamika masyarakat&nbsp; dan perkembangan Iptek. Pertimbangan tersebut yang menjadi dasar pertimbangan UU KCKR ini harus diganti.
Komisi X DPR-RI bersama Perpustakaan Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengembangkan koleksi nasional terus berpacu menyusun draft Rancangan Undang-undang (RUU) Serah Simpan KCKR menggantikan UU KCKR yang lama. RUU Serah Simpan disusun mengikuti perkembangan jaman dimana karya digital/elektronik juga menjadi objek bagi UU. Proses RUU ini dilakukan Perpusnas melalui sejumlah seminar workshop, dan kunjungan kerja ke sejumlah provinsi, antara lain Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kep. Riau, Yogyakarta, Jawa Tengah. &ldquo;Kami memerlukan pengayaan, masukan serta saran agar UU dapat mencakup semua hal yang berkaitan dengan penerbitan, penghimpunan, pengolahan, pendayagunaan, dan pelestarian semua bentuk terbitan sesuai kebutuhan dan kepentingan bersama,&rdquo; ujar Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat membuka Seminar Nasional Penguatan UU Serah Simpan di Jakarta, Kamis, (7/12/2017).
Ferdiansyah, Wakil Ketua Komisi X DPR-RI yang membidani penyusunan RUU Serah Simpan mengatakan RUU KCKR sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019. Dan ini menjadi hak inisiatif dari Dewan. &ldquo;Jika ini sudah selesai, maka draft RUU ini akan dikirim ke Presiden untuk menugaskan perwakilan yang ditunjuk untuk membahas RUU ini lebih lanjut,&rdquo; katanya. Komisi X beranggapan perubahan sosial, budaya dan Iptek menjadi dasar kebutuhan bangsa dan masyarakat. Perubahan itu juga mencakup soal bagaimana kebutuhan informasi apapun bisa dicari lewat media online. Saat ini menurut data yang dipegang pihaknya, sudah ada 140 media online yang aktif. Artinya, secara teknologi informasi, Perpusnas sanggup tapi belum tentu secara SDM. &ldquo;Jika tugas dan fungsi Perpusnas mengikuti yang diamanahkan oleh UNESCO perihal Legal Deposit, dimana seluruh terbitan KCKR harus disimpan, maka saya kira perlu ada restrukturisasi kelembagaan Perpusnas,&rdquo; lanjut Ferdiansyah.
Seminar nasional penguatan RUU Serah Simpan diikuti oleh 150 peserta dari berbagai penerbit, pustakawan, pengusaha rekaman, IKAPI, Lembaga Sensor Film (LSF), asosiasi perfilman, asosiasi penyanyi dan pencipta lagu, Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS), ASIRI, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Dinas-dinas perpustakaan di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Seminar Nasional Penguatan UU No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan KCKR

<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Salemba, Jakarta - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) akan menghadirkan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dan Bahan Bacaan Bermutu Tahun 2024 dengan model dan pendekatan yang baru.&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perpusnas, E.Aminudin Aziz pada Sosialisasi Penguatan Budaya Baca dan Literasi melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan Penyediaan Bahan Bacaan Bermutu untuk Perpustakaan Desa, Perpustakaan Kelurahan, dan Taman Bacaan Masyarakat Tahun 2024 yang digelar Kamis (21/03/2024).
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Plt. Kepala Perpusnas mengungkap tingkat kegemaran membaca berdasarkan hasil survei Perpusnas Tahun 2018 berada pada angka 52,92% dan jumlah penduduk yang mengakses internet sampai 2018 berdasarkan data Badan Pusat Statistik itu baru 43,47%.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Dengan kondisi tersebut program penguatan kegemaran dan budaya literasi dilakukan melalui bantuan bahan bacaan bermutu tahun 2024 untuk 10.000 perpustakaan di desa/kelurahan dan taman bacaan masyarakat yang masing-masing akan mendapatkan 1000 judul buku khusus untuk anak SD dan PAUD agar dapat dimanfaatkan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan daya nalar masyarakat,&rdquo; ungkapnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Plt. Kepala Perpusnas mengatakan bahwa Perpusnas juga terus berupaya menginisiasi menjalin kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan dalam mengupayakan penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi yang mencakup pengembangan mitra-mitra perpustakaan.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Melalui upaya kolaboratif ini diharapkan tercipta ekosistem literasi yang inklusif dan berkelanjutan dan program yang kami gagas pada Tahun 2024 itu merupakan salah satu kegiatan di Perpusnas yang kami tujukan sebagai upaya penguatan budaya baca dan literasi hingga tingkat desa. Dimana hasil diskusi dengan tim dari Komisi X DPR RI ternyata perpustakaan itu jauh dari masyarakat tidak sampai ke pelosok desa di mana masyarakat kita hidup di sana,&rdquo; terangnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lebih lanjut dirinya mengatakan program ini merupakan strategi pemerintah untuk memperbaiki budaya literasi, inovasi, dan kreativitas. &ldquo;Pertimbangannya adalah bahwa literasi itu memiliki kontribusi positif untuk membantu menumbuhkan kreativitas dan inovasi serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial kapanpun dan dimanapun,&rdquo; ucapnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dalam kegiatan yang mengangkat tema &ldquo;Peningkatan Layanan Perpustakaan Desa dalam Memperkuat Kecakapan Literasi Untuk Mendukung Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka&rdquo; tersebut, Direktur Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Amich Alhumami menyebut menyebut bahwa transformasi Indonesia diarahkan untuk mewujudkan negara maju dengan perekonomian yang tinggi dan bisa berdampak pada kesejahteraan. Maka agenda penting pendidikan dan literasi harus ditempatkan pada posisi yang strategis dan prioritas
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menurutnya literasi sebagai faktor esensial dan upaya membangun pondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. &ldquo;Pada akhirnya perpustakaan bisa menjadi sarana pendukung bagi penguatan literasi masyarakat dengan akses yang sangat luar biasa pada sumber pengetahuan yang semakin terbuka dan informasi yang makin kaya,&rdquo; jelasnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Amich juga menyebut perpustakaan dalam upaya meningkatkan literasi melalui transformasi sosial dan pemberdayaan masyarakat harus diperkaya juga dengan sumber bacaan&nbsp; yang bermutu serta infrastruktur teknologi yang memudahkan akses kepada sumber-sumber pengetahuan melalui teknologi internet yang mendukung bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan mewujudkan masyarakat berpengetahuan.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Bupati Maros, Chaidir Syam yang juga turut hadir mengatakan hadirnya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang mengenalkan perpustakaan tidak hanya sebagai tempat membaca buku namun juga sebagai tempat berkegiatan masyarakat menjadi angin segar bagi pertumbuhan literasi di Kabupaten Maros.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Melalui program TPBIS ini kami masyarakat bisa membaca dan berkegiatan di perpustakaan sehingga bisa memperoleh keterampilan dari bahan bacaan hingga mereka memperoleh kesejahteraan,&rdquo; ungkapnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menurut Chaidir, komitmen menjadi hal paling penting dalam peningkatan literasi di daerah. Pemerintah Kabupaten Maros mengawali komitmen tersebut dengan menghadirkan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengembangan Budaya Literasi dan kemudian secara mandiri juga mereplikasi secara mandiri program TPBIS.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Pada tahun 2023 Kabupaten Maros secara mandiri telah berhasil mereplikasi 10 perpustakaan desa/kelurahan. Kabupaten Maros juga berencana menambah 15 perpustakaan desa/kelurahan yang akan mereplikasi program TPBIS pada tahun 2024.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, Teguh Hadi Sulistyono yang hadir menilai investasi pada sumber daya manusia dirasa masih kurang populer di kalangan pemerintah desa karena hasilnya tidak dapat dilihat langsung dibandingkan dengan pembangunan fisik atau infrastruktur.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Namun dirinya menegaskan Kementerian Desa mendorong seluruh desa untuk mengalokasikan dana desa dalam upaya peningkatan literasi desa. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 tahun 2023 dimana salah satu prioritas kebijakan prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan juga bahan bacaan.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Kami berterima kasih kepada Perpusnas yang akan menyalurkan bantuan 1000 buku untuk 10.000 desa yang mana akan menguatkan regulasi yang kami susun untuk desa,&rdquo; imbuhnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Abdul Khak juga mengatakan dengan kondisi literasi di Indonesia saat ini dimana belum tercapainya tingkat literasi yang diharapkan hingga sulitnya akses buku yang ramah anak di daerah terutama 3T (tertinggal, terdepan, terluar) mengharuskan adanya intervensi dalam penyediaan buku bermutu.

<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Kami dari Kemendikbud mengintervensi dalam 3 hal, yaitu dimulai dengan menyiapkan buku bermutu yang diminati anak-anak, kemudian yang kedua kami mencetak dan mengirimkan buku ke sekolah yang membutuhkan secara langsung, dan yang ketiga kami melatih guru maupun pustakawan di sekolah untuk mengolah dan mengelola buku-buku tersebut,&rdquo; pungkasnya.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter: Alditta/ Eka Purniawati

Perpusnas Hadirkan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dan Bahan Bacaan Bermutu Tahun 2024 Dengan Model Baru 

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, menerima kunjungan kerja para kepala daerah dan kepala dinas perpustakaan.
Dalam kesempatan tersebut hadir istri Gubernur Kalimantan Utara, Rachmawati Zainal Paliwang dan Bupati Solok Selatan, Khairunas beserta jajarannya. Selain itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang, Ferimulyani Hamid, dan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram, Jemmy Nelwan, beserta jajaran juga hadir.
Kepala Perpusnas mengapresiasi kunjungan para pejabat daerah tersebut. Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah daerah atas pengembangan perpustakaan dan literasi di daerah masing-masing.
Dia menekankan, perpustakaan memiliki peran penting bagi kemajuan bangsa. Untuk itu, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dapat dilakukan melalui pembangunan perpustakaan dan literasi masyarakat.
â€œTanpa perpustakaan, negara tidak bisa membuat apa-apa. Karena literasi adalah kedalaman pengetahuan untuk menghasilkan barang dan jasa,â€ jelasnya di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta, pada Rabu (18/5/2022).
Dia menjelaskan, kunjungan para pejabat daerah ini merupakan perwakilan masyarakat setempat. Untuk itu, tegasnya, dia tidak sekadar bicara dengan tamu yang melakukan kunjungan kerja.
â€œSemua perubahan akan terjadi kalau ada buku. Di mana suatu daerah ada buku-buku yang melimpah, maka akan maju,â€ ujarnya.
Dia berharap komitmen dari para kepala daerah dan jajarannya tersebut akan terus dijaga sehingga peningkatan kualitas SDM, dapat terwujud. Dengan begitu, salah satu tujuan bangsa yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, bisa terealisasi.
Sementara itu, Rachmawati Zainal Paliwang berharap dukungan dari Perpusnas untuk daerahnya. Dengan kondisi geografis yang terdiri dari banyak pulau, dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk pengembangan perpustakaan.
Hal serupa disampaikan Bupati Khairunas. Dia berharap dukungan dari Perpusnas, khususnya untuk dana alokasi khusus fisik bidang perpustakaan.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

Kunjungan Kerja Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI di Kota Semarang, Jawa Tengah

Pencarian

Berita Lainnya

Peran Perpusnas Perluas Akses Digital Perpustakaan Guna Wujudkan Manusia Unggul

Sinergi Ombudsman dan Perpustakaan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Literasi Masyarakat

Konsolidasi dan Evaluasi Penilaian AK Pustakawan, Tim Penilai Harus Berpikir Revolusioner

Seminar Nasional Penguatan UU No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan KCKR

Perpusnas Hadirkan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dan Bahan Bacaan Bermutu Tahun 2024 Dengan Model Baru

Kepala Perpusnas: Perubahan Terjadi Jika ada Buku Â