DARING di era digital, era Revolusi Industri 4.0 telah mengubah peradaban dan budaya manusia ditengah kondisi yang Â VUCA : Volatility (penuh grjolak), Uncertainty (ketidakpastian), Complexity (rumit), dan Ambiguity (ketidak jelasan). Perubahannya tidak terduga dan sangat cepat, telebih ditambah pandemi Covid 19 yang mengglobal semakin memporak-perandakan keadaan dan berdampak multi-dimensiaonal, selain kematian yang tinggi. Update data BNPB di Indonesia per 11 Juli 2020 tercatat 74.018 orang positif virus corona, sebanyak 34.719 orang, dinyatakan sembuh dan sebanyak 3.535 orang meninggal. Sementara itu, di dunia tercatat 12.631.237 orang positif virus corona, dinyatakan sembuh 7.366.780 orang dan sebanyak 562.900 orang meninggal. Pun, lonjakan kasus terinfeksi covid 19 tidak terbendung begitu PSBB dilonggarkan bagaikan simalakama satu sisi ingin pacu ekonomi agar tumbuh secara eksponensial, namun di sisi lain malapetaka mengancam keberlangsungan kehidupan. Kita sangat prihatin sekaligus cemas mengingat banyak orang yang nekad dan konyol tidak disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Wahai saudara, sadar dirilah kalian untuk tidak menjadi orang yang menularkan virus corona yang pada dasarnya kalian membunuh orang lain. Ayo bersama-sama disiplin yang tinggi dalam mentaati protokol kesehatan, dan jika tidak ada keperluan yang urgent hendaklah tetap dirumah. Tampil dengan masker dan face shield/topeng transparan atau Manusia berMasker di ruang publik, tempat-tempat keramaian memang tidak nyaman maupun sulit dikenali karena sebagian besar wajahnya tertutupi masker. MasyaAlloh, sungguh-sungguh Era Abnormal ini (bukan new normal yang orang-orang sebutkan) sungguh tidak nyaman dan mencekam dan mengenaskan karena dampaknya dapat mematikan.Â  Akankan kita abai dengan kondisi ini?
Ekonomi Digital
Perubahan kegiatan ekonomi sebagian besar bergeser dari offline system ke online system (daring) yang dirasakan lebih efisien di satu sisi, namun di sisi lain PHK (pemutusan hubungan kerja) mengancam ketenagakerjaan kita, baik nasional maupun internasional. Data Kemnaker akhir Juni 2020 menunjukkan tenaga kerja terdampak Covid-19 mencapai 3,05 juta orang dan diperkirakan akan terus bertambah hingga 5,23 juta jika wabah covid 19 belum dapat diatasi maupun kegiatan ekonomi belum berjalan norma untuk pacu akselerasi dan pertumbuhan ekoomi yang eksponensial. Kini, sebanyak 15,6 persen pekerja mengalami PHK dan 40 persen pekerja mengalami penurunan pendapatan, diantaranya sebanyak 7 persen pendapatan buruh turun sampai 50 persen. Kemudian, Organisasi Buruh Internasional (ILO) melaporkan, sebanyak 81 persen dari tenaga kerja global yang berjumlah sekitar 3,3 miliar, atau 2,67 miliar pekerja saat ini terkena dampak penutupan tempat kerja akibat pandemi virus corona (Covid-19). Sementara sekitar 1,25 miliar pekerja diantaranya terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Ini protret sangat kelam dan tragedi ketenagakerjaan dunia.
Bagi sektor industri, era digital ini memberi tantangan baru agar mereka lebih kreatif dan inovatif dalam proses produksi, distribusi hingga ke tangan konsumen. Dituntut untuk menciptakan jenis-jenis pekerjaan baru yang berbeda dengan jenis-jenis pekerjaan sebelumnya. Misal, begitu PSBB dilonggarkan terbuka peluang bisnis-bisnis musiman seperti produsen masker, face shield, alat pelindung diri (APD) lainnya, alat deteksi virus hingga ihtiar untuk menemukan anti virus corona yang hingga kini belum diketemukan. Tantangannya semakin berat karena 239 ilmuwan mengirim surat terbuka kepada WHO agar merevisi rekomendasi adanya penularan virus corona dapat melalui udara, karena dari penelitian diketemukan bahwa virus corona dalam partikel terkecil dapat hidup hingga 3 jam.
Kita pun dituntut untuk lebih mampu menyesuaikan kondisi yang ada walaupun resiko kematian menghantuinya. Berdamai dengan corona yang sejatinya suatu penyakit menular sungguh tidak mudah, ibarat kita hidup serumah dengan ular cobra berbisa, harus ekstra hati-hati dan disiplin yang sangat tinggi dalam menerapkan protokol kesehatan. Kita tidak boleh kendor kencang dalam menerapkan aturan demi kemaslahatan, selama pandemic covid 19 masih berlangsung. Memang, situasinya sangat tidak menentu dan penuh kompleksitas sehingga kita perlu mempersiapkan diri untuk memasuki Era Abnormal (bukan the new normal) di tengah covid 19 secara cermat dan tepat agar tidak menimbulkan malapetaka baru.
Dampak covid 19 yang multi-dimensional ini juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia menurun sangat drastis dapat memicu krisis ekonomi; pun Indonesia mengalami hal yang serupa. Pertumbuhan ekonomi kita anjlok menjadi -3,1% sehingga perlu effort extra-ordinary untuk pemulihan ekonomi nasional sekaligus mengatasasi covid 19. Telah telah dianggarkan sebesar Rp 607.7 Triliun sebagai salah satu extra-ordinary program untuk pencegahan covid 19 dan pemulihan ekonomi, sementara itu anggaran kesehatanÂ  untuk penanganan covid-19 sebesar Rp 87,5 Triliun. Antara lain untuk perlindungan sosial dalam PEN teralokasikan Rp203,90 triliun,Â  Insentif usaha dari PEN sebesar Rp120,61 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp53,57 triliun, untuk sektoral pemda dan kementerian/lembaga sebesar Rp106,11 triliun, dan untuk UMKM sebesar Rp123,46 triliun. Lebih lanjut, ada 3 fokus yang hendak dicapai yaitu menjaga konsumsi, mendukung ekspor dan impor, serts menjaga aktivitas produksi. Pada sisi permintaan, berbagai program jaring pengaman sosial (social safety net) telah dilaksanakan. Terutama bantuan sosial (bansos) bagi kelompok terdampak dengan memperluas penerima fasilitas perlindungan sosial. Pada sisi penawaran, berbagai modalitas telah disiapkan untuk dapat memberikan dukungan kepada para pelaku usaha ultra mikro dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Misalnya pemberian subsidi bunga, penempatan dana pemerintah di perbankan untuk mendukung pelaksanaan restrukturisasi kredit UMKM &amp; Koperasi dan penyaluran tambahan modal kerja, serta penjaminan melalui PT Askrindo dan PT Jamkrindo untuk mendukung penyaluran kredit modal kerja UMKM &amp; Koperasi. Kemudian, perlu menjadi perhatian negara agar menjamin distribusi pendapatan untuk rakyatnya agar dapat menikmati lezatnya kesejahteraan; karena persoalan ini bagaikan lingkaran syetan yang belum dapat diatasi. Kondisi saat ini, 51% asset kekayaan nasional hanya dikuasi oleh sekitar 1% warganegara atau dengan kata lain 1% orang kaya menguasai 51% asset kekayaan nasional.
Pandemi Covid-19 mendorong dilakukannya Transformasi Ekonomi, di mana peran teknologi informasi menjadi sangat penting di samping upaya percepatan perijinan, penyederhanaan birokrasi serta reformasi regulasi.Transformasi ekonomi mencakup revolusi industri 4.0, transformasi digital, infrastruktur, RUU Cipta kerja, layanan investasi , peningkatan kompetensi, UMKM via platform digital, teknologi keuangan (fintech), dan energi baru terbarukan. Dan perlu disinergikan tujua pembentukan perubahan dunia pasca cocid 19 yatiu : digitalisiasi, masa depan pekerjaan, perubahan preferensi konsumen, ketahanan bisnis, geopolitik dan arus internasional, intervensi pemerintah yang lbih besar dan keseimbangan tujuan sosial dan ekonomi yang dikembangkan dalam spektrum triple helix antara : pemerintah, akademi dan masyarakat &amp; dunia usaha. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk : a) kesehatan Rp 87,55 Triliun; b) perlindungan sosial Rp 203,9 triliun; c) ekonomi Rp 226,72 Triiun dan d) penguatan UMKM dan koperasi Rp 77,03 Triliun. Kemudian, Respon kebijakan harus mengantisipasi dinamika perubahan faktor eksternal dan faktor internal minimal hingga 2 Tahun Ke Depan. Faktor eksternal : tidak kondusif, perdagangan dunia diperkirakan masih lemah serta kecenderungan semua negara mementingkan diri masing-masing. Faktor Internal : Ketergantungan kepada permintaan dalam negeri sangat tinggi, sementara kita belum akan bisa mulai bekerja optimal hingga Covid-19 dikendalikan secara penuh. Ketidakpastian terhadap akses dan distribusi Vaksin, diperkirakan baru teratasi antara 12 bulan hingga 18 bulan ke depan (sampai dengan akhir tahun 2021). Utilisasi produksi dan penyediaan lapangan kerja, serta permintaan dalam negeri belum akan optimal hingga akhir tahun 2021, dan baru mulai merangkak naik menuju optimal pada tahun 2022.Â  Hasil restrukturisasi yang dilakukan Perbankan pada tahun ini, seperti penundaan pembayaran bunga maupun cicilan utang, diperkirakan sebagian berpotensi menjadi kredit bermasalah di tahun depan.
Kemudian, di era Revolusi Industri 4.0 ini menuntut semua negara untuk dapat mentransformasikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Revolusi Industri 4.0 yang berubah sangat cepat, mendasar mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain yang memanfaatkan teknologi otomatisasi dan cyber fisik, seperti kecerdasan buatan (AI), robotika, internet of things (IoT), kendaraan otonom, pencetakan 3D (tiga dimensi), nanoteknologi, bioteknologi, ilmu material, penyimpanan energi dan komputasi kuantum. Sehingga pemanfaatan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia ini harus berpusat pada manusia, mengutamakan kepentingan kehidupan bagi manusia seperti Jepang yang mengembangkan Society 5.0. Juga, perlu dikembangkan ekosistem digital yang mandiri, tidak bergantung pada asingÂ  antara lain melalui keberpihakan negara pada kepentingan nasional, mengembangkan mobile satelite system (MSS) untuk memperluas konektivitas, mengembangkan platform digital berbasis budaya Indonesia; sehingga ketahanan nasional semakin tangguh dalam mempersiapkan kondusivitas dalam melaksanakan pembangunan untuk meraih tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Saat ini, kita sangat khawatir dan prihatin bahwa pelaku-pelaku bisnis daring (on line) dikuasai oleh asing, kita dijadikan pangsa pasar mereka; sehingga negara harus hadir untuk memberikan proteksi dan afirmasi melalui penyediaan platform dan infrastruktur digital nasional sendiri. Pun, koneksivitas jaringan belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kondisi geografis sebagai negara kepulauan yang sangat luas dapat menjadi kendala apabila komunikasi, transportasi dan system pemerintahan belum mendukungnya. Pengembangan jaringan melalui kable fiber optik tidak akan memadai, sehingga yang efektif dan efisien adalah pengembangan MSS (Mobile Satelite System) yang menjangkau seluruh wilayah nusantara, termasuk negaranegara tetangga. Menurut Sylvia Evi Soemarlin bahwa yang menikmati keuntungan dari ekonomi digital adalah asing yang mencapai US$ 150 juta/tahun untuk media sosial yang berasal dari Amerika Serikat yang ada di negeri kta.
Pacu SDM Unggul dan Pembelajaran Daring
SDM Unggul Negara Maju hendaknya jangan hanya dijadikan slogan, namun lebih dari itu harus membumi dalam instrumen-instrumen yang implementatif. Misal pembelajaran dan training daring yang diperuntukan bagi siswa, mahasiswa dan para pekerja yang terdampak covid 19 perlu dievaluasi secara komprehensif dan secara berkala. Sehingga efektivitas dan efisiensinya dapat diukur dan dicapai secara bertahap. Kita harus menyadari benar bahwa wilayah kepulauan yang terpisah-pisah dalam gugusan/untaian khatulistiwa ini masih menyisakan persoalan dan tantangan yang harus segera mendapatkan solusi. Hingga kini, 75 tahun Indonesia Merdeka masih banyak desa-desa yang gelap gulita belum ada sambungan listrik, apalagi infrastruktur telekomunikasi. Bagaimana akses mereka terhadap ekonomi digital maupun pembelajaran/training online? Bagaimana nasib mereka (terutama para siswa) di desa-desa dan daerah terluar Indonesia yang tidak dapat mengikuti pembelajaran daring, yang bakal diberlakukan secara permanen oleh kemendikbud? Kebijakan ini terkesan milineal dan mungkin sebagain akan menangguk keuntungan yang besar, terlebih publik tahu bahwa kaum milineal yang ada di lingkaran kekuasaan terbukti berbisnis di sektor daring ini. Oleh karena itu, publik harus kritis, mencermati kebijakan terlebih pagu 20% APBN untuk sektor pendidikan; agar tidak ada penumpang gelap yang memanfaat bisnis daring ini. Belum lagi, berbicara konten pembelajaran, apakah pembelajaran secara daring bagi siswa-siswa sekolah dasar dan memengah mencukupi dikaitakn dengan proses penddidikan bukan hanya sekedar meningkatkan aspek kognitif saja. Bagaimana mungkin pengembangan aspek psikomotorik (ketrampilan) dan afektif (sikap/tingkah laku) dapat dilakukan secara daring (online)?
Disinilah kepedulian dan keberanian para ahli pendidikan untuk ambil peran signifikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai tujuan nasional yang digariskan dalam UUD 1945; tidak larut dalam ide-ide yang nyleneh yangÂ  hanya berpihak pada sekelompok masyarakat tertentu. Pun, perubahan kurikulum pendidikan perlu dilakukan dengan cermat berpusat pada minat dan bakat peserta didik, jangan dipaksakan dengan seabrek paket kecakapan dan ujung-ujungnya tidak ada ketersambungan (link) dan kesesuaian (match) dengan sektor industri maupun kebutuhan masyarakat. Kita pun, tidak resisten dengan kemajuan iptek termasuk pembelajaran online; namun harus dikaji secara mendalam bahwa media pembelajaran ini bukan satu-satunya media untuk menyelenggrakan pendidikan, terlebih tidak semua siswa dapat meng-aksesnya dari tempat tinggal masing-masing, apalagi mereka yang tinggal di desa-desa yang tidak ada jaringan listrik maupun infrastruktur telekomunikasi.
Wajib Belajar 12 tahun
Kualitas dan kuantitas pendidikan masih menjadi persoalan fundamental yang harus diselesaikan oleh pemerintah (dalam hal ini jajaran kemendikbud dan pemerintah daerah), termasuk menyediakan akses pendidikan bagi semua warganegara minimal 12 tahun. Artinya menjamin anak-anak usia sekolah wajib belajar samapi lulus sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA). Perlu langkang kongkrit untuk mengatasi masalah-masalah : a) partisipasi/kesempatan memperoleh pendidikan, b) efisiensi pendidikan, (3) efektivitas pendidikan, d), relevansi pendidikan, e) kualitas dan kuantitas pendidikan. Saat ini, sedang berlangsung proses penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta. Caru-marut pun masih terjadi berkaitan dengan sistem penerimaannya. Benang merahnya adalah pemerintah belum mampu menyiapkan jumlah sekolah negeri yang mampu menampung lulusan-lulusan dari tingkat sekolah dibawahnya. Daya tampung sekolah negeri sangat terbatas, sehingga akses siswa dari keluarga miskin sangat terbatas. Ini akan menjadi persoalan yang menngunung akibt dari ketidakmamapuan untuk mengatasinya, dan akan berdampak kontra-produktif terhadap penyiapan SDM menuju insentid/bonus demografi pada 2030 yang akan datang. Waktu tinggal 10 tahun sangat singkat kalau tidak dilakukan program-program terobodan dan extra ordinary maka kita tidak akan mendapatkan insentif/bonus demograf, i bahkan sebaliknya akan menjadi beban demografi.
Jurus VUCA
Kita harus moved on menuju business unusual agar dapat mempertahankan diri sekaligus melakukan lompatan-lompatan strategis agar lebih kompetitif dan mampu memenangkan kompetisi. Inilah kondisi yang biasa disebut VUCA (Volatility/bergejolak, uncertainty/tidak pasti, complexity/kompleks and ambiguity/tidak jelas). Untuk menghadapinya kita dapat menggunakan Jurus VUCA dalam arti vision/visi ke depan, understanding/ pemahaman secara detail, clarity/ketajaman/kejelasan dan agility/kelincahan) agar mampu mengubah hambatan menjadi tantangan serta mengubah tantangan menjadi peluang untuk lebih maju. Oleh karena itu diperlukan leadership/kepemimpinan yang visioner dan berkarakter negarawan. Satu hal, para pemimpin harus berani mengaplikasikan â€sudden death managementâ€ dalam arti mulai dari dirinya sendiri harus menjadi bagian solusi dan berani lengser jika tidak mampu berkinerja baik (atau bahkan sangat baik), untuk memberi peluang pada orang lain yang memiliki kapabilitas keilmuan, kompetensi maupun pengalaman.
Dengan demikian, dalam menghadapi kondisi yang VUCA kita tidak kehilangan pijakan dan terombang-ambing oleh kepentingan-kepentingan yang tidak pro-rakyat maupun pro-negara, termasuk dalam pembelajaran daring dan ekonomi diigital. Semoga.
Oleh : K.R.A.T. Dr.(c). Suharyono S. Hadinagoro, M.M.
(Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti,Â  Alumni PPRA LIX Lemhannas RI. Trainer Hubungan Indusrial Tingkat Nasional)

Mencermati Pembelajaran Daring dan Ekonomi Digital 

Sambas, Kalimantan Barat - Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Sambas pada Selasa, (28/6/2022).Â 
Â 
Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang perpustakaan senilai 10 miliar rupiah yang diberikan pemerintah pusat melalui Perpusnas guna pembangunan gedung tersebut merupakan wujud dukungan dalam upaya peningkatan indeks literasi di Kab. Sambas
Â 
Syarif Bando mengatakan pembangunan gedung perpustakaan dilakukan sesuai arahan Presiden Jokowi untuk membangun daerah terluar di wilayah Indonesia. Dirinya memberikan apresiasi seluruh kemajuan yang dicapai pemerintah daerah Kab. Sambas dan seluruh masyarakatnya dalam pembangunan gedung perpustakaan ini.
Â 
â€œKami juga mendapatkan dukungan penuh dari Komisi X DPR RI sehingga banyak sekali program-program pemerintah pusat bisa sampai ke berbagai daerah,â€ ungkapnya.
Â 
Syarif juga menyampaikan agar tidak hanya pembangunan fasilitas saja, namun perlu adanya kebijakan yang mendukung pemanfaatan layanan perpustakaan daerah Kab. Sambas. â€œSaya titip untuk ada kebijakan dari Bapak Bupati menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar terbuka terutama bagi masyarakat yang tidak mungkin lagi ikut dalam pendidikan formal,â€ imbuhnya.
Â 
Di sisi lain, Pemerintah Kab. juga menunjukkan komitmen pembangunan literasi di daerahnya dengan menyiapkan dana pendamping pembangunan perpustakaan sebesar 3,5 miliar rupiah. Bupati Sambas, Satono juga menyampaikan terima kasih kepada Perpusnas yang telah berkolaborasi menghadirkan fasilitas yang untuk Kab. Sambas menjadi lebih maju.Â 
Â 
â€œMudah-mudahan fisik yang bagus, bangunan yang megah dan kokoh juga diimbangi dengan semangat membaca anak-anak dan seluruh masyarakat yang terus meningkat sehingga bisa membawa Kab. Sambas menjadi kabupaten terunggul di Kalimantan Baratâ€, pungkasnya.
Â 
Anggota Komisi X DPR RI, Adrianus Asia Sidot dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Perpusnas yang telah menghadirkan fasilitas layanan perpustakaan di berbagai daerah, salah satunya Kab. Sambas meskipun dengan anggaran yang terbatas.
Â 
Adrianus menegaskan, Perpusnas sebagai mitra kerja akan terus mendapat dukungan yang besar dari Komisi X terutama dalam rangka pengembangan perpustakaan dan program peningkatan literasi masyarakat di berbagai daerah.
Â 
â€œMeskipun anggarannya terbatas tidak melemahkan semangat Kepala Perpusnas dan jajarannya untuk tetap berjuang agar rakyat Indonesia meningkat indeks literasinya,â€œ ucapnya.
Â 
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan pengukuhan Bunda Literasi Kab. Sambas periode 2022-2026, Yunisa Satono yang dilanjutkan dengan kegiatan Talkhsow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Kab. Sambas.
Â 
Deni menyebut, Perpusnas menjadi salah satu lembaga ikut juga dalam program prioritas nasional dalam pengentasan kemiskinan melalui berbagai program yang dilakukan.
Â 
Menurut Deni, dalam RPJMN 2020-2024 peningkatan budaya literasi ini dilaksanakan melalui pengembangan budaya gemar membaca, pengembangan sistem pembukuan, dan penguatan konten literasi, dan peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Â 
â€œJika masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi dari berbagai sumber informasi yang ada dari perpustakaan niscaya Gemar Membaca indeks literasi masyarakat Indonesia akan terangkat,â€ pungkasnya.
Â 
Reporter: Eka Purniawati Fotografer: Wara Merdekawati

Kepala Perpusnas Resmikan Gedung Perpustakaan Kab. Sambas

Gorontalo Utara â€“ Warga Kabupaten Gorontalo Utara kini telah memiliki gedung layanan perpustakaan daerah yang megah dan representatif. Dengan kehadiran perpustakaan ini diharapkan dapat membuka wawasan dan pengetahuan bagi warga Gorontalo Utara dan sekitarnya.
Gedung perpustakaan yang telah diresmikan ini, dibangun dengan sumber dana alokasi khusus (DAK) tahun 2021 bidang pendidikan sub bidang perpustakaan senilai RP 10 miliar dengan nilai kontrak sebesar Rp 9,5 Miliar.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando mengapresiasi kinerja jajaran Pemerintah Kabupaten Gorontalo utara atas berdirinya perpustakaan sebagai satu fasilitas monumental untuk masyarakat Kabupaten Gorontalo.
"Menjadi tugas pemerintah pusat untuk mempersiapkan DAK di bidang perpustakaan ini dalam mempersiapkan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat," ungkap Syarif, usai meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, pada Selasa (22/2/2022).
Syarif Bando mengatakan, perpustakaan berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seperti yang selalu diingatkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa pentingnyaÂ  Indonesia mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola sumber daya alam yang melimpah.
Harapannya masyarakat dapat meningkatkan value atau nilai jual dari pada produksi tersebut, meningkatkan income per kapita, menambah devisa negara yang akhirnya Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan dalam percaturan global.
"Tugas kita adalah bagaimana menyediakan fasilitas masyarakat untuk keluar dari zona degradasi hidup di bawah garis kemiskinan dengan tingkat pengetahuan yang ada. Salah satunya menyediakan bahan bacaan ilmu terapan atau life skill," lanjutnya.
Hal ini dapat dibuktikan, lanjut Syarif, telah banyak masyarakat yang merasakan dampak dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. "Kaum masyarakat yang termaginalkan dapat meningkatkan kesejahteraannya dengan dukungan buku ilmu terapan serta pendampingan dari Dinas Perpustakaan," lanjutnya.
Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin mengatakan seringkali masyarakat merasa jenuh jika harus berkunjung ke perpustakaan.
"Mungkin ada kebosanan karena kalau perpustakaan ada kaitannya dengan membaca. Saya berharap dengan literasi dapat mengubah bahwa literasi tidak hanya sekadar membaca tetapi ada juga kreatifitas yang dilakukan di perpustakaan," katanya.
Indra Yasin mengatakan, pihaknya akan menginstruksikan kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang melakukan perjalanan ke luar daerah diwajibkan membawa buku begitu kembali ke daerahnya.
"Tidak menutup kemungkinan siapa saja dapat mengirimkan buku karangannya ke perpustakaan ini untuk menambah koleksi bahan bacaan," katanya.
Bupati pun mengajak kepada para kepala sekolah untuk mengagendakan kunjungan siswa ke perpustakaan. Begitu juga perguruan tinggi agar mahasiswa dapat memanfaatkan gedung perpustakaan yang megah ini.
"Mari kita gunakan perpustakaan ini. Disinilah tempat untuk mencari pengetahuan dan pengetahuan tidak harus didapat secara formal tetapi juga non formal melalui perpustakaan," lanjutnya.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Elnino M. Husein Mohi mengatakan, literasi sangat diperlukan dalam menghadapi era digital saat ini. Pasalnya jika kebutaan literasi masih dirawat maka permasalahan kemiskinan tidak dapat teratasi.
"Apalagi saat ini kita sudah dihadapkan dengan teknologi metaverse, tiruan dunia yang berada di dunia maya. Sangat disayangkan jika kita tidak memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk keluar dari kemiskinan," tuturnya.
Elnino juga berharap masyarakat Gorontalo Utara dan sekitarnya dapat memanfaatkan gedung perpustakaan sebagai tempat untuk meningkatkan literasi. "Gedung yang merupakan bantuan dari pusat ini diharapkan dapat membuka mata kita menyadarkan diri agar dapat berubah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup," pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan pengukuhan bunda literasi Kabupaten Gorontalo Utara, Reny Yasin Hiola dilanjutkan penandatanganan nota kesepakatan antara Perpusnas dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Acara juga dirangkaikan dengan Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat untuk Kesejahteraan dengan tema â€œTransformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasionalâ€.
Â 
Reportase : Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

Gedung Layanan Perpustakaan Megah di Gorontalo Utara Diresmikan

Jakarta - Duta Baca Indonesia (DBI) sebagai ikon sekaligus ujung tombak dalam kampanye budaya membaca harus berperan aktif untuk membantu meningkatkan indeks literasi masyarakat.
Tak hanya tentang baca dan tulis, dewasa ini, literasi terlibat dalam setiap aspek kehidupan manusia. Insan yang literat adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk mengelola, memilah dan menggunakan informasi yang diterima dari berbagai sumber guna menyejahterakan serta meningkatkan kualitas hidup.
Dalam upaya menepis penghakiman dunia tetang rendahnya budaya baca di Indonesia, DBI, Gol A Gong menginisiasi program Safari Literasi yang mengangkat tema Membaca itu Sehat, Menulis itu Hebat. Program ini merupakan bentuk tanggung jawabnya dalam meningkatkan indeks literasi masyarakat dalam bentuk pelatihan menulis agar bermunculan penulis-penulis baru di daerah. Karena sejatinya ketersediaan dan pendistribusian buku lah yang menjadi permasalahan.
â€œProgram ini merespons tagline Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tahun 2022 yakni Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional. Kelak seluruh kegiatan akan diarahkan ke literasi digital agar cakap dalam menggunakan digital,â€ ucap Gol A Gong pada kegiatan Talkshow dengan tema Membumikan Literasi untuk Kesejahteraan dan Kebahagiaan yang diselenggarakan secara hybrid, Selasa (18/1/2022).
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menanggapi bukti dari tingginya budaya baca masyarakat Indonesia ditandai dengan antusias masyarakat terhadap perpustakaan keliling yang ada di daerah. Lebih lanjut, permasalahan mengenai satu buku yang ditunggu untuk sembilan puluh orang dapat diatasi dengan menyiasati keterbatasan bahan bacaan dengan menyebarkan bentuk digitalnya agar lebih murah dan mudah dijangkau secara luas oleh masyarakat.
â€œSatu peluru memang hanya menembus satu kepala tapi sejatinya menghancurkan jutaan nilai kemanusiaan. Namun, satu buku yang didigitalkan akan menembus jutaan kepala sekaligus menumbuhkan miliaran nilai kemanusiaan baru,â€ ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Rano Karno, mengatakan program Safari Literasi merupakan sebuah terobosan yang out of the box untuk membuat masyarakat sadar bahwa kegiatan membaca berperan sangat penting dalam kehidupan.
â€œMembaca bisa menjadikan seseorang sukses, minimal bagi dirinya sendiri. Saya yakin masyarakat yang akan dikunjungi oleh DBI akan kembali membaca,â€ tegas Rano dengan optimis.
Bunda Literasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Niken Saptarini Zulkieflimansyah, mengisahkan kegiatan kampanye yang dia lakukan kepada masyarakat salah satunya adalah membumikan literasi dari hilir, melalui keluarga. Menurut Niken, keluarga berperan penting dalam membangun keterikatan anak terhadap buku. Selain keluarga, tambah Niken, institusi pendidikan juga memainkan peran yang sama penting.
â€œPeran keluarga penting untuk membangun keterikatan anak pada bahan bacaan, untuk menunjukkan betapa buku sangat menarik. Selain itu, kami juga akan berusaha untuk meningkatkan minat baca di lingkungan sekolah,â€ jelas wanita yang juga menyandang predikat Bunda PAUD tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Bunda Literasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Julie Sutrisno Laiskodat, menjelaskan bahwa ujung tombak pemerintah dalam mengembangkan daerahnya, khususnya dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), terletak di perpustakaan. Bagi Julie, tanpa literasi sebuah daerah tidak akan bisa berkembang.
â€œKita bisa bahagia dan membuka wawasan serta mendapatkan kesejahteraan melalui literasi,â€ pungkas Julie.
Program Safari Literasi ini direncanakan akan berlangsung pada tanggal 18 Januari-2 April 2022 dengan rute perjalanan Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Program ini merupakan kegiatan yang terjalin berkat kerja sama antara DBI dengan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB), Forum Taman Baca Masyarakat (Forum TBM), Dinas Perpustakaan, dan Dinas Pendidikan Daerah.
Kegiatan talkshow ini juga dirangkaikan dengan penandatangan nota kesepahaman antara Perpusnas dan DBI. Nota kesepahaman ini merupakan tahun kedua dari penunjukkan Gol A Gong sebagai DBI (2021-2025).
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Duta Baca Indonesia Berperan Penting untuk Membumikan Literasi

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Presiden Joko Widodo menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 di Istana Negara. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna melaporkan dari 87 Kementerian/Lembaga (K/L) yang diperiksa, 84 K/L memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 2 K/L mendapatkan predikat Wajar Â Dengan Pengecualian (WDP), dan 1 K/L menerima predikat disclaimer. Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada LHP LKPP 2019 berhasil mendapatkan predikat WTP. Â 
Presiden Jokowi dalam arahannya setelah penyerahan LHP kembali menekankan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus digunakan dengan tanggung jawab dan dikelola dengan transparan, digunakan untuk rakyat. Selain itu, tata kelola juga harus baik dan tepat sasaran. â€œSaya minta sederhanakan prosedur, buatlah menjadi ringkas. Anggaran harus cepat disalurkan karena dibutuhkan oleh rakyat, namun tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas,â€ tegas Presiden Jokowi di hadapan para Menteri Kabinet Indonesia Maju.
Kepada K/L yang berhasil memperoleh predikat WTP, Presiden meminta untuk terus dipertahankan dan tetap melakukan reform (perbaikan).
LHP LKPP mencakup tujuh komponen laporan penyelenggaran, yakni laporan realisasi anggaran, laporan saldo perubahan anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atau laporan pengeluaran. Â Sedangkan, untuk realisasi pendapatan negara dan hibah pada 2019 tercatat sebesar Rp1.960.063.000.000. untuk penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN, BPK mencatat kenaikan sebesar 1,8% dari tahun sebelumnya sehingga mencapai 86,55% dari total APBN.
Acara penyerahan LHP LKPP 2019 disaksikan langsung oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando secara online, didampingi seluruh pejabat eselon madya dan pratama.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd. Radityo

Hasil LHP LKPP 2019, Perpusnas Pertahankan Predikat WTP 

Salemba, Jakarta&ndash;Indonesia merupakan salah satu negara dengan intensitas bencana alam cukup tinggi. Hal ini lumrah mengingat letak geografis Indonesia yang dikepung oleh dua lautan luas (Samudera Hindia dan Pasifik), dan juga merupakan jalur dari lintasan gunung api dunia. Letusan gunung api, ancaman tsunami, dan gempa bumi adalah ancaman alam yang bisa terjadi kapan saja. Sehingga mau tidak mau diperlukan tingkat kewaspadaan yang tinggi dan pengetahuan yang cukup memadai tentang cara mengatasi atau melindungi diri jika terjadi hal demikian. Pun, cara menanggulangi andai musibah&nbsp; alam atau karena kelalaian manusia menimpa koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan.
Menindaklanjuti hal tersebut, Perpustakaan Nasional melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) mengadakan Diklat Penangangan Bencana di lingkungan internal Perpusnas, di Salemba, Jakarta, Senin, (4/12). Diklat&nbsp; diikuti oleh 30 perwakilan dari tiap unit kerja yang terdiri dari pustakawan, konservator, dan teknisi. Kepala Pusdiklat Widianto mengatakan diklat ini penting untuk diketahui dan diikuti karena secara internal masih banyak yang belum memahami langkah-langkah yang mesti diambil jika terjadi musibah, baik yang disebabkan oleh alam atau faktor kelalaian manusia.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyambut baik penyelenggaraan diklat ini. Momentnya tepat mengingat akhir-akhir ini banyak terjadi musibah di Indonesia. Indonesia, lanjut Syarif Bando,&nbsp; bisa meniru Negeri Kincir Angin (Belanda&ndash;red). Meski secara geografis, Belanda berada dibawah permukaan air laut, namun tidak terjadi banjir disana. Penanganan tata kota, antisipasi terhadap bencana ditambah budaya kesadaran dari masyarakatnya yang sudah tinggi menyebabkan Negara ini bebas dari ancaman banjir. Rumah-rumah tinggal di Belanda dibuat menghadap ke sungai-sungai. Kebalikannya, rumah-rumah tinggal di Indonesia justru membelakangi sungai, sehingga tidak aneh jika kebiasaan membuang sampah ke sungai masih menjadi budaya.
&ldquo;Ada dua hal yang dilakukan agar terhindar dari musibah, yakni sikap kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi musibah yang bisa datang tidak terduga,&rdquo; ujar Kepala Perpusnas. Di akhir sambutan, Kepala Perpusnas meminta agar materi-materi selama diklat di-share agar siapapun bisa melihat. &ldquo;Transfer knowledge harus tetap berjalan&rdquo;.
Diklat Penanganan Bencana dilakukan selama tiga hari dengan menghadirkan pembicara dari tenaga konservator naskah, Kementerian Tenaga Kerja, dan Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Pusdiklat Perpusnas Adakan Diklat Penanganan Bencana

Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI serta Pengumpulan data melalui kunjungan kerja Legislatif di Provinsi Sumatra Barat

Berita

Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI Bersama Perpusnas RI di Provinsi Sumatra Barat

Pencarian