Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando berharap agar eksekutif dan legislatif di daerah menjadikan perpustakaan dan literasi sebagai prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan perpustakaan dan literasi sudah menjadi bagian dari program prioritas nasional 2019.  Peran perpustakaan dan literasi mampu mendukung pembangunan manusia sehingga berdampak pada kesejahteraan. "Literasi yang dibangun bukanlah sekedar kemampuan membaca saja, namun tetapi literasi harus dibangun mulai dari pengenalan huruf hingga kemampuan menciptakan barang dan jasa," ujar Muhammad Syarif.

Kepala Perpusnas juga berpendapat bahwa peran perpustakaan sebagai pusat pengetahuan kian strategis di era teknologi informasi saat ini. Kemajuan teknologi saat ini memungkinkan orang untuk dapat belajar kapan saja dan di mana saja, dan perpustakaan memiliki peran strategis dalam situasi ini sebagai pusat berbagai pengetahuan yang bisa digunakan masyarakat. Mengutip artikel singkat Jim Clifton, berjudul Universities: Disruption Is Coming, dan The Slow Death of the University, karya Terry Eagleton,  ia  menjelaskan bagaimana kemajuan teknologi informasi saat ini mengakibatkan disrupsi terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk dalam korelasi perguruan tinggi sebagai ruang untuk menciptakan ahli suatu bidang. "Contohnya, Google, yang saat ini mempekerjakan orang tidak berdasarkan ijasah yang dimiliki,” tambah Kepala Perpusnas.

Terkait pengembangan Literasi dan perpustakaan, Wakil Wali Kota Padang Panjang, Asrul, memberikan kabar menggembirakan mengenai dukungan dan kepedulian pemerintah daerah Padang Panjang dalam pengembangan perpustakaan dan literasi. "Kami sudah disiapkan alokasi dana 70 miliar rupiah dan tanah sebesar 10 ribu meter persegi untuk bangunan perpustakaan. Ini dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Padang Panjang," tambah Asrul.

Hal yang berbeda terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Hemmy Setiawan, menjelaskan bagaimana buruknya infrastruktur perpustakaan di sana. "Semenjak hijrah dari Payakumbuh ke Sarilama pada 2009, infrastruktur perkantoran pemerintahan saat ini belum baik. Gedung perpustakaan pun masih menumpang dan ini terjadi karena keterbatasan anggaran. Karena itu DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota berharap agar Perpusnas dapat membantu hal tersebut melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat.”

Terkait DAK, Deputi Bidang Sumber Daya Perpustakaan, Woro Titi Haryanti, menerangkan selama proposal yang diajukan melalui aplikasi KRISNA lengkap dan baik maka akan meningkatkan peluang daerah untuk mendapatkan bantuan fisik tersebut. "Persyaratan seperti DED (Detail Engineering Design), sertifikat tanah yang akan digunakan untuk pembangunan gedung perpustakaan, serta surat pernyataan bahwa peruntukan tanah tersebut adalah untuk perpustakaan menjadi bagian yang harus dipenuhi," ucap Woro. Pendampingan dari Dinas Pekerjaan Umum juga penting mengingat pengalaman mereka dalam hal yang sifatnya teknis. 

 

Reportase : Radhitya Purnama