Tebo, Jambi - Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tebo meresmikan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten Tebo dengan melakukan prosesi pengguntingan pita yang dilanjutkan dengan penandatangan prasasti, Senin (25/9/2023).
Gedung fasilitas layanan perpustakaan Kabupaten Tebo yang berada di depan Sungai Batanghari ini diperluas dengan membangun gedung baru tiga lantai di samping gedung lama yang hanya memiliki satu lantai. Adapun pembangunannya dilakukan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 sebesar 4,4 miliar.
Pj. Bupati Tebo, Aspan dalam sambutannya yang pada kesempatan ini diwakili Sekda Kabupaten Tebo, Teguh Arhadi menyampaikan banyak terima kasih atas bantuan DAK yang telah diberikan.
Teguh menekankan bahwa perpustakaan adalah jendela dunia, karena perpustakaan berisi buku yang mengandung informasi dan dengan membacanya, masyarakat dapat mengetahui informasi yang terjadi di belahan bumi lain.
Namun di sisi lain, dia juga meminta agar perpustakaan lebih kreatif dalam membuat program untuk menarik minat masyarakat mengunjungi perpustakaan. Hal tersebut dikarenakan kecanggihan teknologi masa kini mampu menyajikan informasi lebih cepat, sehingga itu menjadi tantangan bagi perpustakaan dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat.
&ldquo;Kita harapkan perpustakaan bukan hanya tempat membaca buku, tapi bisa menjadi tempat diskusi, menyampaikan pendapat, dan tempat berkumpul masyarakat untuk menyelesaikan persoalan. Kami juga mengimbau masyarakat Tebo untuk datang ke perpustakaan yang megah ini,&rdquo; imbuhnya.
Lebih lanjut Teguh juga mengharapkan adanya bantuan tambahan untuk melengkapi perpustakaan yang baru saja diresmikan.
Menanggapi yang telah disampaikan, Kepala Perpusnas mengatakan bahwa penyelenggaraan perpustakaan sebagai salah satu unit terkecil masyarakat dalam mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan mandatori UUD 1945, dapat berjalan dengan baik apabila ada kontribusi bersama antara para pendidik, tokoh politik, dan orang tua.
&ldquo;Semua yang hadir di sini sudah sukses tapi itu belum cukup karena masih banyak anak-anak di belakang kita yang harus dipikirkan. Kita harus bersatu untuk membangun budaya baca ini,&rdquo; ucapnya.
Syarif Bando menambahkan sejatinya Indonesia kaya akan sumber daya alam, akan tetapi mayoritas masyarakatnya tidak dapat menikmati karena tidak berilmu. Untuk itu, dia mengajak seluruh pihak yang hadir untuk tidak semata mengandalkan dukungan dari pusat namun juga mulai bergerak untuk peduli yakni dengan cara menulis buku.
&ldquo;Untuk lebih menggali dan memahami potensi yang dimiliki suatu daerah, masyarakat yang ada di dalamnya membutuhkan koleksi buku yang sesuai. Jadi saya titip pak Sekda mohon berkenan selaku pengendali anggaran, mungkin sudah saatnya kita tulis buku tentang sejarah, potensi sumber daya alam, dan potensi sumber ekonomi Kabupaten Tebo,&rdquo; jelasnya.
Knowledge is power, demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar pada sesi talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) untuk Kesejahteraan di Kabupaten Tebo. Menurutnya pengetahuan menjadi hal yang penting dan menjadi kekuatan bagi sebuah negara untuk maju.
&ldquo;Tidak ada satu negara pun maju tanpa adanya sebuah perilaku kolektif masyarakat atas kegemaran membaca yang kuat. Karena dari membaca, orang jadi memiliki sebuah kesadaran kognitif yang baik,&rdquo; katanya.
Kehadiran perpustakaan megah di daerah baginya dapat menjadi satu ruang publik terbuka bagi masyarakat untuk belajar secara kontekstual, melalui pendampingan keterampilan dan pembelajaran berbasis teknologi guna meningkatkan kualitas hidup mereka.
&ldquo;Kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan di perpustakaan adalah kegiatan pendekatan dalam rangka mengontruksi pengetahuan masyarakat agar cakap,&rdquo; ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Purwo Bakti, Lenny Maryani memaparkan tiga hal yang dilakukannya sebagai strategi mengajak masyarakat membangun literasi, yaitu mengubah pola pikir masyarakat terhadap perpustakaan, melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat, dan mendukung segala kegiatan di perpustakaan, termasuk dalam hal pendanaan.
Lenny menceritakan kisah suksesnya dalam mengembangkan perpustakaan desa dengan berbagai kegiatan yang merupakan penerapan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
&ldquo;Tanpa kita sadari dari perpustakaan, kita sudah membantu mengurangi angka pengangguran. Kalau kita tidak membenahi dari bawah dulu, maka kita tidak bisa sampai ke atas. Membangun literasi masyarakat butuh proses,&rdquo; pesannya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Syamsu Rizal memaparkan generasi milenial merupakan generasi yang sangat dekat dengan dunia digital karena menjadikan digital sebagai ruang pribadinya dalam mengakses, mendapatkan, dan membagikan semua bentuk informasi yang ada di internet.
&ldquo;Untuk itu, literasi media di era digital merupakan seperangkat kemampuan yang harus dimiliki seseorang dalam menyaring informasi sekaligus menggunakan perangkat digital seperti internet yang melibarkan kemampuan teknis dan kecerdasan kognitif,&rdquo; paparnya.
Rizal dalam hal ini menyimpulkan, masyarakat literat ialah mereka yang bijak dalam menggunakan media sekaligus menjadi yang terdepan dalam informasi.
Kepala Kejaksaan Negeri Tebo, Dinar Kripsiaji juga mengundang pelajar dan mahasiswa untuk mengunjungi perpustakaan Kejaksaan Negeri Tebo.
&ldquo;Adik-adik kalau literaturnya tidak cukup untuk menganalisa, memecahkan persoalan, silakan ke kejaksaan, kami punya perpustakaan kecil yang bisa diakses oleh masyarakat, boleh siapa saja,&rdquo; ajaknya.
&nbsp;
Reporter: Eka Cahyani &amp; Basma Sartika
 Fotografer: Andri Tri Kurnia

Megah, Perpustakaan Tiga Lantai Hadir di Tebo

Jakarta - Perpustakaan tak lagi hanya menjadi tempat untuk membaca buku, melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, perpustakaan hadir untuk mensejahterakan masyarakat.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Deni Kurniadi mengatakan, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial mengadopsi dari program PerpuSeru dari Bill and Melinda Gate Foundation di tahun 2011-2018.
Melihat keberhasilan program ini, lanjut Deni, yang tidak hanya mencerdaskan masyarakat tetapi juga mensejahterakan. Perpusnas didukung Bappenas, dan DPR untuk mengusung program serupa bernama transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sejak 2018.
"Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadi program prioritas nasional, untuk mencerdaskan dan program ini ikut mengentaskan kemiskinan," ujar Deni dalam Webinar Nasional, Literasi untuk Kesejahteraan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dengan Perpusnas, secara daring pada Senin (15/11/2021).
Deni mengatakan, jumlah kabupaten/kota dan desa yang mendapat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, tiap tahunnya meningkat. Di tahun 2020, sebanyak 32 provinsi, 100 kabupaten/kota, dan 300 desa tambahan yang mendapat program tersebut.
"Kami berharap program ini dapat terus berkembang dan menambah titik-titik layanannya, agar banyak masyarakat yang terlibat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat," katanya.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa mengajak, perpustakaan dapat memfasilitasi masyarakat dalam melihat keragaman budaya serta kemauan untuk menerima perubahan menjadi bagian yang paling penting.
"Literasi dapat dibangun bagaimana membuka ruang sosial yang lebih inklusif, interaksi yang lebih inklusif. Maka posisi ini memungkinkan kita membangun keberadaban yang luas, terbuka, sehingga bisa memberikan penguatan pada perlindungan HAM," ungkap dia.
Khofifah mengatakan, literasi mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraaan. Berawal dari literasi individual menginisiasi individu yang bersangkutan untuk lebih produktif sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan. Literasi dari indvidu bisa melakukan perubahan dan mendorong ilmu pengetahuan serta perubahan perilaku individu.
"Misalnya literasi yang terkait upaya untuk bisa mendorong semangat kita terus bergerak mencapai kemajuan-kemajuan. Ini harus diikuti oleh ekosistem yang memungkinkan kita bergerak lebih komprehensif," katanya.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Universitas Negeri Malang Djoko Saryono menegaskan, perpustakaan harus mengambil tempat dan peran sebagai pusat gerakan penguatan literasi.
Karena, perpustakaan merupakan salah satu institusi yang telah menjadi ruang lahirnya literasi, merawat dan menjaga literasi di sepanjang sejarah pasang surut perpustakaan.
"Untuk itu, perpustakaan perlu memiliki desain induk penguatan literasi bagi transformasi bangsa selain harus mentransformasi diri," tegasnya.
Djoko berharap perpustakaan dapat menjadi ruang publik untuk berkegiatan. "Tidak hanya menyediakan buku, tetapi perpustakaan harus menjadi makerspace, ruang kreasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat," harapnya.
Dalam kesempatan itu, hadir Owner Kampung Coklat asal Blitar, Kholid Mustofa, yang merupakan pengusaha sukses berkat memanfaatkan perpustakaan.
Kholid bercerita, berawal dari kegagalan ternak ayam petelur, dia mulai menekuni budidaya kakao di kebun keluarga dengan mendirikan kelompok tani Guyub Santoso. Kelompok tani ini semakin berkembang dan terbentuklah Gabungan Kelompok Tani bernama Gapoktan Guyub Santoso.
Kholid mengaku, mendapat pengetahuan tentang budidaya kako melalui literasi buku yang didapatkan dari kerja sama dengan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno.
"Buku dari perpustakaan, setiap anggota Gapoktan lebih memahami cara berbisnis, budidaya kakao, serta produksi cokelat," katanya.
Saat ini, Kholid tidak hanya mengembangkan budidaya kakao saja, tetapi berkembang menjadi wisata edukasi kampung coklat yang memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang cokelat.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Sejahterakan Masyarakat Lewat Transformasi Perpustakaan

Salemba, Jakarta- Sebuah hal yang sangat penting untuk segala jenis perpustakaan di seluruh Indonesia dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Menurut Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, sebuah perpustakaan di era modern seperti ini harus dapat mengemban tugasnya bukan hanya sebagai institusi untuk mengelola koleksi semata. Namun harus mampu mengimplementasikan peran dalam membangun peradaban manusia melalui beragam informasi yang dimiliki.
â€œTantangan yang masih menjadi tugas berat untuk diselesaikan adalah bagaimana membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Perpustakaan Nasional. Selain itu juga bagaimana menyikapi perubahan cara kerja di lingkungan Perpustakaan Nasional seperti di masa pandemi seperti saat ini,â€ ungkapnya.
Untuk memperoleh pemahaman yang seragam terkait manajemen aparatur sipil negara (ASN) serta upaya peningkatan produktifitas di era digital, Perpusnas menyelenggarakan sosilalisasi manajemen ASN untuk seluruh pegawainya yang digelar secara daring pada Selasa (29/12).
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana yang hadir sebagai narasumber menyampaikan bahwa seorang ASN memang harus menjadi bagian dari setiap perubahan yang terjadi akibat hadirnya teknologi informasi yang semakin berkembang. â€œPerubahan itu terjadi dari berbagai macam aspek. Mulai dari aspek pekerjaan, tempat bekerjamnya, dan pekerja itu sendiri terkait pola interaksi kerjanya,â€ paparnya.
Sayangnya di Indonesia menurut Bimas Haria masih banyak ASN yang sama sekali tidak memahami hal tersebut dan enggan berinovasi. Hal tersebut bisa dilihat pada posisi Indonesia yang berada di urutan 7 ASEAN pada Indeks Inovasi Global. Padahal dia menyebut inovasi harusnya datang dari masing-masing individu yang kemudian akan memberikan pengaruh pada kesiapan lembaga atau institusi dimana ASN berada untuk menghadapi berbagai perubahan. 
Indonesia sendiri mengalami perubahan yang begitu cepat dan dibarengin dengan beragam faktor pendorong seperti bonus demografi, hadirnya era industry 4.0, dan munculnya pandemi Covid19. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi institusi yang belum mempersiapkan diri untuk perubahan-perubahan tersebut.
â€œBekerja di era normal baru memiliki tantangan seperti meningkatnya volume kerja, meningkatnya tuntutan analisis dan pengelolaan big data, dan peningkatan transaksi interaksi pekerjaan secara digital,â€ sebutnya.
Untuk itu di dalam membangun produktifitas di era normal baru menurut Bima Haria ada 4 hal penting yang perlu diperhatikan yaitu membangun budaya sehat, membangun lingkungan kerja digital, membangun kebersamaan tim kerja yang kuat, serta mengembangkan profesionalitas diri.
Reportase: Eka Purniawati
Â 
Â 
Â

Meningkatkan Produktifitas ASN di Era Digital dan Pandemi Covid19

Jakarta &ndash; Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Salah satu caranya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan.
Perpustakaan merupakan institusi layanan publik yang wajib memberikan layanan perpustakaan pada masyarakat guna meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan, dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kewajiban pemerintah atas ketersediaan perpustakaan di masyarakat diperjelas dalam Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007, pada Pasal 7 ayat (1) butir c, menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air.
&ldquo;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat (2) butir q menyatakan bahwa perpustakaan masuk pada urusan wajib pemerintahan non pelayanan dasar baik pada pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Artinya, pembangunan perpustakaan telah menjadi urusan Pemerintah Daerah,&rdquo; ujar Sekretaris Utama (sestama) Perpustakaan Nasional Ofy Sofiana pada acara Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan Daerah pada Rabu, (12/07/2023).
Ofy Sofiana menjelaskan, konsekuensi adanya kewajiban pemerintah daerah membentuk kelembagaan, menurut data telah terbentuk kelembagaan Perpustakaan di Kabupaten/Kota sejumlah 482 (93.74%). Dengan klasifikasi Tipologi A sebanyak 70 Dinas Perpustakaan, Tipologi B sebanyak 179 Dinas Perpustakaan, dan Tipologi C sebanyak 227 Dinas Perpustakaan.
Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai dasar dalam menetapkan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran.
Ofy Sofiana menambahkan, berbagai upaya telah dilakukan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk membangun perpustakaan di daerah, dengan harapan eksistensi perpustakaan dapat berjalan dengan baik seperti bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang perpustakaan dengan menu pembangunan gedung perpustakaan, renovasi gedung perpustakaan, perluasan gedung perpustakaan. Menu lain DAK adalah koleksi, perabot dan informasi teknologi.
Bantuan lainnya dari Perpusnas ke pemerintah daerah berupa Mobil Perpustakaan Keliling (MPK), perpustakaan terapung, motor perpustakaan, bantuan koleksi, dan pojok baca digital (Pocadi) yang menjangkau kaum milenial. &ldquo;Selain itu kami juga memiliki program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang merubah paradigma perpustakaan yang semula perpustakaan sekedar tempat membaca buku dan mencari buku namun juga bisa menjadi tempat beraktifitas masyarakat untuk memperoleh keterampilan sehingga diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,&rdquo; terang Sestama Perpusnas.
Ofy berharap dengan terselenggaranya FGD, dapat memperoleh banyak informasi strategis terkait kelembagaan perpustakaan di daerah. &ldquo;Oleh sebab itu, jangan patah semangat dan putus asa. Bagaimanapun esensi perpustakaan adalah membangun sumber daya manusia dan perpustakaan menjadi lembaga netral dan sebagai lembaga layanan publik,&rdquo; tutupnya.
Peserta FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan Daerah pada hari pertama dari tiga hari penyelenggaraan tersebut dihadiri oleh perwakilan Dinas Perpustakaan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perpustakaan Kota Jakarta Pusat, Dinas Perpustakaan Kota Jakarta Timur, Dinas Perpustakaan Kota Bekasi, Dinas Perpustakaan Kota Bogor, Dinas Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya dan Dinas Perpustakaan Kota Depok.
&nbsp;
Reporter: Arwan Subakti
 Fotografer: Arie Zani Purnomo

Pemerintah Daerah Wajib Membentuk Kelembagaan Perpustakaan

Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menyelenggarakan seminar yang melibatkan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2020 di lingkungan Perpusnas.
Dalam seminar yang diselenggarakan secara virtual ini, sebanyak 54 CPNS yang merupakan peserta pelatihan dasar (latsar) CPNS golongan III dan golongan II, ditugaskan mempresentasikan kajian terkait tugas pokok Perpusnas. Sesuai jadwal, seminar berlangsung selama 11 kali pada 7â€”23 September 2021.
Pada pembukaan seminar, Kepala Perpusnas Syarif Bando menyatakan terdapat 12 aspek kajian perpustakaan yang akan ditampilkan oleh para CPNS yang merupakan komponen berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, terutama tentang tugas pokok Perpusnas.
Syarif Bando menambahkan, apabila aspek tersebut sudah dipahami oleh para CPNS, maka mereka dapat lebih mudah melaksanakan tugasnya sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Perpusnas. Menurutnya, kegiatan presentasi ini merupakan bekal yang bermanfaat untuk para CPNS. Mengingat, para CPNS mendapatkan pemahaman tentang 12 komponen tugas pokok dan fungsi Perpusnas secara komprehensif, sebelum diangkat sebagai PNS.
â€œYang paling beruntung di era seluruh peneriman sejak Perpustakaan Nasional didirikan dan menerima CPNS, angkatan ini yang paling beruntung,â€ tandas Syarif Bando dalam acara Arahan dan Pembukaan Paparan Presentasi Makalah Kajian Peserta Latsar CPNS Perpustakaan Nasional, pada Selasa (7/9/2021).
Dia berharap 12 komponen ini dipahami betul oleh para CPNS. Sehingga mereka dapat bekerja efektif pada era kenormalan baru. Para CPNS diminta agar berani mengungkapkan ide dan gagasan dalam melaksanakan tugas kedinasan. Perasaan inferior sebagai junior harus dihilangkan.
â€œTetapi tetaplah menghormati dan menghargai dalam bertingkah laku kepada orang yang lebih tua atau senior, dalam pergaulan secara pribadi. Adat ketimuran kita tetap dipelihara,â€ pungkasnya di hadapan 611 pegawai.
Pada pertemuan pertama, satu kelompok mempresentasikan kajian dengan tema Empat Jenis Perpustakaan (Sekolah, Perguruan Tinggi, Umum, dan Khusus).
Reporter: Arie Zani Purnomo/Hanna Meinita
Â 
Â

CPNS Perpusnas Harus Memahami Tugas Pokok Instansi

Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) turut berkontribusi dalam mendukung Presidensi G20 Indonesia.
Perpusnas melalui Perpusnas Press, akan menerbitkan buku terkait G20. Buku antologi ini merupakan hasil tulisan dari 150 penulis dari beragam profesi yang berasal dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat, Perpusnas, Sri Marganingsih, menyatakan Presidensi G20 Indonesia merupakan peristiwa penting yang harus didukung seluruh elemen masyarakat Indonesia. Dia menambahkan, Perpusnas sangat berkepentingan untuk menyukseskan perhelatan G20 sesuai dengan peminatan dan kapasitasnya. Gagasan dan ide dalam buku ini merupakan bagian dari kolaborasi Perpusnas, Rumah Produktif Indonesia, dan para penulis.
â€œHasil tulisan ini rencananya akan dibukukan dan diterbitkan Perpusnas Press untuk menjadi karya yang membumikan narasi agar mendapat perhatian dan dukungan masyarakat, serta sebagai masukan dalam perhelatan G20,â€ jelasnya dalam talkshow dengan tema â€œPerpusnas dan Penulis untuk G20â€, pada Senin (23/5/2022).
Pada tahun ini, Indonesia secara resmi memegang Presidensi G20 selama setahun penuh, dimulai pada 1 Desember 2021 hingga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada November 2022. Serah terima presidensi dari Italia (selaku Presidensi G20 2021) kepada Indonesia dilakukan secara langsung pada 31 Oktober 2021 di Roma, Italia.
Dalam talkshow yang digelar sebagai bagian dari rangkaian 42 Tahun Perpusnas tersebut, turut hadir editor buku yang juga penulis, Yanuardi Syukur. Â Dia menyebut, tulisan yang masuk memiliki beragam tema, seperti isu lingkungan, agama, hubungan internasional, pendidikan, kearifan lokal, dan ekonomi kreatif.
â€œBuku ini sangat memperkaya pengetahuan kita. Tidak hanya memperkaya untuk para pembaca, tapi juga memperkaya perspektif bagi para elite yang nanti akan mengambil keputusan berkaitan dengan G20,â€ tutur pria yang aktif menulis ini.
Ditambahkannya, tulisan-tulisan tersebut merupakan masukan dari masyarakat untuk para kepala negara yang akan melakukan KTT di Bali. Dosen di Universitas Khairun, Ternate, ini menjelaskan buku antologi yang sedang proses pengeditan ini merupakan perwujudan sila ketiga Pancasila.
â€œKita bersatu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ada semua itu, bersama-sama untuk menulis dan berkontribusi untuk Indonesia,â€ ungkapnya.
Yanuardi mengajak masyarakat, khususnya para penulis, untuk menyebarkan konten yang baik dan kreatif, untuk mendukung Indonesia yang mendapatkan kepercayaan sebagai Presidensi kemitraan multilateral 20 negara maju dunia tersebut.
Sementara itu, salah seorang penulis, Herman Oesman, mengulas isu lingkungan di daerah asalnya, Maluku Utara. Dalam tulisannya, dosen sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Maluku Utara tersebut mengungkapkan, Maluku Utara merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia pada 2021 yakni sebesar 16,4% dan para triwulan pertama 2022 sebesar 7,10%. Sumbangan didominasi industri pengolahan, pertambangan dan penggalian. Namun mirisnya, masyarakat yang berada di wilayah tambang justru dililit kemiskinan dan stunting.
â€œLewat G20 ini, lewat tulisan yang kita support dari penerbitan buku ini, diharapkan bahwa akan ada pikiran-pikiran atau kesadaran baru bahwa ternyata lingkungan yang ada di daerah-daerah yang jauh dari kekuasaan itu, harus juga menjadi bahan perhatian utama, terutama para elite,â€ urainya.
Dia mengapresiasi Perpusnas yang telah mengambil peran untuk mengenalkan G20 ke seluruh masyarakat Indonesia, melalui tulisan dan buku. â€œSemoga talkshow ini memberikan resonansi yang begitu kuat, terutama kami, para penulis yang ada di daerah lokal, terutama dalam mendorong keberaksaraan dan literasi digital,â€ ujarnya.
Penulis lainnya, Sitta Rosdaniah, mengungkapkan tulisannya mengambil tema mengenai ketahanan pangan. Koordinator Analisis Ekonomi dan Sektor Industri Kementerian BUMN ini mengulas kebijakan subsidi pertanian untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Sitta, yang terlibat dalam lembaga think tank G20, Think 20 (T20) menyoroti efektivitas subsidi pertanian yang tujuan utamanya ketahanan pangan. Timnya menemukan beberapa tendensi subsidi pertanian yang saling menghapus dengan tujuan utama.
â€œSalah satu contohnya, kebijakan untuk mendorong peningkatan produksi pertanian dengan memberikan subsisi pupuk. Apakah ini efektif? Ternyata dari data yang kami lihat di Think 20, ada dampak kerusakan kualitas tanah kita, tempat kita melakukan produksi pangan. Ini sangat berbahaya kalau diteruskan. Padahal tujuan subsidi pupuk ini untuk membantu petani kecil,â€ ungkapnya.
Dia menambahkan, tim T20 Indonesia menggali kebijakan subsidi pertanian dari negara maju lainnya yang berwawasan lingkungan, tidak merusak kualitas tanah, dan menurunkan emisi global. â€œSehingga efek perubahan iklim bisa dikendalikan,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita

Dukungan Perpusnas untuk Presidensi G20 Indonesia

Kalibata, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional menyelenggarakan Lokakarya Evaluasi Master Trainer sebagai tindak lanjut evaluasi kegiatan Bimbingan Teknis (bimtek) Peningkatan Fasilitator Perpustakaan Umum yang telah dilaksanakan di 21 Provinsi. Lokakarya yang dihadiri master trainer dari seluruh provinsi dan kabupaten se Indonesia yang berjumlah 110 orang diselenggarakan di Swiss-Belresidences Kalibata, pada hari Rabu (7/8). Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryanti menjelaskan tujuan lokakarya adalah untuk mengevaluasi master trainer pasca pelaksanaan bimtek dan mengenalkan metode monitoring dan evaluasi pencapaian kegiatan serta mengenalkan dokumentasi kegiatan perpustakaan secara online dan terpadu.
â€œPertemuan berikutnya adalah lokakarya tim sinergi yang akan mengundang Dinas Perpustakaan, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di 21 Provinsi dan 60 Kabupaten penerima manfaat kegiatan Revitalisasi Pengembangan Perpustakaan Umum yang InsyaAllah akan dilaksanakan di pekan kedua bulan Desember2018,â€ lanjut Woro. Para peserta yang hadir pada lokakarya nantinya akan menjadi tim nasional dalam rangka mengambil langkah nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. â€œKunjungan kerja yang kita lakukan pada tahun 2018 dari Sabang sampai Merauke merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkaian Knowledge Mobilization yang akan segera berakhir pada akhir bulan Desember 2018 nanti,â€ ujar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando. Pada awal tahun 2019 nanti, dimulainya tagline Pustakawan Berkata Dalam Membangun Bangsa.
Kepala Perpusnas berharap dengan pembekalan yang diberikan kepada peserta lokakarya tersebut menjadi modal untuk penguatan konsep literasi untuk kesejahteraan. â€œGelar-gelar yang ada pada kita tidak akan ada artinya sampai kita bisa membuat sang pengemis bangkit menjadi pengusaha, tukang parkir bisa berdiri di atas kakinya sendiri dan para penganggur bisa mendirikan usaha karena kehadiran pustakawan dalam mengedukasi dan memberikan pengetahuan yang seharusnya mereka miliki,â€ imbuh Syarif. Kepala Perpusnas dalam penutupnya menyampaikan selama sesuatu dimulai dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, InsyaAllah kesuksesan, kejayaan akan tercapai oleh bangsa Indonesia.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Berita

Lokakarya Evaluasi Master Trainer Sebagai Modal Penguatan Konsep Literasi Untuk Kesejahteraan