Kab. Sampang, Jatim-Senyum mengembang Bupati Sampang Junaedi ketika meresmikan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum Kabupaten Sampang bersama Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Kamis,(23/11/2023).&nbsp;
Junaedi mengakui adanya gedung layanan perpustakaan merupakan bentuk kesungguhan masyarakat Sampang untuk mewujudkan manusia berkualitas melalui literasi.&nbsp;
"Sumber daya manusia unggul akan meningkatkan produktivitas yang berujung pada naiknya angka indeks pembangunan manusia atau IPM," ujar Junaedi.&nbsp;
Bupati Sampang lantas berpesan di era saat ini hendaknya perpustakaan lebih inovatif dan dekat dengan masyarakat. Peningkatan koleksi buku referensi baik cetak maupun digital, serta pembangunan akses wifi merupakan diantaranya.&nbsp;
Paradigma perpustakaan yang tidak lagi melulu berfokus pada pengelolaan koleksi juga bagian inovasi layanan kepada masyarakat. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) sudah benar-benar dirasakan membentuk kreativitas dan kemandirian masyarakat.&nbsp;
"TPBIS adalah bentuk implementasi lain kedalaman pengetahuan seseorang karena salah satunya menghasilkan produk barang," ujar Syarif Bando.&nbsp;
Program TPBIS di Kabupaten Sampang melibatkan 180 desa dari 6 kelurahan yang telah bermitra. Namun, saat ini baru 3 desa yang bermitra dengan TPBIS. Di tahun 2024, Kabupaten Sampang menargetkan akan menambah 2 desa dan 1 kelurahan untuk kemitraan TPBIS.&nbsp;
Sebagai lembaga pembina semua jenis perpustakaan, Perpusnas mempunyai tanggung jawab yang besar agar literasi dari waktu ke waktu mengalami peningkatan.&nbsp;
Dengan rumusan paradigma baru, membuat peran perpustakaan menjadi semakin jelas di masyarakat. Porsi tugas perpustakaan melakukan transfer knowledge (pengetahuan yang ada di perpustakaan sampai kepada masyarakat) diamini pustakawan menjadi tantangan.
"Ini tantangan bagi pustakawan, pengelola perpustakaan dan pegiat literasi untuk menyampaikan," ujar Pustakawan Utama Perpusnas Yoyo Yahyono.&nbsp;
Yahyono mengatakan hingga saat ini Perpusnas terus melakukan percepatan gerakan literasi. Semua pegiat literasi dirangkul. Kami ajak para pegiat literasi berkeliling untuk melihat kondisi secara langsung. Terutama di masjid dan di pondok pesantren yang kondisinya memprihatinkan.&nbsp;
Bahkan menurut akademisi dari Universitas Trunojoyo Madura, Iriani Ismail, ada kondisi di perpustakaan sekolah yang ruang perpustakaannya tidak boleh dikunjungi siswa sehingga tetap terjaga rapi.&nbsp;
"Ada pula yang siswanya berkunjung karena dipaksa, sebab buku yang disediakan hanya buku pelajaran," ujarnya.
Sinergitas semua stake holder terbukti menghasilkan gedung fasilitas layanan perpustakaan Kabupaten Sampang. Padahal, kata perpustakaan sebagai institusi pengetahuan sudah sering didengar namun jarang dipahami secara mendalam.&nbsp;
"Semestinya, perpustakaan harus dipandang sebagai organisme hidup, yang tumbuh dan berkembang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri," pungkas Kepala Bidang Deposit, Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Melkion Donald. Peliputan: Hartoyo Darmawan/ Prakas Agrestian/ Roby Rodhian

Gedung Perpustakaan Kabupaten Sampang Diresmikan 

Jakartaâ€”Digitalisasi dan persaingan global menjadi tantangan sekaligus peluang bagi sumber daya manusia (SDM) Indonesia, khususnya profesi pustakawan.
Peluang bersaing di pasar global bisa dipenuhi jika daya saing nasional SDM Indonesia memenuhi kualifikasi. Direktur Bina Standardisasi dan Program Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan Muchtar Azis menyatakan kunci dari SDM yang memiliki daya saing adalah produktivitas dan kualitas.
â€œItu maka tentu harus kita siapkan SDM yang kompeten dan profesional. Bagaimana kita menyiapkan SDM yang kompeten dan profesional itu, melalui mekanisme pengembangan SDM berbasis kompetensi melalui jalur pendidikan, jalur pelatihan, maupun jalur pengembangan karier,â€ ujarnya dalam webinar internasional dengan tema â€˜Rekognisi dan Pengembangan Kompetensi Pustakawan di Era Kompetisi Globalâ€™ yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI secara daring pada Senin (30/8/2021).
Muchtar Azis menambahkan untuk mencapai profil kompetensi kerja yang dibutuhkan dunia, ada tiga proses yang harus disiapkan yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial.
Secara nasional, pengakuan kompetensi SDM sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Untuk bidang perpustakaan sudah termaktub turunannya, dalam Peraturan Perpusnas RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan.
Dengan KKNI, kualitas dan kompetensi pustakawan akan mendapatkan pengakuan yang sama dibuktikan dengan sertifikat kompetensi setelah melalui uji kompetensi. Dalam KKNI, jenjang kualifikasi nasional terdiri dari sembilan kualifikasi. Saat ini, ASEAN sudah memiliki ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) yang terdiri dari delapan kualifikasi.
Untuk memenuhi kompetisi global, Muchtar Azis menjelaskan, sudah dilakukan referencing processes (proses referensi) antara kualifikasi KKNI dengan kualifikasi AQRF agar standar kompetensi nasional memiliki kesetaraan.
â€œKualifikasi ASEAN ada delapan, punya Indonesia ada sembilan. Negara ASEAN lain ada yang 7, dan 5. Jadi kalau kita punya KKNI, maka inilah yang menjadi mata uang kita di ASEAN. Jadi setelah dilakukan referencing Indonesia dan ASEAN, kualifikasi 9 Indonesia itu setara dengan kualifikasi 8-nya ASEAN, karena ASEAN hanya punya 8,â€ urainya. Dia menambahkan, di Indonesia, lembaga yang memberikan pengakuan berbasis kompetensi adalah Badan Nasional Sertfikasi Profesi.
Sementara itu, Anggota Dewan Perpustakaan Filipina Hon. Lourdest T. David menjelaskan profesi pustakawan di negaranya diatur melalui Undang-undang Republik Nomor 6966 s 1990 yang salah satunya mengamanatkan pembentukan Dewan Perpustakaan untuk melakukan ujian lisensi pustakawan. Selanjutnya, dalam perubahan UU Nomor 9246, s 2004 diamanatkan hanya lulusan sarjana ilmu perpustakaan dan informasi dan pendidikan di atasnya yang dapat mengikuti ujian lisensi.
Anggota Komisi Peraturan Profesi Filipina ini menambahkan, setelah lulus ujian lisensi, mereka bisa memasuki dunia kerja. Selanjutnya, pustakawan dapat melakukan pengembangan profesi. â€œJalur pengembangan profesional berkelanjutan ada dua. Pertama, melalui pendidikan formal untuk memperoleh gelar master atau program doktoral. Kedua, melalui pelatihan nonformal atau kegiatan profesional seperti lokakarya, penelitian, publikasi, inovasi, sertifikasi, dan lain-lain,â€ jelasnya.
Di Filipina, kerangka kualifikasi terdiri dari delapan level. Pustakawan lulusan sarjana memenuhi kualifikasi enam, dan terus meningkat seiring dengan peningkatan level pendidikan. Kenaikan kualifikasi juga bisa dilakukan dengan menekuni spesialisasi atau kurikulum khusus melalui seminar atau pelatihan.
Lourdest David menekankan, pustakawan merupakan profesi yang mulia dan menantang. Pengembangan profesional berkelanjutan harus dilakukan agar bisa memelajari hal baru sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya generasi Z.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan sejak 2015, Indonesia masuk menjadi anggota masyarakat ekonomi ASEAN. Indonesia telah berkembang menjadi negara dengan pasar bebas di berbagai aspek antarnegara di Asia Tenggara, di mana perpustakaan merupakan bagian dari percaturan global. Karenanya, pembenahan kemampuan profesi pustakawan merupakan keharusan.
Dinamika global membuat perubahan besar dalam ekonomi budaya dan teknologi. Produksi, pengelolaan, pelestarian, dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan menjadi hal yang harus diperhatikan dalam menatap masa depan.
Peran pustakawan sangat dibutuhkan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Apalagi saat ini kondisi ekonomi tidak stabil, sehingga kehadiran pustakawan yang informatif dan tidak larut dalam informasi hoaks menjadi penting.Â 
â€œSatu kekuatan yang dimiliki para pustakawan adalah dia selalu berada pada lumbung informasi yang akurat, lengkap dan terpercaya. Ini saatnya perpustakaan tidak lagi dideklarasikan sebagai tumpukan buku-buku tua dan lama. Kita harus menjadi yang terdepan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat kita di seluruh Nusantara yang membutuhkan informasi yang relevan di dalam pemulihan ekonomi pasar,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita

Pustakawan Indonesia Siap Bersaing dalam Kompetisi Global  Â 

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima kedatangan Kepala Pusat Sejarah Akademi Militer Magelang Letnan Kolonel Hendra Purwanasari pada Senin, (31/8). Secara khusus Letkol Hendra mengajukan permohonan bantuan pengadaan rak dan koleksi perpustakaan Akmil Magelang.
Menanggapi permohonan tersebut, Kepala Perpusnas menggaransi bantuan yang dimintakan Akmil dan akan diakomodir pada 2021 mengingat di tahun ini anggaran Perpusnas sebanyak 40% dipangkas untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Â Â 
â€œKami akan alokasikan bantuan buku, rak dan sejumlah unit komputer untuk perpustakaan Akmil Magelang di tahun depan,â€ ujar Kepala Perpusnas.
Di samping itu, Perpusnas juga akan menyiapkan tim untuk membenahi server yang diberikan Perpusnas beberapa tahun lalu. â€œMasih belum sempat digunakan dikarenakan tiadanya staf perpustakaan atau prajurit yang bisa mengoperasikan,â€ imbuh Letkol Hendra. Â 
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Ahmad Kemal

Akmil Magelang Ajukan Bantuan Pengadaan Perpustakaan

Garut, Jawa Barat - Membaca merupakan salah satu cara yang mampu diterapkan untuk menjadikan warga negara Indonesia cerdas.
Demikian disampaikan oleh Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Ofy Sofiana, dalam sambutannya pada kegiatan Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) Kabupaten Garut untuk Kesejahteraan dengan tema â€œTransformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasionalâ€ di Auditorium Kampus 4 Universitas Garut, Rabu (3/8/2022).
Menurut Ofy, dalam upaya untuk menarik minat masyarakat dalam membaca, pemerintah wajib memfasilitasi kehadiran perpustakaan. Namun, tidak hanya pemerintah melainkan seluruh lini lapisan masyarakat berperan sebagai jembatan pejuang gerakan gemar membaca di tanah air.
â€œTugas mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab Bersama,â€ ucapnya.
Ofy menambahkan selain mencerdaskan, sejatinya membaca mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga, selain dapat diartikan bahwa literasi merupakan keberaksaraan kemampuan membaca dan menulis, literasi juga dapat menjadi pemecah masalah pada tingkat problematika tertentu.
Sependapat, Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah menekankan literasi dan kesejahteraan ialah dua hal yang saling berhubungan. Untuk itu, dibutuhkan literasi lengkap dalam membantu masyarakat menjalani kehidupan.
â€œLiterasi lengkap itu membaca alam sekitarnya. Tidak hanya membaca dalam konteks bacaan saja,â€ ungkapnya.
Lebih lanjut Ferdi mengatakan semua hal yang berhubungan dengan pembangunan harus berbasis budaya. Budaya tidak dapat diartikan sempit karena segala hal biasa yang dilakukan secara berkelanjutan akan terbiasa dan pada akhirnya berubah menjadi budaya.
â€œBudaya harus digali untuk bisa mengembangkan literasi,â€ jelas Ferdi.
Dosen Institut Pendidikan Indonesia, Asep Nurjamin memaparkan dewasa ini terdapat tiga situasi literasi dalam masyarakat yakni literat, aliterat, dan iliterat. Masyarakat literat adalah mereka yang memiliki kemampuan membaca dan menulis, sedangkan masyarakat aliterat adalah mereka yang buta huruf, dan masyarakat iliterat merupakan mereka yang sudah memiliki kemampuan baca dan tulis akan tetapi tidak berbudaya untuk membaca dan menulis.
â€œAdapun budaya literasi budaya literasi adalah situasi sosial dimana individu memiliki kemampuan berliterasi, lalu memanfaatkan kemampuan tersebut untuk meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan,â€ tambahnya.
Kepala Perpustakaan SMA Ciledug Al Musadadiyah Garut, Citra Diayu Kristanti, pada kesempatan yang sama menjelaskan kemajuan teknologi yang cukup pesat berdampak pada literasi digital, akan tetapi tetap ada tantangannya tersendiri.
â€œAda plus minusnya, buku digital pasti lebih menarik tapi buku fisik lebih linear dan buku digital mengandung banyak iklan. Dengan demikian masyarakat akan lebih terdistraksi dalam menerima manfaat literasi itu sendiri,â€ terangnya.
Reporter: Ranny Kusumawardhani
Editor dan Fotografer: Basma Sartika

Sekretaris Utama Perpusnas: Setiap Warga Negara Wajib Cerdas

Serang, Banten -- Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI dilaksanakan di Kabupaten Serang Provinsi Banten pada Jumat tanggal (14/4/2023) bertempat di Pendopo Kantor Bupati Serang. Kunjungan kerja pada masa reses merupakan bagian pelaksanaan rapat DPR di daerah dengan fokus mengenai bidang pengawasan dan menyerap masukan atau aspirasi masyarakat mengenai kebijakan serta program pemerintah. 
Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Serang, Pimpinan DPRD, Muspida Kabupaten Serang, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kepala Dinas Olahraga dan Pariwisata, Kepala Bappeda, Perwakilan Perguruan Tinggi (PTN dan PTS), Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten, Ketua Dewan Pendidikan, Ketua Dewan Kesenian, Organisasi Profesi Guru, Perwakilan Sekolah penggerak dan Guru Penggerak, Perwakilan Sekolah, Kepala Sekolah Pengawas atau Penilik Sekolah.
Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa menyambut baik kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi X DPR RI dan perwakilan dari berbagai Kementerian/lembaga. &ldquo;Dengan adanya pertemuan ini diharapkan dapat menjadi jembatan untuk mewujudkan apa yang kami cita-citakan, baik untuk pengembangan wisata religi, desa wisata, literasi maupun peningkatan pengetahuan dan pendidikan masyarakat Kabupaten Serang,&rdquo; ujarnya. 
Pandji menjelaskan bahwa Kabupaten Serang sudah membuat kegiatan terkait dengan Literasi yang dilaksanakan oleh perpustakaan, baik dalam bentuk konvensional atau digital. 
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Serang, Aber Nurhadi menyampaikan keluhan mengenai minat baca masyarakat yang masih rendah berdasarkan survey yang dilakukan, dimana angka kunjungan perpustakaan hanya mencapai 0,21%.&nbsp; 
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Serang antara lain keberadaan perpustakaan desa atau Pojok Baca Digital (POCADI) yang masih terbatas, koleksi buku yang kurang, sarana prasarana yang belum memadai, dan gedung perpustakaan yang tidak representatif. Selain itu, yang paling krusial adalah kurangnya tenaga teknis perpustakaan dan pustakawan. &ldquo;Kami berharap kampus-kampus di Serang bisa membuka jurusan perpustakaan dan jurusan kearsipan,&rdquo; imbuhnya. 
Sebagai informasi, Kabupaten Serang memiliki sebanyak 707 Sekolah Dasar Negeri (SDN), 92 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan 2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Untuk itu, kebutuhan tenaga perpustakaan di Kabupaten serang sebanyak 1.602 orang tenaga perpustakaan untuk ditempatkan di Perpustakaan sekolah dan 85 orang untuk ditempatkan di lembaga induk. 
Untuk mengatasi masalah lokasi perpustakaan yang tidak strategis, Dinas Perpustakaan Kabupaten Serang juga telah mengajukan bantuan DAK Sub Bidang Perpustakaan berupa menu pembangunan gedung perpustakaan kepada Perpusnas. &ldquo;Ada satu syarat yang masih harus diperjuangkan yaitu sertifikat tanah yang sedang diproses, mudah-mudahan tahun ini selesai. Kami mohon dukungan dari Perpusnas dan support dari Komisi X agar Perpusnas memprioritaskan untuk Kabupaten Serang,&rdquo; harap Aber. &nbsp;
&nbsp;
Reportase: Nurazizah
<span style="font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-ansi-language: EN-ID; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">Dokumentasi: Nurazizah

Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI Bersama Perpusnas Ke Kabupaten Serang

Salemba, Jakarta - Bupati Pidie Jaya Aiyub Bin AbbasÂ  bersama jajarannya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Â Kabupaten Pidie Jaya melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI. Kunjungan dilakukan untuk melakukan konsultasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik subbidang perpustakaan.
Bupati Aiyub menyampaikan, keinginannya untuk membangun gedung perpustakaan. Pasalnya, di Kabupaten Pidie Jaya belum memiliki Gedung Layanan Perpustakaan.
"Kami masih belum memiliki gedung perpustakaan, kedatangan kami mencari solusi untuk dapat membangun perpustakaan melalui DAK subbidang perpustakaan," ujar Aiyub, Kamis (6/1/2021).
Aiyub menambahkan, pihaknya telah mengajukan permohonan DAK untuk pembangunan gedung di tahun 2022.
Menurutnya, keberadaan perpustakaan penting di masyarakat, selain untuk menambah pengetahuan sekaligus diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi menjelaskan, bahwa Perpusnas merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mengurusi bidang perpustakaan. Sesuai dengan fungsinya, Perpusnas menjadi perpustakaan pembina untuk semua jenis perpustakaan.
"Maka perlu adanya sinergi antara Perpusnas dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan perpustakaan," kata Deni.
Deni mengapresiasi, Kabupaten Pidie Jaya yang telah membentuk kelembagaan perpustakaan. Pasalnya, dari 514 kabupaten/kota, ada 493 diantaranya telah memiliki kelembagaan dinas perpustakaan.
Mengenai bantuan DAK, Deni menyarankan agar Kabupaten Pidie Jaya dapat merevisi DED dan memastikan sertifikat lahan tersebut memang dimiliki oleh Pemkab Pidie Jaya.
"DED yang ada bisa direvisi sambil menunggu aplikasi KRISNA dari Bappenas dibuka di bulan Februari hingga Juni," terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi memberikan buku Impact Story kepada Bupati Pidie Jaya Aiyub Bin Abbas. Buku tersebut berisi mengenai testimoni penerima bantuan program Transformasi Berbasis Inklusi Sosial.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

Ingin Bangun Gedung Perpustakaan, DPK Pidie Jaya Konsultasi DAK ke Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Pembangunan zona integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi Indonesia, yang memiliki tujuan membangun reformasi birokrasi yang mampu mengembangkan budaya kerja di lokasi yang anti korupsi, berkinerja tingga dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birkorasi Bersih Melayani (WBMM) di lingkungan instansi pemerintah.
Demikian disampaikan, Tenaga Ahli Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK, Yulita Windayani dalam Sosialisasi Zona Integritas, Selasa (6/10). "Strategi pencegahan korupsi ini mengandung semangat kolaborasi sehingga diharapkan tidak ada lagi ego sektoral dalam pencegahan korupsi. Dapat dilakukan bersama seluruh instansi untuk mewujudkan Indonesia bebas dari Korupsi," ungkapnya.
Yulita mengatakan, dalam pembangunan zona integritas ini dapat ditunjuk unit strategis yang dianggap penting terutama dalam hal pelayanan publik. Ada tiga kriteria, diantaranya unit strategis atau memegang peranan penting, memiliki jumlah SDM yang besar dan tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi.
Dijelaskan, dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBMM terdapatÂ  nilai komponen pengungkit sebesar 60 persen dan komponen hasil 40 persen. Adapun komponen pengungkit, seperti manajemen perubahan, penataan tata laksana manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja dan peninngkatan kualitas pelayanan publik.
Sedangkan, komponen hasil, diantaranya dilakukannya survey persepsi korupsi, presentase penyelesaian, dan nilai persepsi kualitas pelayanan. "Untuk menuju WBK dan WBMM kedua komponen tersebut harus terpenuhi," lanjutnya.
Selain itu, komitmen pimpinan dalam pembangunan zona integritas juga sangat penting, dan melibatkan semua level dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi. Selanjutnya, simplifikasi dan inovasi layanan dalam melakukan pelayanan publik suatu instansi. Misalnya selama pandemi Covid-19 untuk mendorong perubahan di dalam instansi. Seperti mengurangi rapat tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.
"Pikirkan sebenarnya jenis pekerjaan dan skill yang dibutuhkan untuk menjalankan unit kerja. Bangun infrastruktur yang mendukung terciptanya budaya baru yang terintegritas," pungkasnya.
Reporter : Wara Merdeka
Â

Berita

Menuju WBK dan WBBM, Perpusnas Gelar Sosialisasi Zona Integritas

Pencarian

Berita Lainnya

Gedung Perpustakaan Kabupaten Sampang Diresmikan

Pustakawan Indonesia Siap Bersaing dalam Kompetisi Global Â

Akmil Magelang Ajukan Bantuan Pengadaan Perpustakaan

Sekretaris Utama Perpusnas: Setiap Warga Negara Wajib Cerdas

Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI Bersama Perpusnas Ke Kabupaten Serang

Ingin Bangun Gedung Perpustakaan, DPK Pidie Jaya Konsultasi DAK ke Perpusnas