Rotterdam, Belanda &ndash; Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) berpartisipasi dalam Kongres Perpustakaan dan Informasi Dunia (World Library and Information Congress &ndash; WILC) &nbsp;International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) ke-88 yang dilaksanakan di kota Rotterdam, Belanda. 
 
Kongres &nbsp;yang berlangsung pada 21-25 Agustus 2023 di Gedung Ahoy Convention&nbsp; Centre Rotterdam Belanda ini mengangkat tema "Let's Work Together, Lets Library.&nbsp; 
 
Presiden IFLA Barbara Lison menyampaikan tema yang diusung oleh tuan rumah Belanda untuk tahun ini adalah "Let's Library". Konsep unik tema ini dirumuskan dengan ciri khas bahasa Belanda di mana kata benda dapat berubah menjadi kata kerja. 
 
"Hal ini mengilhami makna lebih dalam terkait peran perpustakaan dalam masyarakat," ungkap Barbara dalam pembukaan WLIC IFLA 2023 belum lama ini.
 
Presiden Barbara Lison menjelaskan tema konferensi ini 'Let's Library, memiliki arti yang mendalam. 
 
"Kami bisa mengambil kesimpulan bahwa perpustakaan tidak hanya menjadi objek, tetapi juga menjadi tindakan. Perpustakaan adalah tempat untuk beraksi, berbagi, dan berkreasi. Masyarakat dapat merasakannya dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari," jelasnya.
 
Selama WLIC IFLA 2023, lanjutnya, lebih dari 230 sesi kelas dan pertemuan telah diadakan. Para peserta dari berbagai negara dan latar belakang profesional menghadiri acara ini untuk memperdalam pemahaman tentang peran perpustakaan dalam masyarakat modern yang semakin kompleks.
 
"WLIC IFLA 2023 telah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk berbagi pandangan, tantangan, dan solusi yang dapat diadaptasi dan diimplementasikan di berbagai belahan dunia. Perpustakaan bukan hanya tentang mengumpulkan dan menyebarkan pengetahuan, tetapi juga tentang memajukan masyarakat dan keberlanjutan global," ujar Presiden IFLA.
 
Dia berharap WLIC IFLA 2023 akan terus memberikan dampak positif dalam memajukan peran perpustakaan di tengah perkembangan dan dinamika Masyarakat modern.
 
&ldquo;Dengan semangat &lsquo;Let&rsquo;s Library&rsquo;, perpustakaan diharapkan dapat terus menjadi pusta aktivitas, kreativitas, diskusi dan berbagi pengetahuan bagi Masyarakat global,&rdquo; harapnya.
 
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyebut Perpusnas mendapat apresiasi yang luar biasa dari para peserta kongres melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Para peserta ini meliputi kepala perpustakaan, perwakilan lembaga dan parlemen, pegiat literasi, serta perpustakaan dari seluruh penjuru dunia.
 
"Perpusnas Indonesia mendapat perhatian dari para kepala perpustakaan seluruh dunia karena terobosannya program TPBIS yang mampu memberdayakan perpustakaan dalam mensejahterakan masyarakat," ungkapnya.
 
Kepala Perpusnas menambahkan dalam upaya meningkatkan indeks literasi masyarakat, Perpusnas juga telah memberikan kontribusi nyata dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, termasuk kerjasama dengan&nbsp; eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, POLRI, hingga kolaborasi dengan penggiat literasi di seluruh Indonesia. 
 
Lebih lanjut dijelaskan, upaya ini diiringi dengan pembangunan infrastruktur perpustakaan yang merata. Seperti pembangunan gedung perpustakaan, sumbangan koleksi, teknologi informasi. 
 
"Bahkan dengan menghadirkan perpustakaan begerak seperti Mobil Perpustakaan Keliling (MPK), Motor Perpustakaan, perahu pustaka, kuda pustaka, becak pustaka, hingga angkot pustaka," katanya.
 
Kepala Perpusnas menekankan bahwa&nbsp; paradigma perpustakaan telah berubah. Perpustakaan berusaha untuk merangkul masyarakat luas, perpustakaan menjangkau masyarakat.
 
Beberapa inisiatif telah diambil, termasuk melalui pengembangan aplikasi seperti iPusnas, BintangPusnas, Indonesia One Search (IOS), Khastara, dan beragam konten yang dikreasikan oleh para konten kreator. 
 
"Langkah ini menjadikan Perpusnas sebagai perpustakaan terkemuka di dunia dengan prinsip open akses untuk koleksi referensi dan jurnal ilmiah," ungkapnya.
 
Pada konferensi IFLA tahun ini, Perpusnas berhasil mengirimkan delegasi yang diwakili oleh Soraya Hariyani Putri dan Sadariyah Ariningrum Wijiastuti, dengan tulisan yang menarik berjudul "Reference Service Crisis in Research: Threat or Opportunity for Librarian?".
 
Di sela-sela konferensi, Kepala Perpusnas juga telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Perpustakaan Nasional Qatar. Kerja sama tersebut terkait peminjaman koleksi yang dimiliki oleh masing-masing perpustakaan. 
 
Perpusnas juga turut aktif dengan membuka booth pameran yang menampilkan berbagai informasi mengenai TPBIS yang telah sukses dijalankan. 
 
Pengunjung dapat melihat secara langsung dampak positif yang dihasilkan oleh para pegiat literasi di berbagai daerah di Indonesia dalam meningkatkan minat baca masyarakat.
 
Selain itu, koleksi naskah kuno dari perpusnas yang telah diakui sebagai "Memory of The World" oleh UNESCO turut dipamerkan. Koleksi naskah kuno tersebut memberikan gambaran tentang sejarah dan kekayaan budaya Indonesia.
 
&nbsp;
 
&nbsp;

Perpusnas Berpartisipasi dalam Konferensi IFLA ke-88 untuk Membahas Peran Perpustakaan dalam Masyarakat Inklusif

Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI raih penilaian tinggi dalam predikat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Dalam hal ini, Perpusnas memperoleh nilai 81,30 dan menjadi satu dari 15 Lembaga yang dinilai.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, hadir untuk menerima piagam penghargaan di acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 yang diselenggarakan secara hybrid oleh Ombudsman.
Ombudsman sebagai lembaga negara yang mengawal penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia terus berusaha mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui survei kepatuhan yang terus dilakukan secara rutin sejak tahun 2013.
Hasil nilai kepatuhan dikategorikan ke dalam tiga kelompok yaitu zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi, kemudian zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, dan zona merah dengan predikat kepatuhan rendah.
Pada tahun 2021 penilaian kepatuhan dilaksanakan terhadap 587 instansi dengan rincian 24 Kementerian, 15 Lembaga, 34 Provinsi, 416 Pemerintah Kabupaten, dan 98 Pemerintah Kota.
Anggota Ombudsman, Dadan S. Suharmawijaya, menyampaikan pelaksanaan tugas Ombudsman pada Triwulan 1 Tahun 2022 dimanfaatkan dengan merespon beberapa isu terkini baik penyelesaian laporan dan pencegahan maladministrasi.
&acirc;&euro;&oelig;Ombudsman menerima laporan pengaduan atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik sebanyak 2706 pengaduan. Dari jumlah pengaduan tersebut terdapat 1766 laporan masyarakat, kemudian 893 quick response, dan 36 laporan investigasi atas prakarsa sendiri. Selain itu, terdapat 2564 konsultasi non laporan dan 596 tembusan. Pada periode ini, laporan yang diselesaikan sebanyak 1904,&acirc;&euro; jelasnya.
Ditambahkan oleh Wakil Ketua Ombudsman, Bobby Hamzar Rafinus, dari evaluasi terhadap hasil survei kepatuhan masih ada tantangan besar yang harus dihadapi mengenai kepatuhan terhadap pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya di tingkat Kabupaten. &Acirc;&nbsp;&Acirc;&nbsp;&Acirc;&nbsp;
&acirc;&euro;&oelig;Dari 416 Kabupaten yang kami survei masih sekitar 226 berpredikat sedang dan 87 berpredikat rendah. Jadi kalau melihat kepada sasaran jangka menengah RPJMN 2020-2024 maka pekerjaan yang besar masih banyak harus kita lakukan untuk meningkatkan jumlah kabupaten dari kepatuhan rendah dan sedang menjadi kepatuhan tinggi,&acirc;&euro; ungkapnya.
Lebih lanjut, Bobby memaparkan dalam upaya proses penyelesaian laporan masyarakat, Ombudsman memiliki satu standar prosedur yang berlaku di seluruh Ombudsman di dunia. Ombudsman sudah membangun mekanisme cukup panjang yang terbagi dalam tiga tahapan yakni tahap penerimaan dan verifikasi, tahap pemeriksaan, dan tahap resolusi dan monitoring.
&acirc;&euro;&oelig;Alurnya adalah pelapor menyampaikan aduan atas pelayanan publik, lalu data aduan yang telah masuk diverifikasi, setelah itu dilakukan pemeriksaan dokumen, dan pada akhirnya penyelesaian aduan ditindaklanjuti dengan beberapa metode penyelesaian masalah yang ada di Ombudsman,&acirc;&euro; paparnya.
Penganugerahan predikat kepatuhan standar pelayanan publik merupakan wujud komitmen Ombudsman untuk terus mendorong pelayanan publik menuju era digitalisasi, komitmen untuk terus mengawal penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh pelosok nusantara.
Dengan terus melaksanakan survei kepatuhan, Ombudsman berharap akan terus meningkatkan jumlah instansi yang memiliki predikat kepatuhan terbaik. Sehingga mampu mewujudkan pelayanan publik yang berbasis teknologi, transparansi, cepat, mudah dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima.
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Masuk Kategori Zona Hijau Predikat Kepatuhan Ombudsman

&nbsp;
Salemba, Jakarta&mdash;Sebanyak 49 pejabat struktural Perpustakaan Nasional mengikuti uji kompetensi yang diadakan oleh Perpusnas dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Senin, (18/2). Uji kompetensi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam arahannya sebelum pelaksanaan uji kompetensi mengatakan cakupan kewenangan Perpusnas sebagai satu-satunya lembaga perpustakaan di dunia yang memiliki fungsi pembinaan memerlukan kemampuan leadership yang cakap.
Kinerja pemimpin tidak lepas dari penguasaan terhadap visi dan misi suatu instansi. Bagaimana cara ia memahami ruang lingkup tugas, pokok, dan fungsi. Kualitas pemimpin juga terlihat ketika ia berkomitmen menelurkan inovasi-inovasi dan daya kreasi. &ldquo;Inovasi tidak bisa tumbuh begitu saja, melainkan ada proses kesinambungan berpikir, karena sel-sel dalam otak yang jumlahnya triliunan akan mati jika tidak dipakai untuk berpikir,&rdquo; ujar Kepala Perpusnas.
Kondisi demografi, potensi sumber daya alam, dan kualitas masyarakat yang berbeda membuat seluk beluk permasalahan yang dihadapi perpustakaan di tiap daerah memerlukan pola pendekatan (approach) yang berbeda pula.
&ldquo;Tidak hanya dituntut menguasai kemampuan manajerial, seperti planning, actuating, controlling, dan evaluating, setiap pemimpin harus menjadi pemecah masalah (problem solver) dan agen pembaruan (agent of change),&rdquo; tambah Muhammad Syarif.&nbsp; &nbsp;&nbsp;
Sementara itu, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara BKN Purwanto mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) merupakan salah satu dari roda penggerak birokrasi sehingga uji kompetensi ini dimaknai sebagai ajang peningkatan daya dan kualitas aparatur sipil negara selain untuk menyiapkan tongkat estafet kepemimpinan.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 38 tahun 2017 disebutkan mengenai standar kompetensi manajemen. Artinya, peraturan tersebut memetakan dari sembilan kompetensi yang diatur, delapan diantaranya merupakan kompetensi manajerial dan satu adalah kompetensi kultural.&nbsp;
Jadi, kompetensi manajerial dan sosio-kultural merupakan jenis kompetensi yang tergolong baru diterapkan. Kompetensi manajerial dan sosio-kultural berguna untuk mengetahui standar kebutuhan organisasi, mencermati apakah ASN yang ada sudah sesuai yang dibutuhkan atau tidak (talent mapping), dan untuk melihat apakah telah terjadi gap kompetensi.&nbsp; &ldquo;Jika terbukti, maka akan dibuatkan pelatihan manajerial sehingga terjadi peningkatan kinerja yang menjadi harapan dari organisasi,&rdquo; ucap Purwanto.
Pelaksanaan uji kompetensi berlangsung selama dua hari. Komposisi 49 pejabat yang mengikuti kompetensi ini terdiri dari 7 orang pejabat pratama, 20 orang pejabat administrasi, dan 22 orang pejabat pengawas. Uji kompetensi meliputi psikotest, focus group discussion (FGD), dan tes wawancara.
&nbsp;Reportase : Hartoyo Darmawan

Gelar Uji Kompetensi,  Kepala Perpusnas Inginkan Kinerja ASN yang Berkualitas

Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK), serta penyerahaan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dan SK Tim pengelola APBN TA 2021 secara daring maupun luring di Aula Salemba, Kamis (17/12).
Dalam arahannya, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima segera dilaksanakan untuk dilakukan review dan revisi. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memahami semua implementasi dari semua mata anggaran kegiatan yang ada di dalamnya.
â€œDalam melakukan belanja tidak boleh ada mark up Â atau fiktir. Dan tidak bisa melakukan suatu kegiatan tanpa persetujuan penguasa anggaran, dalam hal ini Sestama,â€ tegasnya.
Di tahun 2021, lanjut Syarif, kita tidak hanya bicara mengenai input, proses dan output. Penting bagi seluruh PPK yang dalam hal ini pejabat eselon 2 yang didukung pengelola APBN yakni fungsional di bidang pengolah anggaran, serta seluruh staf, untuk memahami hasil (outcome) dan dampak (impact) dari belanja APBN yang telah diserahkan ke Perpustakaan Nasional.
â€œBagaimana anggaran yang terbatas yang diberikan kepada kita untuk bisa menghasilkan hasil dan dampak yang sebesar-besarnya. Maka dari itu, perlu untuk dibaca, dan pahami,â€ lanjutnya.
Syarif meminta, pengelola keuangan di tahun 2021 bisa dilaksanakan secara akuntable, transparan, terbuka dan berdasarkan keputusan kolektif, agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.
â€œSaya harap kesadaran kita semua akan pemahaman bahwa era telah berubah drastis, segala keterbukaan sudah di depan mata dan menjadi regulasi, Parameternya adalah kinerja kita,â€imbuhnya.
Syarif berpesan, dalam membelanjakan uang negara segalanya harus ditujukan dan berorientasi pada kepentingan rakyat terutama pada saat pandemi Covid-19 ini.
Sementara itu, Sekretaris Utama Perpusnas, Woro Titi Haryanti mengingatkan kepada PPK untuk membaca, memahami, menganalisis serta memastikan proses dari DIPA yang telah diterima. Tidak sekedar input dan output saja tetapi memahami apa yang menjadi outcome maupun impactnya.
Woro berpesan, diharapkan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta pengelola APBN yang ditetapkan, secara tertib dan tepat waktu melaporkan pencapaian kinerjanya pada aplikasi SMART DJA-KEMENKEU baik realisasi anggaran dan output kegiatan sesuai waktu yang ditetapkan.
Dalam acara tersebut, setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja oleh Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dilanjutkan penyerahan rincian kerja kerja TA 2021 serta POK TA 2021.
Â 
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer:Arwan Subakti/Basma Sartika

Perpusnas Lakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja serta Penyerahan POK TA 2021

Garut&nbsp;- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia dan Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut bersatu dalam upaya mendorong peningkatan indeks literasi masyarakat Kabupaten Garut.
Acara Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat yang digelar di Auditorium Rektorat IPI Garut mengambil tema utama "Revitalisasi Budaya Literasi Melalui Program Inovasi Perpustakaan Digital Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Garut", Jumat (29/09/2023).
Diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Perpusnas RI dan IPI Garut, acara ini menandai komitmen bersama dalam menjalankan program-program literasi yang akan memajukan kualitas pendidikan dan pengetahuan di wilayah Kabupaten Garut.
Dalam sambutannya, Rektor IPI Garut, Nizar Alam Hamdani mengatakan bahwa budaya literasi memiliki korelasi yang signifikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Nizar melanjutkan bahwa rata-rata indeks literasi digital di Indonesia masih jauh dari yang diharapakan yaitu 3,54.
&ldquo;Sebenarnya, literasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Salah satu faktornya adalah kurangnya akses bacaan yang berkualitas. Semoga kegiatan ini bisa memberikan informasi dan solusi untuk pengembangan budaya literasi melalui perpustakaan yang sifatnya digital, agar data dan informasi dapat diakses dimana saja dan kapanpun&rdquo;, ungkap Nizar.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah dalam sambutannya mengatakan bahwa kondisi perpustakaan di Garut masih belum ideal. Hal tersebut karena jumlah sekolah, jumlah perpustakaan, dan jumlah tenaga perpustakaan tidak seimbang.
Ferdiansyah memamparkan bahwa terdapat 5.054 jumlah sekolah di garut, sedangakan jumlah perpustakaan sebanyak 1.444, sehingga terdapat kesenjangan sejumlah minus 3.610 perpustakaan yang seharusnya ada di Kabupaten Garut.
&ldquo;Ini adalah PR besar kita, karena 21% minimal keberadaan perpustakaan di sekolah itu menunjang proses pembelajaran&rdquo;, ungkap Ferdiansyah.
Sebagai keynote speaker, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Mariana Ginting menjelaskan bahwa perpustakaan adalah penerang dalam perkembangan intelektual masyarakat dan telah mengalami perubahan paradigma.
Paradigma baru perpustakaan mengarahkan sumber daya dan upaya perpustakaan dengan proporsi 10% untuk manajemen koleksi (collection management); 20% untuk manajemen pengetahuan (knowledge management); dan 70% untuk transfer pengetahuan (transfer knowledge).
&ldquo;Kami menyebut pengaturan proporsi ini sebagai Perpustakaan Menjangkau Masyarakat, salah satunya melalui program Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)&rdquo;, ungkap Mariana.
Senada dengan mariana, Pustakawan Ahli Utama Perpusnas, Deni Kurniadi pada sesi talkshow mengatakan bahwa TPBIS telah menjadi program prioritas nasional dengan meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas.
&ldquo;Ini adalah langkah dimana literasi tidak hanya dimaknai sebagai membaca, tetapi literasi disamping mencerdaskan juga dapat mensejahterakan masyarakat melalui perpustakaan sebagai ruang terbuka untuk berlatih ketrampilan&rdquo;, ujar Deni.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut, Totong sebagai narasumber mengatakan tantangan perpustakaan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana peprustakaan meningkatkan akses bacaan baik yang digital atau tidak, perpustakaan perlu menjadi co-working space yang menarik untuk dikunjungi dan berbagi pengalaman.
&ldquo;Kekurangan tenaga perpustakaan juga menjadi salah satu tantangan kami saat ini&rdquo;, lanjut Totong.
Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial, Bahasa, dan Sastra IPI Garut, Lina Siti Nurwahidah menjelaskan kiprah perempuan dan literasi yang saat ini sedang diupayakan di Kabupaten Garut.
Melalui perpustakaan, para Perempuan di Garut kini tidak hanya mampu membaca dan menulis saja. Kini mereka mampu memanfaatkan potensi lokal sehingga dapat merubah perekonomian dan mensejahterakan dirinya. Salah satu potensi yang telah dikembangkan antara lain adalah budidaya rumput laut hingga mengoptimalkan budidaya singkong yang bernilai jual tinggi.
Acara ini diakhiri dengan semangat tinggi dan komitmen kuat untuk terus berkolaborasi dalam mendukung literasi masyarakat di Kabupaten Garut. Dengan perpustakaan digital sebagai salah satu sarana utama, diharapkan masyarakat Garut akan semakin mampu mengakses pengetahuan dan meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan literasi.
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
Reporter: Fauzan Abdi/Gilang Arwin Saputri
Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin
 
&nbsp;

Perpusnas RI dan IPI Garut Berkolaborasi untuk Revitalisasi Budaya Literasi

Jakartaâ€”Bulan Mei merupakan bulan monumental bagi Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas). Setiap tanggal 17 Mei, Perpusnas memperingati hari lahirnya, yang sekaligus diperingati sebagai Hari Buku Nasional.
Memasuki usia 42 tahun, Perpusnas mengusung tagline Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional. Teknologi informasi dimanfaatkan dengan maksimal dalam menjangkau masyarakat. Transformasi perpustakaan sangat dibutuhkan untuk menyiasati keterbatasan buku cetak, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Hal ini disampaikan pustakawan ahli utama Perpusnas, Fathmi, dalam apel pagi di lingkungan Perpusnas yang diselenggarakan secara virtual. Apel pagi diselenggarakan setelah libur lebaran. Pada kesempatan tersebut, Fathmi berharap semangat Idulfitri dapat meningkatkan kinerja pegawai Perpusnas, khususnya para pustakawan.
Fathmi menyatakan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam pasal 4 mengamanatkan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka atau pengguna perpustakaan, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan, dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, upaya untuk mencerdaskan bangsa menjadi hal yang utama agar rakyat Indonesia memiliki daya saing.
â€œSaya mengambil istilah yang digunakan Kepala Perpusnas, Bapak Muhammad Syarif Bando, bahwa kalau kita cerdas maka bisa sejahtera. Kalau kita sehat dan sejahtera, maka NKRI bisa utuh selamanya. Kalau kita cerdas, sejahtera, dan kuat, maka kita akan menjadi bagian dari percaturan global,â€ urainya saat memberikan sambutan, pada Senin (9/5/2022).
Layanan perpustakaan yang prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka harus dilakukan sebagai wujud pelaksanaan amanat UU Perpustakaan. Perpusnas melalui Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Pujasintara) berupaya melakukan hal ini melalui delapan inovasi. Pujasintara merupakan salah satu unit kerja di Perpusnas yang menjalankan tugas di bidang jasa informasi dan layanan perpustakaan serta pengelolaan naskah nusantara.
Pertama, diseminasi informasi terseleksi, yang melayankan paket informasi kepada masyarakat. Hal ini merupakan perwujudan tugas pustakawan untuk mengumpulkan dan menyediakan informasi kepada masyarakat. Diseminasi informasi terseleksi merupakan pekerjaan 70% pustakawan melakukan transfer pengetahuan, dengan dukungan manajemen pengetahuan sebesar 20%, dan 10% manajemen koleksi.
â€œKepala Perpusnas menyampaikan bahwa yang namanya pustakawan itu tugasnya adalah mengumpulkan informasi yang berserakan, kemudian membuatnya sebagai diseminasi informasi, kemudian bisa menjadi paket informasi. Itulah hidangan kita kepada masyarakat,â€ sebutnya.
Kedua, penerapan kartu anggota berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Hal ini merupakan upaya Perpusnas dalam memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan serta memperluas wawasan dengan mudah dan cepat. Selain itu, inovasi ini bertujuan mengintegrasikan data anggota perpustakaan, menyederhanakan sistem keanggotaan perpustakaan, meningkatkan mutu layanan perpustakaan, serta mengurangi keterbatasan akses bahan bacaan di daerah.
Ketiga, layanan mandiri smartlocker dan anjungan pengembalian mandiri (APM). Smartlocker adalah loker yang disediakan bagi pemustaka yang meminjam koleksi tanpa harus berjumpa dengan pustakawan. â€œPemustaka dapat langsung mengambil koleksi yang dipesannya dengan menggunakan kunci yang berasal dari kartu anggota. Loker berlokasi di lantai 2 Gedung Layanan Perpusnas di Medan Merdeka Selatan dan APM terletak di lantai 1,â€ jelasnya.
Keempat, libtalk seri penelusuran, merupakan sarana diskusi pustakawan yang membahas subjek seputar dunia perpustakaan. Libtalk seri penelusuran merupakan wadah bagi peserta untuk berbagi dan belajar, mengetahui jenis-jenis resources, dan cara penelusuran informasi. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dengan menghadirkan pustakawan dari berbagai perpustakaan yang ingin mempromosikan layanan perpustakaannya.
Kelima, Tanya Pustakawan virtual, yang merupakan perwujudan perpustakaan digital dengan menyediakan media komunikasi virtual berupa surat elektronik dan chat yang memungkinkan masyarakat berinteraksi, bertanya, dan berkonsultasi terkait pemenuhan kebutuhan informasinya dengan pustakawan referens di Perpusnas.
Keenam, layanan bimbingan pemustaka dan literasi informasi. Kegiatan ini diselenggarakan dalam memberikan bimbingan pemanfaatan e-resources, jurnal ilmiah internasional, iPusnas, Indonesia OneSearch, keanggotaan online, dan mengenalkan layanan digital Perpusnas.
Ketujuh, buletin khusus layanan perpustakaan yang merupakan layanan menyebarkan informasi tentang berita layanan, rekomendasi koleksi, dan produk kemas ulang informasi di lingkungan kerja Pujasintara.
Kedelapan, panduan penelusuran subjek tertentu, merupakan panduan singkat yang disusun oleh Pujasintara mengenai cara menelusur sumber informasi yang terpercaya. â€œHal ini diberikan untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia berupa kemampuan menelusur referensi,â€ ujarnya.
Upaya Perpusnas dalam memberikan layanan kepada masyarakat, dinilai baik sebagaimana penghargaan yang diraih dalam bidang layanan publik. Fathmi menyebut, tahun 2021, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam kinerja pelayanan publik, Perpusnas melalui Pujasintara memperoleh penghargaan sebagai unit penyelenggara pelayanan publik kategori Sangat Baik di lingkup Kementerian/Lembaga.
Perpusnas berhasil mempertahankan kualitas layanan publiknya, setelah pada 2020, Pujasintara meraih penghargaan sebagai penyelenggara pelayanan publik kategori Sangat Baik dari Kementerian PANRB. Pada 2018 dan 2019, hasil evaluasi pelayanan publik Perpusnas melalui Pujasintara meraih predikat Baik.
â€œPenilaian dilakukan berdasarkan enam unsur yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi,â€ tukasnya.
Selain itu, penilaian layanan publik terhadap kepuasan pemustaka di Perpusnas tahun 2021 sebesar 3,61. Berdasarkan kriteria Permen PANRB No. 14 Tahun 2017, nilai tersebut masuk kategori Sangat Baik.
Secara internal, Perpusnas juga mengapresiasi pustakawan layanan dan pemustaka yang telah memanfaatkan layanan yang disediakan.
Reporter: Hanna Meinita
Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Berpartisipasi dalam Konferensi IFLA ke-88 untuk Membahas Peran Perpustakaan dalam Masyarakat Inklusif

Perpusnas Masuk Kategori Zona Hijau Predikat Kepatuhan Ombudsman

Gelar Uji Kompetensi, Kepala Perpusnas Inginkan Kinerja ASN yang Berkualitas

Perpusnas Lakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja serta Penyerahan POK TA 2021

Perpusnas RI dan IPI Garut Berkolaborasi untuk Revitalisasi Budaya Literasi

Delapan Inovasi Perpusnas untuk Layanan Perpustakaan Prima