Jakarta - Menjawab permasalahan kurangnya bahan bacaan, lima buku yang merupakan hasil dari karya program Inkubator Literasi Pustaka Nasional (IPLN) Tahun 2021 diluncurkan.
Kelima buku tersebut diantaranya, Kearifan Lokal untuk Memperkuat Literasi karya para penulis IPLN Perpusnas,Â  Literasi dalam Pemberdayaan Kearifan Lokal karya para penulis IPLN Kota Tebing Tinggi.
Representasi Kearifan Lokal di Tengah Modernitas karya para penulis IPLN Kota Depok, Kancah Juang Kawula Muda karya dari penulis IPLN Kota Banjar, dan Menelisik Potensid an Produk Unggulan Wisata Sekarkijang yang merupakan karya penulis IPLN Kabupaten Jember.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, menulis merupakan adanya suatu deretan huruf menjadi kata, kemudian rangkaian kata menjadi kalimat yang mengandung makna logika sehingga pembaca dapat memahami apa yang dibaca.
"Menulis harus dimulai dengan berlatih, sehingga program inkubator literasi ini bagus untuk mendorong masyarakat untuk menulis," kata Syarif Bando saat Peluncuran dan Diskusi Buku Inkubator Literasi Pustaka Nasional yang diselenggarakan secara hybrid pada Rabu, (3/11/2021).
Ditengah kondisi Indonesia yang kekurangan bahan bacaan, masyarakat memerlukan buku yang menginspirasi, panduan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, serta buku yang mampu mengantarkan masyarakat untuk sejahtera.
Dikatakan, dari hasil sensus perpustakaan pada tahun 2019 didapatkan rasio ketersediaan buku 1:90 yang artinya, satu buku ditunggu 90 orang.
"Maka tidak bisa Perpusnas hanya dikenal sebagai institusi penjaga dan melestarikan peradaban, tetapi harus dapat menciptakan peradaban baru dengan dengan menerbitkan ribuan buku yang diperlukan masyarakat," ujar Syarif Bando
Menurutnya, untuk mewujudkan ketercukupan bahan bacaan, perlu adanya sinergi dengan semua komponen bangsa. â€œTantangan kita meningkatkan budaya baca dengan memastikan rasio buku di masyarakat sesuai dengan standar UNESCO yakni minimal tiga buku baru tiap orang tiap tahunnya. Dan saya mengajak para pimpinan daerah untuk bergabung, mari kita menulis buku," lanjutnya.
Sementara itu, dalam diskusi Buku Inkubator Literasi Pustaka Nasional, Bupati Magetan Suprawoto mengatakan, dirinya sering mengajak warganya untuk menulis buku. Dimulai dari menulis hal yang sederhana.
Seperti menulis sejarah desa, sejarah sekolah hingga kisah para veteran yang ada di Magetan. "Kalau itu dilakukan, mengakukat kisah-kisah lokal itu kan menarik. Tiap desa saya minta menuliskan sejarahnya, begitu juga tiap sekolah saya minta untuk membuat sejarahnya dan kemudian dibukukan," terang Pria yang sudah menulis sejak tahun 1984.
Dikatakan, saat ini sudah ada sekitar 600 lebih judul buku yang telah diterbitkan. " Kami juga menyediakan angggaran meski tidak banyak minimal ada untuk ongkos cetak. Alhamdulillah ini menjadikan teman-teman semangat menulis," ungkap dia.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jember, Hestu Wibowo mengatakan, melalui buku Menelisik Potensi dan Produk Unggulan Wisata Sekarkijang, pihaknya ingin memperkenalkan kepada masyarakat potensi pariwisata yang ada di Sekarkijang.
Sekarkijang merupakan wilayah Karesidenan Besuki dan Lumajang, yang meliputi Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi dan Lumayang. Daerah tersebut merupakan wilayah kerja Kantor Perwakilan BI Kabupaten Jember.
"Melalui tulisan-tulisan ini yang mengangkat potensi pariwisata di wilayah Sekarkijang diharapkan dapat dikenal masyarakat luas, sehingga mampu membantu perekonomian masyarakat setempat," kata Hestu.
Duta Baca Indonesia, Heri Hendrayana menyambut baik program IPLN dalam mendorong iklim menulis di kalangan masyarakat maupun pegiat literasi.
"Hadirnya Perpusnas melalui program inkubasi literasi ini berhasil mendorong iklim menulis, saya yakin ke depan program ini akan menggema dan menumbuhkan penulis-penulis baru," ungkap dia yang akrab disapa Gol A Gong.
Presiden Rumah Produktif Indonesia, Yanuardi Syukur mengungkapkan keterbatasan akses dan kurangnya percaya diri menjadi kendala yang dihadapi penulis di daerah.
"Dengan adanya inkubasi literasi ini, saya kita akan meningkatkan akses bagi para penulis yang ada di daerah. Dengan buku yang diterbitkan di Perpusnas, tentu saja ini dapat menambah kepercayaan diri penulis," ungkapnya.
Selain itu, Yanuardi berharap, adanya prosperity untuk penulis. Sehingga tidak hanya menerbitkan buku, tetapi ada nilai ekonomi yang didapat.
"Penulis ini sebenarya bisa dikaitkan sebagai sub sektor ekonomi kreatif. Buku dapat menjadi sumber paling dasar untuk dapat diterjemahkan untuk menjadi produk-produk tertentu," harapnya.
IPLN meruapakan kegiatan yang diinisiasi oleh Sub Kelompok Penerbitan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) melalui Perpusnas Press ini bertujuan untuk mendorong tradisi dan iklim menulis serta memperbanyak hadirnya buku-buku yang diperlukan masyarakat untuk memperkuat konten literasi.
Di tahun keduanya, kegiatan IPLN dipusatkan di Jakarta, dan direplikasi di berbagai daerah, yakni Jakarta, Kota Tebing Tinggi, Kota Depok, Kota Banjar, Kabupaten Jember, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Enrekang.
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution/Prakas Agrestian
Â

Lima Buku Hasil Karya Penulis Inkubator Literasi Diluncurkan

BandaÂ  Aceh, Aceh -Â Internalisasi nilai-nilai nasionalisme merupakan sebagian kecil dari pendidikan yang ada. Internalisasi nilai-nilai budaya yang terkandung dalam pendidikan dapat membentuk karakter bangsa serta mencegah negatif globalisasi dan menanamkan nasionalisme bangsa. Lewat pendidikan upaya internalisasi dapat tumbuh membentuk sikap dan karakter bangsa. Internalisasi bisa dimaknai sebagai proses belajar kebudayaan dalam tiap individu.Â 
"Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku seorang atau kelompok. Lewat pendidikan karakter manusia mampu membedakan mana yang baik yang buruk. Pendidikan sejatinya membuat manusia lebih manusiawi," ucap Plt. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh Didi Setiadi pada Talkshow Internalisasi Pemikiran Bung Karno di Universitas Syah Kuala, Kamis, (12/9).
Internalisasi pemikiran Bung Karno adalah upaya menumbuhkan kembali semangat nasionalisme sekaligus kebanggaan terhadap bangsa.Â Â 
Menurut Kepala BIdang Layanan Informasi dan Kerja Sama UPT Perpustakaan Bung Karno Agus Sutoyo, tujuan utama sosialisasi adalah untuk memfungsikan kembali perpustakaan sebagai saranaÂ  mencerdaskan sekaligus melestarikanÂ  nasionalisme Indonesia. "Pemikiran dan nasionalisme Bung Karno sampai saat ini masih relevan diimplementasikanÂ  dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.Â Sosialisasi nasionalisme dan idealisme Bung Karno juga sekaligus sebagai titik balik membangun kembali rasa nasionalisme Indonesia melalui perpustakaan dan pendidikan karakter bangsa," ujarnya.Â 
Sementara sejarawan muda Unsyiah Tengku Bahagia mengatakan kita perlu menghidupkan kembali rasa kebangsaanÂ  yang baru-baru ini menjadi catatan karena terjadi gesekan-gesekan sehingga menimbulkan permasalahan sosial dan keberagaman. Salah satu bagian penting pendidikanÂ  untuk menanamkanÂ  konsep keberagaman adalah pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah sangat besar pengaruhnya dalam membentuk kasadaran dan karakter bangsa.Â 
"Pendidikan sejarah merupakan proses kultural dalam rangka national building, dan proses pelembagaan nilai-nilai positif, seperti nilai-nilai warisan leluhur, nilai-nilai herosime dan nasioanlisme, nilai-nilai masyarakat industri, maupun nilai-nilai ideologi bangsa," ungkap Tengku.
Sosialisasi Perpustakaan Proklamator Bung Karno diselenggarakan berkat kerja sama UPT Perpustakaan Bung Karno dengan Dinas Perpustakaan dan KearsipanÂ  Provinsi Aceh yang dihadiri peserta lebih dari 354 orang yang terdiri dari pelajar dan guru-guru sejarah, mahasiswa dan dosen, komunitas membaca, penggiat literasi dan masyarakat.Â Acara juga dimeriahkan dengan diskusi interaktif, kuiz, dan pameran khusus koleksi yang ditulis Bung Karno dan tentang Bung Karno.**
Reporter: Sri Handayani/Fotografer: Hanafi

Menumbuhkan Kembali Nasionalisme dan Pemikiran Bung Karno di Bumi Rencong 

Jakarta - Upaya serius pemerintah dalam pemberantasan korupsi dituangkan dalam undang-undangÂ No. 19 Tahun 2019 Â dan dibentuknya komisi pemberantasan korupsi yang sifatnya sebagaiÂ trigger mechanism, atau dengan kata lain sebagai pendorong Â upaya pemberantasan korupsi yang telah dilaksanakan lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya guna lebih efektif dan efisien. Â Perpusnas sendiri dalam upayanya mendorong peningkatan Budaya Integritas tentang Pencegahan Korupsi mengadakan sosialisasi Budaya Integritas yang dilakukan secara daring pada hari Senin, 30 Mei 2022. Â Â Â Â Â Â Â Â Â 
Webinar dibuka dengan sambutan dari Ofy Sofiana selaku <a href="../organisasi.php?id=1808271120355sZU0JnEHb">Sekretaris Utama</a>Â dalam sambutannya beliau menyebutkan â€œPerpusnas perlu melakukan pendidikan kampanye pengawasan dan penegakan sistem pencegahan korupsi dan juga kita selalu intensif menyelenggarakan sosialisasi dan kampanye anti korupsi pada pengguna layanan. â€ terangnya
Selain hal tersebut beliau juga menegaskan pentingnya optimalisasi penggunaan teknologi dalam keterbukaan dan kemudahan akses informasi, pemangkasan birokrasi yang menghambat serta penguatan tata kelola kelembagaan dan perlunya mengelola benturan kepentingan untuk mengurangi intervensi pihak-pihak tertentu dalam pencegahan korupsi.
Kemudian acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Dyan Maulidha Nugraheny dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, narasumber menyampaikan mengenai pengertian korupsi pengertian korupsi, dampak yang muncul dari korupsi, bagaimana cara menjaga integritas agar terhindar dari perilaku yang bersikap koruptif serta pengertian mengenai jenis-jenis gratifikasi dalam pemerintahan.
"Perpusnas sendiri sudah meraih angka 82.19 dalam survey peningkatan integritas yang bertujuan membantu institusi untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Angka ini berada diatas nilai indeks integritas nasional 2021 yang berada pada angka 72.4.â€ ungkap Dyan.
Reportase: Fauzan Abdi

Tingkatkan Budaya Integritas, Perpusnas Adakan Sosialiasi Pencegahan Korupsi.

Jakartaâ€”Kaum perempuan memiliki peran kuat dalam mewujudkan bangsa yang tangguh dengan sumber daya manusia unggul. Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia Muhammad Syarif Bando menyatakan ibu sebagai pendidik bagi anak-anaknya menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas SDM. Apalagi, literasi menjadi modal dalam menciptakan SDM yang mampu berkompetisi secara global.
Ini disampaikan Kepala Perpusnas dalam gelar wicara dengan tema â€œPeringatan Hari Kartini: Cerita Sukses Perempuan Indonesia Menggapai Citaâ€ yang diselenggarakan Paguyuban Pimpinan Tinggi (Pimti) Madya Perempuan Indonesia dan Perpusnas secara hybrid, pada Jumat (23/4/2021).
Kepala Perpusnas menegaskan dukungannya untuk menguatkan peran perempuan dalam membangun bangsa melalui literasi. Dia mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan para pimpinan perempuan di instansi pemerintah tersebut. Dia berharap para pimpinan tinggi bisa menghasilkan kebijakan yang menguatkan peran perempuan dan literasi Indonesia.
â€œKami sangat bergembira agenda ini, karena jika para ibu-ibu, para wanita Indonesia telah bicara tentang literasi, dan kemudian dalam konteks realita bisa diwujudkan. Maka insya Allah Indonesia akan keluar dari problematika persoalan rendahnya SDM,â€ jelasnya.
Kondisi literasi Indonesia masih harus diperbaiki, terutama pada sisi hulu. Di sisi hulu, peran negara yakni legislatif, eksekutif, yudikatif, TNI-Polri dibutuhkan dalam membuat kebijakan untuk mengatasi distribusi dan produksi buku yang belum ideal dan anggaran.
â€œNah sekarang hadir kita dari sisi hulu adalah peran negara, ada legislatif, ada eksekutif, yudikatif, TNI-Polri, para civitas academica hadir dari perguruan tinggi. Banyak perempuan perempuan Indonesia menjabat sebagai Rektor, Wakil Rektor, dekan, dan sebagainya. Kita semua adalah orang-orang yang dituntut untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi bangsa ini,â€ ujarnya.
Literasi sudah mengalami perluasan makna bukan sekadar kemampuan mengenal huruf, kata, kalimat, dan hubungan sebab akibat. Sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, Perpusnas merumuskan empat tingkatan literasi untuk mewujudkan SDM yang unggul.
Pertama, tersedianya akses kepada sumber-sumber bahan bacaan baru yang terbaru. Kedua, kemampuan memahami bacaan secara tersirat dan tersurat.Â Ketiga, kemampuan menghasilkan ide-ide, gagasan, kreativitas dan inovasi baru. DanÂ keempat, literasi adalah kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang mampu berkompetisi secara global.
Perpustakaan sebagai pusat informasi dan ilmu pengetahuan mendukung terwujudnya masyarakat berliterasi tinggi melalui transfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Di perpustakaan, masyarakat, khususnya kaum perempuan, diajarkan dan didampingi untuk menerapkan konten dari buku-buku ilmu terapan. Pendampingan keahlian diberikan untuk membentuk jiwa wirausaha demi meningkatkan kesejahteraan.
â€œPerpustakaan Nasional melalui transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial sejak 2018 sampai sekarang ini, sudah mampu menuliskan testimoni dari ribuan masyarakat yang tadinya pengangguran terbuka karena sudah bisa punya usaha dengan perpustakaan, belajar internet dan penyediaan buku buku ilmu terapan,â€ pungkasnya.
Dalam acara ini, sejumlah pimpinan kementerian/lembaga hadir untuk membagikan pengalaman mereka dalam perjuangannya turut membangun negara melalui bidangnya masing-masing. Narasumber dalam acara ini yaitu Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material Eng. Eniya Listiani Dewi, Deputi Menteri PPPA Bidang Kesetaraan Gender Lenny N. Rosalin, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nawal Nely, Direktut Utama Pertamina Nicke Widyowati, dan mantan Jamdatun Kejaksaan Agung Leoke Larasati Agoestina.
Reporter: Hanna Meinita

Perpusnas Mendukung Perempuan Membangun Bangsa Melalui Literasi

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Pelestarian menjadi soal krusial pada pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Pemerintah Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (RPP SSKCKR).Â  Pelestarian tidak cukup berbicara soal restorasi, konservasi, dan upaya preventif, melainkan juga menyangkut manajemen serta sumber daya manusianya.
"Upaya preventif tidak hanya pengendalian, pengawasan dan kondisi ruangan agar koleksi tidak cepat rusak tapi juga soal penanganan," ucap perwakilan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru Kemendikbud, Tubagus Sukmana atau yang akrab disapa Andre, pada lanjutan pembahasan RPP SSKCKR melalui video conference, Rabu, (13/5).
Menanggapi pertanyaan tersebut Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana, menerangkan sudah ada unit kerja terkait yang menangani pelestarian koleksi.
Pelestarian dalam RPP tidak hanya menyangkut soal karya cetak tetapi termasuk juga karya rekam. Karya rekam terbagi dalam dua bentuk, yaitu karya rekam analog dan digital.
Pembahasan yang dikomandoi Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Chatarina Muliana, merupakan pertemuan lanjutan ke-5 di tingkat PAK (Panitia Antar Kementerian) yang dibentuk sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 351/P/2020 tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
PAK melibatkan sembilan institusi (K/L), antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan Nasional, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Keuangan.
PelaksanaanÂ  SSKCKR dalam RPP bertujuan untuk: 1) mengelola koleksi KCKR sebagai koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir sebagai salah satu tolak ukur kemajuan peradaban bangsa; 2) mewujudkan sistem pendataan KCKR untuk memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat dalam memanfaatkan KCKR; 3) meningkatkan kesadaran penerbit dan produsen karya rekam tentang pentingnya pelestarian KCKR yang bernilai intelektual dan artistik sebagai hasil karya budaya bangsa melalui pemberian penghargaan; 4) meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun budaya literasi melalui pendayagunaan koleksi serah simpan.
RPP SSKCKR berisikan 40 pasal dan memuat lima poin penting. Pertama, mengenai tata cara penyerahan KCKR. Kedua, mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif bagi penerbit dan produsen karya rekam yang tidak taat melaksanakan kewajiban. Ketiga, mekanisme pengelolaan hasil SSKCKR. Keempat, tata cara peran serta (keterlibatan) masyarakat dalam pelaksanaan SSKCKR. Dan kelima, bentuk penghargaan kepada pelaku SSKCKR dan masyarakat yang berperan aktif dalam pelaksanaan SSKCKR.
Penyusunan RPP bersinergi dengan Undang-undang (UU) lain, antara lain UU Kemajuan Budaya, UU Sistem Perbukuan, UU Perpustakaan, UU Sistem Nasional Iptek, dan UU SSKCKR.
Perpusnas berharap pembahasan di tingkat PAK tidak memakan waktu lama sehingga pada 2020 dapat disetujuiÂ untuk kemudian diundangkan. Melalui RPP, Perpusnas mendorong seluruh pihak untuk melestarikan karyanya ke Perpusnas dan perpustakaan provinsi.
Â 
Reporter/Fotografer: Hartoyo Darmawan

RPP (Lanjutan) SSKCKR-Dorong Semua Pihak Lestarikan Karyanya ke Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Tahun 2022 Triwulan IV ini Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI beri apresiasi kepada 6 (enam) orang Pustakawan Layanan Terbaik dan 3 (tiga) orang Pemustaka Teraktif.
Setiap tahun, Perpusnas melalui Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Pujasintara) secara berkelanjutan menyelenggarakan kegiatan Apresiasi Pustakawan Layanan Terbaik dan Pemustaka Teraktif.
&ldquo;Tujuannya untuk meningkatkan motivasi kepada pustakawan di layanan dan juga bagi pemustaka yang aktif memanfaatkan serta memberdayakan layanan Perpusnas,&rdquo; ucap Kepala Pujasintara, Agus Sutoyo, Rabu (30/11/2022).
Adapun mekanisme proses penilaian untuk kategori pustakawan terbaik dilakukan secara bertahap yang diawali dengan penilaian metode 360 derajat dan presentasi inovasi yang telah dijalankan dalam unit kerja. Sementara untuk kategori pemustaka teraktif penilaiannya dilakukan berdasarkan tingkat keaktifan pemustaka dalam memanfaatkan layanan, fasilitas, dan koleksi yang tersedia.
&ldquo;Pemberian apresiasi ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan publik dan sekaligus memberikan motivasi kepada rekan lainnya untuk terus melakukan kolaborasi,&rdquo; ungkap Agus.
6 (enam) orang Pustakawan Layanan Terbaik, yakni:
<ol>
<li>Munasriana</li>
<li>Mufti Royyansyah</li>
<li>Elvandio Ramadhan</li>
<li>Aghni Irfan Nofis A.</li>
<li>Fitriana Ramadhani</li>
<li>Sutrilastio</li>
</ol>
3 (tiga) orang Pemustaka Teraktif, yakni:
<ol>
<li>Adhyastha Gavin Wibowo</li>
<li>Iqbal Rizki Utama</li>
<li>Muhamad Faisal</li>
</ol>
Usai memberikan piagam apresiasi, kegiatan dilanjutkan dengan acara Talkshow Inovasi Layanan Publik di Era Industri 4.0 yang menghadirkan Analisis Pengaduan Masyarakat KemenPAN RB, Nailuredha Hermanto sebagai narasumber. Dia memaparkan bahwa Era Industri 4.0, internet dan gadget memungkinkan masyarakat untuk bergerak lebih cepat dan mengambil keputusan yang tepat.
&ldquo;Internet tidak lagi menjadi bagian yang terpisah, melainkan sudah menjadi satu dengan diri kita. Ibaratnya, kita bisa saja lupa untuk makan siang tapi urusan kuota hape tidak boleh sampai kosong,&rdquo; ujarnya.
Lebih lanjut, wanita yang akrab dipanggil Iil ini mengatakan Era Industri 4.0 juga membawa dampak kepada pemerintahan karena termasuk bagian dari peradaban. Dari sisi pelayanan publik, ada pergeseran paradigma dari yang awalnya old public administration menjadi new public government.
&ldquo;Dulu, customer dipandang sebagai passive client alias hanya bisa menerima dan tidak ada opsi untuk berpindah. Saat ini, pelayanan publik tidak hanya dilihat sebagai barang tp juga jasa sehingga customer ini bisa bertindak sebagai co-producer dan itu sangat masiv dirasakan,&rdquo; jelasnya.
Terkait inovasi, dia menekankan bahwa inovasi harus dibuat berdasarkan pada apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan masyarakat. Karena melalui data tersebut, perubahanan pelayanan publik dapat dilakukan.
&ldquo;Tidak akan menghasilkan manfaat kepada masyarakat kalau inovasi yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan dan keluhan dari masyarakat. Tidak akan bertahan lama,&rdquo; pungkas Iil.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Andri Tri Kurnia

Berita

Penajaman Rencana Kerja Pagu Indikatif Perpustakaan Nasional Tahun Anggaran 2024

Pencarian

Berita Lainnya

Lima Buku Hasil Karya Penulis Inkubator Literasi Diluncurkan

Menumbuhkan Kembali Nasionalisme dan Pemikiran Bung Karno di Bumi Rencong

Tingkatkan Budaya Integritas, Perpusnas Adakan Sosialiasi Pencegahan Korupsi.

Perpusnas Mendukung Perempuan Membangun Bangsa Melalui Literasi

RPP (Lanjutan) SSKCKR-Dorong Semua Pihak Lestarikan Karyanya ke Perpustakaan

Perpusnas Apresiasi Pustakawan Layanan Terbaik dan Pemustaka Teraktif Tahun 2022

Kategori (Berita Unit)