Perpustakaan Nasional RI melalui Pusat Pengembangan Pustakawan kembali menghelat forum Diskusi Kepustakawanan. Forum berseri ini sudah memasuki sesi ke-3 dengan mengusung tema: Butir Kegiatan dan Bukti Fisik Jabatan Fungsional Pustakawan. Hadir sebagai pembicara, Pustakawan Ahli Utama di Perpustakaan Nasional RI, Subeti Makdriani dan Alfiah.Kegiatan dilakukan secara hybrid Â di mana peserta hadir secara daring dan luring dengan lokasi utama di ruang teater Perpusnas Salemba, Rabu (31/3).
Pembicara pertama, Subeti, memberikan gambaran rinci jenjang jabatan pustakawan tingkat terampil dan ahli. Referensi yang digunakan sebagai panduan dalam menyusun Daftar Usulan Pengajuan Angka Kredit (DUPAK) adalah Peraturan Menpan RB Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya dan Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
"Dua buku (peraturan) ini, yang sangat penting ini,digunakan untuk seluruh jabatan fungsional pustakawan baik jabatan fungsional pustakawan tingkat terampil maupun jabatan fungsional pustakawan di tingkat keahlian," ucap Subeti.
Subeti juga menjelaskan kalau dalam pelaksanaan butir kegiatan pustakawan, proposi unsur utama harus lebih besar dari 80% dan penunjang lebih sedikit dari 20%. Unsur utama terdiri dari pendidikan, pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangan sistem kepustakawanan, dan pengembangan profesi, sedangkan unsur penunjang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pustakawan.
Sementara itu, Alfiah menyampaikan presentasi tentang prosedur penyusunan dan pengajuan DUPAK Pustakawan. Secara umum proses mengelola angka kredit dimulai dari pengumpulan kegiatan yang kita lakukan dalam pekerjaan, penghitungan target angka kredit, penyusunan DUPAK, melengkapi syarat administrasi, dan terakhir penyerahan berkas kepada tim penilai.
Kendala yang sering dialami oleh pustakawan dalam proses penyusunan DUPAK sampai dengan Penetapan Angka Kredit oleh penilai biasanya adalah isu pengarsipan bukti pekerjaan. Karenanya, Alfiah memberikan tips agar pustakawan membuat dua map yang akan menjadi tempat penyimpanan seluruh dokumen penilaian berupah naskah bukti fisik dan surat tugas.
Map pertama berisi unsur utama, dan map kedua berisi unsur penunjang tiap tahun kegiatan. "Setelah selesai kita simpan di unsur utama makalahnya kita print surat tugasnya dijadikan satuÂ  (lalu) masukkan pada unsur utama kemudian kalau misalnya ada penunjang (berupa) sertifikat, ada sertifikatnya langsung masukkan pada unsur penunjang. Jadi setiap kegiatan sudah selesai Bapak Ibu harap segera dikumpulkan bukti," ucap Alfiah
Sebelumnya, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Syarif Bando, dalam pidato kuncinya mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk memperbarui butir kegiatan yang ada di peraturan yang berlaku saat ini. Â Butir kegiatan harus ditambah menyesuaikan degan kemajuan sekaligus juga dikurangi untuk butir kegiatan yang kurang relevan. Kegiatan kepustakawanan berupa knowledge transfer yang mendorong orang untuk produktif dengan membaca perlu dipertimbangkan untuk dimasukan sebagai butir kegiatan pustakawan."Karena ada korelasi antara bagaimana orang membaca untuk memproduksi barang dan jasa yang bermutu," ucap Syarif.Â 
Sebagian dari kegiatan ini dapat anda saksikan di link youtube di bawah ini
<iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/w8Sog429nTA" width="720" height="405" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
Reportase= Radhitya Purnama

Forum Diskusi Kepustakawanan Sesi 3: Butir Kegiatan dan Bukti Fisik Jabatan Fungsional Pustakawan

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, saat ini sedang menggiatkan program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sejumlah komunitas disasar sebagai target market perpustakaan keliling. Ini dilakukan sesuai arahan dan kebijakan dari Kepala Perpustakaan Nasional. Fakta itu disampaikan Singgih Riyadi, mewakili Dinas Perpustakaan Provinsi Yogyakarta saat bertemu dengan Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Minat Baca (P3MB) Perpusnas, Deni Kurniadi, Senin, (29/7).
 Saat ini Kab. Bantul memiliki 1.920 titik layanan perpustakaan keliling yang dijangkau dengan lima mobil keliling. Dua mobil diantaranya merupakan bantuan mobil pustaka keliling dari Perpusnas pada tahun 2005 dan 2017 lalu. â€œPerpustakaan keliling di Bantul kami gerakkan untuk menjangkau komunitas-komunitas, misalnya ke wilayah pengrajin. Kami hadirkan buku tentang pengembangan usaha kerajinan. Kami harap dengan langkah tersebut perpustakaan dapat membawa dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Bantul,â€ jelas Singgih.
Namun, kendala yang dialami Dinas Perpustakaan Kab Bantul adalah kurangnya buku-buku. Ini menjadi hambatan dari program pengembangan literasi yang dijalankan sehingga belum sesuai seperti harapan. Belum memenuhi kebutuhan masyarakat. â€œKami mohon Perpustakaan Nasional mau membantu,â€ tambah Heru Sudibyo, Ketua Komisi A DPRD Kab. Bantul.
Menanggapi hambatan yang dialami Kab. Bantul, Kapus P3MB, Deni Kurniadi, mengatakan perpustakaan memang harus berkembang tidak lagi menunggu untuk dikunjungi. â€œKami apresiasi atas upaya yang dijalankan Dinas Perpustakaan Kabupaten Bantul,â€ ungkapnya.
 Lebih lanjut, Deni menjelaskan, sebagai instansi pembina perpustakaan, Perpusnas mendukung perpustakaan daerah melalui beberapa program. Salah satunya adalah program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Perpustakaan. â€œPada tahun 2019 ini Kabupaten Bantul menerima DAK sebesar 440 jutaâ€, imbuhnya.
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Bantul Kembangkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Lewat Perpustakaan Keliling

Jakartaâ€”Menyambut Hari Kartini, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) meluncurkan situs web e-library kepustakaan Kowani. Situs web yang dibangun Perpusnas tersebut dibentuk pada Maret lalu dan berisikan rekam sejarah perjuangan, tokoh wanita, karya tulis, hingga profil tokoh wanita.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan situs web ini menggambarkan sejarah panjang perjalanan perempuan Indonesia. Seluruh wanita Indonesia, bahkan dari luar negeri, bisa melihat sejarah perjuangan wanita pada masa pra kemerdekaan dan pascakemerdekaan melalui situs web.
â€œDengan segala usaha kami juga mohon dukungan dari Kowani agar kita bisa menghasilkan perpustakaan wanita Indonesia yang representatif. Mulai dari buku-buku terbaik yang disajikan, profil-profil wanita Indonesia yang pantas masuk. Saya sudah tugaskan tim saya, dari pahlawan-pahlawan wanita Indonesia, sudah kita masukkan Malahayati dan Rohana Kudus. Bukan hanya pahlawan nasional, tapi juga tokoh-tokoh wanita Indonesia sudah masuk,â€ jelasnya dalam peluncuran situs web kepustakaan-kowani.perpusnas.go.id di Jakarta pada Rabu (21 April 2021).
Kepala Perpusnas menambahkan wanita Indonesia sebagai ibu bangsa merupakan garda terdepan dalam menciptakan masyarakat berliterasi tinggi. Dia menegaskan, literasi bukan sekadar mengenal huruf, kata, sebab akibat, dan menyampaikan pendapat. Pada tingkatan tertinggi, literasi memiliki makna mampu menciptakan barang dan jasa bermutu yang mampu bersaing di pasar global.
Untuk itu, kaum wanita berperan penting dalam mendidik anak bangsa demi menghasilkan generasi penerus yang memiliki literasi tinggi. Melalui situs web tersebut, diseminasi informasi yang diberikan akan memperkaya pengetahuan kaum wanita.
â€œMaka penting bagi kita untuk bicara bahwa perpustakaan adalah jantung pendidikan terutama untuk mengantisipasi keterlambatan Indonesia menghasilkan putra-putri terbaik dari perguruan tinggi untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai disiplin ilmu masing-masing. Saya kira wanita Indonesia sangat punya kapabilitas untuk membicarakan ini dengan para pengambil kebijakan,â€ urainya.
Ketua Umum Kowani Giwo Rubiyanto menyatakan Kowani merupakan organisasi terbesar yang mewadahi 97 organisasi wanita di Indonesia dan mempunyai anggota sebanyak 87 juta wanita. Bahkan hal ini diakui oleh dunia. Dengan hadirnya situs web kepustakaan Kowani, wanita Indonesia bisa mengakses data-data tentang pergerakan perjuangan perempuan Indonesia dan pemberdayaan perempuan di dalam satu pintu.
Dia menambahkan, jalinan dengan Perpusnas merupakan keinginan yang sudah lama didambakan Kowani. Apalagi, ini mendukung salah satu misi Kowani yakni menciptakan jaringan komunikasi dan informasi serta kerjasama dengan berbagai pihak terkait, baik di dalam maupun di luar negeri.
â€œIni ide dan cita-cita Kongres Wanita Indonesia yang sudah sejak lama menginginkan adanya kepustakaan literasi tentang perempuan, di mana literasi pendidikan ekonomi, sosial, budaya, bahkan keuangan yang membuat perempuan-perempuan Indonesia agar lebih meningkat ilmunya, wawasannya, pengetahuannya, dan membuat lebih cerdas wanita Indonesia,â€ jelasnya.
Menurutnya, seorang ibu harus mempunyai wawasan, kreatif, inoavtif, tahan uji, adaptif, dan cerdas. Dengan begitu, akan tercipta generasi penerus yang cerdas, andal, tangguh, berakhlak mulia, dan mempunyai wawasan kebangsaan yang luas.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi terobosan yang sudah dilakukan Perpusnas di antaranya peluncuran situs web dan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Situs web e-library kepustakaan Kowani diharapkan bisa membangun satu rumah knowledge management tentang gerakan perempuan di Indonesia. Selain itu, situs web ini diharapkan bisa menjadi tempat untuk memberdayakan kaum perempuan, bukan saja dari pengetahuan tapi juga keterampilan. â€œMudah-mudahan perpusnas RI tetap menjadi pusat inovasi dan kreativitas. Kami bangga dan siap terus men-support Perpusnas,â€ pungkasnya.
Selain meluncurkan situs web kepustakaan, Perpusnas dan Kowani juga menjalin kerja sama bidang perpustakaan. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Kepala Perpusnas dengan Ketua Umum Kowani. Dilakukan juga gelar wicara dengan tema â€œ<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #222222;">Ibu Bangsa Sebagai Garda Terdepan Mewujudkan Literasi Untuk Kesejahteraanâ€ yang menghadirkan narasumber Ketua Kowani Marlinda Irwanti Poernomo, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, dan Ketua Umum Pengurus Pusat Forum Taman Bacaan Masyarakat Opik. Ketua Umum Kowani dan para narasumber juga menerima kartu anggota Perpusnas. Acara diselenggarakan secara hybrid dan diikuti hampir 3.000 peserta secara daring.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â

Ibu Bangsa Merupakan Garda Terdepan Ciptakan Masyarakat Berliterasi Tinggi

Salemba, Jakarta - Wakil Wali Kota Padang Panjang, Asrul beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Jalan Salemba Raya Nomor 28A, Jakarta.
Kunjungan diterima langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Perpusnas, Mariana Ginting, yang didampingi oleh Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Perpusnas, Emyati Tangke Lembang, Senin (13/2/2023).
Sejak 2018 Kota Padang Panjang telah dicanangkan sebagai Kota Literasi oleh Kepala Perpusnas RI. Untuk mempertahankan prestasi tersebut, Asrul mengharapkan dukungan dan pendampingan dari Perpusnas.
&ldquo;Kami sangat ingin mewujudkan Kota Padang Panjang betul-betul menjadi kota literasi seperti yang telah dicanangkan pada tahun 2018. Untuk itu kami sangat membutuhkan dukungan dari Perpustakaan Nasional,&rdquo; ungkap Asrul.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Mariana menyampaikan bahwa sebagai instansi pembina seluruh perpustakaan yang ada di Indonesia, Perpusnas siap memberikan bantuan maupun pendampingan.
&ldquo;Kita harus saling bekerja sama. Perpusnas selalu siap untuk mendukung tercapainya literasi yang baik bagi masyarakat di daerah,&rdquo; ujar Mariana.
Lebih lanjut, Mariana menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi kedatangan Wakil Wali Kota Padang Panjang demi meningkatkan literasi masyarakat Padang Panjang. 
&ldquo;Saya sangat mengapresiasi kedatangan Wakil Walikota Padang Panjang ke Perpusnas. Hal ini menunjukkan komitmen pimpinan yang besar terhadap kondisi literasi di daerahnya,&rdquo; imbuh Mariana.
Kunjungan kerja ditutup dengan penyerahan buku berjudul Impact Stories of Library Transformation Based on Social Inclusion kepada Wakil Wali Kota Padang Panjang oleh Deputi Mariana. Buku tersebut berisi berbagai kisah penerima program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
Reporter: Gilang Arwin
Editor: Basma Sartika
 Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin

Pertahankan Kota Literasi, Wakil Wali Kota Padang Panjang Kunjungi Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menerima secara langsung kunjungan kerja Tim Pansus DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Aula Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Senin (5/9/2022).
Dalam kunjungan tersebut, Ketua Pansus Ranperda Penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Fauzi Andi Wawo menyampaikan, kunjungannya ini untuk berkonsultasi terkait ranperda tentang Transformasi Penyelenggaraan Perpustakaan yang saat ini tengah dibahas oleh DPRD.
"Kami mohon masukan untuk ranperda ini. Dengan adanya perda ini ada penguatan lembaga perpustakaan. Terkait pembiayaan dan sanksi perlu lebih dipertajam. Hal penting yang lain kami harap ada diskusi lebih lanjut," ungkap Fauzi.
Sedangkan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Lutfi Saifuddin mengatakan, kunjungan kerjanya kali ini untuk melakukan konsultasi terkait perpustakaan khusus disabilitas.
Dari konsultasi ini, diharapkan dapat menjadi bahan referensi sebagai tindak lanjut dari bangunan perpustakaan yang telah dibangun di Kalimantan Selatan.
"Kami ingin tahu bagaimana mengoperasionalkan perpustakaan khusus disabilitas ini," katanya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando memberi masukan agar penamaan ranperda yang tengah dibahas oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan diubah menjadi Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan. Agar cakupan dari perda tersebut bisa lebih luas.
Syarif Bando mengingatkan bahwa saat ini paradigma perpustakaan telah berubah. Peran perpustakaan bukan lagi sekadar memanage koleksi maupun pengetahuan tetapi perannya lebih pada transfer pengetahuan.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi menambahkan, Perpusnas sebagai lembaga pemenerintah non kementerian yang memiliki tugas di bidang perpustakaan, memmiliki enam fungsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tentang Perpustakaan.
Diantaranya, Perpusnas sebagai perpustakaan pembina bagi seluruh jenis perpustakaan, dan Perpusnas sebagai perpustakaan deposit sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam.
Reportase: Wara Merdeka Foto: Alfian

Sinergi Wujudkan Layanan Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Asosiasi Perpustakaan seperti Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia harus bisa melobi penentu kebijakan di Indonesia agar keberadaan perpustakaan diakui dan diberi tempat yang layak di pusat dan daerah. Hal tersebut ditekankan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam paparannya sebagai pembicara kunci pada acara Seminar Nasional yang diselenggarakan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, Selasa (2/5) di Auditorium Perpustakaan Nasional RI Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Pendekatan kepada pembuat kebijakan sudah dilakukan oleh Perpusnas yang hasilnya bisa dilihat dari berbagai parameter. Parameter yang terlihat jelas dan konkret Â adalah peningkatan anggaran perpustakaanÂ  dan disetujuinya Â alokasi dana desa untukÂ  pengembanganÂ  perpustakaan di desa. Pentingnya lobi terhadap pembuat peraturan dan kebijakan oleh pihak yang berkepentingan terhadap perpustakaanÂ  adalah karena sebuah visi dan misi hanya akan menjadi dogma apabila tidak diterjemahkan dalam suatu regulasi yang konkret.
Pengembangan perpustakaan dari tingkat wilayah yang palingÂ  kecil seperti desa ini, memberikan tantangan bagi praktisi perpustakaan di Indonesia, termasuk juga Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia.Â  "Perpustakaan di daerah merupakan urusan wajib non dasar di Indonesia.Â  Regulasinya sudah mantap dari pusat sampai ke desa., tetapi ada satu masalahnya. Kepala desa, masyarakat desa, siapa yang akan mendidik? kalau bukan akademisi," ujar Syarif Bando.
Syarif menambahkan, Perpustakaan memiliki Peran pentingÂ  dalam menata dunia. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihatÂ  dari kemampuannya dalam mentransformasi knowledge dari teori menuju praktik. "Hanya ada dua cara untuk transformasi tersebut, yang pertama adalah dengan membaca,dan yang kedua adalah melalui vokasi," terang Syarif. "Siapa yang lebih dulu lebih aktif, lebih cepat berbuatnya dan pergerakannya maka masa itu akan lebih maju. Tidak ada urusaannya dengan sumber daya alamnya. Dengan demikian peran perpustakaan, peran pustakawan menjadi sesuatu hal yang sangat penting," tekan Syarif.
Selain melaksanakan Seminar Nasional, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia dan juga Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman dengan Perpustakaan Nasional RI. Â kesepahaman ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama di antara pihak dalam lingkup, pendidikan, penelitian publikasi, pengembangan koleksi, serta pengembangan dan perluasanÂ  jejaring perpustakaan dan kepustakawanan dalam lingkup nasional maupun internasional.
Â 
Reportase : Radhitya Purnama

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Forum Diskusi Kepustakawanan Sesi 3: Butir Kegiatan dan Bukti Fisik Jabatan Fungsional Pustakawan

Bantul Kembangkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Lewat Perpustakaan Keliling

Ibu Bangsa Merupakan Garda Terdepan Ciptakan Masyarakat Berliterasi Tinggi

Pertahankan Kota Literasi, Wakil Wali Kota Padang Panjang Kunjungi Perpusnas

Sinergi Wujudkan Layanan Perpustakaan

Seminar Nasional FPPTI, Kaperpusnas: Asosiasi Perpustakaan Harus Bisa Melobi Penentu Kebijakan