Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mendorong pelaksanaan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang telah berlangsung sejak tahun 2018 menjadi satu perencanaan yang terintegrasi dan holistik.
Demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar saat memberikan sambutan pada kegiatan Sosialisasi Regulasi Perka No. 3 Tahun 2023 Tentang TPBIS dan Pedoman Replikasi TPBIS secara daring, Jumat (19/5/2023).
TPBIS yang terintegrasi dan holistik dibutuhkan agar semua jenis permasalahan produktivitas masyarakat dapat ditingkatkan, tak terkecuali permasalahan tentang stunting. Menurut Deputi Adin, stunting tidak hanya berfokus pada kemiskinan, namun juga karena adanya ketidakberdayaan orang tua atas asupan buah hati mereka.
“Stunting bukan seluruhnya karena faktor kemiskinan, tetapi ada ketidakberdayaan karena tidak membaca. Ibu-ibu muda saat ini terlalu banyak bermain medsos sementara resources kita sangat tinggi, tersedia semuanya. Butuh strategi agar diseminasi informasi dapat terlaksana dengan baik,” ucapnya.
Lebih lanjut, Deputi Adin menekankan kolaborasi antar stakeholder di tingkat nasional dan daerah harus senantiasa dipelihara dan dikembangkan, khususnya untuk kerja sama dengan sektor swasta dan pihak organisasi lain. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program TPBIS.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Didik Darmanto menyampaikan perpustakaan berperan penting dalam upaya peningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) karena menjadi sarana pendukung utama sebagai tempat sumber informasi dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh masyarakat.
Sependapat, Didik juga menegaskan program TPBIS bertujuan meneguhkan komitmen bersama baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk berinvestasi dalam pembangunan manusia.
“Melalui program TPBIS, kita juga ingin membangun komitmen bersama bahwa literasi itu penting untuk pembangunan SDM,” ujarnya.
Kegiatan prioritas peningkatan budaya literasi dalam RPJMN 2020-2024 disejajarkan dengan kreativitas dan inovasi karena saling terkait dan memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas SDM, serta berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Bappenas berkomitmen untuk terus memperkuat kebijakan literasi pada umumnya dan juga TPBIS. Pada hari ini Bappenas melakukan konsultasi publik rancangan awal RPJPN 2025-2045 untuk memastikan bahwa upaya guna peningkatan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi nanti akan menjadi bagian penting pada 20 tahun yang akan datang. Kemudian nanti tahapannya bisa kita kawal dalam rencana pembangunan 5 tahunan,” jelasnya.
Pustakawan Ahli Utama Perpusnas, Woro Titi Haryanti memaparkan urgensi untuk mereplikasi program TPBIS berdasarkan Peraturan Perpusnas No. 3 Tahun 2023 Tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial antara lain luas wilayah Indonesia, kondisi geografis Indonesia, jumlah perpustakaan di Indonesia, keterbatasan resources, peningkatan inklusi sosial, kesetaraan, dan pemberdayaan masyarakat.
“Kenapa harus direplikasi? Karena Perpusnas tidak sanggup melakukannya sendiri, sehingga harus melakukannya bersama. Dengan demikian semua lapisan masyarakat termasuk kelompok yang rentan atau pinggiran dapat mengakses dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan dengan baik,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpusnas, Nani Suryani melaporkan Perpusnas telah memberikan dukungan bantuan program TPBIS ke 34 provinsi, 296 kabupaten/kota dan 1696 desa/kelurahan. Sampai dengan Februari 2023, TPBIS telah direplikasi di 1.205 desa/kelurahan di 26 provinsi dengan sumber anggaran APBD dan/atau sumber lain.
Reporter: Basma Sartika
