Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Menumbuhkan pembudayaan kegemaran membaca merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 43 Tentang Perpustakaan. di tengah pusaran globalisasi tantangan membaca semakin terjal. Di era industri 4.0 yang dibarengi wabah Covid-19, adaptasi penggunaan teknologi mau tidak mau mengalami percepatan. Pun, dalam perilaku kegemaran membaca. Sayangnya, penyediaan infrastruktur sebagai syarat aksesibilitas teknologi belum merata sehingga ini masih menjadi kendala.
â€œAkan sulit menyiapkan digitalisasi koleksi jika support akses teknologi belum merata, terutama di daerah 3T. Maraknya, disinformasi juga makin menambah persoalan penumbuhan iklim literasi,â€ ujar anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan dalam Webinar Pembudayakan Kegemaran Membaca, Selasa (6/10).
Maka dari itu, Komisi X DPR RI mendukung Perpustakaan Nasional untuk terus merevitalisasi perpustakaan di daerah, terutama daerah 3T dengan penyediaan akses internet dan pembentukan kualitas sumber daya pengelola perpustakaan yang unggul. Putra menyarankan agar Perpusnas melakukan kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memudahkan aksesibilitas pengetahuan masyarakat.
Harus diakui tingkat literasi Indonesia berada dalam kondisi yang belum ideal. Artinya ada tanggung jawab moral bahwa gerakan kegemaran membaca harus lebih bersemangat. Sebagian besar masyarakat yang rendah untuk mau membaca, apalagi budaya untuk meriset sesuatu. Akibatnya, banyak yang terpapar hoaks dengan mudah.
â€œBudaya cek dan ricek perlu didorong. Mulailah dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Ketika menerima informasi dari grup wassap, misalnya, jangan buru-buru untuk melakukan share,â€ tambah Putra.
Di satu sisi, para pustakawan juga dituntut harus cakap teknologi dan literasi. Mampu mengemas ulang pengetahuan agar lebih informatif, meluaskan manfaat dari layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Buatlah konten digital yang menarik generasi milenial.
â€œGenerasi muda adalah generasi yang adaptif dengan perubahan, apalagi di masa pandemi saat ini. Mereka lebih mudah mencerna apa yang dilihat dari media sosial. Beragam tutorial cepat diserap mereka. Ini penting dipahami bagi pustakawan,â€ ujarnya.
Setelah vaksin Covid-19 ditemukan, Putra meyakini pola mencari informasi tidak lagi sama. Akan ada gaya baru dalam mencari informasi ataupun pengetahuan. Cara yang lebih inspiratif. Dan pustakawan harus siap dengan kondisi tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Wahyu Haryadi mengatakan di DKI Jakarta saat ini upaya meningkatkan budaya baca dan literasi juga tengah dilakukan sebagai bagian dari perwujudan Jakarta Smart City.Â Smart City membutuhkan dukungan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan smart people.
â€œKolaborasi peningkatan kegemaran membaca menjadi kegiatan strategis yang harus dilaksanakan,â€ jelas Wahyu.
Wahyu menyebutkan bentuk kolaborasi yang dilakukan, yakni melakukan survei kegemaran membaca lewat #BacaJakarta, serta berbagai workshop yang dilakukan di perpustakaan.
Pada kesempatan yang sama, Duta Buku Provinsi DKI Jakarta Satria Bahar menambahkan membaca buku menjadi penawar akan banyaknya informasi hoaks yang dapatkan dengan mudah di era teknologi ini. 
â€œMembaca buku selain merupakan bentuk dari sadar literasi juga dapat membantu membentuk dan menggambarkan siapa diri kita untuk lebih bijak menggunakan sosial media,â€ tutup Satria.
Â 
Reportase: Eka Purniawati, Hartoyo Darmawan, Rizky A Gumilar
Fotografer : Rd Radityo

Webinar Pembudayaan Kegemaran Membaca : Pustakawan Harus Cakap Teknologi dan Literasi

&ldquo;Tetap produktif, tetap kreatif, dan tetap bahagia.&rdquo;
 
Pernyataan tersebut diucapkan oleh Sekretaris Utama (Sestama) Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia saat melakukan sambutan sekaligus membuka acara Pembekalan Pegawai Menjelang Batas Usia Pensiun di Lingkungan Perpusnas yang diselenggarakan di Hotel Gumilang Regency, Kota Bandung pada Rabu (31/7/2024).
 
Sestama Joko menyatakan bahwa Pembekalan tersebut bertujuan agar pegawai Perpusnas yang masuk masa pensiun akan tetap produktif dan semangat untuk berbakti kepada masyarakat dan keluarga. Ia menambahkan bahwa persiapan pensiun sebaiknya dilakukan dari jauh hari sehingga pegawai dapat mengakhiri masa kerja dengan perasaan gembira.
 
Sestama Joko juga menyebutkan ada beberapa hal yang patut dicermati oleh pegawai yang akan memasuki masa pensiun.
 
Yang pertama adalah keyakinan menjadi kunci dalam menghadapi masa pensiun bahwa apapun yang telah dilakukan adalah yang terbaik, sehingga pegawai dapat memasuki masa pensiun tanpa adanya beban pikiran.
 
Selanjutnya ia menambahkan bahwa kebahagiaan layak untuk terus diperjuangkan terutama keluarga, &ldquo;masa pensiun menjadi salah satu kesempatan untuk menjaga kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga,&rdquo; ucap Joko Santoso. 
 
Terakhir adalah untuk tetap produktif dalam memanfaatkan waktu di masa pensiun, dalam artian tetap memberikan kontribusi kepada orang lain. Ia menganalogikan produktifitas tersebut dengan Human Library, yaitu sebagai manusia yang hendaknya menjadi pendengar yang baik, memberi nasehat terhadap hal yang diperlukan, serta memastikan informasi yang diketahui menjadi relevan bagi siapa saja.
 
Reporter &amp; Dokumentasi : Andri Tri

Siap Produktif Sukses dan Bahagia di Masa Pensiun

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- Sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan perpustakaan di wilayahnya, DPRD Kabupaten Bantaeng berencana menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD dalam rangka penguatan budaya literasi di Kabupaten Bantaeng.
Demikian disampaikan, Wakil Ketua II DPRD Bantaeng, Muhammad Ridwan saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI. Ridwan mengatakan, kunjungan kerjanya ini untuk melakukan konsultasi mengenai Raperda Inisiatif DPRD tentang perpustakaan.
"Kunjungan kerja hari ini sekaligus konsultasi dalam rangka merencanakan ranperda inisiatif DPRD untuk penguatan budaya literasi di Kabupaten Bantaeng," kata Ridwan, Rabu (6/4/2020).
Ridwan menjelaskan, pihaknya akan melakukan konsultasi lanjutan guna penguatan dari Raperda yang dibuat dengan menghadirkan Dinas Perpustakaan setempat. Rencananya, penguatan tersebut akan dikonsultasikan kembali ke Perpusnas pada tengah bulan April ini.
"Semoga raperda ini dapat segera terwujud, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga budaya dan pemajuan literasi di Kabupaten Bantaeng dapat betul-betul menebarkan kebaikan untuk kemashlahata kaum masyarakat Bantaeng," terangnya.
Sementara itu, Bupati Halmahera Barat James Uang menyampaikan Kabupaten Halmahera Barat telah mendapatkan bantuan DAK untuk pembangunan perpustakaan. Tentu hal ini menjadi bentuk dukungan dari pemerintah pusat untuk pengembangan perpustakaan dan literasi di wilayahnya.
"Kami berterima kasih kepada Perpusnas yang telah membantu kami untuk membangun satu gedung yang megah. Kami pun berharap perpustakaan dapat menjadi referensi yang baik bagi pengembangan pengetahuan dan membantu meningkatkan kesejahteraan warga," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan keberadaan perpustakaan penting di masyarakat. Karena melalui bahan bacaan yang ada dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan literasinya.
"Literasi saat ini bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi puncak literasi itu ketika dapat mengimplementasikan apa yang dibaca dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan," ungkap Syarif.
Syarif menjelaskan, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah namun kondisi tersebut tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang ada.
"Maka perlu adanya perubahan sistem pendidikan. Tidak hanya untuk mengejar selembar ijazah tetapi bagaimana mengimplementasikan ilmu tersebut untuk menciptakan barang dan jasa," jelasnya.
Deputi Bidang Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi menambahkan pemerintah pusat memiliki dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan untuk memberikan bantuan untuk pembangunan perpustakaan di provinsi, kabupaten/kota, renovasi perpustakaan, koleksi, mebeuler, hingga TIK.
Reportase: Wara Merdeka Fotogrefer: Ahmad Kemal

Susun Raperda Perpustakaan, DPRD Kabupaten Bantaeng Lakukan Konsultasi ke Perpusnas

Jakarta - Menjawab permasalahan kurangnya bahan bacaan, lima buku yang merupakan hasil dari karya program Inkubator Literasi Pustaka Nasional (IPLN) Tahun 2021 diluncurkan.
Kelima buku tersebut diantaranya, Kearifan Lokal untuk Memperkuat Literasi karya para penulis IPLN Perpusnas,Â  Literasi dalam Pemberdayaan Kearifan Lokal karya para penulis IPLN Kota Tebing Tinggi.
Representasi Kearifan Lokal di Tengah Modernitas karya para penulis IPLN Kota Depok, Kancah Juang Kawula Muda karya dari penulis IPLN Kota Banjar, dan Menelisik Potensid an Produk Unggulan Wisata Sekarkijang yang merupakan karya penulis IPLN Kabupaten Jember.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, menulis merupakan adanya suatu deretan huruf menjadi kata, kemudian rangkaian kata menjadi kalimat yang mengandung makna logika sehingga pembaca dapat memahami apa yang dibaca.
"Menulis harus dimulai dengan berlatih, sehingga program inkubator literasi ini bagus untuk mendorong masyarakat untuk menulis," kata Syarif Bando saat Peluncuran dan Diskusi Buku Inkubator Literasi Pustaka Nasional yang diselenggarakan secara hybrid pada Rabu, (3/11/2021).
Ditengah kondisi Indonesia yang kekurangan bahan bacaan, masyarakat memerlukan buku yang menginspirasi, panduan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, serta buku yang mampu mengantarkan masyarakat untuk sejahtera.
Dikatakan, dari hasil sensus perpustakaan pada tahun 2019 didapatkan rasio ketersediaan buku 1:90 yang artinya, satu buku ditunggu 90 orang.
"Maka tidak bisa Perpusnas hanya dikenal sebagai institusi penjaga dan melestarikan peradaban, tetapi harus dapat menciptakan peradaban baru dengan dengan menerbitkan ribuan buku yang diperlukan masyarakat," ujar Syarif Bando
Menurutnya, untuk mewujudkan ketercukupan bahan bacaan, perlu adanya sinergi dengan semua komponen bangsa. â€œTantangan kita meningkatkan budaya baca dengan memastikan rasio buku di masyarakat sesuai dengan standar UNESCO yakni minimal tiga buku baru tiap orang tiap tahunnya. Dan saya mengajak para pimpinan daerah untuk bergabung, mari kita menulis buku," lanjutnya.
Sementara itu, dalam diskusi Buku Inkubator Literasi Pustaka Nasional, Bupati Magetan Suprawoto mengatakan, dirinya sering mengajak warganya untuk menulis buku. Dimulai dari menulis hal yang sederhana.
Seperti menulis sejarah desa, sejarah sekolah hingga kisah para veteran yang ada di Magetan. "Kalau itu dilakukan, mengakukat kisah-kisah lokal itu kan menarik. Tiap desa saya minta menuliskan sejarahnya, begitu juga tiap sekolah saya minta untuk membuat sejarahnya dan kemudian dibukukan," terang Pria yang sudah menulis sejak tahun 1984.
Dikatakan, saat ini sudah ada sekitar 600 lebih judul buku yang telah diterbitkan. " Kami juga menyediakan angggaran meski tidak banyak minimal ada untuk ongkos cetak. Alhamdulillah ini menjadikan teman-teman semangat menulis," ungkap dia.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jember, Hestu Wibowo mengatakan, melalui buku Menelisik Potensi dan Produk Unggulan Wisata Sekarkijang, pihaknya ingin memperkenalkan kepada masyarakat potensi pariwisata yang ada di Sekarkijang.
Sekarkijang merupakan wilayah Karesidenan Besuki dan Lumajang, yang meliputi Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi dan Lumayang. Daerah tersebut merupakan wilayah kerja Kantor Perwakilan BI Kabupaten Jember.
"Melalui tulisan-tulisan ini yang mengangkat potensi pariwisata di wilayah Sekarkijang diharapkan dapat dikenal masyarakat luas, sehingga mampu membantu perekonomian masyarakat setempat," kata Hestu.
Duta Baca Indonesia, Heri Hendrayana menyambut baik program IPLN dalam mendorong iklim menulis di kalangan masyarakat maupun pegiat literasi.
"Hadirnya Perpusnas melalui program inkubasi literasi ini berhasil mendorong iklim menulis, saya yakin ke depan program ini akan menggema dan menumbuhkan penulis-penulis baru," ungkap dia yang akrab disapa Gol A Gong.
Presiden Rumah Produktif Indonesia, Yanuardi Syukur mengungkapkan keterbatasan akses dan kurangnya percaya diri menjadi kendala yang dihadapi penulis di daerah.
"Dengan adanya inkubasi literasi ini, saya kita akan meningkatkan akses bagi para penulis yang ada di daerah. Dengan buku yang diterbitkan di Perpusnas, tentu saja ini dapat menambah kepercayaan diri penulis," ungkapnya.
Selain itu, Yanuardi berharap, adanya prosperity untuk penulis. Sehingga tidak hanya menerbitkan buku, tetapi ada nilai ekonomi yang didapat.
"Penulis ini sebenarya bisa dikaitkan sebagai sub sektor ekonomi kreatif. Buku dapat menjadi sumber paling dasar untuk dapat diterjemahkan untuk menjadi produk-produk tertentu," harapnya.
IPLN meruapakan kegiatan yang diinisiasi oleh Sub Kelompok Penerbitan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) melalui Perpusnas Press ini bertujuan untuk mendorong tradisi dan iklim menulis serta memperbanyak hadirnya buku-buku yang diperlukan masyarakat untuk memperkuat konten literasi.
Di tahun keduanya, kegiatan IPLN dipusatkan di Jakarta, dan direplikasi di berbagai daerah, yakni Jakarta, Kota Tebing Tinggi, Kota Depok, Kota Banjar, Kabupaten Jember, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Enrekang.
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution/Prakas Agrestian
Â

Lima Buku Hasil Karya Penulis Inkubator Literasi Diluncurkan

Jakarta &ndash;Perpustakaan Nasional (Perpusnas) kembali mengadakan Diskusi Kelompok Terpumpun atau Fokus Group Discussion (FGD) tentang revisi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang dihadiri perwakilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Jawa Barat. Acara dilaksanakan di Hotel Akmani, Jl. KH. Wakhid Hasyim 91, Jakarta pada Kamis, (29/07/2024).
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional Sri Marganingsih menyampaikan bahwa Revisi UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan sudah mendapat persetujuan dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kemendikbudristek. Selanjutnya pada tahun depan akan disusun naskah akademik terkait implementasi UU Nomor 43 Tahun 2007. &ldquo;Bagaimana pelaksanaannya, apa kendalanya, apa solusinya. Selain itu kita juga harus studi banding dan menyampaikan usulan ke DPR apakah nantinya revisi Undang-Undang menjadi inisiatif DPR atau inisiatif pemerintah,&rdquo; ujar Sri Marganingsih.
Sri menerangkan Undang-Undang tentang Perpustakaan sudah waktunya untuk direvisi karena perkembangan teknologi yang luar biasa cepat, sehingga Undang-Undang yang akan disusun nantinya dapat mengakomodir perkembangan teknologi selama 10 atau 20 tahun mendatang. &ldquo;Dalam menuangkan ke pasal-pasal jangan terlalu spesifik, namun bisa mengikat dan menjadi payung perkembangan jaman yang luar biasa.&rdquo; lanjut Sri.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Wina Erwina dihadirkan sebagai narasumber, sebelumnya pernah terlibat pada tahun 2005 dalam pembentukan dan pembahasan UU Nomor 43 Tahun 2007. Wina memberikan pertimbangan bahwasannya perpustakaan secara internasional sama, sehingga akan diambil konsep yang secara umum dapat diaplikasikan di Indonesia. &ldquo;Pasal 1 angka 5, pengertian Perpustakaan Nasional saya ambil juga dari IFLA, saya ambil juga dari pengertian Perpustakaan Nasional dari negara-negara maju.&rdquo; tambahnya.
Ketua SubKelompok Kerja Hukum Perpustakaan Nasional Anan Pratiesno dalam mengawali acara menyampaikan, selama 17 tahun perjalanan UU Nomor 43 Tahun 2007 banyak tantangan, hambatan dan permasalahan dalam mengimplementasikan penerapan Undang-Undang tersebut. &ldquo;Sejak tahun lalu kami sudah melakukan FGD ini dengan mengundang pakar, akademisi, forum perpustakaan, para mitra perpustakaan dan hari ini kami mengundang dari dinas perpustakaan Jawa Barat, sebelumnya dari wilayah jabodetabek,&rdquo; terang Ananto.
Diskusi Kelompok Terpumpun Revisi UU Nomor 43 Tahun 2007 yang menghadirkan perwakilan dari Dinas Perpustakaan dari Jawa barat dihadiri oleh Pustakawan Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provini Jawa Barat Diding, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bandung Teguh Purwayadi, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang Hari Tri Santosa, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut Totong, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta Asep Supriatna, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang Yeni Nuraeni.
Masukan dari peserta yang hadir dalam Diskusi Kelompok Terpumpun sangat beragam diantaranya mengenai pengelolaan digital dan teknologi, infrastruktur dan fasilitas moderen, layanan berbasis komunitas, keterjangkauan dan inklusivitas, pendanaan dan model keuangan, evaluasi dan akuntabilitas, kebijakan perlindungan data dan privasi, program pengembangan Sumber Daya Manusia. Isu menarik lainnya yang disampaikan para peserta Diskusi Kelompok Terpumpun yaitu mengenai Dewan Perpustakaan, literasi masyarakat, perpustakaan digital dan penguatan perpustakaan desa.
&nbsp;
Reporter: Arwan Subakti, Andini Sekarwasita
Fotografer: Aji Anwar

Diskusi Kelompok Terpumpun Revisi UU 43 Tahun 2007 Hadirkan Perwakilan Dinas Perpustakaan di Jawa Barat

Â 
Salemba, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional kembali mengusulkan dua naskah, yakni Hikajat Atjeh dan Sanghyang Siksa Kandaâ€™ng Keresian untuk dicatat dalam register Memory of the World (MOW). Hal ini terungkap pada focus group discussion (FGD) yang diadakan pada Senin, (15/10).
Ketua Komite MoW Indonesia Mego Pinandito pada sambutan yang dibacakan Plt. Kepala PDII LIPI Hendro Subagyo menjelaskan bahwa ingatan dunia adalah ingatan manusia dari peradaban kuno dan modern. Kebanyakan dokumen tersebut ada di perpustakaan, museum dan pusat arsip nasional. Di satu sisi banyak yang dalam kondisi terancam punah akibat dampak banjir, kebakaran, perang atau karena tidak terpelihara dengan baik.
â€œProgram Memory of The World yang dimulai oleh UNESCO pada 1992 bertujuan untuk melestarikan, melindungi dan membuka akses pada warisan dokumenter dunia ini,â€ terang Mego.
Program MoW di Indonesia dimulai sejak 2006. Banyak hasil peradaban Indonesia yang diakui oleh UNESCO dan dunia internasional, seperti Nagarakretagama, naskah I La Galigo, Babad Diponegoro, Arsip Konferensi Asia-Afrika, dan tiga warisan dokumenter Indonesia, yakni arsip konservasi Borobudur, arsip Tsunami Samudera Hindia serta naskah Cerita Panji telah diakui sebagai ingatan kolektif dunia oleh UNESCO.
Pada kesempatan yang sama Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menuturkan Indonesia harus bangga dan bersyukur karena memiliki manuskrip dan naskah kuno dari perjalanan-perjalanan masa kejayaan pada masa lampau. â€œTidak ada yang jauh lebih penting kita ungkap ke permukaan kecuali menggali masa lampau kejayaan bangsa kita dan memastikan bahwa Indonesia adalah negara besar sejak zaman dahulu hingga sekarang,â€ tutur Kepala Perpusnas.
Muhammad Syarif juga mendorong tim dari Perpusnas untuk bekerja lebih keras dan solid menyajikan konten yang bermutu agar diterima UNESCO. â€œPastikan referensi yang terkait ada, dan pahami konten dan relevansinya terhadap masa lalu dan masa yang akan datang,â€ ujar Syarif.
Naskah Hikajat Atjeh (dibaca;Hikayat Aceh) berisi tentang pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada periodeÂ  1606-1636. Kala itu, Aceh menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan, salah satunya kemajuan dalam kesusastraan. Naskah-naskah yang dilahirkan dalam bidang keilmuan lebih didominasi dalam Bahasa Jawi (melayu) daripada Bahasa Aceh, kecuali naskah ranah hikayat.
Hikayat atau hikayah dalam Bahasa Arab artinya cerita, dongeng, kisah. Hikayat adalah salah satu jenis sastra Aceh. Hikayat Aceh adalah sebuah karya sastra yang ditulis untuk memuji Sultan Iskandar Muda. Puji-pujian dimulai sejak sebelum kelahiran Sultan sampai meninggalnya. Hikayat Aceh dikembangkan melalui lisan, disampaikan secara turun temurun dari generasi ke generasi.
Unsur-unsur dalam penyusunan naskah Hikayat Aceh kemungkinan besar adalah pengamatan atau keterlibatan si penulis. Dalam naskah, pengarang menyebutkan bahwa tokoh utama adalah Pancagah, kemudian bergelar Johan Alam, dan selanjutnya dikenal dengan Perkasa Alam. Nama Iskandar Muda justru tidak ditemukan dalam naskah Hikayat Aceh, melainkan pada naskah Bustan as-Salatin dan dalam Hikayat Meukuta Alam (Mahkota Alam).
Sejauh ini naskah Hikayat Aceh hanya ditemui dalam tiga versi. Kedua varian merupakan koleksi Legatum Warnerianum di Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Dan satunya lagi disimpan di Perpustakaan Nasional RI. Naskah ini merupakan warisan sastra kuno yang masih tersimpan baik, aman, dan luput dari terjangan tsunami.
Sejatinya belum ditemukan judul asli terhadap naskah tersebut. Hikayat Aceh dimulai dari pertengahan naskah, sehingga judul naskah Hikayat Aceh bukan dari penyalin atau pengarang dalam judul naskah, namun kemungkinan besar diambil dari teks Salinan â€œini hikayah raja Aceh daripada asal turun temurunâ€.
Hikayat Aceh merupakan kitab sastra sastra yang istimewa karena mewakili tradisi penulisan sejarah yang ditulis atas dasar genre sastra islam. Â Â Â 
Sedangkan Sanghyang Siksakandaâ€™ng Keresian merupakan dokumentasi budaya abad ke-14 yang diakui sebagai representasi kehidupan manusia. Sanghyang Siksa Kandaâ€™ng Keresian memuat ajaran Dasa Krta, Dasa Sila, dan Dasa Marga yang merupakan representasi Dasa Indera.Â Â 
Sanghyang Siksa Kandaâ€™ng Keresian selesai digubah pada 1518 Masehi. Ketika itu, Kerajaan Sunda Kuno masih berdiri. Sanghyang Siksa Kandaâ€™ng Keresian konon berasal dari Kabuyutan Galunggung, salah satu scriptorium utama pada masa Kerajaan Sunda.
Pada masa itu, Kerajaan Sunda Kuno pertama beribu kota di wilayah Galuh (Ciamis Timur), kemudian raja berkedudukan di Kawali di keraton Surawisesa (Ciamis Utara). Lalu, ibu kota berpindah dari Kawali ke Pakwan-Pajajaran (Bogor). Perpindahan terjadi pada masa Raja Jayadewata (1482-1521). Pada akhirnya, Kerajaan Sunda Kuno yang beribukota di Pakwan-Pajajaran jatuh ke bala tentara Banten (1579 M).
Dalam masa perkembangan kerajaan tersebut, Kitab Sanghyang Siksa kandaâ€™ng Keresian menjadi acuan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kitab ini merupakan ensiklopedia tentang hikayat rakyat sunda, sastra, agama, dan sebagainya, dan kini berada di Perpustakaan Nasional.
Sanghyang Siksa Kandaâ€™ng Keresian disusun oleh para pertapa yang tinggal jauh dari keramaian masyarakat. Dulu, kitab ini menjadi acuan masyarakat Sunda Kuno untuk hidup sejahtera dan damai. Secara sederhana, kitab ini adalah Undang-undang normatif bagi Kerajaan Sunda. Tidak dikenal dalam budaya sezaman, baik dalam era Jawa Kuno ataupun Bali Kuno.
Â 
Reportase : Arwan S/Hartoyo D
Â

Perpusnas Usulkan Hikajat Atjeh dan Sanghyang Siksa Kanda ng Keresian Sebagai Usulan MOW 2019

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash;&nbsp;Perpustakaan Nasional melakukan harmonisasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait revisi Undang-Undang No 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR). Harmonisasi dilakukan dalam rangka menginventarisasi pasal demi pasal yang ada di rancangan UU tersebut agar sesuai dengan norma dan UU terkait.
UU ini mengamanatkan penghimpunan karya cetak dan karya rekam dari para penerbit sebagai koleksi nasional hasil budaya bangsa Indonesia. Koleksi nasional ini memiliki peran penting sebagai tolok ukur indikator kemajuan intelektual bangsa, referensi dalam bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi, dan pemajuan kebudayaan nasional.
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana menyatakan, inventarisasi harus dilakukan untuk menemukan kesamaan pemikiran dengan Kemendikbud. Sebagai informasi, Perpustakaan Nasional berkoordinasi dengan Kemendibud.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah perihal sanksi dan insentif untuk penerbit atau penulis perorangan. &ldquo;Kita ingin penegasan sanksi dan meningkatkan insentif untuk penerbit yang rutin menyerahkan karya cetak dan karya rekamnya. Sehingga undang-undang ini diharapkan lebih melibatkan masyarakat,&rdquo; jelas Deputi Ofy dalam pertemuan yang digelar di Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (22/1/2018).
Hal ini diamini oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud Dian Wahyuni. Menurutnya, saat ini semangat dari pembuatan UU adalah melibatkan masyarakat dan memberikan sanksi administratif sebagai hukuman.
Setelah pertemuan ini, selanjutnya akan dilakukan pertemuan yang mengundang kementerian terkait isi undang-undang. Di harapkan pada awal Februari, kementerian yang terkait sudah memberikan persetujuannya.
Reportase: Hanna Meinita

Berita

Perpusnas dan Kemendikbud Lakukan Harmonisasi Revisi UU KCKR