Medan Merdeka Selatan, Jakarta – Betapa ruginya sebuah bangsa dengan sumber daya alam melimpah, tapi tingkat literasi rendah. Demikian ditegaskan Kepala Perpustakaan Nasional RI, M. Syarif Bando saat menerima kunjungan kerja sejumlah pemerintah daerah di ruang rapat pimpinan lantai 5 Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan pada Rabu (2/6/2021).

Syarif menjelaskan bahwa literasi merupakan modal masyarakat agar lebih berdaya, di mana pada tingkatan literasi yang keempat, masyarakat dapat menciptakan barang dan jasa. “Cuma satu kata kunci di 2045, siapa menang jadi produsen, siapa kalah jadi konsumen,” ujarnya di hadapan rombongan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Takalar.

Sependapat dengan Syarif, Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah, yang hadir didampingi oleh Bupati Lombok Barat dan Wakil Bupati Sumbawa menjelaskan pihaknya memandang literasi merupakan kunci, apalagi keindahan alam NTB yang dianggap bagaikan serpihan surga memiliki potensi dan masa depan yang luar biasa.

“Banyak event besar yang diselenggarakan di NTB. Jadi tantangannya adalah bagaimana literasi masyarakat bisa terdongkrak dengan cepat,” urai Sitti.

Oleh karena itu, Sitti mengharapkan dukungan dari Perpusnas agar perpustakaan di NTB bisa dibangun dengan konsep yang jauh lebih baik. Lebih lanjut, Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid menyatakan kesiapannya untuk melengkapi persyaratan pengajuan pembangunan gedung baru mengingat gedung yang ada sekarang sudah semakin sempit.

Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa Dewi Noviani mengharapkan selain bisa memperoleh bantuan pembangunan gedung pada 2022, ia juga menginginkan bantuan pojok baca digital di desa-desa untuk percepatan peningkatan literasi.

Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, pada kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah dan masyarakat Batanghari atas dibangunnya gedung perpustakaan dan berjajnji akan mengoptimalkan pemanfaatannya.

Muhammad Fadhil menjelaskan NTP (Nilai Tukar Petani) masyarakat Batanghari yang turun dan akibatnya sering menyalahkan harga. Padahal harga tidak bisa dikendalikan. Ternyata masalahnya adalah ilmu yang dimiliki petani tidak cukup.

“Karena itu, program kami bagaimana petani dapat berdaya, bagaimana petani punya kemampuan,” urainya.

Selain itu, Fadhiel juga mengundang Kepala Perpusnas untuk meresmikan gedung perpustakaan yang kini tengah berlangsung proses pembangunannya dan mengharapkan ada keberlanjutan dari bantuan tersebut.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Daerah Bone yang melaporkan proses pembangunan gedung perpustakaan yang kini telah mencapai 60% dan akan selesai dalam waktu kurang lebih 3-4 bulan lagi.

Tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Bone, Sekretaris Daerah Luwu Timur juga melaporkan proses pembangunan gedung perpustakaan yang kini telah mencapai lebih dari 25% dan mengharapkan bantuan untuk mengisi gedung tersebut.

Kepala Perpusnas mengapresiasi semua aspirasi tersebut dan mendorong pemerintah daerah yang telah memperoleh bantuan pembangunan gedung tahun 2020, 2021 untuk mengajukan bantuan perabot, koleksi, dan TIK untuk tahun 2022.

Syarif lebih lanjut mengingatkan batas waktu pengajuan bantuan DAK untuk periode 2022, yaitu pada 21 Juni 2021 dan proses pengajuan tersebut tidak dikenai biaya sesen pun. Terkait dengan bagaimana bisa memperoleh bantuan, semuanya tergantung pada syaratnya, apakah sudah dipenuhi atau masih kurang. Selain itu ada pula koordinasi dengan kementerian yang lain.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar, menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk menyerahkan proposal pengajuan bantuan DAK tahun 2022.

Sementara itu, rombongan Kabupaten Takalar yang diwakili oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar menjelaskan bahwa pada 2011 Takalar ditetapkan menjadi salah satu Kawasan Perkotaan Mamminasata. Namun, sayangnya IPM Takalar rendah, yang disebabkan oleh kondisi mutu SDM yang rendah pula. Ditambah lagi, Takalar belum memiliki gedung perpustakaan sendiri dan masih meminjam gedung. Oleh karena itu, ia sangat mengharapkan bantuan DAK Perpusnas untuk pembangunan gedung. “Ini proposal yang ketiga dan saya kadis yang kelima yang mengusulkan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Deni Kurniadi menyampaikan laporan mengenai keberlangsungan program DAK tahun 2021 dan proses pengajuan DAK tahun 2022, di mana ia mengingatkan pemerintah daerah untuk melengkapi persyaratan pengajuan DAK pembangunan gedung.

“Kadang-kadang DED disamakan dengan proposal, padahal beda. Jadi DED itu harus dibuat oleh pihak ketiga atau disahkan oleh Dinas PU setempat. Saya kira ini harus clear,” paparnya.

Kunjungan kerja tersebut diakhiri dengan pemberian mobil perpustakaan keliling secara simbolis oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI kepada Wakil Gubernur NTB.

 

Reporter: Radhitya Purnama

Fotografer: Aji Anwar