Pejompongan, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI terus berupaya meningkatkan sinergi dengan para pemangku kepentingan untuk mengembangkan sumber daya perpustakaan. Kali ini, hal tersebut dilaksanakan melalui perjanjan kerja sama (PKS) antara Perpusnas dengan Politeknik STIA LAN Jakarta.
Penandatanganan PKS dilakukan Sekretaris Utama Perpusnas Woro Titi Haryanti dengan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Nurliah Nurdin di STIA LAN Jakarta, Pejompongan, Jakarta pada Selasa (19/1/2021). Turut hadir dalam penandatangan tersebut Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN) Reni Suzana. PKS ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang disepakati Perpusnas dengan LAN pada Desember 2020.
Woro Titi menyatakan hal-hal yang dilaksanakan dalam kerja sama ini meliputi pemanfaatan keanggotaan Perpusnas, pemanfaatan koleksi elektronik seperti iPusnas, jurnal elektronik e-Resources, dan laman Khastara, pertukaran data dan informasi/koleksi, pengembangan sumber daya manusia di setiap instansi, serta pengembangan dalam bidang layanan perpustakaan. Selain itu, STIA LAN diajak untuk bergabung dengan repositori perpustakaan seluruh Indonesia, Indonesia OneSearch (IOS).
"Mudah-mudahan sudah menjadi bagian dari pada anggota IOS dan itu sangat amat bermanfaat untuk perguruan tinggi. Itu politeknik juga termasuk di dalamnya, karena apa? Sudah sekitar 10 juta record yang terdaftar. Delapan juta kalau tidak salah itu unique record, berarti delapan juta tidak sama, yang dua juta sama record-nya. Bisa dalam bentuk metadata-nya, juga bisa dalam bentuk abstrak, tapi kadang juga dalam buku full text," urainya.
Woro Titi juga mengajak pegawai di STIA LAN untuk menjadi fungsional pustakawan. Apalagi saat ini, ujar Woro, para pegawai diarahkan menjadi pejabat fungsional. Perpusnas akan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan pustakawan.
Terkait program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang diusung Perpusnas, STIA LAN diharapkan bisa mendukung hal tersebut melalui karya tulis. Program tersebut memberdayakan perpustakaan sebagai tempat belajar dan berketerampilan untuk masyarakat pedesaan demi meningkatkan kualitas sosial dan ekonomi.
"Nah ini juga tugas teman-teman di perguruan tinggi untuk menulis buku yang bisa dibaca oleh teman masyarakat di pedesaan. Jadi mungkin terapan yah, bahasanya populer, dan ini kita perlukan. Siapa lagi kalau bukan bapak dan ibu yang membantu kami untuk menciptakan tulisan-tulisan tersebut?," jelasnya.
Sementara itu, Reni Suzana mengungkapkan kolaborasi dengan Perpusnas dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan bersama. Dia mendorong agar setelah penandatanganan, program kerja sama yang potensial bisa segera dilaksanakan. "Selain menindaklanjuti kerja sama, banyak program di Perpusnas yang bisa kita copy paste, kopi adaptasi, dan sebagainya. Di sana ada iPusnas, kemudian juga reference ya, banyak sekali yang saya kenal ternyata program-program di Perpusnas ini sangat banyak yang kita bisa memanfaatkan, kerja samakan, kita kopi, kita adaptasi, dan sebagainya," urainya.
Reni berharap agar kerja sama melahirkan kegiatan yang banyak memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat sekitar.
Â 
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â

Perpusnas Berkomitmen Kembangkan Sumber Daya Perpustakaan Politeknik STIA LAN Jakarta

&nbsp;
Salemba, Jakarta &ndash;&nbsp;Perpustakaan Nasional yang merupakan lembaga penyelenggaraan publik yang dituntut untuk melayani masyarakat dengan semaksimal mungkin, melalui pelayanan prima dengan servis excellent. 
&ldquo;kebersihan adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan produktivitas kerja yang akan mempengaruhi output dan hasil kerja seseorang, &ldquo;ucap Agus Sutoyo Kepala Pusat Jasa dan Pernaskahan Nusantara pada arahan pimpinan upacara apel pagi (27/03/2023).
Dengan menjaga dan menjalankan profesionalisme dalam bekerja merupakan suatu bentuk ibadah di bulan suci Ramadan 1444 H, hal ini selaras tujuan akhir dari kinerja penyelenggaraan publik yang bermanfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Ada enam elemen untuk menjadi seorang yang profesional yaitu &ldquo;be the best&rdquo; selalu berusaha menjadi yang terbaik dalam setiap level pengembangan karir, &ldquo;be defender&rdquo; dapat diandalkan dalam memenuhi komitmen dan dapat belajar dari kesalahan serta mengambil tanggung jawab penuh dari kesalahan, &nbsp;&ldquo;be a tim player&rdquo; berkontribusi pada tujuan yang lebih besar dan mampu meningkatkan kompetensinya secara bersama-sama dengan rekan lainnya, &ldquo;be respect full&rdquo; menghormati orang-orang di sekitar dan fokus pada hal-hal baik dalam melaksanakan pekerjaan, &ldquo;be positive&rdquo; memenuhi pikiran dengan hal-hal positif bersikap positif kepada rekan kerja lainnya dan menyebarkan hal-hal positif, Terakhir &ldquo;be ethics&rdquo; etika sebagai acuan nilai dalam melaksanakan pekerjaan dan menjadikan moral sebagai persentase profesionalisme.
Selain menjaga etos kerja para pegawai Perpustakaan Nasional yang terkhusus pustakawan khususnya untuk bisa memberikan informasi-informasi berdasarkan referensi-referensi yang ada untuk mengatasi agar anak senang membaca.
Selama bulan Ramadan Mari kita membersihkan hati dari segala hal yang negatif Kita sambut masa depan dengan lebih sumangat dan optimis mari kita semakin mencintai dan berdoa bersama demi kemajuan seperti yang selalu disampaikan kepala perpustakaan nasional, kita akan berhasil dan sangat yakin dengan kebersamaan, &nbsp;kolaborasi kerja keras dan menjunjung tinggi profesionalisme, &ldquo;pungkasnya.
Upacara Apel Pagi ini digelar secara daring melalui aplikasi Zoom, Senin (27/3/2023).
&nbsp;
&nbsp;
Reportase: Herwin Saswita
&nbsp;
&nbsp;

Hikmah Ramadhan Dalam Mengimplementasikan Disiplin Diri dan Etos Kerja

Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memaknai literasi secara luas. Menurutnya, pemahaman bahwa literasi sebagai kemampuan mengenal huruf, kata, kalimat, menyatakan pendapat, dan sebab-akibat, sebagai hal yang lawas. Pasalnya, makna literasi seperti itu sudah berkembang pada masa kemerdekaan Indonesia, tahun 1945. Pada saat itu, proklamator Bung Karno mesti terjun langsung ke masyarakat untuk mengenalkan literasi karena angka melek huruf penduduk Indonesia hanya dua persen. Apalagi saat itu kondisinya tidak didukung oleh anggaran pendidikan nasional. "Sehingga kalau masih bicara literasi versi Bung Karno maka kita bicara jauh mundur ke belakang," ujarnya.
Kini, kondisinya sudah berubah. Sebanyak 96 persen penduduk Indonesia sudah bica melek huruf. Apalagi anggaran Pendidikan sudah mendapat porsi 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBBN). Karenanya, menurut Syarif, pemahaman mengenai literasi harus berubah. Ini harus dilakukan untuk mendukung terwujudnya SDM Unggul.
"Karena itu literasi di era Presiden Joko Widodo-Maâ€™ruf Amin menurut versi Perpustakaan Nasional yang kami jabarkan dari RPJMN arahan Presiden di sidang kabinet. Yang pertama, kemampuan aksesibilitas terhadap sumber-sumber bahan bacaan terpercaya, terlengkap, terkini. Yang kedua, literasi adalah kemampuan memahami apa yang tersirat dari yang tersurat. Dalam konteks ini mustahil kita bisa mengerti tanpa membaca. Yang ketiga, literasi adalah kemampuan mengemukakan ide atau gagasan baru, inovasi baru, kreativitas baru hingga memiliki kemampuan menganalisis informasi,â€ ujarnya saat menjadi pembicara utama webinar â€œLiterasi Informasi Berbasis Media Digitalâ€ yang diselenggarakan Perpustakaan Politeknik STIA LAN Jakarta, pada Kamis (4/3/2021).
Puncaknya, jelas Syarif, literasi adalah kemampuan menciptakan barang dan jasa bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global. Dia menjelaskan, banyak produk yang digunakan bangsa Indonesia merupakan produksi luar negeri. Karenanya, dia meminta civitas academica agar menghasilkan lulusan yang mampu menghasilkan produk kompetitif dengan negara lain.
â€œMaka rasanya kalau literasi hanya sampai tingkatan ketiga, negara ini gak bisa dapat apa-apa. Maka ke depan, literasi yang mesti dibangun civitas academica adalah literasi yang keempat yaitu kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global,â€ jelasnya.
Syarif menegaskan, tahun ini, pihaknya mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama membangun kondisi literasi di Indonesia yang diklaim minat baca dan indeks literasinya rendah. Menurutnya, dua kondisi tersebut merupakan fakta yang ada di lapangan. Ini adalah kondisi yang terjadi di sisi hilir.
Karenanya, harus ada kerja sama untuk mengatasi kondisi di hulu. Di antaranya, peran negara seperti kebijakan yang dihasilkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, peran akademisi, perguruan tinggi, pengarang, penerbit, dan penerjemah, juga dibutuhkan untuk mengatasi kondisi di hulu. Peran seluruh pihak dibutuhkan untuk memastikan buku tersedia dan bisa sampai ke seluruh pelosok Indonesia.
â€œSesuai dengan data Bappenas dan BPS menyatakan 90 persen penduduk Indonesia terjun ke masyarakat dengan modal ijazah SD, SMP, SMA, tidak tembus perguruan tinggi. Karenanya 10 persen yang tembus ke perguruan tinggi dan kurang lebih 7-8 persen yang selesai. Maka masalahnya adalah siapa yang menyiapkan buku untuk masyarakat Indonesia? Ini menjadi tantangan,â€ urainya.
Literasi tinggi akan menghasilkan produksi massal. Dan ini bisa dibangun melalui pendidikan, khususnya perguruan tinggi, yang menghasilkan lulusan dengan kemampuan menciptakan lapangan kerja. â€œHarus ada reformasi sistem pendidikan kita di semua lini, terutama di perguruan tinggi untuk memastikan apa yang diharapkan Menteri Pendidikan kita minimal, setelah enam bulan keluar dari kampus, sudah harus menciptakan lapangan kerja. Ini memang cara pandang terhadap pendidikan ini harus dirombak total dalam filosofi mahasiswa,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â 
Â

Makna Literasi Berubah, Bukan Sekadar Mengenal Melek Huruf

Jakartaâ€”Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk bersinergi dengan kementerian lain guna meningkatkan literasi Indonesia. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi X DPR RI dengan jajaran Perpusnas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). RDP diselenggarakan untuk membahas upaya peningkatan literasi dan dukungan dari kementerian/lembaga sesuai fungsi dan tugas masing-masing.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih memberikan sejumlah catatan untuk Perpusnas dan kementerian/lembaga (K/L) lainnya terkait program literasi yang sudah dimiliki masing-masing instansi, sehingga program dan anggarannya tepat sasaran.
Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menjelaskan peningkatan literasi harus dapat diukur. Karenanya, Perpusnas bersama dengan kementerian lainnya didorong agar membuat indikator capaian literasi yang terintegrasi.
Selain itu, Perpusnas dan K/L lainnya diminta menyusun peta kebutuhan bahan pustaka dan skema akselerasi pengadaan serta pendistribusian bahan pustaka ke perpustakaan di daerah. â€œKementerian/lembaga yang belum melakukan kerja sama dengan Perpusnas RI untuk segera melakukan kerja sama dalam bentuk MoU untuk peningkatan literasi di daerah,â€ tuturnya dalam RDP yang digelar secara virtual pada Selasa (2/2/2021).
Perpusnas juga didorong meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah. â€œDalam upaya menngkatkan literasi dan memberdayakan komunitas-komunitas literasi di daerah,â€ jelasnya.
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti, program literasi di Indonesia sudah baik, namun dinilai belum bisa mencapai yang dibutuhkan. Menurutnya, kegemaran membaca bisa dipicu melalui keteladanan. Dia mengusulkan agar pegawai negeri sipil didorong menjadi teladan dengan membaca minimal tiga buku setiap tahun, di luar buku bacaan wajib sesuai tugasnya.
Hal ini diamini legislator dari Fraksi PKB Acep Adang Ruhiat. Dia menekankan agar budaya baca tidak hanya difokuskan kepada pelajar dan mahasiswa, tetapi juga guru dan dosen.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Adrianus Asia Sidot berharap perhatian dari Perpusnas agar memperhatikan perpustakaan di daerah perbatasan Kalimantan Barat. Kondisi perpustakaan di daerah tersebut dinilai memprihantinkan. â€œTerkait dengan literasi, ketersediaan buku-buku di perpustakaan, saya menyarankan lebih baik buku teks. Karena kalau buku digital, persoalannya adalah jaringan internet,â€ urainya.
Dalam RDP tersebut, Komisi X DPR RI mengusulkan adanya hari membaca nasional yang dilaksanakan oleh semua instansi, baik di pusat maupun daerah. Karenanya, K/L yang hadir ditekankan agar menindaklanjuti masukan yang disampaikan anggota Komisi X DPR RI guna meningkatkan program dan kegiatan literasinya agar dampaknya bisa dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menjelaskan pihaknya akan meningkatkan kerja sama dan berkoordinasi dengan K/L lainnya untuk mendukung program literasi. Dia menekankan, persoalan literasi di Indonesia merupakan tugas bersama. Karenanya, kondisi ini harus dilihat secara komprehensif mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, budaya baca dan indeks literasi yang rendah, merupakan fakta yang sudah ada. â€œIni adalah sisi hilir yang akan berdampak ke banyak aspek yakni rendahnya daya saing, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inovasi, pendapatan per kapita, hingga indeks kebahagiaan. Itu semua adalah fakta dan harus diselesaikan oleh kita semua,â€ ujarnya.
Karenanya, Syarif menilai pada sisi hulu, sejumlah hal harus diperkuat agar literasi meningkat. Pihaknya mengidentifikasi sejumlah kondisi yakni penguatan peran pemerintah, peran pengarang/penulis agar menulis buku sesuai kebutuhan masyarakat, peran penerbit untuk menyiapkan buku, peran penerjemah/penyadur untuk mengalihbahasakan buku, regulasi distribusi bahan bacaan, hingga peningkatan anggaran belanja buku.
â€œBagaimana kita melihat realita di masyarakat. Kalau kita hari ini bicara tentang program, apa yang kami lihat di persoalan di lapangan, faktanya memang gak ada buku yang tersebar di masyarakat. Bahkan di sekolah-sekolah dasar itu di daerah terpencil, sangat terbatas bahan bacaan yang tersedia. Kalau kita bicara di daerah 3T, saya kira di atas 70 persen membutuhkan buku-buku cetak,â€ pungkasnya.
Dalam laporannya, Syarif memaparkan Kajian Indeks Kegemaran Membaca yang dilakukan Perpusnas pada 2020 adalah 55,74 (sedang). Kajian yang dilakukan atas 10.200 responden di 34 provinsi tersebut mengukur frekuensi membaca, durasi membaca, dan jumlah buku yang dibaca.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â 
Â

Bahas Penguatan Literasi, Komisi X DPR RDP dengan Perpusnas dan 4 Kementerian

Salemba, Jakarta &ndash; Profesi pustakawan seringkali dipandang sebelah mata. Profesi pustakawan juga dianggap hanyalah seorang penjaga buku-buku yang ada di perpustakaan.&nbsp; 
 
Bahkan tidak sedikit yang menilai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai tempat 'buangan'.
 
"Jangan pernah menganggap menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan itu berarti 'dibuang'. Justru harus bangga, karena keberadaan perpustakaan bertanggung jawab dalam membangun budaya peradaban," ungkap Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Adin Bondar.
 
Hal ini disampaikannya saat menerima kunjungan kerja Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Syafranuddin bersama jajaran dan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Heri Partomo, di Ruang Rapat Deputi, pada Rabu, (15/2/2022).
 
Dijelaskan, perpustakaan memiliki kontribusi dalam membangun masyarakat berpengetahuan dan menumbuhkan tradisi budaya baca dan budaya literasi masyarakat.
 
"Budaya ini menjadi faktor penentu membangun masyarakat berpengetahuan. Dampaknya ini luar biasa, baik dari segi ekonomi kita sudah berhasil melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
 
Senada, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Heri Partomo mengakui banyak anggapan pegawai yang bekerja di perpustakaan sering kali dipandang sebelah mata. 
 
Meski demikian, dirinya bersama jajaran berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan, salah satunya mengajukan permohonan bantuan pembangunan gedung perpustakaan.
 
"Kami ingin berkoordinasi terkait permohonan pembangunan gedung perpustakaan," terangnya.
 
Dia menjelaskan, Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi wisata. Maka pihaknya pun memiliki ide untuk membuat perpustakaan wisata. Dengan bangunan yang menarik, diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk datang ke perpustakaan.
 
"Kami ingin membuat bangunannya yang menarik. Meski masyarakat yang datang tidak baca, setidaknya membuat mereka penasaran untuk datang. dan harapannya mereka akan membaca sehingga minat baca di Bandung Barat meningkat," jelasnya.
 
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimatan Timur, Syafranuddin mengatakan, pihaknya berharap adanya pembangunan gedung perpustakaan di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, yang letaknya berdekatan dengan perbatasan Indonesia-Malaysia.
 
"Namun belum berbentuk dinas, namun kami berharap di Kabupaten ini dapat dibangun perpustakaan. Karena kondisinya jauh berbeda dengan yang berada di perkotaan. Mereka kesulitan dalam mencari literatur," katanya.
 
Dia juga menyampaikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur berencana mengadakan pengukuhan bunda literasi di seluruh Kabupaten/Kota.
 
Menanggapi hal tersebut, Deputi Adin menyampaikan, untuk memperoleh bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) harus berbentuk dinas. Selain itu, saat ini sudah ada 193 bunda literasi yang telah dikukuhkan.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Aji

Deputi: Harus Bangga Bekerja di Perpustakaan

Indralaya, Sumatera Selatan - Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana mendorong pemerintah Kabupaten Ogan Ilir agar lebih aktif dalam membangun komunikasi dengan Perpustakaan Nasional RI. Jajaran pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ogan Ilir diminta agar memanfaatkan program bantuan yang dimiliki Perpusnas, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) bantuan fisik bidang perpustakaan.
â€œPerpusnas sudah memberikan DAK Bantuan Fisik Perpustakaan. Untuk tahun 2020 baru saja ditutup. Ada tiga menu yang ditawarkan yakni Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan dengan anggaran 10-15 miliar rupiah, rehabilitasi layanan yang terdiri dari tiga submenu renovasi gedung layanan perpustakan, bantuan pengembangan TIK, bantuan pemberian perabot perpustakaan, serta pengembangan koleksi perpustakaan,â€ jelas Ofy Sofiana dalam pertemuan di Kantor Bupati Ogan Ilir. Dalam kesempatan tersebut, Ofy mendampingi Komisi X DPR RI yang melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi X DPR RI di Ogan Ilir, Sumsel, Jumat (26/7/2019).
Menurut Ofy, kabupaten yang diresmikan pada 18 Desember 2003 ini belum mendapatkan banyak bantuan dari Perpusnas. Data Perpusnas mencatat, Kabupaten Ogan Ilir baru mendapat bantuan buku untuk tiga pondok pesantren pada 2017. Saat ini, ada berbagai program bantuan buku Perpusnas yang diberikan untuk daerah di antaranya bantuan buku untuk pondok pesantren atau Pendidikan keagamaan, perpustakaan kabupaten/kota, lembaga permasyarakatan, perguruan tinggi, rumah sakit, komunitas. Selain itu, ada juga hibah mobil perpustakaan keliling dan motor untuk pegiat literasi. â€œIni beberapa hal yang kepala dinas mohon untuk intens lagi untuk berkomunikasi dengan Perpustakaan Nasional,â€ tutur Ofy.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih yang menjadi pimpinan rombongan menyebut kunker bertujuan melaksanakan fungsi pengawasan guna mendapatkan masukan langsung dari kabupaten/kota. Fikri menjelaskan selama periode 2014-2019, Komisi X sudah menghasilkan tiga Undang-undang yaitu UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, UU Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, dan UU Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Karenanya, pemerintah pusat diminta berperan aktif dalam melakukan sosialisasi UU untuk memastikan sistem pemerintahan berkesinambungan.
Sebanyak 12 anggota Komisi X DPR RI mengikuti kunker di Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Palembang. Dalam kegiatan ini, turut mendampingi mitra kerja Komisi X DPR RI yaitu Perpusnas,Â Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,Â Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga,Â Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Bidang Pendidikan Tinggi, danÂ Badan Ekonomi Kreatif. Dalam pertemuan, anggota dewan dan mitra kerja diterima Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam.
Reportase: Hanna Meinita
Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Berkomitmen Kembangkan Sumber Daya Perpustakaan Politeknik STIA LAN Jakarta

Hikmah Ramadhan Dalam Mengimplementasikan Disiplin Diri dan Etos Kerja

Makna Literasi Berubah, Bukan Sekadar Mengenal Melek Huruf

Bahas Penguatan Literasi, Komisi X DPR RDP dengan Perpusnas dan 4 Kementerian

Deputi: Harus Bangga Bekerja di Perpustakaan

Perpusnas Dorong Kabupaten Ogan Ilir Aktif Berkomunikasi