Garut, Jawa Barat - Membaca merupakan salah satu cara yang mampu diterapkan untuk menjadikan warga negara Indonesia cerdas.
Demikian disampaikan oleh Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Ofy Sofiana, dalam sambutannya pada kegiatan Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) Kabupaten Garut untuk Kesejahteraan dengan tema â€œTransformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasionalâ€ di Auditorium Kampus 4 Universitas Garut, Rabu (3/8/2022).
Menurut Ofy, dalam upaya untuk menarik minat masyarakat dalam membaca, pemerintah wajib memfasilitasi kehadiran perpustakaan. Namun, tidak hanya pemerintah melainkan seluruh lini lapisan masyarakat berperan sebagai jembatan pejuang gerakan gemar membaca di tanah air.
â€œTugas mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab Bersama,â€ ucapnya.
Ofy menambahkan selain mencerdaskan, sejatinya membaca mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga, selain dapat diartikan bahwa literasi merupakan keberaksaraan kemampuan membaca dan menulis, literasi juga dapat menjadi pemecah masalah pada tingkat problematika tertentu.
Sependapat, Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah menekankan literasi dan kesejahteraan ialah dua hal yang saling berhubungan. Untuk itu, dibutuhkan literasi lengkap dalam membantu masyarakat menjalani kehidupan.
â€œLiterasi lengkap itu membaca alam sekitarnya. Tidak hanya membaca dalam konteks bacaan saja,â€ ungkapnya.
Lebih lanjut Ferdi mengatakan semua hal yang berhubungan dengan pembangunan harus berbasis budaya. Budaya tidak dapat diartikan sempit karena segala hal biasa yang dilakukan secara berkelanjutan akan terbiasa dan pada akhirnya berubah menjadi budaya.
â€œBudaya harus digali untuk bisa mengembangkan literasi,â€ jelas Ferdi.
Dosen Institut Pendidikan Indonesia, Asep Nurjamin memaparkan dewasa ini terdapat tiga situasi literasi dalam masyarakat yakni literat, aliterat, dan iliterat. Masyarakat literat adalah mereka yang memiliki kemampuan membaca dan menulis, sedangkan masyarakat aliterat adalah mereka yang buta huruf, dan masyarakat iliterat merupakan mereka yang sudah memiliki kemampuan baca dan tulis akan tetapi tidak berbudaya untuk membaca dan menulis.
â€œAdapun budaya literasi budaya literasi adalah situasi sosial dimana individu memiliki kemampuan berliterasi, lalu memanfaatkan kemampuan tersebut untuk meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan,â€ tambahnya.
Kepala Perpustakaan SMA Ciledug Al Musadadiyah Garut, Citra Diayu Kristanti, pada kesempatan yang sama menjelaskan kemajuan teknologi yang cukup pesat berdampak pada literasi digital, akan tetapi tetap ada tantangannya tersendiri.
â€œAda plus minusnya, buku digital pasti lebih menarik tapi buku fisik lebih linear dan buku digital mengandung banyak iklan. Dengan demikian masyarakat akan lebih terdistraksi dalam menerima manfaat literasi itu sendiri,â€ terangnya.
Reporter: Ranny Kusumawardhani
Editor dan Fotografer: Basma Sartika

Sekretaris Utama Perpusnas: Setiap Warga Negara Wajib Cerdas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&mdash;Perpustakaan sudah menjadi dasar kebutuhan hidup manusia. Amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mewajibkan setiap daerah, mulai dari provinsi, kabupaten/kota hingga desa/kelurahan untuk memiliki dan mengembangkan perpustakaan.
Jika Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan adalah untuk meningkat budaya baca, maka kehadiran perpustakaan adalah mutlak, karena perpustakaan merupakan jantungnya pendidikan. Di samping itu, perpustakaan juga menjamin masyarakat yang tidak mengecap pendidikan secara formal terpenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuannya.
Tidak semua orang berprofesi sebagai petani, peternak, nelayan, atau pekerja kantoran. Tapi, bagaimana kompetensi setiap manusia berkembang sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukannya. Perpustakaan dibantu tenaga pustakawan mampu memetakan kebutuhan informasi dan ilmu pengetahuan dengan tepat.
Peran &lsquo;Knowledge Mobilization&rdquo; adalah upaya mendekatkan perpustakaan ke masyarakat sehingga siapapun, apapun latar belakang profesinya mereka bisa mengembangkan kompetensi sesuai keahliannya melalui pengalaman dan sumber-sumber bacaan yang disediakan perpustakaan.
&ldquo;Perpustakaan meyakinkan semua orang dengan pengayaan ilmu terapan yang diperoleh lewat pengalaman, sumber-sumber bacaan keterampilan hidup&nbsp;(life skill)&nbsp;akan meningkat. Semakin sering&nbsp;life skill&nbsp;diasah, otomatis kompetensi akan terlihat. Keahlian itu yang bisa digunakan untuk meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan hidup,&rdquo; ujar Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Belitung Timur di Jakarta, Rabu, (14/2).
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Belitung Timur Jefri mengatakan potensi Belitung Timur kini sudah bergeser, dari yang dulunya bertani dan berkebun sekarang beralih ke sektor pariwisata. Wisatawan mendatangi Belitung Timur karena pesona keindahan pantainya. Namun, informasi segala potensi atau daya tarik dari Belitung Timur belum terakomodasi ke dalam bahan bacaan yang memadai.
Perpustakaan daerah Belitung Timur, diakui Jefri, dulu tumbuh pesat saat Ahok menjabat. Lobi-lobi politik yang pada akhirnya perpustakaan &lsquo;jadi korban&rsquo; ketika ada pengurangan anggaran. &ldquo;Setelah adanya pertemuan ini, kami jadi mengerti manfaat krusial dari perpustakaan. Oleh sebab itu, DPRD akan berusaha meng-cover kebutuhan perpustakaan daerah. Kami akan respon segala bentuk informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Belitung Timur,&rdquo; imbuh Jefri.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Joko Santoso mengatakan ada lima parameter (ukuran) yang digunakan dalam pembangunan perpustakaan, antara lain :
<ol>
<li>Pemerataan perpustakaan</li>
<li>Kemudahan akses</li>
<li>Pengembangan dan kualitas koleksi</li>
<li>Diversifikasi layanan</li>
<li>Pengelolaan perpustakaan</li>
</ol>
Namun, pembinaan perpustakaan tidak bisa berjalan sendiri. Perlu dukungan dan sinergi dari pemerintah daerah, komunitas, maupun masyarakat. &ldquo;Kami perlu peran legislatif untuk mengajak masyarakat menggalakkan minat baca, terutama di daerah yang menjadi konstituennya,&rdquo; ujar Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Minat Baca Perpusnas Deni Kurniadi.
Jika kesukaan terhadap bahan bacaan sudah timbul, secara bertahap kemampuan literasinya akan meningkat sehingga tidak gampang terhasut informasi yang menyesatkan (hoax).
Literasi secara garis besar dimaknai, antara lain (1) kemampuan mengumpulkan bahan bacaan agar orang tetap eksis dengan ilmu, (2) mampu memaknai makna tersirat maupun tersurat dari informasi yang diperoleh, (3) memunculkan gagasan baru dari relitas sosial yang terjadi, dan (4) kemampuan untuk menciptakan barang dan jasa.
Khusus, Kab. Belitung Timur, Perpusnas mencatat pada tahun 2016 telah mendapatkan satu unit armada perpustakaan keliling. Tentu ini hanya berupa&nbsp;trigger&nbsp;agar setiap daerah ikut memikirkan peningkatan budaya baca.
Selain armada perpustakaan keliling, Perpusnas juga kerap memberikan bantuan penguatan koleksi bagi perpustakaan yang berada di kantong-kantong transmigrasi, rumah ibadah, pondok pesantren, Lapas, pelabuhan, rumah sakit hingga komunitas literasi yang bertebaran di seluruh daerah.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Perpusnas Dorong Kab. Belitung Timur Kembangkan Perpustakaan Daerah

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Penyediaan gedung fasilitas perpustakaan masih menjadi dambaan beberapa pemerintah daerah guna mendukung peningkatan literasi masyarakat. Seperti halnya Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang memprioritaskan pembangunan perpustakaan di tahun 2023.
Wakil Bupati Sumba Barat, John Lado Bora Kabba menyampaikan, pihaknya telah mengajukan proposal pembangunan gedung perpustakaan melalui dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan tahun 2021. Namun, karena akibat pandemi Covid-19, maka anggaran untuk pembangunan pun terkena refocusing.
"Kami sudah mengajukan bantuan DAK untuk pembangunan gedung, sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, pandemi Covid-19 berdampak pada refocusing dan pengajuan kami terpaksa ditunda," ungkapnya saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Selasa (31/5/2022).
John mengungkapkan, pembangunan gedung perpustakaan sangat dinantikan. Kekurangan sarana dan prasarana ini tentunya menjadi kendala untuk menggugah minat baca masyarakat, padahal fasilitas ini penting untuk meningkatkan literasi masyarakat.
"Selama ini kami belum memiliki fasilitas gedung perpustakaan, kemampuan keuangan juga sangat terbatas. Maka kami berharap pembangunan perpustakaan ini dapat menjadi prioritas di tahun 2023. Maka, dapat mengakomodir target 25 tahun Indonesia emas melalui literasi," lanjutnya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/690WhatsApp Image 2022-05-31 at 3.51.24 PM.jpeg" border="0" />
Hal senada juga diungkapkan, Wakil Bupati Minahasa Selatan, Petra Y. Rembang. Pihaknya juga berharap pembangunan gedung perpustakaan dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan.
"Kabupaten Minahasa Selatan belum memiliki gedung perpustakaan yang representatif. Tidak hanya berisi buku-buku saja, tetapi juga gedung sebagai tempat berkegiatan masyarakat," tuturnya.
Menurutnya, dengan membangun minat baca masyarakat, bukan hanya membentuk masyarakat yang cerdas secara intelektual, tetapi juga terampil untuk kesejahterannya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/580WhatsApp Image 2022-05-31 at 3.52.36 PM.jpeg" border="0" />
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi mengatakan, Perpusnas sebagai lembaga pemerintah non kementerian memiliki fungsi sebagai perpustakaan pembina, untuk 164.610 perpustakaan. Terdiri dari perpustakaan umum, khusus, sekolah/madrasah dan perguruan tinggi.
Untuk memenuhi fasilitas layanan perpustakaan di daerah, lanjut Deni, pemerintah pusat melalui Perpusnas memiliki program bantuan DAK yang dapat digunakan untuk enam menu. Diantaranya, pembangunan gedung, perluasan, perabot, TIK, dan koleksi.
"Kami menghimbau untuk pemerintah daerah mengajukan permohonan DAK. Tentunya dengan memenuhi beberapa syarat, misalnya untuk pembangunan gedung harus disertakan sertifikat bangunan, serta DED," jelasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Raditya P

Guna Dukung Peningkatan Literasi, Pemda Dambakan Pembangunan Gedung Perpustakaan

Jakarta - Kondisi perpustakaan di Indonesia yang beragam mendorong Perpustakaan Nasional melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan dan menguatkan perpustakaan baik di provinsi, kabupaten/kota, desa, hingga komunitas. Upaya tersebut dilakukan di antaranya melalui skema Dana Alokasi Khusus, dana dekonsentrasi, bantuan buku, mobil perpustakaan keliling, motor perpustakaan keliling, hingga pengembangan perpustakaan digital melalui layanan e-resources, aplikasi iPusnas, hingga program Indonesia One Search (IOS).
Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryanti pada Pembukaan Seminar Nasional dan Rapat Kerja Forum Perpustakaan Umum Indonesia Tahun 2018. Kegiatan dengan tema â€œPengembangan Perpustakaan Umum: Literasi untuk Kesejahteraanâ€ tersebut berlangsung di Jakarta pada Senin-Rabu, 26 November-28 November 2018. Rapat kerja dihadiri perwakilan dari perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia.
â€œDi Indonesia terdapat 154.358 perpustakaan yang terdiri dari 23.611 perpustakaan umum. Meski jumlahnya banyak, kualitas perpustakaan masih belum memenuhi standar nasional perpustakaan. Jumlah perpustakaan yang sudah terakreditasi di Indonesia untuk dinas perpustakaan tingkat provinsi baru 20 perpustakaan, jadi masih ada 14 yang belum terakreditasi. 74 dinas perpustakaan kabupaten/kota, berarti masih banyak lagi yang belum terakreditasi, sebanyak 425 yang belum terakreditasi,â€ jelas Woro Titi saat memberikan sambutan.
Selain skema bantuan, pada 2019, Perpusnas melakukan transformasi layanan berbasis inklusi sosial. Ada 300 perpustakaan desa di 60 kabupaten yang akan menerima pendampingan perpustakaan layanan berbasis inklusi sosial. Di sini, peran perpustakaan akan dioptimalkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. â€œHal ini dilakukan agar perpustakaan dapat menjadi pusat aktivitas masyarakat untuk belajar secara kontekstual serta berbagi pengalaman dan keterampilan. Sehingga melalui perpustakaan, masyarakat menjadi cerdas dan sejahtera,â€ jelasnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai perpustakaan harus menjadi pusat syaraf lokal untuk informasi. Perpustakaan selayaknya menjadi ruang ketiga tempat orang mendapatkan pengetahuan dan menyerap pengalaman. â€œTempat pertama itu rumah, tempat kedua tempat kerja dan belajar,â€ jelasnya saat membuka acara.
Dan menurut Anies, kunci dari perpustakaan yang maju dan berkembang adalah pustakawan. di tengah derasnya tsunami informasi, pengelola perpustakaan harus bisa inspirasi bagi orang yang mencari informasi. â€œPustakawan bukan sekedar penjaga buku, tapi justru harus menjadi produsen, inspirator, penghubung, penyedia sumber daya, bahkan sebagai pendamping, pembimbing, dan guru. Jadi ini membutuhkan suatu rangsangan penumbuhan karakter pustakawan yang berbeda dari yang selama ini kita pahami,â€ tuturnya.
Para pustakawan diharapkan bekerja dengan dinamis dan kreatif, karenanya pustakawan harus banyak berinteraksi agar menjadi sosok yang inspiratif. â€œPustakawan harus dibenturkan dengan pustakawan terbaik dunia. Kalau membangun gedung, kita bisa membayar arsitek. Tapi kalau berbicara tentang aktivitas, itu membutuhkan orang yang kreatif, inovatif. Bagaimana mungkin seorang pustakawan akan menginpirasi jika dia hanya berada di ruang tertutup dan tidak berinteraksi dengan lainnya, kecuali dengan koleksi?,â€ urainya.
Anies Baswedan mendorong jajarannya untuk belajar dari perpustakaan terbaik di Asia Tenggara, hingga Asia. Setelah belajar, Anies meminta jajarannya agar mereka melampaui apa yang sudah dikerjakan perpustakaan negara lain.
Terkait hal ini, Woro Titi mengucapkan apresiasi kepada kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota yang berinisiatif mengembangkan dan menguatkan perpustakaan baik dari sisi infrastuktur, anggaran, SDM, maupun diversifikasi layanan. Hal ini membuat masyarakat semakin dekat dengan informasi.
Reportase: Hanna Meinita
Â 
Â 
Â

Mewujudkan Perpustakaan sebagai Pusat Aktivitas Masyarakat

Medan Merdeka Selatan, JakartaÂ - Â Dalam rangka penguatan sinergi antar lembaga baik lembaga pemerintahah maupun swasta, Perpusnas berkomitmen untuk berkolaborasi dalam peningkatan budaya literasi di seluruh lini masyarakat termasuk di dalamnya mahasiswa.
â€œKami memang memiliki beberapa program prioritas seperti layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan pojok baca digital yang merupakan program nasional kami yang Â dimana mindset kita sudah sedikit berubah yang dulu masyarakat datang ke perpustakaan tapi sekarang bagaimana kita mendekatkan akses informasi kepada masyarakat.â€ terang Sri Marganingsih
Bertempat di gedung layanan Perpustakaan Nasional (21/06/2022) telah dilakukan penandatangan perjanjian kerja sama Sebagai bentuk tindak lanjut nota kesepahaman antara Perpustakaan Nasional dengan Universitas Syiah Kuala yang telah ditandatangani sebelumnya pada tahun 2022.
Pada kesempatan kali ini dilakukan tiga penandatangan perjanjian kerja sama antar beberapa unit teknis di Perpustakaan Nasional diantaranya dengan Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat terkait penerbitan lalu Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/ Madrasah dan Perguruan Tinggi serta Pusat Data Informasi terkait penelitian dan magang dosen dan mahasiswa dalam bidang data, informasi dan teknologi informasi.
Perjanjian kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat maupun kedua belah pihak dalam hal ini Perpustakaan Nasional maupun Universitas Syiah Kuala
Â 
Reportase: Fauzan Abdi

Perpusnas Jalin Kerja Sama Dengan Universitas Syiah Kuala

KESELAMATAN dan kesehatan kerja (K3) menjadi faktor utama dalam dunia kerja khususnya guna memacu kinerja safety maupun produktivitas kerja. Sejak dicanangkan oleh Ida Fauziah, Menteri Ketenaga kerjaan R.I pada 12 Januari lalu semarak Bulan K3 dirasakan hingga pelosok negeri.
Menurutnya, persoalan K3 zaman now sangat kompleks. Terlebih dihadapkan dengan tuntutan Revolusi Industri 4.0 yang sarat dengan kemajuan teknologi dan informasi yang berubah sangat cepat dan tidak menentu. Sehingga diperlukan strategi pengendalian yang lebih efektif, efisien dan inovatif dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Semua pemangku kepentingan harus memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya konkret terhadap pelaksanaan K3 di lingkungan masing-masing agar budaya K3 benar-benar terwujud diseluruh Tanah Air. Kita perlu melakukan lompatan dan terobosan dengan inovasi-inovasi baru agar pelaksanaan K3 dapat terus diperkuat di tengah gerak perubahan masyarakat dan revolusi industri yang kian melesat.
Para pemangku kepentingan baik pengusaha, serikat buruh/pekerja, pekerja dan masyarakat untuk terus meningkatkan pengawasan dan penyadaran akan pentingnya K3. Persoalan K3 hendaknya tidak hanya diingat dan dibahas saat terjadi kasus kecelakaan atau musibah di tempat kerja: namun harus dijadikan budaya kita semua.
ANGKA KECELAKAAN KERJA 
Data Kemnaker mengungkapkan bahwa sepanjang 2018 telah terjadi 157.313 kasus kecelakaan kerja dan sepanjang Januari hingga September 2019 terdapat 130.923 kasus. Di sisi lain, kita menghadapi tantangan serius adanya pendidikan yang masih rendah yang dimiliki oleh para pekerja secara nasional yakni sebanyak 57,5persen dari 126,51 juta total penduduk bekerja.
Disinyalir ini menjadi salah satu potensi yang menyebabkan rendahnya kesadaran pentingnya perilaku selamat dalam bekerja. Akibat kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan kematian, kerugian materi, moril dan pencemaran lingkungan, namun juga dapat memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Kecelakaan kerja juga memengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan ketenagakerjaan (IPK). Persoalan nyawa dan kesehatan manusia serta keselamatan adalah yang utama. Safety first. Karena uang bisa dicari, karier bisa dikejar, namun keselamatan dan kesehatan sama sekali tak tergantikan. Untuk itulah maka K3 harus terus kita promosikan sebagai bagian penting dalam perlindungan tenaga kerja.
Sejatinya, K3 bukan hanya tanggung jawab para pengusaha dan pemerintah pusat, namun peran penting serikat buruh/pekerja wajib hadir di perusahaan dan lingkungan kerja untuk memberikan perhatian dan mendorong K3 agar dapat dijalankan secara efektif. Pun, pemerintah daerah harus aktif melaksanakan K3 dan mengontrol pelaksanaannya, mengingat ketenagakerjaan merupakan bagian yang diotonomikan di daerah. Perlu koordinasi dan sinergi yang semakin solid dan tidak terkesan jalan masing-masing dan saling melempar tanggung jawab.
PERINGATAN BULAN K3
Tema Peringatan Bulan K3 Tahun 2020 adalah Optimalisasi Kemandirian Masyarakat Berbudaya K3 pada Era Revolusi Industri 4.0 Berbasis Teknologi Informasi. Dengan maksud untuk memberikan motivasi kepada perusahaan-perusahaan, tenaga kerja, pemerintah dan masyarakat pada semua level dalam menerapkan program K3 sehingga K3 benar-benar menjadi Budaya kita. Tahun ini juga bertepatan dengan peringatan 50 tahun K3.
Kemnaker mencanangkan Bulan K3untuk Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan norma K3. Menjamin terlaksananya perlindungan K3 pada setiap kegiatan usaha di era ekonomi digital. Meningkatkan penerapan K3 pada pola dan bentuk pekerjaan baru yang timbul akibat era ekonomi digitalisasi. Mewujudkan sumber daya manusia K3 yang unggul dan berdaya saing. Dan meningkatkan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan pelaksanaan budaya K3 di setiap kegiatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
PACU PRODUKTIVITAS KERJA
Indeks produktivitas pekerja Indonesia menduduki urutan ke-4 di antara negara-negara ASEAN, berada di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand. Berdasarkan data dari Asian Productivity Organization (APO) Â produktivitas pekerja Indonesia sekitar USD 24.900 setara Rp 348 juta. Sementara itu produksi pekerja Singapura USD 131.900, Malaysia USD 56.400 dan Thailand USD 28.300.
Sehingga kita perlu memacu lebih kencang lagi antara lain melalui peningkatan kesehatan, gizi, ekonomi dan pendidikan. Pun, peningkatan pendidikan vokasi melalui perubahan kurikulum yang lebih fleksibel guna menyesuaikan dengan tuntutan zaman yang serba digital dan cepat berubah. Redefinisi BLK-BLK untuk mengatasi persoalan re-skilling, up-skilling dan skilling agar persoalan ketidaksesuaian dengan dunia industri dapat diatasi.
Perlu melakukan penguatan antara lain melalui strategi mempersiapkan tenaga kerja memasuki pasar tenaga kerja dengan melakukan harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasamalintas sektor. Meningkatkan akses pekerja kepada sumber daya produktif melalui peningkatan keterampilan pekerja dengan cara melakukan pelatihan.
Peningkatan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif. Peningkatan fungsi pasar tenaga kerja dengan cara memastikan job matching dilaksanakan dengan tepat. Mendorong pengembangan ekonomi perdesaan dengan cara meningkatkan prasarana dan sarana perekonomian daerah dan perluasan akses kredit bagi pelaku ekonomi.
Membekali pekerja dengan pengetahuan, pendidikan dan keahlian. Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerjadengan mendorong pengembangan penyedia kredit. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Penguatan tindakanhukum. Dan pengembangan sistem pengawasan dan evaluasi peraturan ketenagakerjaan.
Harapannya Bulan K3 dapat memacu kinerja safety dan produktivitas pekerja sehingga memiliki dayasaingandaldalam membangun bangsa dan Indonesia tercinta sekaligus mampu bersaing dengan negara-negara lain baik regional maupun global. Semoga. (ndu/k18)
Â 
Oleh:
SUHARYONO S. HADINAGORO
PEMERHATI KETENAGAKERJAAN &amp; EKONOMI KERAKYATAN
Â

K3 Pacu Kinerja dan Produktivitas

Salemba, Jakarta &ndash; Proses seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) saat ini telah memasuki tahap Seleksi Kompetensi PPPK Teknis Tambahan.
 
Tahap ini diselenggarakan usai para calon PPPK mengikuti seleksi kompetensi dengan computer assisted test (CAT) pada Maret lalu.
 
Ketua Sub Kelompok Substansi Pengembangan Kualitas SDM, Penegakan Disiplin dan Penghargaan Perpusnas, Tanto Anton Purboyo menyampaikan, seleksi kompetensi teknis tambahan ini meliputi wawancara. Tahap ini dilakukan untuk menggali potensi kemampuan calon pegawai.
 
"Melalui wawancara ini kami dapat mengetahui kesiapan peserta untuk menjadi bagian dari Perpusnas. Tidak hanya dari hasil CAT saja, tetapi wawancara juga dapat menggali potensi kemampuan yang bersangkutan," ungkapnya di sela-sela Seleksi Kompetensi Tambahan PPPK pada Senin, (10/4/2023) di Jakarta.
 
Anton menjelaskan, wawancara diselenggarakan selama dua 10-11 April 2022. Wawancara dilakukan secara daring menggunakan aplikasi zoom meeting dan diikuti sebanyak 241 peserta.
 
"Dari 241 peserta ini akan mengisi 93 formasi dari 14 jabatan," jelasnya.
 
Diantaranya, pustakawan ahli pertama, pranata komputer ahli pertama, arsiparis ahli pertama, perencana ahli pertama, statistisi ahli pertama, penerjemah (sastra Cina) ahli pertama, pengelola pengadaan barang/jasa ahli pertama, pustakawan terampil, pranata komputer terampil, arsiparis terampil, pranata humas terampil, analis sumber daya manusia aparatur terampil, penerjemah (sastra Belanda) ahli pertama, dan analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama.
 
Sebelumnya, Perpusnas telah menggelar Seleksi Kompetensi dengan CAT yang dilaksanakan pada 17-31 Maret 2023. 
 
Seleksi kompetensi dilaksanakan di Kantor Badan Kepegawaian Negara di 19 titik lokasi, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Medan, Denpasar, Jambi, Padang, Semarang, Serang, Palembang, Pekanbaru, Aceh, Lampung, Balikpapan, Mamuju, Mataram dan Batam.
 
&nbsp;
 
Reportase: Wara Merdeka
 
Fotografer: Irfan/Andri

Berita

Perpusnas Gelar Seleksi Kompetensi Tambahan PPPK