Budaya Baca Cegah Pengaruh Judol

Salemba, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando meminta para CPNS formasi Tahun 2019 dapat memberikan kontribusi dan menghasilkan berbagai program inovatif untuk memperbaiki kondisi perpustakaan di Indonesia.
â€œTugas Perpustakaan Nasional adalah perpustakaan pembina untuk semua perpustakaan di Indonesia, dengan kompetensi yang dimiliki diharapkan dapat berkontribusi untuk memperbaiki kondisi perpustakaan yang buruk, dan juga budaya baca yang seringkali di kata rendah,â€ ungkapnya saat memberikan Pengarahan kepada CPNS Perpustakaan Nasional formasi tahun 2019, Selasa (5/1/2021).
Lebih lanjut, Syarif Bando mengajak CPNS di lingkungan Perpustakaan Nasional untuk mempelajari dan memahami Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Hal ini menjadi fundamental bagi seorang PNS untuk mengetahui ruang lingkup serta tugas, pokok dan fungsi Perpustakaan Nasional.
â€œPahami dulu regulasi yang ada sehingga dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dari Perpustakaan Nasional,â€ lanjutnya.
Menurutnya, menjadi seorang ASN berarti menjadi abdi negara, Â yang tunduk serta patuh pada aturan yang ditetapkan negara. Selain itu juga mengabdi untuk masyarakat dengan memberikan pelayanan yang prima.
â€œMasa depan Perpustakaan Nasional sebagian ada di tangan kalian, masa depan kalian ada di tangan anda sendiri. Saya berpesan untuk selalu belajar dan mengembangan kompetensi diri,â€ pesannya.
Sementara itu, Kepala Biro SDM dan Umum Perpusnas, Ahmad Masykuri mengatakan, jumlah CPNS formasi tahun 2019 yang diterima di Perpustakaan Nasional sebanyak 55 orang, yang terdiri dari 19 orang laki-laki dan 36 orang perempuan. CPNS ini akan mengisi 19 jabatan, di antaranya pustakawan, arsiparis, perancang grafis, pranata komputer, dan pranata humas terampil.
â€œKehadiran CPNS ini diharapkan dapat memperkuat SDM di lingkungan Perpusnas, khususnya di unit kerja dimana nanti akan ditempatkan. Selain itu, diharapkan mampu bersinergi dan melaksanakan program Perpustakaan Nasional sesuai dengan kemampuan masing-masing,â€ katanya.
Masykuri menjelaskan, CPNS formasi tahun 2019 ini sebelumnya akan mengikuti orientasi kerja di lingkungan unit eselon 2.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

CPNS Perpusnas Harus Siap Berikan Kontribusi dan Inovatif

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash;&nbsp;Alkisah di suatu hari, seorang anak mengumpulkan semua selimut dari dalam lemari lalu menata sedemikian rupa di kamarnya. Ujung yang satu diikatkan ke jendela, ujung yang satu dikaitkan ke tiang lampu, dan ujung-ujung lainnya disangkutkan sembarangan begitu saja kemana-mana. Kain-kain selimut yang lain saling tumpang tindih dan diikatkan ke sana kemari. Berbagai boneka binatang berjajar di sekelilingnya. Apa yang sedang ia lakukan? Ternyata, saat itu anak tersebut &ldquo;sedang berada&rdquo; di gurun pasir yang luas, berpetualang bersama hewan-hewan yang menjadi kawannya.
Kisah diatas memantik keseriusan ratusan anak-anak yang memadati panggung utama Festival Dongeng Internasional, Sabtu, (4/11). Mereka tampak konsen mendengarkan cerita tersebut sampai usai. Dari situ mereka mulai membayangkan kondisi sesuai yang mereka dengarkan. Kemampuan anak-anak berimajinasi adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dengan berimajinasi, setiap anak akan terus menumbuhkan kemerdekaan belajar. Dongeng atau cerita bisa &ldquo;membawa&rdquo; anak ke mana saja. Dari situ imajinasi berkembang.&nbsp;&nbsp;Kemampuan berimajinasi adalah cara mengembangkan kreativitas anak dan mendorongnya untuk belajar efektif dan menjadi cerdas di masa depan. Festival Dongeng Internasional Indonesia (FDII) 2017 adalah salah satu cara mengkampanyekan kegiatan mendongeng berbagai penjuru Indonesia.
FDII 2017 mengangkat tema &lsquo;Cerita Ajaib&rsquo;. &ldquo;Dari cerita-cerita ajaib, kami berharap anak-anak Indonesia akan mampu berimajinasi seluas-luasnya dan mengembangkan kreativitasnya. Disinilah peran orang tua dan guru untuk menunjukkan keajaiban sebuah cerita kepada anak-anaknya,&rdquo; ujar Ariyo Zidni, Direktur FDII dan pendiri komunitas Ayo Dongeng Indonesia. FDII menampilkan para pendongeng nasional dan internasional, seperti Ariyo Zidni dan Rona Mentari (Indonesia), Kiran Shah (Singapura), Seung Ah Kim (Korea Selatan), Craig Jenkins (Inggris), Tanya Batt (Selandia Baru), dan Uncle Fat (Taiwan).
Perpustakaan Nasional melalui Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Woro Titi Haryati, memberikan apresiasi terhadap event FDII 2017. Perpustakaan Nasional sangat terbuka bagi seluruh pengembangan literasi, termasuk didalamnya kegiatan mendongeng. Budaya tutur menjadi budaya yang melekat di Indonesia. Budaya orang tua menceritakan sebuah cerita pada anak-anaknya menjelang tidur adalah suatu hal yang jamak walaupun intensitasnya sudah banyak berkurang. &ldquo;Cerita-cerita rakyat yang sarat dengan pesan baik menjadi interaksi yang dahsyat antar generasi sejak nenek moyang,&rdquo; ujarnya.
Lewat dongeng, pesan-pesan bijak orang tua melekat pada anak-anak sebagai generasi penerus. Anak-anak dapat belajar tentang nilai-nilai kejujuran, rendah hati, rasa empati, sikap tolong menolong, dan nilai-nilai baik lainnya. Dongeng membantu dapat membantu anak untuk berimajinasi. Imajinasi sangat penting bagi perkembangan daya pikir anak. Imajinasi akan membantu anak untuk berpikir kreatif dalam menghadapi dan merencanakan penyelesaian masalah yang dihadapi. Pada saat mendengarkan dongeng, pikiran anak akan terangsang untuk menggambarkan situasi seperti yang ia dengar. Kosa kata yang didengar akan memperkaya tabungan kata yang dimiliki dan membantu anak-anak mudah mengekspresikan perasaaan atau apapun yang dipikirkan. &ldquo;Hasilnya, anak akan lebih terampil berkomunikasi secara lisan dengan orang di sekitarnya,&rdquo; tambah Deputi II Perpusnas.
Pada kesempatan yang sama, komunitas Ayo Dongeng Indonesia memberikan &ldquo;Penghargaan Dongeng Indonesia&rdquo; kepada (alm) Wachidus Sururi atau dikenal dengan Kak Wees atas idenya mendirikan Rumah Dongeng, dan (alm) Ki Ledjar Subroto atau dikenal dengan Mbah Ledjar yang mempopulerkan Dongeng Wayang Kancil.
Reportase : Hartoyo Darmawan

FDII 2017 : Merangsang Minat Baca Anak Lewat Dongeng

Mataram,&nbsp; Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, mengajak masyarakat untuk menjadikan perpustakaan sebagai tempat dalam mendapatkan referensi yang kredibel.
Demikian disampaikannya usai meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang didampingi oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Jumat (11/8/2023).
Kepala Perpusnas menekankan pentingnya memiliki referensi yang kredibel dalam mengakses informasi.
"Kita sering mendengar anekdot bahwa kurang membaca membuat kita kekurangan informasi, namun berlebihan membaca juga bisa mengakibatkan kesalahan informasi. Oleh karena itu, keberadaan referensi yang kredibel sangatlah penting," katanya.
Dia juga menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas perpustakaan yang lebih baik bagi masyarakat.
"Keberadaan fasilitas ini adalah bukti komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan pak Gubernur diawali dengan peningkatan pustakawan berbasis digital. Ini sangat sinergi dengan program yang ada di Perpusnas," lanjutnya.
Kepala Perpusnas menjelaskan bahwa Perpusnas telah menyediakan buku digital yang dapat diakses oleh masyarakat melalui berbagai aplikasi digital, seperti iPusnas, BintangPusnas. "Ini merupakan upaya untuk mempermudah akses informasi dan literatur bagi semua kalangan," jelasnya.
Gubernur Provinsi NTB Zulkieflimansyah menekankan pentingnya peran pustakawan dalam menyediakan akses ke berbagai literatur yang mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Dari pengalaman pribadinya dalam menemukan literatur spesifik di sebuah perpustakaan di Belanda menjadi bukti bahwa perpustakaan berperan penting dalam mendukung riset dan pengembangan ilmu pengetahuan.
"Harapannya perpustakaan ini juga mampu mendukung pengembangan ilmu pengetahuan," ungkapnya.
Menurutnya, setiap individu memiliki cara belajar yang berbeda, ada yang lebih suka membaca, sementara yang lain lebih cocok dengan belajar melalui pendengaran.
"Perpustakaan bukan hanya tempat tradisional untuk membaca buku, tetapi bisa mengakomodasi berbagai cara pembelajaran, seperti audio book," lanjutnya.
Dia berharap perpustakaan tidak hanya menjadi tempat sunyi untuk membaca, tetapi juga menjadi pusat kegiatan intelektual dan inspirasi bagi masyarakat, misalnya menyelenggarakan seminar tentang literasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Mahdi menyampaikan gedung&nbsp; perpustakaan yang berada di Kawasan Wisata Literasi Bumi Perkemahan Jaka Mandala Kota Mataram ini, dibangun dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan tahun 2022 senilai Rp 15 miliar.
"Sejak tanggal 24 Juli kami telah membuka pelayanan secara utuh di gedung baru," katanya.
Gedung empat lantai ini, lanjutnya, baru dua lantai yang dimanfaatkan untuk layanan anak dan layanan umum. "Lantai 3 dan 4 masih dalam tahap penyelesaian," lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama juga diselenggarakan Workshop Bunda Literasi yang menghadirkan berbagai narasumber, diantaranya Bunda Literasi NTB Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, Wakil Gubernur NTB Sittu Rohmi Djalilah, Guru Besar UIN Mataram Atun Wardatun dan Pemerhati Perpustakaan Arsyad Abdul Gani.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer: Andri TK

Kepala Perpusnas Ajak Masyarakat Manfaatkan Perpustakaan Sebagai Tempat Referensi yang Kredibel

Jakartaâ€”Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah menjadi kewajiban bagi seluruh K/L, di mana kewajiban penerapan SPIP tersebut menjadi target RPJMN dan telah diterjemahkan dalam Renstra Perpusnas serta menjadi target pelaksanaan reformasi birokrasi. Mekanisme dan penilaian SPIP senantiasa diperbarui seiring perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang bertujuan agar meningkatkan evaluasi dan implementasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Perpusnas.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan peraturan baru terkait sistem pengendalian intern pemerintah yang mencabut peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Kepala BPKP No. 4 tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah. Peraturan baru yang ditetapkan pada 7 April 2021 lalu adalah Peraturan BPKP No. 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
Inspektorat sebagai unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan internal menyelenggarakan sosialisasi peraturan tersebut bagi seluruh pegawai Perpusnas. Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini menghadirkan narasumber Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan BPKP dan auditor madya pada Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan BPKP.
Perpusnas sangat berkomitmen untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP namun masih terkendala dalam hal kemampuan individual ASN. Beberapa hal yang jadi penyebab kelemahan dalam pengawasan yaitu komitmen, rasa toleransi, pemahaman akan efisiensi dan efektivitas. Demikian disampaikan Kepala Perpusnas M. Syarif Bando dalam sambutannya pada Rabu (15/9/2021).
Oleh karena itu, Perpusnas memohon bimbingan, penjelasan, dan pencerahan mengenai apa yang diperlukan agar dapat naik level dari 3 menjadi level 4.
â€œPengendalian anggaran bukan hanya sekedar memenuhi syarat administrasinya, ada barangnya, tidak ada mark-up, tidak ada fiktif. Bukan. Ada hal lain yang lebih penting dari pada itu, bagaimana para pimpinan ini memikirkan skala prioritas di era masyarakat yang membutuhkan. Kita tidak bisa baik kalau tidak mau diperbaiki dari luar,â€ ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan BPKP, Ayi Riyanto, mengingatkan bahwa peraturan ini tidak mengubah PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP.
â€œIni bukan perombakan dari PP nomor 60. Tidak. PP nomor 60 tidak dirombak sama sekali. Ini hanya perombakan metode untuk pengukuran maturitas. PP nomor 60 tetap berlaku. Tetapi peraturan ini tentang bagaimana melakukan pengukuran. Jadi dalam pengukurannya, kita integrasikan, supaya tidak hanya SPIP itu dimaknai sebagai internal control, tetapi sebagai lingkup governance secara utuh,â€ tegasnya.
Beberapa aspek terkait penilaian yang berubah pada peraturan baru, yaitu objek penilaian, kaitan dengan empat tujuan SPIP, penentuan satker sampel, penilaian efektivitas pengendalian, metodologi penilaian, pengintegrasian penilaian, fokus penilaian, dan proses penilaian.
Pada peraturan sebelumnya, penilaian terkesan document based. Dokumen harus lengkap agar nilainya bagus. Ke depannya justru lebih kepada substance over form, yaitu apakah substansi tergambar karena manajemen risiko yang baik harus sampai tahap terinternalisasi pada setiap pegawai. Perilaku setiap pegawai harus mencerminkan bahwa mereka sudah sadar mengenai risiko dan bagaimana memitigasinya agar risiko tersebut tidak terjadi. Oleh karena itu, substansinya yang harus dipahami terlebih dahulu, kemudian dibuktikan dengan dokumen; apakah dokumennya menggambarkan substansinya.
Pada peraturan yang baru, penilaian SPIP akan mengintegrasikan penilaian indeks manajemen risiko, indeks efektivitas pengendalian korupsi, dan kapabilitas APIP.
Fokus penilaian sebelumnya lebih kepada pemberian skor/level. Sedangkan, sekarang lebih ke apa area of improvement yang bisa diperbaiki dan pemberian rekomendasi perbaikan proses manajemen untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Skor bukan lagi fokus utama, tapi merupakan dampak dari pencapaian sesuatu.
Lebih lanjut Ayi menambahkan bahwa komitmen K/L untuk meningkatkan kualitas perencanaan, menerapkan manajemen risiko, dan meningkatkan kompetensi SDM menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi pedoman.
Â 
Â 
Reportase: Eka Cahyani
Â 
Â

Inspektorat Sosialisasikan Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021

Medan, Sumatera Utara- Maraknya berita/informasi palsu (hoax) yang beredar di masyarakat, salah satunya akibat rendahnya kemampuan literasi. Apalagi di era pesatnya media sosial, hoax bisa mudah ditemui.Â 
Di tahun 2017, Masyarakat Telematika Indonesia merilis survei tentang informasi palsu dimana media sosial adalah sumber utama peredaran hoax.Â 
Di tambah lagi penelitian We Are Social yang bekerjasama dengan Hootsuite di Indonesia yang mengatakan bahwa dari 130 juta masyarakat Indonesia aktif di media sosial. Penetrasinya nyaris separuh (49%).Â 
Belum lagi temuan per September 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dimana mereka telah menerima aduan sebanyak 912 ribu yang mayoritas berbau konten pornografi (93,6%). 51 ribu diantaranya mengandung konten perjudian (5,64%). Dan 453 aduan berupa konten radikalisme (0,04%).
"Gawai tidak sepenuhnya menjadi penyebab rendahnya literasi di Indonesia. Ada beberapa faktor lain, mulai dari belum terbiasa dan termotivasinya masyarakat untuk membaca hingga sarana yang minim," ujar Sofyan Tan anggota MPR DPR-RI kala menjadi narasumber pada Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI) ke-11 di Medan, Rabu, (7/11).
Namun, ada berbagai cara menumbuhkan budaya literasi di tengah maraknya era digital, seperti membudayakan aktivitas membaca di sekolah, mengoptimalkan peran perpustakaan, membentuk konkomuni baca hingga membiasakan memberikan hadiah berupa buku untuk setiap keberhasilan.
Khusus di bidang perpustakaan, Sofyan mengatakan bahwa tantangan literasi digital bisa diupayakan dengan meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan perpustakaan dalam meningkatkan literasi masyarakat untuk kesejahteraan.
"Mengutip judul di salah satu harian cetak nasional bahwa literasi yang rendah sama dengan menumbuhkan ladang hoax," tambah Tan.
Lalu, bagaimana cara mengetahui apakah informasi yang diterima itu hoax atau bukan?. Masyarakat bisa mendeteksi apakah ada kesesuaian antara judul dan isi, mengecek sumber informasi, mengetahui kredibilitas penulis, dan arah keberpihakan penulis atau media yang menyebarkan.
Permasalahan literasi bisa diantisipasi dengan menaikkan rasio buku yang terbit, membuka akses masyarakat ke perpustakaan seluas-luasnya, hingga melakukan pelestarian dan pemanfaatan naskah. Jika cara itu bisa dimaksimalkan, secara perlahan budaya baca bisa ditumbuhkan.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â

Tangkal Hoax Dengan Literasi

Jakarta - Dalam rangka pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan Program P3DN dan Identifikasi Area of Improvement (AoI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan evaluasi pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan Program P3DN dan Identifikasi AoI pada Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melalui Aplikasi Pengukuran Indeks Kepatuhan (APIK P3DN).
 
Memperhatian hal tersebut, Biro Sumber Daya Masyarakat dan Umum (SDMU) dan Inspektorat Perpusnas berkolaborasi untuk menyelenggarakan sosialisasi panduan pengisian APIK P3DN secara langsung di Ruang Teater Perpusnas Salemba, Selasa (30/5/2023).
 
Dalam sambutannya, Inspektur Perpusnas, Wahyu Nurhayati meminta seluruh peserta yang hadir untuk menyimak dengan baik paparan yang akan disampaikan oleh narasumber mengingat APIK P3DN harus sudah diisi dalam waktu dekat agar dapat dievaluasi oleh BPKP.
 
&ldquo;Tempo pengisian APIK P3DN untuk dievaluasi oleh BPKP hanya tinggal besok karena tanggal 2 Juni sudah ditutup, maka dari itu dimohon untuk segera diisi dan jangan lupa melampirkan data dukung yang diperlukan,&rdquo; ucapnya.
 
Adapun tujuan dari pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan Program P3DN dan Indentifikasi AoI ialah untuk melakukan pengembangan instrumen indeks kepatuhan yang bersifat generik, dapat diperbandingkan antar waktu, dapat diperbandingkan antar jenis organisasi (KLPBUBL), dan mampu mengidentifikasi AoI. &nbsp;&nbsp;&nbsp;
 
&ldquo;BPKP telah melakukan evaluasi pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan Program P3DN dan Identifikasi AoI secara konsisten selama beberapa tahun belakangan ini. Harapannya yakni dapat meningkatkan kepatuhan dan kinerja Program P3DN di seluruh Kementerian/Lembaga,&rdquo; ungkap Auditor Madya BPKP, Agus Hardja Santana.
 
Terkait teknis pengisian APIK P3DN, Auditor Muda BPKP, Jefri David Simanjuntak dan Auditor Pertama BPKP, Fauzul Iman menerangkan tahapannya. Perpusnas memiliki 3 (tiga) user yaitu Ketua Tim P3DN, APIP/Inspektorat, dan KPA/PPK, yang dapat diakses melalui tautan <a href="https://apip.bpkp.go.id/indeks-kepatuhan-p3dn">https://apip.bpkp.go.id/indeks-kepatuhan-p3dn</a>.
 
Masing-masing dari Tim P3DN ada 33 pertanyaan, KPA/PPK ada 89 pertanyaan, dan APIP/Inspektorat ada 19 pertanyaan diharapkan dapat dijawab dengan jujur dan apa adanya, serta harus dibarengi dengan data dukung yang sesuai.
 
Reporter: Basma Sartika
 
Fotografer: Alfiyan Tarih

Berita

Perpusnas Gelar Sosialisasi Panduan Pengisian APIK P3DN