Senayan, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando memaparkan realisasi anggaran Perpusnas Tahun Anggaran (TA) 2023, dari total anggaran Rp 714,27 miliar, hingga 14 November 2023 realiasi anggarannya sudah mencapai 88,22 persen atau sebesar Rp 630,125 miliar.
 
Adapun realisasi program prioritas nasional sudah mencapai 91,04 persen atau sebesar Rp 335,235 miliar. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan Perpusnas pada Rabu, (15/11/2023).
 
"Meskipun target awal adalah 90%, namun demikian, anggaran yang tersisa akan dipercepat untuk mencapai target tersebut. Kami akan berusaha semaksimal mungkin akan merealisasikan sampai tanggal 15 Desember 2023." katanya.
 
Lebih lanjut, dia menjelaskan adapun realisasi program prioritas nasional sudah mencapai 91,04 persen atau sebesar Rp 335,235 miliar. 
 
Sedangkan progres program Dana Alokasi Khusus (DAK) subbidang perpustakaan Tahun 2023 dengan jumlah kontrak Rp 509,54 miliar atau 97,05 persen dan salur senilai Rp 392,607 miliar atau 74,78 persen dari pagu Rp 525 miliar.
 
"Memang daya serap masih 74 persen, tetapi rata-rata sudah masuk kontrak. Bukti fisik realisasi lapangan juga sudah mulai terlihat pembangunannya," jelasnya.
 
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X Andreas Hugo Pareira mengatakan pelaksanaan pembangunan perpustakaan di daerah memang merupakan suatu kebanggaan, terutama di daerah-daerah dan menjadi suatu ikon baru di wilayah tersebut.
 
Namun, dirinya juga melihat bahwa dalam pelaksanaannya, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kepala daerah ketika mengusulkan dan merencanakan pembangunan perpustakaan.
 
"Kami di Komisi X sangat berminat untuk mengetahui data lebih lanjut terkait kendala-kendala tersebut. Data ini sangat penting agar kami dapat memahami dengan lebih jelas di mana persoalan-persoalan tersebut muncul," ungkap legislator dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
 
Dengan data tersebut, lanjutnya, pihaknya bisa lebih fokus dalam memberikan bantuan dan mencari solusi untuk setiap kendala yang dihadapi. "Kami ingin memastikan bahwa pembangunan perpustakaan di setiap daerah berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat," lanjutnya.
 
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti bahwa meski telah banyak pembicaraan dan penekanan terkait literasi, namun output yang dihasilkan masih belum memenuhi harapan. 
 
Legislator Fraksi Partai Golongan Karya ini menginginkan agar anggaran yang dialokasikan untuk literasi dapat ditingkatkan setidaknya satu digit.
 
"Pada saat di rapat Banggar, saya sering mengingatkan tentang narasi pentingnya literasi. Ini bukan hanya di rapat, tetapi juga di berbagai kesempatan. Namun, belum ada perubahan signifikan. Kami berharap anggaran di tingkat nasional setidaknya dapat meningkat satu digit, yang sampai sekarang belum terpenuhi," tambahnya yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar).
 
Pihaknya juga mendorong agar Perpusnas dapat melakukan evaluasi kinerja perpustakaan di daerah. Dia menyarankan untuk melibatkan pihak ketiga agar dapat memberikan gambaran yang lebih objektif dan komprehensif terkait dengan efektivitas investasi besar yang telah dilakukan.
 
"Saya berharap dapat dipertimbangkan pelibatan pihak ketiga dalam mengukur kinerja perpustakaan. Ini bisa menjadi bahan evaluasi yang lebih baik untuk memastikan bahwa investasi besar ini benar-benar mencapai tujuannya,"
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Legislator Fraksi Partai Nasdem, Ratih Megasari Singkarru bahwa pentingnya investasi jangka panjang dalam pembangunan perpustakaan. 
 
Dia berharap agar kepala daerah di berbagai provinsi bisa menyadari bahwa pembangunan perpustakaan bukan hanya investasi fisik, tetapi juga investasi dalam literasi dan minat baca anak-anak.
 
"Kami selalu menyampaikan bahwa pembangunan perpustakaan itu adalah investasi jangka panjang. Ini bukan hanya soal fisik, tapi juga literasi dan minat baca anak-anak. Harapannya, kepala daerah dapat memahami hal ini," tegasnya.
 
Sedangkan Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah, menyoroti perlunya pengembangan alat ukur untuk menilai dampak bantuan Perpusnas di setiap daerah.
 
"Penting adanya alat ukur, misalnya indeks literasi, untuk melihat apakah bantuan dari PPerpusnas benar-benar meningkatkan literasi di daerah-daerah yang menerimanya. Jangan hanya fokus pada infrastruktur fisik, tapi juga optimalisasi pemanfaatan bantuan tersebut oleh masyarakat setempat," ujar Legislator Fraksi Partau Keadilan Sejahtera (PKS).
 
Selain itu, pihaknya mengusulkan agar kerjasama yang lebih erat dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk menyediakan buku-buku bacaan anak berbahasa daerah dan mengoptimalkan literasi pada usia tertentu.
 
"Kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan perlu diperkuat agar distribusi buku berjalan lancar. Jangan hanya terfokus pada jumlah gedung perpustakaan, tapi pastikan juga kualitas bahan bacaan yang memadai," imbuhnya.
 
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menyatakan bahwa anggaran Perpusnas yang hanya sekitar Ro 700 miliar merupakan jumlah yang terbatas dan tidak proporsional dengan peran serta Perpusnas dalam meningkatkan literasi di Indonesia.
 
"Harus kita akui bahwa Perpusnas memiliki anggaran yang minim, itu tidak lebih besar daripada APBD sebuah kabupaten kecil. Sehingga untuk mengakses permasalahan yang ada di Indonesia, tentu ini sangat kecil sekali," ungkapnya.
 
Legislator Fraksi Partai Demokrat ini juga menyampaikan pemikirannya mengenai masalah literasi di Indonesia. Menurutnya, pergeseran dari membaca dan menonton telah mempengaruhi kemampuan literasi terutama di kalangan anak-anak. Dia menyarankan agar Perpusnas fokus memberikan peningkatan literasi di daerah-daerah, di mana masalah literasi menjadi lebih nyata.
 
"Permasalahan literasi ini ternyata di dunia pendidikan juga sangat kurang sekali. Ada literasi dan numerasi yang saat ini sedang didorong, tetapi permasalahan terbesarnya adalah kurangnya penggerak dari Perpustakaan Nasional atau pustakawan," ungkapnya.
 
Dalam menjawab permasalahan tersebut, Dede Yusuf mengusulkan dua gagasan. Pertama, menarik pustakawan dari daerah-daerah ke pusat sebagai pegawai pemerintah pusat, dengan harapan dapat meningkatkan jumlah pustakawan dan mendukung peningkatan literasi. 
 
Kedua, Perpusnas perlu diubah menjadi Badan Literasi dan Perpustakaan Nasional dengan nomenklatur yang mencakup literasi digital, literasi buku, literasi membaca aksara, dan lain-lain.
 
"Saya berpikir, mungkin ke depan perlu kita pikirkan Perpusnas menjadi Badan Literasi dan Perpustakaan Nasional yang memiliki nomenklatur yang lebih luas. Sehingga tanggung jawab negara terhadap literasinya dapat diturunkan secara lebih efektif," pungkasnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Panja Literasi Abdul Fikri Faqih menyerahkan Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan kepada Kepala Perpusnas. Komisi X DPR RI berharap agar laporan tersebut dapat ditindaklanjuti.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Ahmad Kemal / Aditya Irfan

Realisasi Anggaran APBN TA 2023 Perpusnas Capai 88,2  Persen

Senen, Jakartaâ€”Keberhasilan perpustakaan sangat ditentukan oleh tersedianya pustakawan yang berdedikasi tinggi dan bekerja secara professional. Pustakawan dituntut untuk memberikan pelayanan prima dan berorientasi pada kepuasan pemustaka.
Meskipun masih dalam jumlah yang terbatas, pustakawan di Indonesia telah melakukan yang terbaik sesuai dengan kompetensi serta kemampuannya. Sehingga wajar apabila para pustakawan yang berdedikasi tinggi diberikan panggung yang lebih luas, seperti lomba pustakawan berprestasi Terbaik Nasional 2018.
Pustakawan Berprestasi Terbaik Nasional 2018 diikuti oleh 29 pustakawan terbaik yang mewakili provinsi dan digelar selama sepekan di Jakarta. Mereka akan mengikuti sejumlah tahapan penilaian, mulai dari tes kemampuan kognitif, wawancara dan ujian presentasi.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan sudah saatnya pustakawan berjuang mendapatkan pengakuan dan bukan sekedar pencitraan. Pustakawan harus menjadi mercusuar peradaban yang mampu menghasilkan perubahan positif di masyarakat.
â€œPustakawan merupakan profesi yang mulia karena hampir semua bidang profesi memerlukan jasa pustakawan,â€ ucapnya saat membuka Lomba Pustakawan Berprestasi Terbaik Nasional, Senin, (13/8).
Tugas pustakawan, lanjut Muhammad Syarif, secara de facto dilindungi oleh enam Undang-undang. Artinya, pemerintah sudah memberikan kepedulian. Sekarang tinggal pustakawan menunjukkan eksistensinya karena Undang-undang telah melindungi. Hanya di Indonesia, urusan perpustakaan yang kini menjadi urusan wajib diurusi pemerintah hingga ke daerah, ujarnya.
Namun, tetap diperlukan sinergi agar upaya mensejahterakan masyarakat berjalan baik. Pustakawan jangan merasa mampu sendiri. Perlu ada komunikasi dengan profesi lain. â€œSaat ini eranya sinergi. Bukan lagi era kolonial. Jangan lagi ada upaya pengkotak-kotakkan profesi.â€ Â Â 
Tahun 2018, Perpustakaan Nasional mengusung slogan â€œPustakawan Bergerakâ€. Pustakawan harus menjadi agen perubahan di masyarakat dengan memobilisasi pengetahuan (knowledge mobilization). Mobilisasi pengetahuan bukan sekedar membawakan buku maupun menyediakan buku, tapi juga memberikan informasi yang diperlukan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti informasi dan pengetahuan tentang teknologi ilmu terapan (life skill) yang mampu segera dipraktekkan sehingga dampaknya bisa cepat dirasakan masyarakat. Penguasaan teknologi informasi (TI) diyakini meringankan tugas mobilisasi pengetahuan yang dilakukan pustakawan menjadi lebih mudah.
Oleh karena itu, Kepala Perpusnas meminta pustakawan jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan administrasi. Jangan pula terpaku pada ketiadaan kartu anggota perpustakaan. Paradigma dalam melayani pemustaka harus diubah. Layani pemustaka dengan sebaik-baiknya, pesan Muhammad Syarif.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Ajang Pustakawan Berprestasi Terbaik Nasional 2018  : Pustakawan Adalah Mercusuar Peradaban

Banda Aceh, Aceh - Pembangunan Perpustakaan Digital Indonesia akan dilaksanakan secara inklusif untuk meningkatkan daya guna perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan satu dari tujuh rekomendasi Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI) 12.
KPDI 12 diselenggarakan di Banda Aceh, Aceh, pada 12-13 November 2019 dengan tema â€œMewujudkan Ekosistem Perpustakaan Digital 4.0 dan Society 5.0 dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsaâ€. Penutupan KPDI 12 menghasilkan tujuh rekomendasi untuk pembangunan perpustakaan digital dan tema KPDI 13 yang bakal berlangsung di Solo, Jawa Tengah.
Ketua Forum Perpustakaan Digital Indonesia (FPDI) Zainal Hasibuan menyatakan pengelola perpustakaan harus berupaya agar seluruh warga Indonesia bisa mengakses perpustakaan digital dan tidak ada yang mengalami ketertertinggalan.
Guru Besar Universitas Indonesia ini menambahkan sesuai dengan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Perpustakaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, pembangunan perpustakaan digital di Indonesia ke depan harus disinkronisasikan melalui Rencana Strategis Pembangunan Perpustakaan Digital Nasional 2020-2024. Rencana strategis akan disusun oleh FPDI dan dimasukkan dalam rencana kerja FPDI 2020.
â€œJadi sebelum KPDI ke-13, kita menyusun rencana strategis pembangunan perpustakaan digital nasional 2020-2024,â€ jelas Zainal Hasibuan dalam penutupan KPDI 12 di Hotel Hermes, Banda Aceh, Aceh, pada Rabu (13/11/2019).
Pembangunan Perpustakaan Digital Indonesia, ujar Zainal, akan diorientasikan untuk menunjang pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Ini bisa dicapai melalui sumber daya informasi dan pengetahuan. â€œIni melalui peningkatan konektifitas masyarakat terhadap berbagai sumber daya informasi dan pengetahuan; peningkatan akses dan ketersediaan sumber daya informasi dan pengetahuan terbuka dan penguatan konteks sumber daya informasi dan pengetahuan sesuai kebutuhan informasi bagi setiap warga negara Indonesia,â€ urainya.
Tahun depan, KPDI akan diselenggarakan untuk ke-13 kalinya pada 2020 di Solo, Jawa Tengah. Tema yang diusung adalah â€œRevitalisasi Perpustakaan Digital dalam Percepatan Transformasi Masyarakat Informasi menuju Masyarakat Sejahteraâ€. Di KPDI 12, rumusan mengenai perpustakaan digital dalam menyikapi kondisi destruktif diperkuat untuk merespons teknologi yang berkembang dengan cepat.
â€œJadi kalau kita lihat esensi society 5.0 itu, manusia sebagai pusat kegiatan di mana teknologi itu mensejahterakan manusia. Nah sebelum masyarakat sejahtera itu, adalah informasi. Kita sudah mulai memperkuat/mempertajam rumusan-rumusan mengenai perpustakaan digital dalam menyikapi destruktif yang terjadi di sekeliling kita oleh karena teknologi yang berkembang dengan cepat, semoga kita juga berubah dengan cepat. Di sini kita rumuskan ekosistemnya, di 2020 kita perkuat isi dari ekosistem tersebut. Kira-kira itu yang termaktub, tersirat untuk KPDI 13,â€ tukasnya. Pada penutupan, Zainal mengumumkan masa kepengurusannya berakhir pada tahun ini. Jonner Hasugian terpilih sebagai ketua baru FPDI periode 2019-2023.
Â 
Â

KPDI 12 Rekomendasi Pembangunan Perpustakaan Digital Dilakukan Secara Inklusif

Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Frankfurt Book Fair merupakan pameran buku terbesar di dunia yang digelar pada bulan Oktober setiap tahunnya. Pada Frankfurt Book Fair 2015, Indonesia menjadi tamu kehormatan (Guest of Honour). â€œDengan ditampilkannya koleksi naskah kuno Indonesia dalam event tersebut, membuktikan bahwa Indonesia sudah literate sejak abad ke-12,â€ terang Kepala Direktorat Bahan Pustaka Lucya Dhamayanti saat kunjungan Vice President Busines Development Frankfurt Book Fair Claudia Keiser ke Perpustakaan Nasional, Jumat (16/3). Dengan adanya Guest of Honour ini, Frankfurt Book Fair diharapkan akan memiliki karakter yang berbeda setiap tahunnya. Negara yang menjadi Guest of Honour akan menjadi pusat perhatian para pengunjung maupun media. Program Guest of Honour pertama kali diselenggarakan sejak tahun 1976, hadir setiap dua tahun sekali, namun kemudian menjadi program tahunan sejak tahun 1988.
Lucya menceritakan dalam ajang tersebut, Perpustakaan Nasional juga mendapatkan kesempatan untuk berbicara mengenai pengembangan perpustakaan di Indonesia pada sesi Business Meeting. Selain itu, Frankfurt Book Fair merupakan sarana untuk memantau buku-buku tentang Indonesia yang terbit di luar negeri.Â  Claudia Keiser dalam kunjungannya menerangkan kepada Muhammad Syarif Bando bahwa Frankfurt Book Fair merupakan pameran buku terbesar di dunia yang diikuti sebanyak 7.000an peserta, 10.000an jurnalis dari 80an negara. â€œIndonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang mendapatkan kesempatan sebagai Guest of Honour pada acara Frankfurt Book Fair 2015 yang merupakan ajang dalam memperkenalkan kebudayaan bangsa Indonesia pada masyarakat Frankfurt maupun dunia,â€ terang Caludia. Selain itu Claudia juga mengajak Perpustakaan Nasional untuk kembali berpartisipasi dalam ajang Frankfurt Book Fair bersama dengan perpustakaan dari seluruh dunia.
Menyambut kunjungan Vice President Busines Development Frankfurt Book Fair tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad sangat tertarik agar Perpusnas berpartisipasi untuk memamerkan koleksi naskah Perpusnas yang telah masuk Memory of The World seperti Naskah Panji, Babad Diponegoro, La galigo dan lainnya yang menjadi ikon kebanggaan bangsa Indonesia. Menurut Syarif Perpustakaan Nasional dapat menjadi rujukan atas koleksi naskah yang layak ditampilkan pada pameran tersebut karena Perpusnas menghimpun seluruh koleksi tentang Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan mencatat terbitan yang ada di seluruh Indonesia. Syarif juga berharap dalam ajang Frankfurt Book Fair nantinya, dapat menjelaskan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mempunyai legitimasi mengurus perpustakaan dari pusat hingga ke daerah sehingga ada upaya nyata dari pemerintah untuk mengembangkan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca. Menimpali Kaperpusnas, Claudia mengatakan perpustakaan memiliki peran penting dalam penyebaran informasi dan saat ini Frankfurt Book Fair mengakomodasi negara-negara di Asia Tenggara untuk berbicara mengenai pengembangan perpustakaan dan pembudayaan membaca di masing-masing negara.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Frankfurt Book Fair Sebagai Sarana Memperkenalkan Peran Perpustakaan di Indonesia ke Seluruh Dunia

Sofifi, Maluku Utara--UpayaÂ  membangun kembali semangat nasionalisme generasi muda Maluku Utara melalui Sosialisasi Perpustakaan Bung Karno di gelar Perpustakaan Bung Karno bekerjasama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Maluku Utara di Sofifi, Kamis (17/10), dengan dihadiri lebih 300 peserta yang sebagian besar adalah pelajar, mahasiswa, pengelola perpustakaan sekolah, pengelola perpustakaan desa, dan penggiat literasi. Hadir dalam dalam kesempatan itu, Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno Janti Suksmarini dan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Maluku Utara Rahwan K. Suamba Punjabi. Rahwan alias Rakas Punjabi menjelaskan bahwaÂ  kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan hari ini merupakan kerjasama dan bantuan langsung dari Perpustakaan Bung Karno Blitar, dan Perpustakaan Maluku Utara ini hanya memfasilitas tempat dan pesertanya.Â 
"Kami sangat berterima kasih kepada ibu Kepala Perpustakaan Bung Karno yang menjadikan dan memilih Maluku Utara menjadi tempat yang bersejarah berkaitan dengan sosialisasi pemikiran dan nasionalisme Bung Karno, karena Bung Karno datang ke Maluku Utara pada tahun 1951, 1954 dan 1956.
Sementara Agus Sutoyo Kepala Bidang Layanan Informasi dan Kerjasama Perpustakaan Bung Karno yang membawakan acara ini cukup inspiratif dan menarik perhatian peserta, diawali salam kebangsaan yang pernah dipekikkan Bung Karno pada tahun 1951, MERDEKA..sebanyak 3 kali dan disambut peserta dengan bersemangat. Agus mengajak peserta untuk memaknai kembali sejarah yang pernah digulirkan Bung Karnoi di Maluku Utara, karena kehadiran Bung Karno dengan naik kapal laut selama 2 minggu menuju Maluku Utara merupakan apresiasi yang cukup tinggi kepada masyarakat Maluku Utara, itulah bentuk kecintaannya Bung Karno kepada masyarakat Indonesia walaupun jauh ke timur Indonesia.Â 
Sedangkan janti Suksmarini mengatakan tujuan dilaksanakan sosialisasi ini agar semua generasi muda Indonesia, khususnya di Maluku Utara memahami ide perjuangan mempersatukan Indonesia yang telah dibangun oleh Presiden Republik Indonesia pertama Ir. Soekarno atau Bung Karno. "Sekarang ini Perpustakaan Bung Karno memiliki koleksi buku sebanyak 125 ribuan judul, baik yang berkaitan dengan Bung Karno, buku yang dibaca Bung Karno dan buku tentangÂ  Bung Karno," katanya. Lebih lanjut, Janti berharap, anak-anak muda Maluku Utara untuk memanfaatkan sebanyak mungkin buku-buku yang berkaitan dengan sejarah yang bisa didapatkan melalui online maupun datang langsung ke Perpustakaan Bung Karno, di Blitar Jawa Tiumur atau Perpustakaan Nasional di Jakarta.
Dalam kesempatan itu, hadir pula budayawan muda dan akademisi dari Unkhair Rudi S Tawary yang mengajak mahasiswa dan pelajar untuk mempelajari sejarah dengan sebaik-baik dan dariÂ  sumber yang terpercaya yang ada di Perpustakaan. Karena hal ini penting untuk dipahami masyarakat Indonesia bahwa perjuangan Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya sangat penting sebagai motivasi kita semua dalam menikmati kemerdekaan ini. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, itu saya rasa kalimat yang paling hebat dan inspiratif bagi kita semua.**
reportase: heri purwanto
fotografer: sri hardoko
Â

Membangun Mental Generasi Muda Maluku Utara Melalui Pemikiran & Nasionalisme Bung Karno

Salemba, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Flores Timur membutuhkan gedung perpustakaan untuk menjalankan fungsi layanan dengan maksimal. Saat ini, ruang baca dan koleksi Perpustakaan Kabupaten Flores Timur tidak memadai. Selain itu, ruang baca dan koleksi dengan ruang perkantoran terpisah jarak sekitar satu kilometer, sehingga cukup menganggu mobilitas antarpegawai.
Demi mewujudkan hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur Paulus Igo Geroda beserta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur dan jajarannya melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional. Paulus Igo menyatakan sulit untuk membangun gedung perpustakaan menggunakan anggaran daerah. Pasalnya, anggaran di kabupaten paling timur Pulau Flores ini mayoritas tersedot untuk gaji dan biaya operasional anggota dewan.
Hal disampaikan Paulus Igo saat diterima Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Joko Santoso, Kepala Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka Upriyadi, Kepala Biro Umum Joko Budi Santoso beserta pejabat terkait di Ruang Sidang Pimpinan Perpusnas, Jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta pada Kamis (5/12/2019).
Menjawab kebutuhan pemerintah Kabupaten Flores Timur ini, Joko Santoso menyatakan pembangunan perpustakaan bisa dilakukan dengan mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang perpustakaan untuk tahun 2021. Pasalnya, Joko menjelaskan, penerima DAK fisik bidang perpustakaan tahun 2020 sudah ditetapkan pada tahun ini.
Daerah diminta memastikan proposal dan data dukung sudah lengkap saat mengajukan. Penilaian penerima DAK akan dilakukan oleh Perpustakaan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas pada April atau Mei.
Joko Santoso menegaskan ada beberapa hal yang mesti disiapkan terutama menyediakan lahan seluas 2 ribu meter persegi dan sertifikat tanah. Selain itu, Detail Engineering Design (DED) dipastikan harus mencerminkan layanan publik, ruang untuk ekspresi masyarakat, dan mencerminkan kearifan lokal.
Kepala Bagian Perencanaan Adin Bondar menyatakan saat ini Perpusnas memiliki program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Karenanya, DED dipastikan harus mengakomidir program ini. â€œTransformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di mana masyarakat bisa berkumpul, belajar kontekstual, dan meningkatkan keterampilan. Bila desain itu benar-benar memiliki unsur-unsur tersebut, maka nilainya tinggi,â€ urai Adin Bondar.
Paulus Igo menyatakan sudah melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan. Dia berharap bisa menerima DAK pembangunan gedung perpustakaan pada 2021. Pada 2020, ada dua kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang menerima pembangunan gedung perpustakaan yakni Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Lembata.
Reporter: Hanna Meinita/Fotografer: Raden Radityo

Kabupaten Flores Timur Minta DAK untuk Membangun Gedung Perpustakaan

Jakarta - Dalam rangka pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan Program P3DN dan Identifikasi Area of Improvement (AoI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan evaluasi pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan Program P3DN dan Identifikasi AoI pada Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melalui Aplikasi Pengukuran Indeks Kepatuhan (APIK P3DN).
 
Memperhatian hal tersebut, Biro Sumber Daya Masyarakat dan Umum (SDMU) dan Inspektorat Perpusnas berkolaborasi untuk menyelenggarakan sosialisasi panduan pengisian APIK P3DN secara langsung di Ruang Teater Perpusnas Salemba, Selasa (30/5/2023).
 
Dalam sambutannya, Inspektur Perpusnas, Wahyu Nurhayati meminta seluruh peserta yang hadir untuk menyimak dengan baik paparan yang akan disampaikan oleh narasumber mengingat APIK P3DN harus sudah diisi dalam waktu dekat agar dapat dievaluasi oleh BPKP.
 
&ldquo;Tempo pengisian APIK P3DN untuk dievaluasi oleh BPKP hanya tinggal besok karena tanggal 2 Juni sudah ditutup, maka dari itu dimohon untuk segera diisi dan jangan lupa melampirkan data dukung yang diperlukan,&rdquo; ucapnya.
 
Adapun tujuan dari pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan Program P3DN dan Indentifikasi AoI ialah untuk melakukan pengembangan instrumen indeks kepatuhan yang bersifat generik, dapat diperbandingkan antar waktu, dapat diperbandingkan antar jenis organisasi (KLPBUBL), dan mampu mengidentifikasi AoI. &nbsp;&nbsp;&nbsp;
 
&ldquo;BPKP telah melakukan evaluasi pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan Program P3DN dan Identifikasi AoI secara konsisten selama beberapa tahun belakangan ini. Harapannya yakni dapat meningkatkan kepatuhan dan kinerja Program P3DN di seluruh Kementerian/Lembaga,&rdquo; ungkap Auditor Madya BPKP, Agus Hardja Santana.
 
Terkait teknis pengisian APIK P3DN, Auditor Muda BPKP, Jefri David Simanjuntak dan Auditor Pertama BPKP, Fauzul Iman menerangkan tahapannya. Perpusnas memiliki 3 (tiga) user yaitu Ketua Tim P3DN, APIP/Inspektorat, dan KPA/PPK, yang dapat diakses melalui tautan <a href="https://apip.bpkp.go.id/indeks-kepatuhan-p3dn">https://apip.bpkp.go.id/indeks-kepatuhan-p3dn</a>.
 
Masing-masing dari Tim P3DN ada 33 pertanyaan, KPA/PPK ada 89 pertanyaan, dan APIP/Inspektorat ada 19 pertanyaan diharapkan dapat dijawab dengan jujur dan apa adanya, serta harus dibarengi dengan data dukung yang sesuai.
 
Reporter: Basma Sartika
 
Fotografer: Alfiyan Tarih

Berita

Perpusnas Gelar Sosialisasi Panduan Pengisian APIK P3DN

Pencarian

Berita Lainnya

Realisasi Anggaran APBN TA 2023 Perpusnas Capai 88,2 Persen

Ajang Pustakawan Berprestasi Terbaik Nasional 2018 : Pustakawan Adalah Mercusuar Peradaban

KPDI 12 Rekomendasi Pembangunan Perpustakaan Digital Dilakukan Secara Inklusif

Frankfurt Book Fair Sebagai Sarana Memperkenalkan Peran Perpustakaan di Indonesia ke Seluruh Dunia

Membangun Mental Generasi Muda Maluku Utara Melalui Pemikiran & Nasionalisme Bung Karno

Kabupaten Flores Timur Minta DAK untuk Membangun Gedung Perpustakaan