Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Banyak daerah sekarang berlomba-loba menjadikan perpustakaan sebagai prioritas pembangunan. Sejak masuk ke dalam prioritas pembangunan nasional di 2019 oleh Bappenas sebagai program percepatan pengentasan kemiskinan melalui perpustakaan berbasis inklusi sosial, sudah membuka mata para pemimpin daerah untuk lebih peduli dan memfokuskan pembangunan dan pengembangan perpustakaan dan kegemaran membaca masyarakatnya. Mereka meyakini bahwa perbaikan kesejahteraanÂ  dan ekonomi bisa dilakukan dengan memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana belajar, aktualisasi diri, menumbuhkan kreatifitas dan inovasi masyarakat.Â 
"Implementasi setelah perpustakaan masuk ke dalam agenda prioritas 2019 adalah dengan membangun sekitar 300 perpustakaan di 60 kabupaten di 21 provinsi. Kenapa di kabupaten, karena pemerintah melihat pertumbuhan perpustakaan di kabupaten tidak sebaik yang berada di kota," terang Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryati saat menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Kaur, Bengkulu, dan Panitia Khusus Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan Kota Tangerang di Jakarta, Rabu, (17/10).
Dari sejumlah daerah yang telah berhasil menumbuhkan peran dan fungsi perpustakaan di masyarakat disebutkan bahwa di perpustakaan masyarakat bisa berbagi pengetahuan, pengalaman, belajar bersama, dan mengembangkan keterampilan yang selama ini belum tergarap maksimal. Pendampingan yang dilakukan perpustakaan, termasuk peran pengelola perpustakaan maupun pustakawan dirasakan benar. "Mereka tidak lagi bertumpu pada rutinitas sebagai sumber ekonomi, tapi juga memaksimalkan potensi alam dan kreativitas sebagai sumber pendapatan lain."
Ketua Komisi I DPRD Kab. Kaur Deni Setiawan sependapat jika perpustakaan dikatakan sarana belajar, bereksplorasi hingga arena bermain bagi masyarakat. Pemda Kab Kaur melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bahkan menginginkan setiap akhir pekan sebagai waktu yang pas bagi perpustakaan mendekatkan dirinya ke masyarakat. Namun, Deni menyoroti di tengah cukup luasnnya wilayah Kab. Kaur yang mencapai 73 kilometer persegi, armada perpustakaan keliling (mobil) masih amat kurang karena baru memiliki satu unit.Â  "Kami meminta Perpusnas mengalokasikan mobil perpustakaan kelilingnya untuk Kab. Kaur," pinta Deni. Di samping itu, kami juga ingin mengetahui bagaimana cara mengelola perpustakaan desa melalui alokasi dana desa.Â 
Sedangkan, Pansus Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan Kota Tangerang mengakui pihaknya sedang menggodok peraturan daerah terkait hal itu. Oleh karenanya, pihaknya memerlukan banyak materi sebagai pengayaan dalam penyusunan Raperda tersebut. "Payung hukum ini yang nantinya akan mengatur semua jenis perpustakaan yang ada di Kota Tangerang termasuk sumber daya manusianya (pengelola)," imbuh Ketua Pansus Amarno. Sisanya, Amarno mengatakan hal senada seperti yang diinginkan oleh Kab. Kaur, yakni alokasi bantuan seperti koleksi, ataupun mobil perpustakaan keliling.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â 
Â 
Â

Kab. Kaur dan Kota Tangerang Inginkan Alokasi Bantuan Koleksi dan Armada Perpustakaan Keliling

Senayan, Jakarta â€“ Bicara mengenai perpustakaan tidak hanya berupa deretan buku yang berdebu, namun keberadaan perpustakaan harus mampu menjangkau masyarakat melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan. Hal ini disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando saat membuka acara Stakeholder Meeting Nasional, Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, di Hotel Kartika Chandra, Selasa (19/11). â€œBerdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengamanatkan perpustakaan dibentuk, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang didalamnya berisi perpustakaan wajib dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum baru sehingga penting untuk merumuskan formula kegiatan perpustakaan yang bisa mengubah kehidupan masyarakat,â€ jelasnya. Lebih lanjut, Syarif Bando mengatakan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo untuk mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju, perpustakaan dapat mengambil peran tersebut salah satunya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. â€œMisalnya, dengan bekerjasama dengan para stakeholder, atau memberikan pelatihan keterampilan untuk pengangguran agar kesejahteraannya meningkat. Ini yang disebut dengan transfer knowledge. Peran ini dapat membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran,â€ lanjutnya. Kepala Perpusnas menjelaskan, Stakeholder Meeting Nasional ini diadakan bertujuan agar tercipta kesamaan persepsi dengan para stakeholder, diantaranya Pemda dan Bappeda bahwa perpustakaan bisa meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan kesejahteraan.
â€œKami menggandeng Bappeda yang memiliki kewenangan menghitung anggaran. Kami pun sudah melakukan MoU dengan Kementerian Desa agar alokasi dana desa dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga diharapkan perpustakaan dapat mengambil bagian dalam mengurangi tingkat kemiskinan," jelasnya.
Kegiatan pertemuan Stakeholder Meeting Nasional Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, literasi untuk kesejahteraan melibatkan perwakilan dari 21 provinsi, 60 kabupaten/kota, dan 300 desa di Indonesia.
Â 
Reportase : Wara Merdekawati Fotografer : Ahmad Kemal Nasution

Kepala Perpusnas : Perpustakaan Mampu Kerek Kualitas SDM

Bogor, Jawa Barat - Perpustakaan khusus perlu mendapat perhatian dalam pengembangannya secara berkesinambungan. Oleh karena itu, perpustakaan khusus dalam berbagai aspeknya perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas layanannya kepada pemustaka yang berada di dalam lembaga induknya.
Dalam rangka tersebut, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan Perpustakaan Khusus Tahun 2023 secara langsung di Hotel Swiss-Belinn Bogor, Senin (13/3/2023).
Adapun 3 (tiga) tema besar yang diangkat pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis ini disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar, melalui rekaman videonya antara lain terkait repositori perpustakaan khusus, penataan kelembagaan perpustakaan khusus Indonesia, dan akreditasi perpustakaan khusus.
&ldquo;Ada 3 poin besar yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini, pertama bagaimana perpustakaan khusus menjadi repositori pengetahuan dalam rangka meningkatkan kinerja institusi, kedua adalah bagaimana perpustakaan khusus kita tingkatkan agar institusi menjadi lebih adaptif dan agile yaitu melalui penataan kelembagaan sehingga perpustakaan khusus mampu menjadi center of excellence, dan ketiga adalah bagaimana mendorong perpustakaan khusus bisa meningkatkan kualitas pengelola dan pelayanannya untuk mendapatkan akreditasi dari Perpustakaan Nasional,&rdquo; jelasnya.
Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Khusus ialah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Kelembahaan dan Tata Laksana Pembangunan MAnusia dan Kebudayaan, KemenPANRB, R. Roro Vera Yuwantari Susilastuti, menyampaikan ada perubahan konsepsi organisasi pada perpustakaan khusus. Saat ini bentuknya adalah hierarkikal, ke depan organisasi perpustakaan khusus akan berbentuk flexible.
Pada konsep hierarkikal terdapat birokrasi bertingkat, dengan jenis kepemimpinan hirarki (top down), intruksi yang detil, dan silos. Sedangkan konsep flexible merupakan hasil integrasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan proses bisnis.
&ldquo;Dengan konsep flexible ini fokusnya berada pada aksi, perubahannya cepat dan dinamis dengan sumber daya yang fleksibel, memiliki kepemimpinan yang mampu mengarahkan dan menggerakan, serta membangun kerja tim yang bertanggung jawab pada hasil,&rdquo; terangnya.
Lebih lanjut, Asdep Vera memaparkan 5 (lima) rekomendasi untuk keberhasilan perubahan konsepsi tersebut, pertama optimalisasi jabatan fungsional dalam pengelolaan perpustakaan khusus lembaga pemerintah; kedua, sinkronisasi pelembagaan perpustakaan khusus dengan karakterisik tugas dan fungsi pengelolaan perpustakaan; ketiga, penguatan pembinaan pustakawan dan tenaga perpustakaan; keempat, optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan teknis dan layanan pemustaka; dan kelima, peningkatan promosi perpustakaan.
Sementara itu, Subkoordinator Pelaksana Fungsi Kebijakan Repositori Nasional BRIN, Hermin Triasih, pihaknya membentuk Repositori Ilmiah Nasional (RIN) untuk menjadi sarana menyimpan, melestarikan, mengutip, menganalisis, dan berbagi sata penelitian yang dikelola oleh Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah BRIN.
Menurutnya, urgensi dibangunnya RIN ialah untuk menegaskan bahwa data riset tidak kalah penting untuk dikelola guna keberlanjutan riset di masa mendatang, terutama untuk mengantisipasi kasus seperti pencurian device hingga force majeure. 
&ldquo;Untuk bisa mewujudkan pemanfaatan RIN secara lebih masif tentunya kami berkoordinasi dan bekerja sama juga dengan beberapa pihak eksternal seperti kementerian/lembaga lain, perguruan tinggi, swasta, maupun BUMN,&rdquo; ungkapnya.
Perpustakaan BRIN dan RIN ke depan akan menjadi model baru sistem kepustakaan riset dan inovasi nasional. Karena sebagai perpustakaan riset, perpustakaan BRIN harus mampu bertransformasi dalam mendukung tusi lembaga dengan mengembangkan &ldquo;Layanan User Forum&rdquo;. Tujuannya yakni&nbsp; mengoptimalkan koleksi digital dan fisik yang ada.
&ldquo;Sebagai dampak dari layanan tersebut, BRIN dapat menangkap potensi hasil riset baru melalui kegiatan riset yang ada,&rdquo; ucapnya. 
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus Perpusnas, Nani Suryani, pada laporan kegiatan menginfokan bahwa sampai saat ini sesuai data yang bersumber dari data.perpusnas.go.id, baru terdapat 3.006 dari 6.552 perpustakaan khusus yang terdata. Untuk itu, dia mengajak perpustakaan khusus yang belum terdata, agar mengisi datanya secara mandiri pada tautan data.perpusnas.go.id.&nbsp;&nbsp; 
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Gilang Arwin Saputri

Perpustakaan Khusus Jadi Center of Excellence

Jakarta - Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menghasilkan individu yang unggul menjadi kebutuhan utama bangsa saat ini. SDM yang unggul akan mengantarkan Indonesia Maju. Untuk mendukung hal ini, Perpustakaan Nasional RI menyelenggarakan Workshop Pemanfaatan Layanan dan Sumber Daya Perpusnas oleh Kementerian/Lembaga Mitra Kerjasama.
Kepala Bidang Layanan Koleksi Umum Perpusnas Luthfiati Makarim menyatakan melalui kegiatan ini, Perpusnas memberikan pendidikan literasi kepada masyarakat, terutama literasi informasi. Workshop menghadirkan narasumber yang akan membagikan ilmu dalam memanfaatkan gawai untuk menghasilkan mobile jurnalism.
â€œKegiatan ini ditujukan untuk seluruh masyarakat, dan kami berbahagia sekali karena bapak dan ibu telah hadir bersama kami di sini. Bersama-sama kita akan mendapatkan ilmu dan berkontribusi menjadikan Indonesia lebih baik, lebih maju dan lebih unggul lagi,â€ jelas wanita yang akrab disapa Ilus ini, dalam sambutan acara di Hotel Milenium Kebon Sirih, Jakarta, pada Rabu (23/10/2019).
Workshop menghadirkan narasumber yang berpengalaman di dunia video jurnalisme, Riki Dhanu dan Ismail Fahmi dan moderator Agus Kustiwa. Dalam paparannya di hadapan 100 peserta, Riki Dhanu menyatakan pemanfaatan media sosial dan internet menggunakan gawai merupakan tuntutan zaman. Karenanya, semua pihak, termasuk aparatur sipil negara dan instansi pemerintah harus merespons hal tersebut.
â€œHarapan saya, peserta bisa mengoptimalkan smartphone yang dia punya untuk memproduksi konten-konten yang bisa dia tampilkan di media sosial atau YouTube karena semua orang sebenarnya kita sudah punya barangnya, persoalannya kita tidak mau mencoba mengoptimalkan potensi yang ada di smartphone kita,â€ jelas jurnalis dan pendiri channel Mojonesia tersebut.
Pria yang malang melintang di dunia jurnalistik tersebut menjelaskan ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk menghasilkan mobile journalism yang baik. Pertama, memperhatikan autofocus. Sebelum merekam video, pastikan sudah mengunci fokus dari obyek yang akan direkam. â€œTips basic menghasilkan karya yang baik yang sering orang kelewatan. Bawaan semua kamera smartphone itu autofocus, nah selama merekam, kamera itu akan terus bekerja, mencari di mana titik fokusnya. Makanya kalau kita mau merekam video itu, kita harus mengunci fokus. Itu hal simpel yang sering orang lewatkan,â€ urainya.
Selanjutnya, pastikan agar tingkat pencahayaan selama pengambilan video tidak berubah. Terakhir, berani dan mau mencoba berbagai macam aplikasi, baik aplikasi kamera maupun video editing. â€œJadi dari smartphone kita itu kita bisa memproduksi video-video yang levelnya profesional, bukan video kebetulan terus jadi viral doang,â€ jelasnya.
Ismail Fahmi mengingatkan agar mengenali diri atau lembaga yang akan dibuat videonya. Pria yang berprofesi sebagai diplomat ini menilai, pengenalan diri ini sangat bermanfaat untuk menghasilkan video yang kreatif dan memiliki ciri khas. â€œKreatif dan inovatif. Ketika bikin konten harus berbeda dari konten sebelumnya, alurnya berbeda. Jadi langsung mulai saja,â€ tutup mantan jurnalis TV tersebut.
Reporter: Hanna Meinita/Fotografer: Hartoyo Darmawan
Â 
Â

Cetak SDM Unggul, Perpusnas Menyelenggarakan Workshop Mobile Journalism

Gelora Bung Karno, Jakarta - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam pengadaan formasi dan afirmasi bagi tenaga pustakawan, baik PNS maupun PPPK di pusat maupun di daerah pada Sidang Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (7/4/2022).
Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah bahwa sejatinya kebutuhan akan formasi pustakawan sangat dibutuhkan dalam upaya pelaksanaan akreditasi perpustakaan. Sehingga afirmasi kebutuhan pustakawan harus diusulkan kepada KemenpanRB.
â€œKenapa tidak kita mengejar afirmasi untuk PPPK pustakawan secara khusus misalnya? Sehingga nanti kalau bicara soal mau melakukan akreditasi terhadap perpustakaan, sudah ada pustakawannya jadi tinggal nambahin sedikit untuk jadi asesor,â€ ungkapnya.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menjelaskan untuk penambahan tenaga PPPK pustakawan pihaknya telah mengajukan secara tertulis kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).
â€œUntuk penambahan tenaga, kami sudah menyurat kepada KemenpanRB terkait penambahan tenaga PPPK. Mudah-mudahan nanti ada jawabannya dari sana,â€ jawabnya.
Legislator PPP, Illiza Saâ€™aduddin Djamal mengemukakan pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR) yakni pengolahan hasil SSKCKR dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan koleksi serah simpan yang ditetapkan oleh Perpusnas. Lebih lanjut, dia mempertanyakaan terkait standarisasi yang dipakai oleh Perpusnas.
â€œKami ingin tahu pak standarisasi yang dipakai dan kemudian jika ada dokumen yang sifatnya menjadi kerahasiaan negara apakah juga bisa diakses untuk dan atau pihak tertentu saja?â€ tanya Iliza.
Menjawab pertanyaan itu, Kepala Perpusnas menerangkan bahwa standar yang digunakan dalam pengolahan hasil SSKCKR sudah sesuai dengan yang dilakukan secara internasional, namun ada perbedaan dalam urusan penempatannya.
Â â€œPengelolaan karya cetak dan karya rekam yang dilakukan sama dengan standarisasi di disi yang berlaku secara internasional. Tetapi memang hanya penempatannya yang dilakukan secara khusus karena menyangkut masalah hak copy right,â€ jelas Syarif Bando.
Pada kesempatan yang sama dibahas juga mengenai belum tersebarnya secara merata bahan bacaan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Legislator Partai Nasdem, Ratih Megasari Singkarru menegaskan bahwa bukan masyarakat yang tidak memiliki keinginan untuk membaca namun akses terhadap bahan bacaan yang tidak ada, sehingga dia mendorong Perpusnas mampu memfasilitasinya.
Selain itu, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri berharap daerah 3T dijadikan skala prioritas dalam hal penyediaan bahan bacaan. Hal ini didasari oleh potensi Sumber Daya Alam (SDA) besar yang dimiliki oleh daerah 3T tersebut, namun Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengolahnya.
â€œApakah sama orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan? Jawabannya tentu tidak sama karena untuk mengetahui sesuatu dan untuk berpengetahuan mereka butuh baca,â€ tegasnya.
Sidang RDP ini digelar secara hybrid di Ruang Rapat Komisi X DPR RI. Gd. Nusantara 1 dan daring melalui Zoom serta kanal Youtube Komisi X DPR RI.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Prakas Agrestian

Komisi X DPR RI Dorong Perpusnas Afirmasi Tenaga Pustakawan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Banyaknya ragam koleksi bahan bacaan di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI pastinya menjadi daya tarik sendiri. Penasaran ada apa saja? Yuk, kenali lebih dekat!
Tak dapat dipungkiri bahwa Layanan Koleksi Perpusnas merupakan daya tarik utama bagi sebagian besar pemustaka yang mengunjungi Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat. Tak hanya untuk mencari informasi, Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas pun telah menjadi salah satu destinasi wajib dikunjungi di Jakarta.Â 
Menurut Pustakawan Ahli Pertama Perpusnas, Rachelia Methasary, Perpusnas memang menjadi destinasi favorit pemustaka terutama Lantai 24. Hal tersebut dikarenakan posisi balkon yang menyuguhkan pemandangan Monumen Nasional (Monas) dimana berada tepat di seberang Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas.
Rachelia juga menambahkan bahwa di Lantai 24 terdapat Layanan Koleksi Budaya Nusantara yang wajib dieksplor oleh pemustaka. Layanan ini hadir sebagai wadah atau media untuk pengenalan kembali khasanah budaya dan kearifan lokal dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.Â 
â€œJadi diharapkan sih layanan ini bisa menumbuhkan kembali rasa cinta dan nasionalisme teman-teman terhadap kebudayaan dari daerah asal kita ataupun kebudayaan dari daerah-daerah lainnya,â€ ungkapnya.
Perpusnas juga menghadirkan layanan baru bersamaan dengan peresmian Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas pada tanggal 14 September 2017 yaitu Layanan Mancanegara yang menyediakan koleksi tentang sejarah, politik, budaya, dan ekonomi dari sekitar 60 negara.
â€œAda 15.441 judul buku yang dapat dinikmati dengan bebas namun hanya bisa baca di tempat oleh pengunjung dikarenakan keterbatasan jumlah per eksemplar buku,â€ terang Pustakawan Ahli Pertama Perpusnas, Aldila Putri Hakmi.
Salah satu tujuan utama dari keberadaan Perpusnas adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka. Hal ini dapat terlihat dari ragam layanan yang menyesuaikan dengan kebutuhan pemustaka.
Perlu ditambahkan bahwa Perpusnas menganut beberapa sistem layanan, contohnya sistem layanan tertutup yang diterapkan di Layanan Monograf Tertutup. Namun tidak perlu khawatir karena pemustaka tetap dapat membaca koleksi di tempat.
â€œDikarenakan jumlah eksemplarnya yang terbatas, peminjaman buku dibatasi hanya boleh dibaca di tempat saja. Pengambilan akan dilakukan oleh petugas dengan terlebih dahulu memesan buku melali OPAC atau Katalog Online yang disediakan Perpustakaan Nasional,â€ jelas Pustakawan Ahli Pertama Perpusnas, Desviana Siti Solehat.Â 
Berbeda dengan Layanan Monograf Tertutup, pemustaka dapat bebas mengakses koleksi di Layanan Monograf Terbuka atau yang juga dikenal Layanan Koleksi Umum di Lantai 21 dan 22.
Pustakawan Ahli Pertama Perpusnas, Amri Yahya, menerangkan bahwa dengan menjadi anggota Perpusnas dan berdomisili di Jabodetabek, pemustaka dapat meminjam buku yang ada dengan mudah. Sedangkan bagi yang bukan namun berdomisili di Jabodetabek, dapat melampirkan surat domisili agar dapat melakukan peminjaman.
Tak hanya menyediakan koleksi umum, Perpusnas juga menyediakan Layanan Koleksi Rujukan dan Ilmu Pengetahuan yang bertujuan untuk menunjang kegiatan penelitian seperti skripsi, tesis atau disertasi pemustaka. Tak hanya menyediakan rujukan dari hasil penelitian dari seluruh universitas di Indonesia, layanan ini juga membantu pemustaka dalam rujukan online seperti jurnal.
â€œSebagai pustakawan, salah satu tugas utamanya adalah memberikan referensi bagi pemustaka, sehingga pemustaka berhak mendapatkan bimbingan dari pustakawan terutama dalam memanfaatkan koleksi-koleksi online dengan hanya perlu menemui pustakawan yang bertugas,â€ papar Pustakawan Ahli Pertama Perpusnas, Susi Setiyani.
Perpusnas juga berusaha memberikan layanan bagi semua kalangan, dalam hal ini adalah Layanan Disabilitas dan Lansia. Pustakawan Ahli Muda Perpusnas, Indah Ekaputri, menjelaskan bahwa layanan ini melayani penyandang disabilitas dari usia anak-anak hingga dewasa dan juga masyarakat yang telah lanjut usia yakni 60 tahun keatas.
â€œMenyediakan layanan untuk mendapatkan informasi dan rekreasi bagi yang memerlukan kebutuhan khusus seperti tuna netra dan tuna rungu adalah salah satu landasan bagi Perpustakaan Nasional menyediakan layanan ini. Sama halnya dengan layanan bagi lansia, mereka memerlukan informasi khusus untuk lansia yang dapat menunjang daya ingat mereka,â€ ucap Indah.
Kegiatan Sosialisasi Layanan Koleksi Perpusnas ini diselenggarakan pada Senin (20/9/2021) dan merupakan bagian dari rangkaian acara Â dalam rangka memperingati Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca Tahun 2021. Dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh ratusan peserta dari seluruh Indonesia.
Reporter: Noviani Maghfiroh

Mengenal Lebih Dekat Layanan Koleksi Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Naskah-naskah kuno ibarat pelita peradaban. Kandungan informasi di tiap naskah selalu sarat dengan pesan positif. Koleksi naskah kuno nusantara ditulis dalam berbagai aksara dan bahasa. Perpustakaan Nasional hingga tahun 2017 memiliki 11.133 naskah. Â Namun, tidak banyak yang bisa membaca setiap kandungan yang tersirat maupun yang tersurat.
Agar masyarakat mudah mengakses dan tahu manfaat besar dari naskah-naskah kuno nusantara, Perpusnas meluncurkan situs web khusus â€˜Khastaraâ€™ di Ruang Teater Soekarman Layanan Perpustakaan, Kamis, (3/1). Khastara artinya Khasanah Naskah Nusantara. Situs web ini merupakan hasil kerjasama antara Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi sebagai penyedia sistem dan web serta Pusat Preservasi sebagai penyedia isi (konten).
â€œSalah satu peran dari perpustakaan adalah sebagai jembatan ilmu pengetahuan di masa lampau dan situs web Khastara memuat seluruh koleksi digital hasil alih media dari koleksi tercetak pustaka nusantara yang dimiliki Perpustakaan Nasional. Situs ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia demi kepentingan intelektual,â€ kata Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando pada saat peluncuran.
Situs web ini, tambah Kepala Perpusnas, memudahkan pemustaka dalam mengakses koleksi pustaka nusantara yang sudah didigitalkan dalam bentuk dan format yang menarik sehingga kondisi koleksi tercetak yang sudah rapuh tetap terjaga.
Penyajian koleksi pustaka nusantara akan dibuat dalam bentuk website yang intuitif namun sederhana, sesuai dengan perkembangan teknologi terkini dengan konsep Web Responsif. Sehingga situs web Khastara dapat dibuka dengan gadget, seperti tablet dan smart phone.
Situs web Khastara memuat koleski sebanyak 8324 judul, diantaranya koleksi manuskrip (naskah kuno) 837 Judul, koleksi monograf langka yang diterjemahkan (buku langka) sebanyak 144 judul, koleksi kartografi (peta) sebanyak 1.548 judul, koleksi bahan grafis (foto, gambar, lukisan) sebanyak 5.716 judul, dan koleksi serial langka (majalah dan surat kabar langka) sebanyak 79 judul.
â€œHarapan kami, peningkatan layanan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dipersembahkan Perpustakaan Nasional menambah khasanah dan keragaman informasi yang ada serta berguna bagi masyarakat Indonesia,â€ ungkap Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â

Berita

Perpusnas Luncurkan Khastara : Cara Baru Kenali Naskah-Naskah Nusantara