Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melaksanakan Workshop Pelaporan Kinerja pada Aplikasi SMART dan eMonev secara daring melalui aplikasi zoom, (Kamis/25/5/2023).
Kegiatan ini mengundang seluruh Pengelola/Operator Aplikasi SMART Kemenkeu dan eMonev BAPPENAS di setiap unit kerja pusat dan UPT, Bendahara di setiap unit kerja pusat dan UPT, PPK Dana Dekonsentrasi dan Pengelola/Operator Aplikasi SMART Kemenkeu dan eMonev BAPPENAS di Dinas Perpustakaan Provinsi di seluruh Indonesia dan juga Anggota Tim Pengelola Manajemen Kinerja Organisasi (SMO).
&ldquo;Aplikasi SMART dan eMonev ini penting untuk dijadikan sebagai data pengendalian evaluasi di lingkungan Perpustakaan Nasional,&rdquo; ucap Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas, Joko Santoso dalam pembukaan workshop.
Selain itu, Joko menyatakan bahwa Penilaian Kinerja tahun 2022 sebesar 94,42 dan IKPA Perpusnas sebesar 90.37. Nilai ini sedikit menurun dibandingkan dengan Penilaian Kinerja tahun 2021 sebesar 94,50 dan IKPA sebesar 91,20.&nbsp; 
&ldquo;Penurunan Penilaian Kinerja dan IKPA ini menjadi perhatian khusus untuk kita semua, maka diharapkan kepada seluruh pihak yang terkait agar bisa meningkatkannya di tahun 2023,&rdquo; harapnya.
Perwakilan dari Direktorat Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan, Ajat Sudrajat mengatakan Perpusnas menduduki peringkat 25 dalam kategori Pagu Kecil (&lt;2,5 trilyun) dengan nilai SMART 94,42, nilai IKPA 90,87, serta nilai gabungan 87,67.
&ldquo;Di tahun ini, data yang berasal dari KPPN telah terintegrasi dari KPPN ke aplikasi SMART sehingga menjadi satu data dan lebih menghemat waktu serta tidak perlu penginputan yang berulang kali. Capaian output yang diinput pada aplikasi SMART hanya diinput setiap triwulan dan semester saja,&rdquo; ungkap Ajat.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan Direktorat SPPEPP Bappenas, Sinta Paramita menjelaskan manfaat dari aplikasi eMonev adalah sebagai laporan data realisasi/progeres pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dan bahan evaluasi dan akuntabilitas pembangunan. 
Output dokumen yang dihasilkan dengan data yang diambil dari aplikasi dari eMonev yaitu penyusunan Laporan Triwulan Pelaksanaan Renja K/L, Pemantauan/Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Nasional berdasarkan capaian RO PN di Renja K/L, evaluasi pelaksanaan RKP berdasarkan capaian RO PN di Renja K/L dan Indikator Kinerja Prioritas, dan penggunaan data aplikasi e-Monev dalam penyusunan pagu indikatif. 
&ldquo;Data realisasi yang dilaporkan ke dalam aplikasi e-Monev, dimanfaatkan untuk mendukung pemantauan, pengendalian dan evaluasi secara berjenjang,&rdquo; ucap Sinta.
 Reporter: Ranny Kusumawardhani

Workshop Pelaporan Kinerja pada Aplikasi SMART dan eMonev

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menghadiri Tasyakuran dan Peluncuran 8 buku Azyumardi Azra "Politik Global dengan Islam Wasathiyah", 'Mencegah Ekstrimisme dan Terorisme' di Ruang Teater Lantai 2 Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Rabu, (4/3). Pada kesempatan tersebut Azyumardi Azra menyerahkan bukunya secara khusus kepada Wapres Ma'ruf Amin dan Jusuf Kalla.Â  Peluncuran bukuÂ  juga dihadiri olehÂ  sejumlah mantan menteri Kabinet Kerja.
"Islam Wasathiyah sudah jadi perbincangan dimana-mana. Islam Wasathiyah adalah islam yang rahmatan lil alamin. Merupakan cara berpikir dan bergerak. Islam yang moderat. Bukan liberal. Tidak kasar. Tidak galak. Mengajak orang dengan sukarela. Tidak memaksa. Tidak saling membenci. Toleran. Sesuai yang dijalankan Nabi Muhammad SAW," jelas Wapres Ma'ruf Amin.
Wapres juga menyampaikan bahwa kerukunan umat beragama di Indonesia sudah menjadi contoh atau model bagi dunia internasional. Maka itu, Indonesia akan melakukan pertemuan dengan para tokoh Islam dunia untuk merukunkan umat beragama.
Upaya ini penting dilakukan demi mencegah paham radikalisme agar tidak meluas. Adanya kelompok-kelompok radikali terjadi karena politik global atau ketidaksukaan.
"Dalam politik global punya tidak ada penyelesaian tunggal dalam memecahkan masalah," tambah Jusuf Kalla.
Â 
Reporter/fotografer : Hartoyo Darmawan

Wapres KH Ma\'ruf Amin Hadiri Tasyakuran dan Peluncuran Buku Azyumardi Azra di Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Pelestarian menjadi soal krusial pada pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Pemerintah Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (RPP SSKCKR).Â  Pelestarian tidak cukup berbicara soal restorasi, konservasi, dan upaya preventif, melainkan juga menyangkut manajemen serta sumber daya manusianya.
"Upaya preventif tidak hanya pengendalian, pengawasan dan kondisi ruangan agar koleksi tidak cepat rusak tapi juga soal penanganan," ucap perwakilan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru Kemendikbud, Tubagus Sukmana atau yang akrab disapa Andre, pada lanjutan pembahasan RPP SSKCKR melalui video conference, Rabu, (13/5).
Menanggapi pertanyaan tersebut Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana, menerangkan sudah ada unit kerja terkait yang menangani pelestarian koleksi.
Pelestarian dalam RPP tidak hanya menyangkut soal karya cetak tetapi termasuk juga karya rekam. Karya rekam terbagi dalam dua bentuk, yaitu karya rekam analog dan digital.
Pembahasan yang dikomandoi Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Chatarina Muliana, merupakan pertemuan lanjutan ke-5 di tingkat PAK (Panitia Antar Kementerian) yang dibentuk sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 351/P/2020 tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
PAK melibatkan sembilan institusi (K/L), antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan Nasional, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Keuangan.
PelaksanaanÂ  SSKCKR dalam RPP bertujuan untuk: 1) mengelola koleksi KCKR sebagai koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir sebagai salah satu tolak ukur kemajuan peradaban bangsa; 2) mewujudkan sistem pendataan KCKR untuk memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat dalam memanfaatkan KCKR; 3) meningkatkan kesadaran penerbit dan produsen karya rekam tentang pentingnya pelestarian KCKR yang bernilai intelektual dan artistik sebagai hasil karya budaya bangsa melalui pemberian penghargaan; 4) meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun budaya literasi melalui pendayagunaan koleksi serah simpan.
RPP SSKCKR berisikan 40 pasal dan memuat lima poin penting. Pertama, mengenai tata cara penyerahan KCKR. Kedua, mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif bagi penerbit dan produsen karya rekam yang tidak taat melaksanakan kewajiban. Ketiga, mekanisme pengelolaan hasil SSKCKR. Keempat, tata cara peran serta (keterlibatan) masyarakat dalam pelaksanaan SSKCKR. Dan kelima, bentuk penghargaan kepada pelaku SSKCKR dan masyarakat yang berperan aktif dalam pelaksanaan SSKCKR.
Penyusunan RPP bersinergi dengan Undang-undang (UU) lain, antara lain UU Kemajuan Budaya, UU Sistem Perbukuan, UU Perpustakaan, UU Sistem Nasional Iptek, dan UU SSKCKR.
Perpusnas berharap pembahasan di tingkat PAK tidak memakan waktu lama sehingga pada 2020 dapat disetujuiÂ untuk kemudian diundangkan. Melalui RPP, Perpusnas mendorong seluruh pihak untuk melestarikan karyanya ke Perpusnas dan perpustakaan provinsi.
Â 
Reporter/Fotografer: Hartoyo Darmawan

RPP (Lanjutan) SSKCKR-Dorong Semua Pihak Lestarikan Karyanya ke Perpustakaan

Luwuk, Banggai â€“ Perpustakaan Nasional RI memberikan bantuan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) kepada Pemerintah Kabupaten Banggai yang diserahkan secara simbolis oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando pada acara Sosialisasi Literasi dan Kearsipan Sebagai Sumber Informasi Menuju Banggai Cerdas, Rabu (8/6/2022).
Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan sumber daya alam, tetapi banyak rakyat yang menerima bantuan sosial. Hal tersebut diungkapkan Kepala Perpustakaan Nasional RI dalam paparannya di hadapan kepala OPD se-Kabupaten Banggai. Ia pun mengutip pesan Bung Karno tentang ciri negara jajahan.
â€œCiri negara jajahan adalah bahan bakunya diambil negara lain, setelah jadi, negara itu menjadi pasar,â€ ujar Syarif Bando.
Jika suatu bangsa tidak memiliki kemampuan memproduksi dan terus menerus menjual bahan baku, maka akan menjadi masalah besar. Solusi untuk masalah tersebut, menurut Syarif, sangat sederhana, yaitu menghadirkan buku-buku ilmu terapan. Oleh karena itu, masyarakat harus berbasis ilmu pengetahuan dan membaca adalah cara untuk memperolehnya.
â€œKita harus berbasis ilmu pengetahuan dengan cara membaca,â€ tegas Syarif.
Lebih lanjut ia menambahkan bahwa buku-buku yang ada sekarang berbasis teori yang berasal dari luar negeri. Karenanya kita membutuhkan buku yang sesuai dengan keadaan yang ada di Indonesia, namun sayangnya masih kurang. Sementara itu, di Indonesia lanjut Syarif, satu buku ditunggu oleh 90 orang, padahal menurut standar UNESCO, tiga buku untuk setiap orang.
â€œIndonesia membutuhkan buku untuk mengelola Indonesia,â€ pesannya.
Â 
ReporterÂ  Â  Â  Â  Â  Â  : Eka Cahyani
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Arwan Subakti

Indonesia Butuh Buku untuk Mengelola Indonesia

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--April tidak sekedar dikenal sebagai April Mop. Di bulan yang sama, kaum perempuan Indonesia merayakan perayaan yang istimewa, yakni Hari Kartini. Banyak cara untuk mengenang jasa sosok yang dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita Indonesia meskipun hanya bersifat seremonial. Yang terpenting adalah bagaimana memaknai perjuangan Kartini dalam aktivitas keseharian perempuan Indonesia.
Hal ini terungkap pada talk show "Memaknai Hari Kartini Dengan Meningkatkan Literasi" yang diadakan di Perpustakaan Nasional, Senin, (22/4). Kepala Bidang Layanan Koleksi Umum Perpusnas, Agus Sutoyo, mengatakan bicara Kartini tidak hanya soal spirit emansipasi kaum perempuann tapi juga cita-cita luhur yang ingin bangsanya maju, berpikir mandiri, dan tidak ingin bangsanya dijajah lagi.Â Â 
Meski Kartini terhenti pendidikan formalnya. Hanya sampai usia 12 tahun. Namun, Kartini tetap semangat membaca banyak buku dan majalah bahkan yang berbahasa Belanda yang kala itu masih dianggap terlampau berat.Â  Tidak hanya membaca, Kartini punÂ rajin melakukan korespondensi dengan para sahabatnya di luar negeri. Dalam banyak literatur, Kartini juga sering mengkritisi dan merenung. Ia lantas mendirikan Sekolah Perempuan di Rembang usai pernikahannya di tahun 1903.Â 
"Ada empat poin penting yang bisa diserap dan diaplikasikan dari seorang Kartini. Pertama, Kartini adalah sosok yang sabar dan ikhlas. Pribadi yang senang membaca. Wanita yang gemar berkorespondensi. Dan perempuan yang membawa perubahan (agent of change)," ungkap Agus Sutoyo.
Di tengah maraknya informasi yang sumir bahkan cenderung hoaks, keempat yang diwariskan Kartini menjadi penting agar masyarakat, khususnya kaum perempuan memiliki karakter dan gerak langkah yang cerdas sehingga tidak mudah diadu domba. Aksi nyata diperlukan dalam membangun sebuah gerakan perubahan.Â Kaum perempuan adalah madrasah juga perpustakaan pertama bagi anak-anaknya yang mengajarkan betapa pentingnya budaya literasi (membaca dan menulis)Â 
Dengan kemampuan literasi yang baik, siapapun bisa menembus batas. Apalagi kini eranya media sosial. Media sosial sering dihakimi karena membawa problem karena informasi-informasi hoaks banyak berseliweran. "Buat kami, generasi muda yang sudah dibekali kemampuan literer malah bisa memilih informasi mana di dunia maya yang layak dipercaya dan yang bukan," tambah Alma Putri Dhiafina, Duta Literasi Rotary Club 2017
Senada dengan yang disampaikan Alma, penulis buku dan penggerak literasi dari Kota Batam, Vanessa Mayumi, menganggap dengan berliterasi diibaratkan seperti membuka banyak pintu yang kalau dimaksimalkan justru bisa menambah platform diri.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â

Empat Pesan Kartini Untuk Milenial

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima kedatangan Kepala Pusat Sejarah Akademi Militer Magelang Letnan Kolonel Hendra Purwanasari pada Senin, (31/8). Secara khusus Letkol Hendra mengajukan permohonan bantuan pengadaan rak dan koleksi perpustakaan Akmil Magelang.
Menanggapi permohonan tersebut, Kepala Perpusnas menggaransi bantuan yang dimintakan Akmil dan akan diakomodir pada 2021 mengingat di tahun ini anggaran Perpusnas sebanyak 40% dipangkas untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Â Â 
â€œKami akan alokasikan bantuan buku, rak dan sejumlah unit komputer untuk perpustakaan Akmil Magelang di tahun depan,â€ ujar Kepala Perpusnas.
Di samping itu, Perpusnas juga akan menyiapkan tim untuk membenahi server yang diberikan Perpusnas beberapa tahun lalu. â€œMasih belum sempat digunakan dikarenakan tiadanya staf perpustakaan atau prajurit yang bisa mengoperasikan,â€ imbuh Letkol Hendra. Â 
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Ahmad Kemal

Akmil Magelang Ajukan Bantuan Pengadaan Perpustakaan

Jakarta &ndash; Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menerima penganugerahan Anindhita Wistara Data tahun 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangkaian peringatan Hari Statistik Nasional. 
 
Penghargaan ini diterima langsung oleh Sekretaris Utama Perpusnas, Joko Santoso, sebagai pengakuan atas komitmen Perpusnas dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).
 
Dalam evaluasi tersebut, Perpusnas meraih nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 3,38, menempatkannya di peringkat ketiga di tingkat Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Kegiatan statistik sektoral yang dinilai pada Perpusnas, diantaranya Kompilasi Data Tenaga Fungsional Pustakawan Tahun 2023 dan Survei Tingkat Kegemaran Membaca Tahun 2023.
 
"Saya kira ini merupakan hasil dari kerja keras kita, terutama dalam memberikan kontribusi berupa data statistik terkait perpustakaan dan kepustakawanan," ungkapnya, Kamis (26/9/2024).
 
Sestama Joko&nbsp; menjelaskan bahwa &nbsp;pada tahun 2022 lalu, Perpusnas telah berhasil menyusun data tahunan mengenai tingkat Gemar Membaca Masyarakat dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Ia berharap, ke depannya, Perpusnas dapat menyajikan data yang lebih komprehensif, termasuk data terbitan dalam Bibliografi Nasional Indonesia, yang mencakup seluruh terbitan di Indonesia serta terbitan luar negeri tentang Indonesia.
 
"Harapannya, kami dapat terus menyajikan data komprehensif tentang perpustakaan, termasuk memantau aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan, serta dampaknya terhadap penguatan budaya baca dan literasi," tambahnya.
 
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa statistik berkualitas adalah kunci dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.
 
"Pembangunan statistik nasional adalah tanggung jawab bersama. Ini melibatkan banyak pemangku kepentingan, dari pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat luas," ujarnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, plt. Kepala BPS juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengguna data BPS, baik dari kementerian/lembaga, perangkat daerah, media massa, perusahaan, asosiasi, maupun masyarakat luas. 
 
&ldquo;Kepercayaan yang telah diberikan kepada BPS menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan statistik,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Ahmad Kemal Nasution

Berita

Perpusnas Terima Anugerah Anindhita Wistara Data dari BPS