Jakarta - Perpustakaan Nasional sebagai salah satu instansi pemerintah yang ada di negara ini sudah barang tentu memiliki sejarah panjang dari awal terbentuk hingga seperti hari ini, dimana telah menjadi salah satu Perpustakaan terbaik di dunia.
Â 
Bertindak sebagai pimpinan apel pada hari Senin (13/09/2021) Kepala Biro Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sri Marganingsih. Pada pidatonya kali ini, beliau menyampaikan sejarah dan perkembangan yang sudah dilalui oleh Perpusnas selama ini.
Â 
Seorang pustakawan dan profesor ilmu Perpustakaan asal India, Ranganathan memperkenalkan 5 hukum dari Ilmu Perpustakaan atau Five Laws of Library Science. Salah satu dari 5 hukum tersebut adalah A library is a growing organism.Â (Perpustakaan adalah organisme yang berkembang) atau dengan kata lain perpustakaan harus dapat berdaptasi dan berkembang sesuai dengan perubahan atau tuntutan zaman yang ada saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi sangat pesat saat ini secara tidak langsung memaksa perpustakaan harus dapat Â menyesuaikan diri dengan perkembangan itu sendiri. Begitu pula dengan perpustakaan nasional lakukan saat ini dalam menghadapi tantangan pada setiap perubahan dan tuntutan zaman yang ada saat ini.
Â 
â€œKepekaan lembaga dan segala hal yang terkait adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan. Jika tidak, perpustakaan akan tenggelam dalam paradigma lama dan sulit untuk majuâ€. terang Sri Marganingsih
Â 
Cikal bakal Perpusnas sendiri ditandai dengan didirikannya sebuah lembaga pelopor perpustakaan nasional pada masa kolonial bernama <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Koninklijk_Bataviaasch_Genootschap_van_Kunsten_en_Wetenschappen">Bataviaasch Genootschap</a>Â di tanggal <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/24_April">24 April</a>Â <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/1778">1778</a>Â dan dibubarkan pada tahun 1950. Pada masa Pemerintahan Republik Indonesia tepatnya tahun 1980, semangat untuk mewujudkan Â pengembangan sistem nasional <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Perpustakaan">perpustakaan</a>, secara menyeluruh dan terpadu ditandai dengan dibentuknya Perpustakaan Nasional RI yang merupakan gabungan dari Perpustakaan Museum Nasional; Perpustakaan <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah">sejarah</a>, <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Politik">politik</a>Â dan <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial">sosial</a>Â (SPS); Perpustakaan wilayah <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/DKI_Jakarta">DKI Jakarta</a>; dan Bidang Bibliografi dan Deposit, Pusat Pembinaan Perpustakaan dan berada dibawah <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Pendidikan_dan_Kebudayaan">Departemen Pendidikan dan Kebudayaan</a>Â Republik Indonesia.
Â 
Pada tahun 2000, Perpusnas RI mengalami perubahan status menjadi salah satu lembaga pemerintah non departeman setelah sebelumya berada di bawah <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Pendidikan_dan_Kebudayaan">Departemen Pendidikan dan Kebudayaan</a>Â Republik Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen.
Â 
Perubahan terakhir yang dilakukan oleh Perpusnas dalam bidang organisasi diantara lain adalah Penyederhanaan birokrasi yang diamanatkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat pelantikan Presiden pada tanggal 20 Oktober 2019. Perubahan tersebut dilakukan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (agile), dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik. Arahan tersebut langsung ditanggapi oleh Perpusnas dengan mengeluarkan peraturan-peraturan terkait SOTK untuk mendukung perubahan tersebut.
Â 
â€œSOTK terbaru Perpustakaan Nasional ini diharapkan dengan 138 ujung tombak yang menggerakan tupoksi perpusnas menjadi momentum bagi setiap ASN di lingkungan Perpustakaan Nasional untuk dapat melakukan terobosan, inovasi dan pemikiran baru yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja sebagai lembaga pemerintah, untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam rangka mendukung kinerja pelayanan public Perpustakaan Nasional. â€ ungkap Sri Marganingsih
Â 
Â Reportase: Fauzan Abdi

Perpustakaan adalah organisme yang berkembang

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Perpustakaan berperan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan
Ketua Umum Forum Perpustakaan Umum Indonesia (FPUI) Usman Asshiddiqi mengatakan peran perpustakaan umum dalam program berbasis inklusi sosial adalah pembinaan perpustakaan desa, sekolah, dan komunitas.
Selain itu juga intervensi program, variasi layanan perpustakaan sesuai kebutuhan dan integrasi program dengan stakeholder atau institusi pemerintah.
"Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial mensyaratkan komitmen dan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Perpustakaan," kataya pada Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2021 â€œIntegrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi Dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Strukturalâ€ secara virtual pada Selasa (23/3/2021).
Hal ini diharapkan menciptakan kesadaran masyarakat untuk berkembang dan keswadayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga mampu meminimalisir ketergantungan pada pihak-pihak diluar dirinya.
Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalamÂ  mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauanÂ  untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha,Â  melindungi dan memperjuangkan budaya dan Hak Azasi Manusia (HAM).
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten ini menyatakan transformasi ini bertujuan terciptanya masyarakat melalui transformasi peprustakaan berbasis inklusi soial.
Sementara tujuan khususnya meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, meningkatkan penggunaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu membangun komitmen dan dukungan stakeholder untuk transformasi perpustakaan yang berkelanjutan.
Dalam strategi transformasi layanan perpustakaan ini mendesain perpustakaan dan koleksinya untuk dimanfaatkan masyarakat seoptimal mungkin. Untuk aksinya ruang berbagi pengalaman, ruangÂ  belajar yang kontekstual dan ruang berlatih keterampilan kerja.
"Sementara untuk indikatornya peningkatan kunjungan pemustaka ke perpustakaan, peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan dan peningkatan jumlah kemitraan perpustakaan dengan berbagai lembaga," tutup Usman.
Â 
*Laporan Tim Humas Perpustakaan Nasional RI
Â

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&mdash;Kehadiran Duta Baca Indonesia (DBI) harus dapat memberikan impact atau dampak bagi masyarakat Indonesia.
Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, menyatakan DBI dibutuhkan untuk mengubah pola pikir dalam membaca dan menulis. Kehadiran DBI harus berdampak terutama saat bersentuhan langsung dengan masyarakat di daerah. Kerja DBI dinilai berat karena harus memastikan masyarakat menerima informasi baru melalui aktivitas dan gerakannya.
&ldquo;Kita berada pada suatu era yang namanya ledakan informasi. Kalau hari ini ditaksir satu juta informasi lahir dalam satu hari, itu ditaksir minimal, dan kita hanya dapat satu, berarti kita ketinggalan 999.999 informasi. Karena itu, gerakan Duta Baca Indonesia untuk memastikan orang berada dalam ruang yang terkonfirmasi dengan dunia yang baru,&rdquo; urainya dalam penandatanganan Kontrak Kerja antara Perpusnas dan DBI, Gol A Gong yang diselenggarakan di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jl. Medan Merdeka Selatan, No. 11, Jakarta, pada Rabu (25/1/2023).
Kepala Perpusnas menambahkan, melalui gerakannya, DBI dapat mendobrak pola pikir masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penyiapan bahan bacaan.
Ditegaskan, DBI mewakili negara dalam setiap kunjungan. Pada tahun ini, DBI diharapkan meningkatkan kualitas kegiatannya. Pendeklarasian duta baca merupakan dukungan yang berharga bagi Perpusnas.
&ldquo;Karena itu saya harap pejabat lainnya juga aktif untuk mendorong komunitas, institusi, ada duta bacanya di TNI, di Polri, di lembaga-lembaga vertikal dan organisasi-organisasi yang memang pengaruhnya sangat vital,&rdquo; tukasnya.
Gol A Gong didaulat menjadi DBI sejak 2021 dan mengusung tagline &ldquo;Berdaya dengan Buku&rdquo;. Berdasarkan catatan, pada 2022, pria dengan nama lengkap Heri Hendryana Harris ini melakukan Gerakan Safari Literasi di 436 titik di seluruh Indonesia, yang mana 12 titik bersentuhan langsung dengan Perpusnas.
Gol A Gong melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Perpusnas, pemerintah daerah, pegiat literasi, forum komunitas, dan seluruh masyarakat. Dia menambahkan, selama tiga bulan berkeliling ke 40 kota menggunakan mobil menuju daerah timur Indonesia. Selama perjalanan, Gol A Gong menemukan tiga masalah utama terkait literasi di Indonesia. Pertama, peran kepala dinas perpustakaan kurang maksimal dalam memotivasi kinerja para pustakawan.
&ldquo;Rata-rata kepala dinas perpustakaan merasa dibuang sehingga tidak memotivasi para pustakawan untuk melakukan kegiatan kreatif, inovatif, dan tentu out of the box. Itu banyak sekali saya temukan ketika diwawancara. Sehingga pustakawan-pustakawannya tidak kreatif, tidak mampu mengeksplorasi gagasan-gagasannya karena pimpinannya selalu mengatakan saya dibuang,&rdquo; ungkapnya.
Kedua, akses ke perpustakaan atau toko buku masih sulit, terutama di daerah timur Indonesia. Ketiga, distribusi yang tidak merata karena ekosistem perbukuan belum terbangun dengan sehat.
&ldquo;Dan saya melihat Perpustakaan Nasional melakukan penetrasi dengan pojok baca digital dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS), jadi saya sebagai Duta Baca merasa mendapatkan mitra yang kompeten. Saya senang sekali ketika Perpustakaan Nasional ada di mana-mana,&rdquo; ungkapnya.
Tahun ini, dia mengusung kegiatan dengan tajuk Gerakan Indonesia Menulis. Salah satu kegiatan gerakan ini adalah menggandeng pustakawan untuk menulis.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpusnas, Adin Bondar, menjelaskan tahun ini Perpusnas mengusung tema utama transformasi perpustakan berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan, solusi cerdas pemulihan ekonomi pasca pandemic COVID-19. Deputi menegaskan ketidakhadiran pengetahuan menjadi penyebab kemiskinan. Masyarakat berpengetahuan ditentukan oleh kualitas SDM. Kualitas SDM didukung oleh konektivitas dan akses terhadap pengetahuan, tersedianya sumber dan bahan pengetahuan, serta ketidakmampuan SDM karena perilaku atau budaya.
Sementara itu dalam gelar wicara &ldquo;Membaca itu Sehat, Menulis itu Hebat&rdquo;, penulis Prama Ramadani Putranto, menuturkan potensi daerah dapat dikemas menjadi tulisan menarik yang populer. Pria yang dimentori Gol A Gong dalam program Kajian Literasi Terapan Berbasis Konten Lokal dari Perpusnas tersebut, menulis tentang serabi dalam bukunya. Dia menyebut, serabi merupakan kuliner khas Ambarawa.
&ldquo;Bukunya tentang kekaguman saya dengan kota Ambarawa. Namun di sini, ternyata bukan soal sejarah, mulai dari wisata alam dan tentunya wisata kuliner serabi. Dalam diskusi, Pak Gong menyampaikan metode naskah menarik dan point of view yang tepat, bagaimana dibuat seperti catatan perjalanan,&rdquo; urainya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Aji Anwar/Deni Irawan

Kehadiran Duta Baca Indonesia Berdampak Bagi Masyarakat

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Bertambahnya usia, pastinya tubuh mengalami berbagai perubahan. Adanya perubahan tersebut, maka para lansia perlu menjaga kesehatannya agar menjadi lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif dan berkualitas. Demikian disampaikan oleh Fisioterapis Sri Widayat Ismiyati, dalam Konseling Lansia dengan tema Menjaga Kesehatan di Usia Senja yang digelar bidang layanan koleksi umum Perpustakaan Nasional, Senin (4/11).
Dikatakan, penuaan adalah proses alami tubuh dan dapat dijalani dengan baik apabila memahami perubahan yang terjadi di tubuh serta langkah-langkah untuk menjaga kesehatan lansia. â€œPada saat lansia, terjadi beberapa perubahan fisiologi diantaranya penglihatan, pendengaran, rasa dan penciuman, sistem saraf, sistem pernapasan, serta sistem ginjal. Selain itu para lansia juga dianjurkan untuk berolahraga, tidak perlu yang berat, jalan kaki misalnya,â€ jelasnya.
Pembiacara lainnya, Dra Pudjiati, SKp,Mkes menjelaskan mengenai perawatan dan pencegahan diabetes pada lansia. Menurutnya, penyakit diabetes merupakan sekumpulan gejala akibat gula darah tinggi. Gejala penderita diabetes diantaranya mudah haus, mudah lapar, sering kesemutan di bagian kaki, berat badan menurun tanpa sebab yang jelas, cepat lelah dan mudah mengantuk.
â€œPenyakit diabetes ini biasanya merupakan penyakit keturunan. Namun bisa juga karena pola hidup yang tidak sehat, seperti kurang olahraga, kegemukan, dan makan banyak terutama makanan yang mengandung gula tidak terkontrol,â€ ungkapnya.
Sementara itu, Ns. Omi Haryanti, S.Sos.,Skep,MKM mengatakan lansia sebagai masa degeerasi biologis yang disertai dengan berbagai penderitaan seperti beberapa penyakit. Pada orang lanjut usia biasanya memiliki kecendurungan penyakit kronis.
â€œSalah satunya hipertensi, yang merupakan silent killer karena termasuk penyakit yang mematikan tanpa disertai gejala yang jelas. Penyakit ini menjadi serius karena dampaknya bisa fatal, seperti strooke, jantung koroner, dan gangguan ginjal,â€ katanya.
Omi mengingatkan para lansia untuk rutin berolahraga, diet rendah garam dan juga menjalani gaya hidup yang wajar. â€œDiperhatikan asupan makanannya, dan jangan lupa olahraga, minimal jalan kaki,â€ ujarnya.
Dalam acara konseling ini, diikuti ratusan lansia yang terdiri dari berbagai komunitas lansia di wilayah Jakarta. Usai acara, para lansia diajak untuk melakukan senam lansia dan cek kesehatan gratis.
Reportase : Wara Merdekawati Fotografer : Ahmad Kemal Nasution / Basma Sartika
Â

Menjaga Kesehatan di Usia Senja

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pandemi Covid-19 dapat memperluas kemampuan masyarakat dalam meningkatkan skill dalam berbagai bidang literasi secara kolektif. Pembatasan aktivitas pergerakan masyarakat yang disebabkan pandemi Covid-19 memberikan banyak hikmah bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menjadi narasumber dalam webinar dengan tajuk â€œBangkit dari Pandemi dengan Literasiâ€ yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas pada Rabu, 17 Juni 2020 melalui video telekonferensi.
Gubernur Anies menyatakan literasi bukan sekadar baca tulis, tapi ada beragam literasi yakni ICT literacy (Teknologi Informasi dan Komunikasi/TIK), literacy financial, dan literacy cultural and civic. Dengan memahami hal tersebut, kemampuan dalam menangkap perubahan gaya hidup selama pandemi, akan menjadi lebih baik dan wawasan bertambah.
Kemampuan ICT literacy (TIK) dapat dioptimalkan untuk aktivitas yang menghasilkan karya, dan tidak sekadar menjadi konsumen. â€œMaka ketika bicara pemanfaatan teknologi, lampaui teritori jangkauan, harus menjangkau dunia dengan berbagai bahasa yang mudah dijangkau. Saat ini merupakan kesempatan bagi generasi kita seperti saat berdiam di rumah, banyak anak muda mewakili Indonesia menjangkau dunia,â€ jelasnya.
Sementara literasi budaya dan masyarakat (literacy cultural and civic) muncul dalam bentuk kedisiplinan komunal yakni pelaksanaan protokol kesehatan seperti menjaga jarak aman dalam antrean, penggunaan masker, hingga mencuci tangan. â€œSelama pandemi, publik sedang menjalani pemanfaatan literasi dan pemerintah memiliki tugas dalam public education. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi adalah periode pendidikan bagi masyarakat atas kebiasaan baru,â€ urainya.
Selain itu, masyarakat juga belajar menghadapi kondisi krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemic Covid-19. Melalui literasi keuangan (financial literacy), masyarakat belajar menjadi lebih tangguh dan kuat.
Menurutnya, saat pandemi Covid-19, masyarakat Indonesia mengalami vaksinasi kolektif atas kebiasaan dan perilaku kolektif. â€œKebiasaan baru yang dijalani saat pandemi merupakan suatu pembelajaran. Masyarakat baru yang akan kita masuki, adalah masyarakat baru yang memenuhi tiga unsur yaitu sehat, aman, produktif,â€ urainya.
Reporter: Eka Purniawati/Hanna Meinita

Gubernur DKI Jakarta: Pandemi Covid-19 Tingkatkan Skill dalam Berbagai Bidang Literasi

Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dalam kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian sebagai Badan Publik yang cukup informatif dengan perolehan nilai 75,74 poin. Ini merupakan penghargaan pertama yang diterima oleh Perpusnas.
Kepala Biro Hukum Organisasi Kerjasama dan Humas, Sri Marganingsih mengatakan, penghargaan ini sebagai bentuk komitmen Perpustakaan Nasional untuk menyelenggarakan pengelolaan Badan Publik yang transparan dan akuntabel.
â€œHadirnya PPID di Perpustakaan Nasional sebagai implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara transparan dan akuntabelâ€, tuturnya usai mengikuti acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik secara daring, Rabu (25/11).
Sri Marganingsih pun mendorong agar Pejabat Publik Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perpustakaan Nasional dapat meningkatkan predikatnya di tahun mendatang. â€œJangan puas dengan predikat cukup informatif, tetapi kami berharap dapat mencapai predikat informatif,â€ harapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden RI Maâ€™ruf Amin mendorong Badan Publik yang masih berpredikat cukup informatif untuk terus melakukan akselerasi dan perbaikan keterbukaan informasi publik dengan mengaplikasikan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, inovasi serta partisipasi ke dalam setiap aspek pelayanan informasi kepada publik.
â€œDengan adanya keterbukaan informasi publik diharapkan masyarakat dapat semakin aktif terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik mulai dari tahap perencanaan, implementasi, pemantauan hingga evaluasi kebijakan. Hal ini penting untuk mewujudkan kebijakan publik yang tepat sasaran dan relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,â€ tuturnya.
Saat ini kita berada dalam era revolusi industri 4.0 dimana transformasi digital menjadi keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Hal ini perlu direspon secara bijak oleh seluruh Badan Publik dengan memberikan pelayanan yang inovatif, adaptif dan solutifÂ  untuk masyarakat. Selain itu, arus informasi yang bergulir begitu cepat seringkali tanpa ada proses filterisasi, tidak menutup kemungkinan adanya arus informasi yang tidak benar untuk menyesatkan masyarakat yang dikenal dengan istilah kesalahan informasi.
â€œSaya meminta Badan Publik melalui PPID dapat memaksimalkan penggunaan seluruh kanal untuk penyebaran informasi publik yang benar, melindungi masyarakat dari sebaran disinformasi, misinformasi dan malinformasi sekaligus membendung arus hoaks yang berkembang,â€pesannya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana menyampaikan masih diperlukan dorongan yang lebih besar untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Penganugerahan ini bukanlah suatu yang dimaknai sebagai kontestasi antar badan publik, tetapi harus dimaknai sebagai tolak ukur implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.
â€œKomisi Informasi akan lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik melalui komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah,â€ ungkapnya.
Reportase : Wara Merdeka

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpustakaan adalah organisme yang berkembang

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Kehadiran Duta Baca Indonesia Berdampak Bagi Masyarakat

Menjaga Kesehatan di Usia Senja

Gubernur DKI Jakarta: Pandemi Covid-19 Tingkatkan Skill dalam Berbagai Bidang Literasi

Perpustakaan Nasional Raih Predikat Cukup Informatif