Jakarta-Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Mariana Ginting menyampaikan koleksi perpustakaan merupakan aset berharga yang menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat. 
 
Oleh karenanya, penting untuk terus mengembangkan koleksi perpustakaan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kualitas dan inklusivitasnya.
 
"Koleksi yang bermutu akan memberikan nilai tambah dalam proses pembelajaran, penelitian, dan juga hiburan bagi para pengguna perpustakaan," ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Koleksi Nasional 2024.
 
Rapat Koordinasi yang mengangkat tema Bahan Perpustakaan Bermutu dan Inklusif diselenggarakan secara hibrida pada Kamis, (18/7/2024).
 
Dalam konteks inklusivitas, lanjutnya, koleksi perpustakaan harus dapat diakses oleh semua kalangan tanpa terkecuali. Ini berarti memperhatikan keberagaman kebutuhan dan minat baca dari masyarakat, termasuk masyarakat yang memiliki keterbatasan aksesibilitas.
 
"Sejalan dengan tema hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk terus berkomitmen dalam mengembangkan koleksi perpustakaan yang bermutu dan inklusif,&rdquo; ajaknya.
 
Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai langkah, antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap koleksi yang sudah ada, mengidentifikasi kebutuhan bahan bacaan yang belum tercukupi, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan koleksi perpustakaan.
 
Deputi menjelaskan sampai akhir bulan Desember 2023, Perpusnas sudah memiliki koleksi lebih dari 8 juta&nbsp; eksemplar. 
 
Dari jumlah tersebut, terdapat koleksi monografi tercetak, naskah kuno yang berjumlah lebih dari 12 ribu eksemplar, koleksi umum buku digital terbitan dalam negeri yang tersedia di aplikasi iPusnas lebih 1,5 juta eksemplar, dan koleksi lainnya.
 
"Selain itu, situs web e-Resources memuat koleksi buku digital terbitan dalam dan luar negeri. Sementara untuk koleksi hasil pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, sebanyak lebih dari 3 juta eksemplar," jelasnya.
 
Deputi menegaskan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses terhadap koleksi perpustakaan, baik melalui digitalisasi maupun penyediaan platform daring yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses bahan bacaan secara mudah dan inklusif.
 
"Dengan koleksi yang beragam dan ditopang dengan spirit transformasi perpustakaan sebagai ruang inklusi sosial, perpustakaan akan menjadi ruang yang terbuka lebar terhadap berbagai perbedaan di masyarakat sekaligus ruang kolaborasi yang dapat memfasilitasi terciptanya berbagai kemungkinan baru dalam lingkup ilmu pengetahuan," tegasnya.
 
Sementara itu dalam sesi diskusi, Analis Kebijakan Ahli Muda Urusan Kepemudaan, Olah Raga, Perpustakaan dan Kearsipan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teuku Maimun Riza mengatakan isu penganggaran menjadi salah satu kendala Utama yang dihadapi dinas perpustakaan di daerah dalam pengembangan bahan perpustakaan. 
 
"Dukungan dari pimpinan daerah yang masih kurang, menyebabkan minimnya alokasi anggaran untuk perpustakaan," katanya.
 
Dia mengungkapkan bahwa capaian indeks pembangunan literasi sejak tahun 2020 hingga 2023 terus meningkat, meskipun unsur ketercukupan koleksi hanya sebesar 32,03% dari standar.
 
"Maka masih terdapat kekurangan koleksi perpustakaan sebesar 67,97% dari standar atau kekurangan koleksi sebanyak 372.472.817 judul koleksi," paparnya.
 
Teuku mengingatkan pentingnya peran perpustakaan dalam pembangunan daerah, tidak hanya berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, tetapi juga dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan daya saing daerah.
 
"Dengan adanya Pilkada serentak, saya berharap agar peran perpustakaan dapat dimasukkan dalam visi dan misi kepala daerah yang baru, sehingga peran perpustakaan dalam pembangunan daerah dapat lebih tergambar jelas," harapnya.
 
Sementara itu, Direktur Pengembangan Strategis dan Kebijakan Pengadaan Khusus Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Shahandara Hanitiyo menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa di bidang perpustakaan termasuk dalam pengadaan yang dikecualikan. 
 
Pengadaan yang dikecualikan ini mencakup pengadaan yang dilakukan berdasarkan tarif barang dan jasa yang dipublikasikan secara luas, pengadaan berdasarkan praktik bisnis yang mapan, serta pengadaan barang dan jasa yang diatur oleh undang-undang lainnya.
 
"Dalam pengadaannya memerlukan keterlibatan jasa profesi tertentu, untuk memastikan bahwa barang-barang yang diadakan benar-benar memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, serta bermanfaat bagi masyarakat luas," jelasnya.
 
Lebih lanjut, Shahandara menekankan bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan harus dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan praktik bisnis yang mapan.
 
"Tim teknis yang terdiri dari tenaga ahli akan membantu dalam menilai dan memastikan bahwa barang-barang yang diadakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan," pungkasnya.
 
&nbsp;
 
Reporter : Wara Merdeka
 
Dokumentasi : Prakas Agrestian / Ahmad Kemal

Perpusnas Dorong Penyediaan Bahan Perpustakaan Bermutu dan inklusif

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Sebanyak 60 ASN Perpustakaan Nasional RI (Pepusnas) menerima penghargaan Satyalencana Karya Satya dari pemerintah Indonesia. Penghargaan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo berdasar Keputusan Presiden (Keppres) tertanggal 17 Juni dengan Nomor 44/TK/Tahun 2020 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana karya Satya. Penyematan pin Satyalencana Karya Satya dilakukan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando sebelum mengikuti upacara memperingati kemerdekaan RI ke-75 secara virtual, pada Senin, (17/8).Â 
Dalam petikan Keppres disebutkan penghargaan diberikan pemerintah atas dasar pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus selama masa paling singkat 10, 20, dan 30 tahun usia kerja.Â Ke-60 ASN yang menerima penghargaan meliputi 30 ASN dengan masa bakti 30 tahun kerja, 4 ASN dengan masa bakti 20 tahun kerja, dan 26 ASN dengan masa bakti 10 tahun kerja.
Pada sambutan awal, Sekretaris Utama Perpusnas Woro Titi Haryanti mengatakan penghargaan ini patut disyukuri karena merupakan bentuk terima kasih dari negara. "Jadikan sebagai pendorong, motivasi bagi rekan ASN lain untuk terus mengabdi penuh dedikasi kepada bangsa," ujar Woro Titi sesaat sebelum penyematan.
Sementara itu, Kepala Perpusnas mengingatkan bahwa penghargaan ini istimewa karena terpilih diantara 4 juta ASN yang ada di seluruh Indonesia. Namun, tidak ada yang tahu kebenaran segala prasyarat penghargaan yang dituliskan selain yang bersangkutan. "Parameter disiplin, jujur, akuntabel, yang tahu hanya dirinya dan Tuhan," pungkas Kepala Perpusnas.Â  Â  Â 
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo

60 ASN Perpusnas Terima Penghargaan Satyalencana Karya Satya

Salemba, Jakarta- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan bertanggung jawab terhadap segala tantangan tugas yang diemban.
&nbsp;
Hal tersebut diutarakan oleh Sekretaris Utama (Sestama) Perpusnas Joko Santoso pada pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan 13 pejabat fungsional pustakawan di lingkungan Perpusnas, Jumat (14/6/2024).
&nbsp;
Sestama menyampaikan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat fungsional merupakan amanah Peraturan BKN Nomor 7 tahun 2017.
&nbsp;
&ldquo;Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari perputaran roda setiap organisasi yang bertujuan untuk pembinaan, pemantapan kapasitas kelembagaan serta pengembangan karir sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN),&rdquo;jelasnya.
&nbsp;
Lebih lanjut, Sestama menegaskan agar ASN di lingkungan Perpusnas selalu menerapkan nilai-nilai berakhlak, mengembangkan komunikasi yang positif di setiap lini saat bertugas dan menciptakan inovasi untuk terus meningkatkan pelayanan publik serta bangunlah sinergitas dengan seluruh unsur,
&nbsp;
Selain itu, Sestama mengutarakan harapannya agar pejabat fungsional yang baru saja dilantik dapat menunjukan dedikasi dan loyalitas dimanapun bertugas.
&nbsp;
&ldquo;Saudara harus mengarahkan kemampuan dan melaksanakan tugas dengan baik untuk mendukung pembangunan bidang perpustakaan yang tentu selaras dengan visi dan misi Perpustakaan Nasional,&rdquo; harapnya.
&nbsp;
Dalam kesempatan ini, lima pejabat fungsional dilantik menjadi pustakawan ahli madya,satu pejabat fungsional dilantik menjadi pustakawan ahli muda dan tujuh pejabat fungsional dilantik menjadi pustakawan ahli pertama.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
Reporter: Anastasia Lily
&nbsp;
Dokumentasi: Ahmad Kemal / Andri TK / Aji Anwar

Sebanyak 13 Pejabat Fungsional Pustakawan di Lingkungan Perpusnas Dilantik

Batam, Kep. Riau â€“ Pengelolaan desa memiliki dua asas yakni asas rekognasi dan asas subsidiaritas. Dengan kedua asas ini, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan Â mengurus dirinya sendiri. Kewenangan ini dilatarbelakangi oleh keanekaragaman antara satu desa dengan desa lainnya. Kewenangan mengurus dan mengatur urusannya sendiri juga meliputi dana desa. Hal tersebut dipaparkan oleh Direktur Pelayanan Sosial Dasar Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bito Wikantosa saat menjadi narasumber pada Rapat Kerja Pusat XXII dan Seminar Ilmiah Nasional Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) di Batam, pada Senin (8/7).
â€œDana desa sejatinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan kemandirian desa melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan antara pembangunan kota dan desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan,â€ungkap Bito.
Dana desa diberikan agar desa mampu mampu mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Dana desa yang diberikan negara kepada desa dapat dimanfaatkan setelah melalui rembug desa dan musyawarah desa. Tanpa melalui kedua proses ini, dana desa yang dimiliki tidak dapat digunakan.Â  Bito menambahkan, â€œDewasa ini dana desa telah tersalurkan ke 20 desa di 20 kecamatan, 16 kabupaten dari 12 provinsi.
Salah satu item dana desa adalah untuk membuat taman bacaan dan membangun perpustakaan desa.Â  Taman bacaan dan perpustakaan yang ada di dalam desa akan menumbuhkan kebiasaan membaca dengan memanfaatkan perpustakaan desa. Hasil dari membacan diharapkan masyarakat desa dapat meningkatkan kecakapan hidup dalam berpikir kritis, pemetaan potensi dan problem solving bagi anggota masyarakat desa.
Â 
Reportase: Elsa Tuasamu
Fotografer: Radhitya Purnama

Direktur Pelayanan Sosial Dasar: Berdayakan Perpustakaan Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

Salemba, Jakarta- Di tengah kebutuhan akan standar perpustakaan yang memadai, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tengah berupaya menyusun Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan SNP Sekolah Luar Biasa (SLB).
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi mengatakan penerapan standar secara baik, konsisten dan benar dalam perpustakaan merupakan persyaratan untuk mewujudkan layanan prima yang berfokus pada kepuasan pemustaka.
â€œPenerapan standar memerlukan komitmen yang kuat, dukungan pelatihan dan bimbingan, kontrol manajemen serta evaluasi internal (internal audit) dan evaluasi eksternal (eksternal audit) sehingga diharapkan mutu penyelenggaraan perpustakaan akan lebih baik dan sesuai dengan standar yang ada,â€ tegas Deni saat membuka kegiatan Public Hearing SNP Pendidikan Anak Usia Dini dan SNP Sekolah Luar Biasa secara daring, Jumat (27/8/21).
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberi kesempatan bagi para penyelenggara dan pengelola perpustakaan untuk memberikan kontribusi terhadap penyusunan SNP sebelum ditetapkan ke dalam regulasi. Saat ini Perpusnas sendiri telah memiliki 9 SNP yang terdiri dari Â SNP Perpustakaan Sekolah pada jenjang SD, SMP, SMA, Â SNP perpustakaan umum pada perpustakaan provinsi, kab/kota, kecamatan, dan desa, serta SNP Perguruan Tinggi dan SNP Perpustakaan Khusus yang ditetapkan 2017 lalu.
Ketua Tim Perumus SNP PAUD Tisyo Haryono berharap setelah dilakukan public hearing atas rancangan PAUD maka akan segera ditetapkan. â€œDalam waktu dekat SNP PAUD akan segera disahkan. Jadi jangan lagi menggunakan standar untuk SD, SMP, atau SMA lagi untuk SLB dan PAUD. Karena ketika diterapkan sudah pasti tidak cocok,â€ tuturnya. Tisyo melanjutkan dengan adanya SNP PAUD nantinya maka penyelenggara perpustakaan dapat segera menyiapkan perpustakaannya untuk diakreditasi sebagai bagian pembangunan kualitas perpustakaan.
Di sisi lain, Ketua Tim Perumus SNP SLB, Bambang Supriyo Utomo mengatakan pada dasarnya ada 6 standar yang diatur dalam SNP yaitu standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan.
â€œIsi dari sebuah standar bukan yang terbaik, maksimal, maupun optimal. Tapi isinya yang minimal tapi layak digunakan oleh masyarakat. Maka kita perlu mencari titik tengah di antara itu,â€ ungkapnya.
Dalam rangka penyusunan kedua SNP SLB dan SNP PAUD, Perpusnas juga bekerja sama dengan Direktorat Pembinaan PAUD dan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Reportase: Eka Purniawati

Perpusnas Susun Standar Nasional Perpustakaan PAUD dan SLB

Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI serta Pengumpulan data melalui kunjungan kerja Legislatif di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI Bersama Perpusnas RI di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

Salemba, Jakarta - Wakil Wali Kota Padang Panjang, Asrul beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Jalan Salemba Raya Nomor 28A, Jakarta.
Kunjungan diterima langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Perpusnas, Mariana Ginting, yang didampingi oleh Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Perpusnas, Emyati Tangke Lembang, Senin (13/2/2023).
Sejak 2018 Kota Padang Panjang telah dicanangkan sebagai Kota Literasi oleh Kepala Perpusnas RI. Untuk mempertahankan prestasi tersebut, Asrul mengharapkan dukungan dan pendampingan dari Perpusnas.
&ldquo;Kami sangat ingin mewujudkan Kota Padang Panjang betul-betul menjadi kota literasi seperti yang telah dicanangkan pada tahun 2018. Untuk itu kami sangat membutuhkan dukungan dari Perpustakaan Nasional,&rdquo; ungkap Asrul.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Mariana menyampaikan bahwa sebagai instansi pembina seluruh perpustakaan yang ada di Indonesia, Perpusnas siap memberikan bantuan maupun pendampingan.
&ldquo;Kita harus saling bekerja sama. Perpusnas selalu siap untuk mendukung tercapainya literasi yang baik bagi masyarakat di daerah,&rdquo; ujar Mariana.
Lebih lanjut, Mariana menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi kedatangan Wakil Wali Kota Padang Panjang demi meningkatkan literasi masyarakat Padang Panjang. 
&ldquo;Saya sangat mengapresiasi kedatangan Wakil Walikota Padang Panjang ke Perpusnas. Hal ini menunjukkan komitmen pimpinan yang besar terhadap kondisi literasi di daerahnya,&rdquo; imbuh Mariana.
Kunjungan kerja ditutup dengan penyerahan buku berjudul Impact Stories of Library Transformation Based on Social Inclusion kepada Wakil Wali Kota Padang Panjang oleh Deputi Mariana. Buku tersebut berisi berbagai kisah penerima program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
Reporter: Gilang Arwin
Editor: Basma Sartika
 Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin

Berita

Pertahankan Kota Literasi, Wakil Wali Kota Padang Panjang Kunjungi Perpusnas