Sebanyak 78 Petugas Keamanan Perpusnas Ikuti Sosialisasi Pengamanan Swakarsa 
Sebanyak 78 personil petugas keamanan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) mengikuti Sosialisasi Peraturan Polisi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa dan Peraturan Polisi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Polisi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa.
Seperti yang tertuang dalam aturan tersebut, satuan pengamanan adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial yang dibentuk melalui perekrutan oleh badan usaha jasa pengamanan atau pengguna Jasa Satpam untuk melaksanakan pengamanan dalam menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya. 
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan apresiasi atas kinerja satuan keamanan yang telah mendedikasikan dirinya untuk bekerja di Perpusnas.
&ldquo;Memang diperlukan sekali jiwa pengaman dari para petugas keamanan Perpusnas yang mampu melihat kondisi di dalam maupun di sekitar lingkungan kerja Perpusnas,&rdquo; ungkapnya pada Jumat, (10/02/2023).
Kepala Perpusnas berharap para petugas keamanan akan selalu waspada dan mampu menjaga kondisi di seluruh lingkungan kerja Perpusnas terus kondusif dan aman.
Sosialiasi ini menurut Wakil Kantor Kepolisian Sektor Senen, AKP Siradjudin mengatakan sejak Perpol ini disahkan, Perpusnas menjadi yang pertama menggelar sosialisasi untuk para petugas keamanannya.
Petugas keamanan menurutnya harus mampu membina dan mengayomi lingkungan terbatasnya yaitu wilayah tempat kerjanya.
&ldquo;Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan para petugas keamanan Perpusnas dalam menjalankan tugasnya,&rdquo; pungkasnya.
Saat ini satuan pengamanan Perpustakaan Nasional RI terdiri dari 54 personil di Perpusnas Medan Merdeka Selatan dan 24 personil di Perpusnas Salemba Raya.
&nbsp;
Reporter: Eka Purniawati
Fotografer: Irfan Fachrudin

Sebanyak 78 Petugas Keamanan Perpusnas Ikuti Sosialisasi Pengamanan Swakarsa 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Sehat bukan hanya sekedar prasyarat saat melamar kerja, namun juga menjadi modal utama untuk bekerja, begitu pula dengan keselamatan.
Hal tersebut wajib menjadi catatan penting bagi seluruh instansi pemberi kerja dalam mengupayakan kesehatan dan keselamatan seluruh pegawainya, salah satunya dengan berbagai bentuk antisipasi seperti penetapan regulasi dan penyebaran informasi melalui sosialisasi.
Demikian disampaikan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Janti Suksmarini saat memberikan sambutan pada kegiatan Sosialisasi dan Kampanye Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) dan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran, Jumat (2/2/2024).
&ldquo;Maksud dan tujuan pelaksanaan acara hari ini yaitu memasyarakatkan hidup sehat dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit yang dapat mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja,&rdquo; ucapnya.
Kepala Puskesmas Kecamatan Gambir, dr. Ilmi Tri Indiarto menambahkan bahwa Germas sejatinya tidak hanya ada di perkantoran milik pemerintah maupun swasta, namun harus juga dibangun di lingkungan sekitar kita.
&ldquo;Selain sebagai bentuk kegiatan promotif dan tindakan preventif hidup sehat, Germas dapat menjadi program yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas kerja sekaligus mengurangi beban pembiayaan akibat penyakit,&rdquo; katanya.
Sedangkan Standar K3 Perkantoran, menurut dr. Ilmi dibutuhkan untuk menjamin dan melindungi kesehatan serta keselamatan pegawai terhadap penyakit maupun kecelakaan saat bekerja.
&ldquo;Tidak hanya kendaraan bermotor, namun tubuh kita juga perlu diservis saat sehat. Dengan demikian yang sehat bisa tetap sehat dan yang sakit tidak menjadi lebih sakit. Jangan sampai pegawai yang produktif tetapi karena tidak dirawat jadi tidak produktif,&rdquo; terangnya.
Pelaksana Promosi Kesehatan Puskemas Kecamatan Gambir, Reni Zahra Pratiwi menyebutkan dalam Germas perkantoran terdapat enam indikator antara lain peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, penyediaan pangan sehat dan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan lingkungan sehat, serta peningkatan edukasi sehat.
&ldquo;Harapannya setelah ada sosialisasi ini, Perpusnas dapat turut serta dalam menggaungkan Germas, khususnya kepada pagawai dan umumnya kepada pengunjung. Selain itu, agar Perpusnas menjadi tempat untuk menyebarluaskan informasi mengenai kesehatan,&rdquo; harapnya.
Sementara itu, Penanggungjawab K3 Puskesmas Kecamatan Gambir, Satrio Wibisono menjelaskan terkait bahaya K3 yang terdiri dari lima jenis yakni bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial.
&ldquo;Di luar bahaya K3, ada beberapa aspek yang patut menjadi perhatian dalam pelaksanaannya agar tetap sesuai dengan standar diantaranya aspek keselamatan kerja, kesehatan kerja, ergonomi, dan lingkungan kerja,&rdquo; jelasnya.
Sebagai penutup, Satrio berharap Perpusnas membuat kebijakan terkait peregangan di jam 10.00 dan 14.00, memasang video kesehatan di beberapa tempat yang mudah diakses oleh pengunjung, dan membuat video safety induction untuk para pengguna aula serta auditorium.
Reporter: Basma Sartika
 Dokumentasi: Deny Irawan/Prakas Agrestian

Kesehatan dan Keselamatan Jadi Modal Utama Bekerja

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Tiga pegiat dan pelestari budaya nusantara, yakni Langit Kresna Hariadi, Gusti Ayu Rus Kartiko, dan Rithaony Hutajulu dikukuhkan Perpustakaan Nasional sebagai penerima Anugerah Pustaka Nusantara 2018 pada pekan penghargaan yang diselenggarakan Bidang Deposit Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional di Gedung Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta, Kamis, (26/7). Penghargaan diberikan langsung oleh Direktur Deposit Bahan Pustaka Perpusnas Lucya Dhamayanti kepada ketiga peraih anugerah tersebut. Mereka dinilai sebagai pelestari terhadap budaya nusantara yang nyaris punah.Â 
Langit Kresna Hariadi adalah lelaki paruh baya kelahiran Banyuwangi tahun 1959. Langit dikenal sebagaiÂ seorang penulis roman Indonesia. Mantan penyiar radio ini juga dikenal masyarakat luas dengan cerita populer roman Gajah MadaÂ  yang menceritakan kisah dari Mahapatih Gajah Mada dari kerajaan Majapahit yang terkenal pada masanya.Â  Menulis dan berkhayal menjadi satu-satunya pekerjaan yang digelutinya.Â Langit juga melibatkan diri dalam kegiatan pelestarian benda-benda cagar budaya terutama sisa-sisa peninggalan Majapahit.
Gusti Ayu Rus Kartiko dikenal pubilk sebagai ahli penulisan sejarah. Salah satu penulisannya yang terkenal adalah yang berjudul Desa Rahwatu, Jejak Petilasan Wiku Jnanabadra. Keaktifan Ayu dalam menulis karya budaya didampingi juga kakaknya yang memiliki ketertarikan yang sama di budaya, terutama yang berkaitan dengan kebudayaan Budha di Indonesia.Â 
Sedangkan Rithaony HutajuluÂ  adalah seorang dosen Etnomusikologi di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan.Â Rithaony dikenal sebagai sosok dosen yang rajin melakukan penelitian dan kegiatan seni di tingkat nasional dan internasional. Beberapa kali mendapat kepercayaan The Ford Foundation untuk melakukan kegiatan ilmiah seni.Â 
Â 
Reportase : Hartoyo DarmawanÂ 
Â

Anugerah Pustaka Nusantara 2018 : Apresiasi Bagi Pelestari Budaya Nusantara

Jakartaâ€”Bulan Mei merupakan bulan monumental bagi Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas). Setiap tanggal 17 Mei, Perpusnas memperingati hari lahirnya, yang sekaligus diperingati sebagai Hari Buku Nasional.
Memasuki usia 42 tahun, Perpusnas mengusung tagline Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional. Teknologi informasi dimanfaatkan dengan maksimal dalam menjangkau masyarakat. Transformasi perpustakaan sangat dibutuhkan untuk menyiasati keterbatasan buku cetak, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Hal ini disampaikan pustakawan ahli utama Perpusnas, Fathmi, dalam apel pagi di lingkungan Perpusnas yang diselenggarakan secara virtual. Apel pagi diselenggarakan setelah libur lebaran. Pada kesempatan tersebut, Fathmi berharap semangat Idulfitri dapat meningkatkan kinerja pegawai Perpusnas, khususnya para pustakawan.
Fathmi menyatakan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam pasal 4 mengamanatkan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka atau pengguna perpustakaan, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan, dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, upaya untuk mencerdaskan bangsa menjadi hal yang utama agar rakyat Indonesia memiliki daya saing.
â€œSaya mengambil istilah yang digunakan Kepala Perpusnas, Bapak Muhammad Syarif Bando, bahwa kalau kita cerdas maka bisa sejahtera. Kalau kita sehat dan sejahtera, maka NKRI bisa utuh selamanya. Kalau kita cerdas, sejahtera, dan kuat, maka kita akan menjadi bagian dari percaturan global,â€ urainya saat memberikan sambutan, pada Senin (9/5/2022).
Layanan perpustakaan yang prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka harus dilakukan sebagai wujud pelaksanaan amanat UU Perpustakaan. Perpusnas melalui Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Pujasintara) berupaya melakukan hal ini melalui delapan inovasi. Pujasintara merupakan salah satu unit kerja di Perpusnas yang menjalankan tugas di bidang jasa informasi dan layanan perpustakaan serta pengelolaan naskah nusantara.
Pertama, diseminasi informasi terseleksi, yang melayankan paket informasi kepada masyarakat. Hal ini merupakan perwujudan tugas pustakawan untuk mengumpulkan dan menyediakan informasi kepada masyarakat. Diseminasi informasi terseleksi merupakan pekerjaan 70% pustakawan melakukan transfer pengetahuan, dengan dukungan manajemen pengetahuan sebesar 20%, dan 10% manajemen koleksi.
â€œKepala Perpusnas menyampaikan bahwa yang namanya pustakawan itu tugasnya adalah mengumpulkan informasi yang berserakan, kemudian membuatnya sebagai diseminasi informasi, kemudian bisa menjadi paket informasi. Itulah hidangan kita kepada masyarakat,â€ sebutnya.
Kedua, penerapan kartu anggota berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Hal ini merupakan upaya Perpusnas dalam memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan serta memperluas wawasan dengan mudah dan cepat. Selain itu, inovasi ini bertujuan mengintegrasikan data anggota perpustakaan, menyederhanakan sistem keanggotaan perpustakaan, meningkatkan mutu layanan perpustakaan, serta mengurangi keterbatasan akses bahan bacaan di daerah.
Ketiga, layanan mandiri smartlocker dan anjungan pengembalian mandiri (APM). Smartlocker adalah loker yang disediakan bagi pemustaka yang meminjam koleksi tanpa harus berjumpa dengan pustakawan. â€œPemustaka dapat langsung mengambil koleksi yang dipesannya dengan menggunakan kunci yang berasal dari kartu anggota. Loker berlokasi di lantai 2 Gedung Layanan Perpusnas di Medan Merdeka Selatan dan APM terletak di lantai 1,â€ jelasnya.
Keempat, libtalk seri penelusuran, merupakan sarana diskusi pustakawan yang membahas subjek seputar dunia perpustakaan. Libtalk seri penelusuran merupakan wadah bagi peserta untuk berbagi dan belajar, mengetahui jenis-jenis resources, dan cara penelusuran informasi. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dengan menghadirkan pustakawan dari berbagai perpustakaan yang ingin mempromosikan layanan perpustakaannya.
Kelima, Tanya Pustakawan virtual, yang merupakan perwujudan perpustakaan digital dengan menyediakan media komunikasi virtual berupa surat elektronik dan chat yang memungkinkan masyarakat berinteraksi, bertanya, dan berkonsultasi terkait pemenuhan kebutuhan informasinya dengan pustakawan referens di Perpusnas.
Keenam, layanan bimbingan pemustaka dan literasi informasi. Kegiatan ini diselenggarakan dalam memberikan bimbingan pemanfaatan e-resources, jurnal ilmiah internasional, iPusnas, Indonesia OneSearch, keanggotaan online, dan mengenalkan layanan digital Perpusnas.
Ketujuh, buletin khusus layanan perpustakaan yang merupakan layanan menyebarkan informasi tentang berita layanan, rekomendasi koleksi, dan produk kemas ulang informasi di lingkungan kerja Pujasintara.
Kedelapan, panduan penelusuran subjek tertentu, merupakan panduan singkat yang disusun oleh Pujasintara mengenai cara menelusur sumber informasi yang terpercaya. â€œHal ini diberikan untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia berupa kemampuan menelusur referensi,â€ ujarnya.
Upaya Perpusnas dalam memberikan layanan kepada masyarakat, dinilai baik sebagaimana penghargaan yang diraih dalam bidang layanan publik. Fathmi menyebut, tahun 2021, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam kinerja pelayanan publik, Perpusnas melalui Pujasintara memperoleh penghargaan sebagai unit penyelenggara pelayanan publik kategori Sangat Baik di lingkup Kementerian/Lembaga.
Perpusnas berhasil mempertahankan kualitas layanan publiknya, setelah pada 2020, Pujasintara meraih penghargaan sebagai penyelenggara pelayanan publik kategori Sangat Baik dari Kementerian PANRB. Pada 2018 dan 2019, hasil evaluasi pelayanan publik Perpusnas melalui Pujasintara meraih predikat Baik.
â€œPenilaian dilakukan berdasarkan enam unsur yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi,â€ tukasnya.
Selain itu, penilaian layanan publik terhadap kepuasan pemustaka di Perpusnas tahun 2021 sebesar 3,61. Berdasarkan kriteria Permen PANRB No. 14 Tahun 2017, nilai tersebut masuk kategori Sangat Baik.
Secara internal, Perpusnas juga mengapresiasi pustakawan layanan dan pemustaka yang telah memanfaatkan layanan yang disediakan.
Reporter: Hanna Meinita
Â

Delapan Inovasi Perpusnas untuk Layanan Perpustakaan Prima

Salemba, Jakarta -- Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, meminta kepada para pustakawan ahli utama untuk segera mengambil peran menjadi pelopor perubahan fundamental dalam merumuskan redefinisi, reorientasi, serta reimplementasi perpustakaan di masa yang akan datang. Sehingga diharapkan peran pustakawan lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.
â€œPerubahan cara pandang terhadap perpustakaan harus segera diubah untuk meyakinkan stakeholder untuk memastikan eksistensi perpustakaan di masa depan. Dengan perubahan ini diharapkan kita bisa menjawab tantangan global ke depan,â€ ujar Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando pada Kegiatan Audiensi Pustakawan Ahli Utama Perpusnas RI, Kamis (7/1/2021).
Dijelaskan, layanan perpustakaan saat ini tidak hanya terbatas pada bagaimana cara mendapatkan buku, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan layanan ilmu pengetahuan dari buku yang ada.
â€œKarena itu saat ini bukan lagi pustakawan mencari buku, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan. Tetapi bagaimana buku ini kita cari, kumpulkan kemudian diolah, diimplementasikan serta di review hasil dari penerapannya,â€ jelasnya.
Syarif Bando mengajak pustakawan utama untuk mengkaji persoalan yang ada di perpustakaan, seperti masih rendahnya budaya baca, indeks literasi yang masih rendah. Bagaimana persoalan itu terjadi harus dipahami, jangan lihat dari hulu nya saja tetapi perlu dikaji apa persoalan yang ada di hilir. Misalnya, kurangnya bahan bacaan sehingga masyarakat.
â€œPustakawan harus peka terhadap perubahan, kita harus jadi pelaku perubahan. Dan kami menaruh harapan pada Pustama untuk segera mengambil peran demi kemajuan serta perubahan perpustakaan,â€ lanjutnya.
Sementara itu, Koordinator Pustakawan Utama Perpusnas, Dedi Junaedi mengaku siap dalam rangka mengubah mindset perpustakaan, sekaligus ingin menjawab fungsi hilir dalam persoalan rendahnya minat baca masyarakat, salah satunya melalui kajian pustaka potensi wilayah.
â€œDalam kajian pustaka potensi wilayah, yakni buku-buku harus diperbanyak sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Di wilayah perbatasan ketika butuh buku kita siap bekerjasama dengan penulis dan penerbit,â€ ungkapnya.
Â 
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â

Pustakawan Utama Diharapkan Menjadi Pelopor Perubahan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Kabupaten Semarang berupaya sejajar dengan kabupaten/kota yang lain di Indonesia yang sudah memiliki peraturan daerah mengenai perpustakaan. Keinginan tersebut tercetus kala 30 anggota panitia khusus (pansus) DPRD Kab. Semarang dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkomunikasi dengan Kepala Biro hukum dan Perencanaan Perpustakaan Nasional Joko Santoso di Gedung Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa, (8/5).
Peraturan pemerintah daerah terhadap pengembangan dan pembinaan perpustakaan yang nantinya disusun oleh Pansus tetap mengacu pada Undang-undang No.43 tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2014. Dasar penyusunan peraturan daerah tentang perpustakaan nantinya juga harus merujuk pada Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kerangka regulasi seperti peraturan Bupati, peraturan Wali Kota, ataupun peraturan Gubernur adalah suatu bentuk kepastian hukum dalam penyelenggaran pemerintahan daerah.
Pada peraturan yang nantinya menyusun, bisa dimasukkan perihal standar nasional perpustakaan, presentasi anggaran yang jadi kewenangan Pemda, sinergitas yang diinginkan dengan instansi terkait atau dinas lain, sarana dan prasarana, penyelenggaraan perpustakaan, standar pelayanan, pengelompokkan dan juga pembentukan perpustakaan, penghimpunan koleksi, local content (kekhasan daerah), sumber daya manusia (pengelola perpustakaan), dan diversifikasi layanan. "Sedangkan untuk, sertifikasi dan akreditasi menjadi kewenangan pusat, dalam hal ini, yaitu Perpustakaan Nasional," ucap Joko Santoso.
Kepala Biro Hukum mengingatkan saat ini bidang perpustakaan sudah menjadi program nasional untuk 2019. Artinya, keberadaan perpustakaan sudah menjadi lembaga yang memegang andil terhadap perbaikan literasi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.Â  Bappenas menghendaki saat ini dan seterusnya perpustakaan dapat berperan aktif sebagai wadah inklusi sosial. Fungsi perpustakaan tidak sebatas ruang koleksi maupun deposit buku, tapi juga harus menjadi ruang belajar, ruang berbagi pengalaman, hingga ruang untuk berlatih keterampilan kerja. Untuk mencapai fungsi-fungsi tersebut sangat memerlukan sinergitas dari semua pihak yang terkait, seperti dinas pendidikan, LSM, hingga pihak swasta lewat program CSR yang dimilikinya.
"Kegiatan yang berada di perpustakaan maupun yang dilakukan oleh perpustakaan harus melibatkan peran serta masyarakat sehingga manfaat perpustakaan benar-benar termaksimalkan, " imbuh Joko Santoso.
Saat ini Perpusnas telah mencatat sejumlah kabupaten/kota yang telah berhasil membuat peraturan daerah tentang perpustakaan, seperti Kepulauan Riau (Kepri), Kab. Bandung, Kab. Pasuruan, Kab. Tabalong, Kota Pekalongan, Kotabaru, Kab. Bantul, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Sukabumi, danÂ  Kab. Temanggung.Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â

Kunker Pansus DPRD Kab. Semarang : Dorong Pansus Segera Buat Perda Perpustakaan 

Jakarta, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) RI Sandiaga Salahuddin Uno mendorong peningkatan literasi di daerah. Belum tersedianya akses bahan bacaan berkualitas dinilai menjadi kendala dalam peningkatan literasi di daerah terpencil.
 
Hal ini disampaikannya pada Keynote Speech dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bidang Perpustakaan Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) secara hybrid pada Senin (6/3/2023).
 
"Mereka sulit mendapatkan akses buku-buku berkualitas. Belum tersedianya toko buku atau perpustakaan daerah ini perlu kita cari soslusinya," ungkapnya.
 
Menteri Sandiaga menjelaskan, banyak daerah yang sudah dikenal sebagai destinasi wisata, namun masih belum diiringi dengan kesiapan masyarakat sekitar untuk menyambut pariwisata.
 
"Di sinilah peran sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif harus kita tingkatkan dan tantangan ini sebetulnya adalah sebuah peluang," jelasnya.
 
Menurutnya, pembinaan literasi perlu dilakukan untuk mendukung pariwisata. Karena dengan literasi diharapkan mampu memotivasi generasi muda untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
 
Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), lanjut Menteri, pemerintah daerah bisa terus mengembangkan perpustakaan di tempat asalnya. Jika terdapat tempat wisata, pihaknya akan mendukung dengan meningkatkan koleksi buku dan memudahkan akses masyarakat terhadao informasi.
 
Dia berharap perpustakaan daerah dapat menjadi bagian dari story telling cerita rakyat. Misalnya, ketika pergi ke Kampung Ulos di Kabupaten Dairi, wisatawan disuguhkan dengan informasi cerita rakyat tentang wilayah tersebut. 
 
"Nah cerita ini harusnya kita dokumentasikan dan dibukukan. Dan perpustakaan bisa menyampaikan storytelling dari cerita daerah yang sangat menarik kshusunya untuk kunjungan wisatawan," harapnya.
 
Menteri Sandiaga juga menyampaikan bahwa perpustakaan juga harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. "Seperti halnya Perpusnas yang saat ini sangat teknologi friendly dan ini sangat mendukung literasi masyarakat," lanjutnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sandiaga mengapresiasi Perpusnas yang telah melaksanakan Rakornas bidang Perpustakaan Tahun 2023. 
 
"Semoga melalui Rakornas kita dapat berkolaborasi dengan Kemenparekraf untuk memperkuat perpustakaan dna budaya literasi daerah," pungkasnya.
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka

Berita

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023: Menteri Parekraf Dorong Peningkatan Literasi di Daerah Terpencil