Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), disebut sebagai daerah pusat pendidikan karena terdapat tujuh perguruan tinggi didalamnya. Untuk itu kehadiran perpustakaan daerah merupakan sebuah kebutuhan karena kualitas pendidikan tidak akan bisa meningkat tanpa membaca. Hal tersebut disampaikan Kelapa Bappeda Kota Bima, Fahrurraji, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, Jumat, (2/8).
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bima, Mahfud, menambahkan bahwa lokasi perpustakaan daerah akan berada di jalan protokol pusat kota. Sekelilingnya juga akan di lengkapi dengan fasilitas seperti taman dan cafeteria, dengan demikian diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk datang dan membaca buku. â€œKami ingin membangun perpustakaan daerah yang representatif dan menyenangkan bagi semua kalanganâ€, jelasnya. Â 
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyampaikan apresiasinya atas rencana pembangunan perpustakaan daerah di Kota Bima dan akan berusaha untuk memberikan dukungan semaksimal mungkin. â€œPerpustakaan sama dengan pendidikan, dengan kata lain perpustakaan adalah wadah untuk membangun peradabanâ€, ucap Syarif Bando.
Tidak lupa, Syarif Bando juga mengingatkan Kota Bima untuk segera melengkapi dan mengunduh persayaratan yang dibutuhkan seperti surat tanah dan gambar gedung ke dalam aplikasi Krisna agar pengajuan Dana Alokasi (DAK) untuk pembangunan gedung perpustakaan daerah tersebut dapat segera diproses. Â Â Â Â Â Â 
Reposrtase: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal

Kota Bima Bangun Perpustakaan di Pusat Kota 

Kebon Sirih, Jakarta - Perpustakaan Nasional RI mengajak perpustakaan khusus untuk bersinergi membangun pusat data dan informasi terkait kementerian dan lembaga pemerintah. Idealnya, perpustakaan khusus menyimpan seluruh data dan informasi yang sudah dipublikasikan mengenai kementerian dan lembaga terkait. Karena esensinya, perpustakaan adalah pusat informasi.
Demikian disampaikan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat menjadi Pembicara Utama di Seminar dan Knowledge Sharing Kepustakawanan 2018 yang diselenggarakan Forum Perpustakaan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Riset dan Teknologi (LPNK Ristek) dengan tema â€œPeningkatan Peran Perpustakaan dalam Reformasi Birokrasiâ€.
Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
â€œSaya mengundang kepala perpustakaan khusus mari kita bangun sinergi untuk menyimpan data semua kementerian lembaga. Luar biasa pentingnya perpustakaan khusus. Berbicara tentang sustainable kementerian lembaga tentang data informasinya, harusnya ada di perpustakaannya, bukan di humasnya.Â  Sebab kita bicara tentang data dan fakta,â€ jelas Syarif Bando saat menyampaikan paparannya di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta pada Senin (19/10).
Perpustakaan sebagai pusat peradaban merupakan tempat yang tepat memanusiakan manusia. Karenanya, pustakawan harus memiliki kemampuan mengikuti perkembangan zaman dan bisa membagikan pengetahuan dan informasi yang ada di koleksi perpustakaan kepada masyarakat. Menurut Syarif Bando, pustakawan sebagai sebuah profesi tidak boleh memble. Pustakawan profesional adalah orang yang berdedikasi, menghargai profesinya, yang merasa puas jika bisa memberikanÂ  pelayanan yang baik kepada pelanggannya.
â€œDengan membaca maka transfer knowledge akan berjalan. Semakin banyak membaca, maka semakin banyak ilmu yang kita serap. Semakin banyak ilmu yang kita serap, semakin banyak ilmu yang kita transfer knowledge. Jika kita memiliki kemampuan transfer knowledge yang baik maka kita memiliki kemampuan dalam menciptakan barang jasa. Jika kita dapat menciptakan barang dan jasa yang bermutu maka kita dapat bersaing di pasar global,â€ urainya.
Sementara itu, Deputi Bidang Informasi dan Permasyarakatan Standardisasi Badan Standardisasi Nasional Zakiyah menyatakan perpustakaan sebagai institusi netral memberikan informasi dan pengetahuan yang terbaru. Ini menjadi tantangan bagi perpustakaan maupun pengelolanya terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Perpustakaan sendiri memiliki fungsi mendukung terlaksananya visi Reformasi Birokrasi (RB) yakni memberikan layanan prima ke masyarakat.
â€œPerpustakaan selaku wadah menyediakan segenap pengetahuan yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan RB. Tanpa informasi yang akurat, maka good governance yang dicita-citakan, tidak akan baik, tidak tercapai tujuannya. Bicara perpustakaan maka terkait dengan pustakawan. Dan tentunya pustakawan memiliki daya dalam mengelola informasi sehingga mudah dievaluasi, diakses dan itu akan bermanfaat. Dan seorang pustakawan tidak hanya mengetahui konsep kepustakaannya, tapi juga ilmu-ilmu di luar itu termasuk visi misi organisasi,â€ jelasnya.
Zakiyah meminta Perpusnas untuk memenuhi standar internasional ISO 11620 tentang Information and documentation-Library Performance Indicator. Ini bisa menjadi referensi dalam mengelola perpustakaan. Menanggapi hal ini, Syarif Bando menyatakan pihaknya akan menyusun standar perpustakaan sesuai dengan ISO 11620. UU tentang Perpustakaan sendiri mengamanatkan Perpusnas untuk menyusun standar pengelolaan perpustakaan.
Pada akhir sambutannya, Zakiyah menyatakan akan membawa rekomendasi dan gagasan dari forum LPNK Ristek ke kementerian/lembaga terkait untuk dimasukkan ke dalam program kerja.
Reportase: Hanna Meinita/Arwan Subakti
Â 
Â 
Â

Perpustakaan Khusus Didorong Menjadi Pusat Data & Informasi K/L

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Hadirnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (SSKCKR) menjadikan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI semakin berperan penting dalam mewujudkan Koleksi Nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa.
Perpusnas pun berupaya mengembangka sistem e-Deposit untuk memfasilitasi penerbit dan produk rekam, baik individu maupun organisasi agar lebih mudah menyerahkan karya elektroniknya. Apalagi, saat ini banyak publikasi dalam format digital atau elektronik. Seperti, buku digital, koran digital, majalah digital dan publikasi digital lainnya.
"Semua itu merupakan salah satu hasil budaya bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Kami bersyukur karena karya digital atau elektronik tersebut kini secara tegas dalam UU SSKCKR disebutkan sebagai salah satu karya yang harus diserahkan kepada Perpustakaan Nasional untuk disimpan, dilestarikan dan didayagunakan," tuturnya, dalam acara Peluncuran Situs Web E-Deposit Versi 3 dan Workshop E-Deposit yang digelar oleh Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan di Ruang Teater Perpustakaan Nasional, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta, pada Rabu (9/6/2021).Â 
Ofy Sofiana menjelaskan, pengembangan sistem e-Deposit yang saat ini tengah dilakukan oleh Perpusnas merupakan pembaruan dari e-Deposit versi sebelumnya yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2019.
Dengan pembaruan tersebut, wajib serah dapat menyerahkan berbagai jenis koleksi digital jika memenuhi syarat dan ketentuan berlaku. Selain itu, fitur keamanan yang lebih mutakhir karena aplikasi e-Deposit preview yang sudah di watermark dan sesuai izin oleh wajib serah.
"Dengan adanya beberapa perbaikan serta penambahan fitur baru tersebut, kami berharap dapat lebih meningkatkan pelayanan serah simpan karya elektronik/digital," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Emyati Tanke Lembang mengatakan, dalam perkembangannya sejak sistem e-Deposit pertama kali diluncurkan, Perpusnas telah menghimpun lebih dari 46 ribu karya elektronik/digital.
Sebanyak 24.218 ribu diantaranya merupakan buku elektronik/digital, dan lainnya seperti peta digital, surat kabar digital, maupun audio. Koleksi ini berasal dari 1.444 produsen karya rekam yang telah terdaftar pada sistem e-Deposit.
"Tiap produsen karya rekam wajib menyerahkan satu salinan rekaman dari setiap judul karya rekam kepada Perpusnas, dan satu salinan kepada Perpustakaan Provinsi tempat domisili, yang dilakukan paling lama satu tahun setelah dipublikasikan," terangnya.
Emyati berharap dengan adanya pembaruan e-Deposit versi 3 ini, dapat meningkatkan jumlah terbitan karya rekam yang diserahkan ke Perpusnas.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Alvi

Perpusnas Kembangkan Situs Web e-Deposit Versi 3

Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dalam kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian sebagai Badan Publik yang cukup informatif dengan perolehan nilai 75,74 poin. Ini merupakan penghargaan pertama yang diterima oleh Perpusnas.
Kepala Biro Hukum Organisasi Kerjasama dan Humas, Sri Marganingsih mengatakan, penghargaan ini sebagai bentuk komitmen Perpustakaan Nasional untuk menyelenggarakan pengelolaan Badan Publik yang transparan dan akuntabel.
â€œHadirnya PPID di Perpustakaan Nasional sebagai implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara transparan dan akuntabelâ€, tuturnya usai mengikuti acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik secara daring, Rabu (25/11).
Sri Marganingsih pun mendorong agar Pejabat Publik Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perpustakaan Nasional dapat meningkatkan predikatnya di tahun mendatang. â€œJangan puas dengan predikat cukup informatif, tetapi kami berharap dapat mencapai predikat informatif,â€ harapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden RI Maâ€™ruf Amin mendorong Badan Publik yang masih berpredikat cukup informatif untuk terus melakukan akselerasi dan perbaikan keterbukaan informasi publik dengan mengaplikasikan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, inovasi serta partisipasi ke dalam setiap aspek pelayanan informasi kepada publik.
â€œDengan adanya keterbukaan informasi publik diharapkan masyarakat dapat semakin aktif terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik mulai dari tahap perencanaan, implementasi, pemantauan hingga evaluasi kebijakan. Hal ini penting untuk mewujudkan kebijakan publik yang tepat sasaran dan relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,â€ tuturnya.
Saat ini kita berada dalam era revolusi industri 4.0 dimana transformasi digital menjadi keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Hal ini perlu direspon secara bijak oleh seluruh Badan Publik dengan memberikan pelayanan yang inovatif, adaptif dan solutifÂ  untuk masyarakat. Selain itu, arus informasi yang bergulir begitu cepat seringkali tanpa ada proses filterisasi, tidak menutup kemungkinan adanya arus informasi yang tidak benar untuk menyesatkan masyarakat yang dikenal dengan istilah kesalahan informasi.
â€œSaya meminta Badan Publik melalui PPID dapat memaksimalkan penggunaan seluruh kanal untuk penyebaran informasi publik yang benar, melindungi masyarakat dari sebaran disinformasi, misinformasi dan malinformasi sekaligus membendung arus hoaks yang berkembang,â€pesannya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana menyampaikan masih diperlukan dorongan yang lebih besar untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Penganugerahan ini bukanlah suatu yang dimaknai sebagai kontestasi antar badan publik, tetapi harus dimaknai sebagai tolak ukur implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.
â€œKomisi Informasi akan lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik melalui komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah,â€ ungkapnya.
Reportase : Wara Merdeka

Perpustakaan Nasional Raih Predikat Cukup Informatif

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi dasar kunjungan kerja yang dilakukan Bupati Sigi, Mohamad Irwan dan Pj. Bupati Buton Selatan, La Ode Budiman ke Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Selasa (18/1/2023).
Irwan mengatakan bahwa pendidikan membutuhkan dukungan dalam bentuk sarana dan prasarana perpustakaan untuk mengoptimalkan penciptaan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. &ldquo;Pemahaman pengetahuan masyarakat tentang kehidupan bisa dipelajari dan diperoleh dengan sangat baik dari perpustakaan,&rdquo; ujar Bupati Sigi.
Pada kesempatan yang sama, Budiman menambahkan bahwa literasi juga penting dan dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas SDM menjadi unggul. &ldquo;Untuk meningkatkan SDM menjadi unggul butuh literasi,&rdquo; ucap Pj. Bupati Buton Selatan.
Kedua pimpinan daerah tersebut menyampaikan keterbatasan yang mereka miliki, sehingga mengharapkan kolaborasi dengan pemerintah pusat dapat terjalin. 
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Adin Bondar, yang menerima langsung kunjungan kerja tersebut sangat mengapresiasi hal tersebut dan sependapat kehadiran perpustakaan melalui penguatan kegemaran budaya baca dan literasi mampu mencerdaskan kehidupan bangsa.
&ldquo;Kegemaran membaca menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar sekali. Untuk itu, kehadiran perpustakaan bisa menjadi instrumen sosial dalam mewujudkan percepatan pertumbuhan masyarakat unggul karena mereka mendapat akses terhadap ilmu pengetahuan,&rdquo; jelasnya.
Hal tersebut menjadi dasar kerangka pikir perpustakaan dalam menghadirkan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Program TPBIS lebih lanjut dijelaskan Adin telah berhasil mendampingi ribuan orang keluar dari jerat kemiskinan.
&ldquo;Dari sentuhan literasi dan transformasi perpustakaan, ribuan orang telah keluar dari kemiskinan. Jadi, ketika ilmu sudah didapat, kita tidak berhenti disitu tapi dipraktikan,&rdquo; ungkapnya.
Turut hadir mendampingi, Pustakawan Ahli Utama, Deni Kurniadi, memaparkan sejumlah dukungan yang telah diberikan Perpusnas kepada Kabupaten Sigi dan Kabupaten Buton Selatan. Sigi telah menerima 2 unit mobil perpustakaan keliling pada 2012 dan 2018, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan untuk renovasi, TIK, dan perabot sejak 2019, dan Program TPBIS di 5 (lima).
&ldquo;Buton Selatan pada tahun 2017 sudah diberikan mobil perpustakaan keliling. Catatannya ialah mohon perhatian untuk menambah sarana dan tenaga perpustakaan untuk menampung dukunga Program TPBIS dari pusat,&rdquo; pintanya.
Terkait DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, Nani Suryani, menerangkan ada 6 (enam) menu yang dapat diajukan oleh daerah diantaranya pembangunan gedung, perluasan gedung, renovasi gedung, perabot layanan, TIK layanan, dan bahan pustaka.
&ldquo;Khusus untuk menu pembangunan gedung, persyaratan yang harus dilengkapi yakni sertifikat tanah atas nama pemda, RAB, DED, surat komitmen dari bupati, dan peta zona bencana,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Aji Anwar

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Jadi Prioritas Bersama

Kemayoran, Jakarta&mdash;Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rarkornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2024.
Dalam program tahunan ini, diusung tiga kebijakan yang menjadi fokus Perpusnas pada 2024 yakni pengembangan budaya baca dan kecakapan literasi, standardisasi dan akreditasi perpustakaan, serta pengarusutamaan Naskah Nusantara.
Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menyatakan kebijakan ini dihasilkan melalui penataan ulang program Perpusnas. Dia menjelaskan, masyarakat dengan literasi tinggi dapat terwujud apabila kegemaran membaca masyarakat, tinggi. Menurutnya, yang saat ini harus dibangun adalah kegemaran membaca masyarakat.
Sejak menjabat sebagai Plt. Kepala Perpusnas pada November 2023, dia menilai, perumusan ulang hakikat perpustakaan harus dilakukan. &ldquo;Perpustakaan adalah wahana untuk tumbuh dan mengembangkan kreativitas dan munculnya gagasan dan ilmu pengetahuan baru,&rdquo; jelasnya saat membuka Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2024 di Jakarta, pada Selasa (14/5/2024).
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini menuturkan kebijakan pengembangan budaya baca dan kecakapan literasi dilakukan melalui sejumlah program yakni penguatan 10.600 perpustakaan di tingkat desa dan kelurahan, disediakan pojok baca digital di 100 lokasi, serta fasilitasi/supervisi 100 perpustakaan khusus dan 900 perguruan tinggi.
Sebanyak 10.600 perpustakaan yang mengalami penguatan adalah 600 perpustakaan yang melaksanakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan 10.000 perpustakaan desa baru dan taman bacaan masyarakat, di mana setiap perpustakaan menerima seribu judul buku dan satu rak buku.
&ldquo;Karena kita mau fokus pada literasi sejak kecil, maka buku yang disediakan adalah buku untuk PAUD dan SD. Karena saya dari Kemendikbudristek, maka nantinya kegiatan di sekolah dan TBM harus nyambung. Oleh karena itu, kegiatan di desa betul-betul harus terkoordinasi dengan kegiatan di sekolah,&rdquo; urainya.
Kebijakan standardisasi dan akreditasi perpustakaan dilakukan melalui program diklat tenaga perpustakaan, bimtek pengelola perpustakaan, Gerakan Indonesia Membaca untuk calon pembaca dan pengunjung perpustakaan, dan perpustakaan yang diakreditasi.
&ldquo;Saya meminta agar ada pembeda antara akreditasi dan survei, jadi instrumennya harus beda. Jadi instrument dibuat dua sisi. Jadi akan terkumpul data kondisi perpustakaan kita dari yang paling hebat, serba ada, sampai yang apa adanya. Dan ini akan berdampak pada pembinaan pustakawan,&rdquo; tuturnya.
Terkait dengan pernaskahan, jelasnya, saat ini ada puluhan ribu naskah Nusantara namun hanya ribuan yang sudah terdigitalkan. Untuk mendukung hal ini, dilakukan identifikasi naskah-naskah Nusantara di luar negeri, terutama naskah yang sudah terdigitalisasi. Selanjutnya diupayakan agar naskah yang sudah didigitalisasi terkoneksi dengan Perpusnas sehingga pemanfaatannya bisa dilakukan bersama.
&ldquo;Kami berbicara dengan kawan-kawan di Alexandria Mesir, SOAS, British Library, Arab Saudi, mudah-mudahan dalam satu hingga dua bulan ini, naskah kerjasama dengan perpustakaan dunia ini terkoneksi, sehingga kita bisa mengakses naskah-naskah luar negeri itu dari Indonesia,&rdquo; ungkapnya.
Sekretaris Utama Perpusnas Joko Santoso menjelaskan pada tahun ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 memasuki tahap akhir. Selanjutnya, pelaksanaan RPJMN tahun 2025-2029.
Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Agenda ini dilaksanakan secara terpadu melalui salah satu program prioritas nasional, yaitu penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.&nbsp;
&ldquo;Salah satu indikator keberhasilan program ini adalah pencapaian sasaran strategis Perpusnas yakni nilai Tingkat Gemar Membaca tahun 2023 sebesar 66.77 dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tahun 2023 sebesar 14.58. Angka-angka ini masih dalam posisi sedang,&rdquo; urainya.
Dalam Rancangan RPJMN 2025-2029 terdapat salah satu agenda pembangunan yaitu Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, di mana salah satu program pembangunnya adalah Penguatan Karakter Bangsa dan Pemajuan Kebudayaan dengan Kegiatan Pembangunan di antaranya Pelindungan dan Pelestarian Warisan Budaya dan Pengembangan budaya literasi untuk mendukung kreativitas dan inovasi.
&ldquo;Kedua agenda pembangunan dalam masing-masing periode RPJMN tersebut menegaskan peran perpustakaan sebagai salah satu pendukung dalam pencapaian tujuan kedua agenda pembangunan tersebut, yakni sumberdaya manusia Indonesia yang unggul,&rdquo; tuturnya.
Rakornas tahun ini menjadi momentum penting karena akhir dari RPJMN 2020-2024 sebagai penyambung dengan RPJMN 2025-2029. Disebutkan ada kaitan program yang sedang dilakukan pada akhir tahun ini dengan program yang akan datang.
Sementara itu, dalam prolognya, penggerak literasi nasional Maman Suherman menyampaikan membangun literasi dari pinggiran. Dia mengatakan para pegiat literasi di 'tepian' ini telah berbuat dengan buku seadanya, terkadang hanya dengan buku yang dibeli dari pemulung. Ini dilakukan untuk membangun budaya membaca yang inklusif dan menyeluruh.
"Mereka seperti berlomba mengajak manusia untuk memamah buku tinimbang buku habis sia-sia karena termakan rayap," ungkapnya.
Dengan kreativitas dan semangat, pegiat literasi menyediakan akses ke buku dan pengetahuan bagi komunitas. Mendirikan taman baca, pojok baca, dan bahkan perpustakaan bergerak seringkali dengan biaya sendiri dan dukungan minimal dari pemerintah.
Dirinya berharap ada kesatuan langkah agar peta jalan literasi Indonesia segera terwujud, yang di dalamnya sejalan dengan amanat undang-undang. "Melibatkan masyarakat, taman bacaan masyarakat, rumah-rumah baca, pustaka-pustaka bergerak atau apa pun nama yang disandangkan oleh/kepada mereka,&rdquo; pungkasnya.
Dalam Rakornas juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Arsip Statis dan penyerahan sertifikat MoWCAP dari Plt. Kepala Perpusnas kepada Deputi Bidang Konservasi Arsip Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Dalam 10th Memory of the World World Regional Committee for Asia and the Pacific yang digelar di Ulaan Baatar, Mongolia, warisan dokumenter naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol ditetapkan sebagai salah satu Memory of the World (MoW) for Asia and the Pacific pada Rabu (8/5/2024).
Penyerahan sertifikat dilakukan oleh pemimpin Memory of the World Regional Committee for Asia and the Pacific (MOWCAP) Kwibae Kim kepada Kepala ANRI Imam Gunarto didampingi oleh Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas. Naskah ini diusulkan Perpusnas dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.
Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2024 berlangsung secara hibrida pada 14-15 Mei 2024 dengan mengusung tema &ldquo;Menata Ulang Konsep dan Praktik Pembangunan Literasi&rdquo;. Rakornas Bidang Perpustakaan difokuskan untuk membahas tiga isu utama, yaitu penguatan budaya baca dan literasi, pengarus-utamaan Naskah Nusantara, serta standardisasi dan pembinaan tenaga perpustakaan.&nbsp;
Dalam pelaksanaannya, Rakornas Bidang Perpustakaan menghadirkan berbagai narasumber yang memiliki praktik baik serta pengalaman dalam keterlibatannya pada tiga isu tersebut. Mereka berasal dari berbagai pemangku kepentingan bidang perpustakaan yaitu kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pegiat literasi.
Rakornas dihadiri 920 peserta secara luring terdiri dari kepala daerah, kepala dinas perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota, ketua forum perpustakaan/penerbit/pengusaha rekaman, dan pihak yang bekerja sama dengan Perpusnas.
Reporter: Hanna Meinita/Wara Merdekawati
Dokumentasi: Ahmad Kema/Aji Anwar/Alfiyan A.

Pembukaan Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2024, Perpustakaan Menata Ulang Konsep dan Praktik Pembangunan Literasi

Jakarta, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) RI Sandiaga Salahuddin Uno mendorong peningkatan literasi di daerah. Belum tersedianya akses bahan bacaan berkualitas dinilai menjadi kendala dalam peningkatan literasi di daerah terpencil.
 
Hal ini disampaikannya pada Keynote Speech dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bidang Perpustakaan Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) secara hybrid pada Senin (6/3/2023).
 
"Mereka sulit mendapatkan akses buku-buku berkualitas. Belum tersedianya toko buku atau perpustakaan daerah ini perlu kita cari soslusinya," ungkapnya.
 
Menteri Sandiaga menjelaskan, banyak daerah yang sudah dikenal sebagai destinasi wisata, namun masih belum diiringi dengan kesiapan masyarakat sekitar untuk menyambut pariwisata.
 
"Di sinilah peran sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif harus kita tingkatkan dan tantangan ini sebetulnya adalah sebuah peluang," jelasnya.
 
Menurutnya, pembinaan literasi perlu dilakukan untuk mendukung pariwisata. Karena dengan literasi diharapkan mampu memotivasi generasi muda untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
 
Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), lanjut Menteri, pemerintah daerah bisa terus mengembangkan perpustakaan di tempat asalnya. Jika terdapat tempat wisata, pihaknya akan mendukung dengan meningkatkan koleksi buku dan memudahkan akses masyarakat terhadao informasi.
 
Dia berharap perpustakaan daerah dapat menjadi bagian dari story telling cerita rakyat. Misalnya, ketika pergi ke Kampung Ulos di Kabupaten Dairi, wisatawan disuguhkan dengan informasi cerita rakyat tentang wilayah tersebut. 
 
"Nah cerita ini harusnya kita dokumentasikan dan dibukukan. Dan perpustakaan bisa menyampaikan storytelling dari cerita daerah yang sangat menarik kshusunya untuk kunjungan wisatawan," harapnya.
 
Menteri Sandiaga juga menyampaikan bahwa perpustakaan juga harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. "Seperti halnya Perpusnas yang saat ini sangat teknologi friendly dan ini sangat mendukung literasi masyarakat," lanjutnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sandiaga mengapresiasi Perpusnas yang telah melaksanakan Rakornas bidang Perpustakaan Tahun 2023. 
 
"Semoga melalui Rakornas kita dapat berkolaborasi dengan Kemenparekraf untuk memperkuat perpustakaan dna budaya literasi daerah," pungkasnya.
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka

Berita

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023: Menteri Parekraf Dorong Peningkatan Literasi di Daerah Terpencil