Jakarta—Pengembangan kapasitas literasi desa tidak hanya memiliki makna sebagai upaya menumbuhkan minat dan budaya baca-tulis masyarakat.
Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Sugito, menyatakan literasi desa memiliki makna luas sebagai proses kreatif dalam memfasilitasi hasil belajar masyarakat menjadi berbagai bentuk praktik kegiatan atau learning by doing.
“Intinya di situ ada transfer knowledge yang bisa dilihat, baik itu melalui perpustakaan yang dalam artian fisik atau mungkin juga melalui digitalisasi yang saat ini sebuah keniscayaan di dalam proses membangun literasi pengetahuan kalau kita hanya melihat pada fungsi fisik saja tapi tidak memanfaatkan teknologi informasi yang ada,” jelasnya dalam sesi kebijakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2023 yang berlangsung di Jakarta, pada Selasa (7/3/3023).
Dia menambahkan, pembudayaan literasi di desa dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan desa atau taman baca masyarakat (TBM) seperti melalui peningkatan kapasitas, pembelian buku, perbaikan ruang perpustakaan, dan fasilitasi internet.
“Juga kerja sama perpustakaan desa atau TBM dengan perpustakaan sekolah, fasilitasi penulisan sejarah, pengembangan sekolah lapang atau kegiatan belajar masyarakat serta pembelajaran para remaja desa,” ujarnya.
Komitmen desa dalam pengembangan literasi desa dinilai cukup baik. Dia memaparkan, mengacu pada Indeks Desa Membangun (IDM) sebanyak 31.410 desa di Indonesia sudah mempunyai perpustakaan desa atau TBM. Tercatat sebanyak 42.641 desa belum memiliki perpustakaan desa atau TBM.
“Perlu pendampingan pengembangan literasi di desa khususnya dalam pengembangan TBM dan perpustakaan desa sehingga minat literasi masyarakat desa meningkat dan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia desa,” urainya.
Dijelaskan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa pada Tahun 2023 salah satunya untuk peningkatan kualitas SDM warga desa. Salah satu program dari peningkatan kualitas SDM adalah pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/TBM termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya.
Dia menambahkan, sejumlah kepala desa mencapai keberhasilan dalam pengembangan perpustakaan desa. Seperti kisah Kepala Desa Purwo Bhakti di Kabupaten Bungo Jambi, Lenny Maryani. Dalam ajang Lomba Perpustakaan Terbaik Tingkat Desa/Kelurahan Provinsi Jambi Tahun 2022, perpustakaannya meraih juara pertama.
“Dia memiliki perhatian besar terhadap pendidikan anak di desanya. Dia membangun dan mengembangkan perpustakaan desa. Tidak hanya sampai di situ, untuk meningkatkan minat baca anak-anak di desanya, Lenny melakukan gebrakan dengan menjemput anak-anak desa menggunakan ambulans desa untuk datang ke perpustakaan desa,” tuturnya.
Selain itu, penggunaan Dana Desa untuk membangun perpustakaan dilakukan pemerintah Desa Sukanagara di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Pembangunan perpustakaan dilakukan di mana sebelumnya ruang perpustakaan masih bertempat di ruangan kantor desa, di mana buku-buku disimpan di lemari penyimpanan piala.
“Kepala Desa Sukanagara berharap pembangunan perpustakaan umum untuk desa membuat warga, terutama anak sekolah, bisa nyaman membaca buku dan belajar di ruangan perpustakaan. Pembangunan perpustakaan ini juga dimaksudkan untuk mendukung program pemberantasan buta aksara dan sebagai sarana pusat pembelajaran masyarakat termasuk pelatihan kerja,” katanya.
Desa di Indonesia, ujarnya, akan maju kalau semua pihak mendampingi desa untuk memberikan penguatan literasi desa dan perpustakaan desa sehingga desa mampu mandiri, sejahtera, dan demokratis.
“Pada dasarnya tidak ada desa miskin, tapi desa yang belum mampu menemukenali berbagai potensi dan aset yang dimiliki sehingga belum didayagunakan untuk pembangunan desa,” pungkasnya.
Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023 mengusung tema “Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk Kesejahteraan, Solusi Cerdas Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19”. Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023 diselenggarakan secara hibrida pada 6-7 Maret 2023.
Rakornas mengupas berbagai kebijakan dengan narasumber dari Perpusnas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Ketua Komisi X DPR RI. Selain itu, sesi panel akan menghadirkan Bupati Dairi, Bunda Literasi Kabupaten Magelang, dan Ketua Umum IKAPI.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Tim Dokumentasi Humas
