Jakarta - Seseorang akan gagal melakukan perencanaan keuangan apabila tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang literasi finansial.
Demikian disampaikan oleh Kepala Seksi Pengembangan Pasar Utang, Direktorat Jenderal Pembiayaan Anggaran dan Manajemen Risiko, Kementerian Keuangan RI, Ajik Purnomoputro pada kegiatan Sosialisasi Literasi Finansial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai yang diadakan secara daring oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI.
Perencanaan keuangan adalah proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana. Adapun jenis perencanaan keuangan yang dapat dilakukan diantaranya alokasi aset, pengeluaran besar, hari tua, mengelola utang, dana pendidikan, cash flow, dan asuransi.
&ldquo;Mimpi itu harus berupa smart dream yang spesifik dan harus ada targetnya. Habis itu kita bisa melakukan financial check untuk mengetahui berapa banyak aset dan hutang yang kita miliki. Untuk mendukung tercapainya mimpi, hutang bisa disiasati untuk menjadi aset juga,&rdquo; jelasnya.
Dewasa ini, masyarakat sedang berada dalam fase peralihan, dari yang awalnya saving society menjadi investing society. Berbeda dengan menabung, ada keuntungan yang diperoleh ketika melakukan investasi. Akan tetapi, selain untung juga ada ruginya.
&ldquo;Supaya investasinya bagus kita harus melihat 2 hal yakni 2R Risk dan Return, serta 2L Legal dan Logic. Jadi kalau kita mengharapkan return yang tinggi itu risikonya juga tinggi. Lalu, dalam investasi itu tidak ada yang pasti jadi berinvestasilah di tempat yang legal dan harus sesuai logika,&rdquo; terangnya.
Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana berpendapat bahwa literasi finansial adalah satu dari enam literasi dasar yang wajib diketahui oleh masyarakat. Literasi finansial merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep, risiko, dan keterampilan dalam konteks finansial.
&ldquo;Literasi finansial penting dimiliki untuk membekali diri dalam membuat keputusan yang efektif terkait finansial,&rdquo; ucapnya.
Webinar sosialisasi literasi finansial ini diharapnya dapat membekali seluruh pegawai di lingkungan Perpusnas dengan kemampuan dalam mengelola dan mengendalikan keuangan pribadi dan keluarga. Selain itu, ditengah gempuran disrupsi informasi yang masif, literasi finansial juga dapat membantu untuk mengambil kesimpulan dari informasi finansial yang diterima.
&ldquo;Membantu orang berpikir secara kritis, dengan tidak mudah terlalu cepat bereaksi. Membantu meningkatkan pengetahuan finansial pegawai dengan cara membaca dan menganalisis informasi finansial. Membantu menumbuhkan serta mengembangkan kemampuan mengelola dan mengendalikan finansial setiap ASN di Perpusnas,&rdquo; harapnya.
Hadir memberikan penjelasan, perwakilan dari bagian Funding &amp; Retail Payment Sales Management Division Bank Rakyat Indonesia (BRI), Izzaty Nuril Fajri menginformasikan bahwa BRI memiliki satu produk tabungan investasi bernama Britama Rencana. Produk tabungan ini hadir dalam mata uang rupiah yang bisa diatur jangka waktu dan setoran tetap bulanan yang telah disepakati pada saat pembukaan rekening.
&ldquo;Menabung itu bukan hal yang susah ya Bapak Ibu, kalau zaman dulu kan mungkin kita menabung di celengan atau disimpan di bawah bantal, nah sekarang seiring dengan perkembangan zaman di era digital ini menabung dapat menjadi sangat mudah. Contohnya tabungan Britama Rencana ini dapat dibuka melalui aplikasi Brimo,&rdquo; ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari Investment Services Division BRI, Sandra Puspita menjelaskan sebuah produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI yakni BRIFINE yang merupakan produk investasi yang dapat membantu nasabah untuk merancang kesinambungan penghasilan masa purnanya.
&ldquo;Adapun benefit dari BRIFINE diantaranya sebagai bagian dari perencanaan keuangan, hasil investasinya bebas pajak, return investasi yang didapatkan optimal, memiliki kemudahan dan fleksibilitas dalam pemilihan paket investasi, serta dapat memberikan akses portofolio investasi BRIFINE sangat mudah dan transparan,&rdquo; paparnya.
Terkait pengelolaan hutang menjadi aset, perwakilan dari Card, Digital Lending &amp; Assets Product&nbsp;Development BRI, Mirza Gholami membenarkan bahwa hutang dapat difungsikan dengan baik dengan cara mengubahnya menjadi sebuah bentuk usaha. BRI dalam hal ini memiliki BRIGUNA PRENEUR yang mengakselerasi dan mendukung UMKM.
&ldquo;Dalam rangka mengakselerasi serta mendukung UMKM, khusus dari kalangan pegawai atau karyawan untuk memulai usaha dan mendapatkan penghasilan tambahan selain penghasilan fix incomenya. BRIGUNA PRENEUR hadir untuk memberikan dukungan berupa modal usaha serta dapat memiliki jenis usaha yang kekinian,&rdquo; pungkasnya.
 Reporter: Basma Sartika

Literasi Finansial Dukung Perencanaan Keuangan

Pekalongan, Jawa Tengahâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI bersinergi dengan pemerintah daerah di Indonesia untuk meningkatkan minat baca dan indeks literasi masyarakat. Sinergi dilakukan melalui kegiatan dan program yang mendukung literasi masyarakat sehingga tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, bisa dicapai bersama.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, perpustakaan daerah (provinsi, kabupaten) dibina untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan hidup. Di perpustakaan, masyarakat terutama kaum marjinal, diberikan keterampilan hidup melalui bahan bacaan, agar bisa meningkatkan keahliannya dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Syarif Bando menjelaskan ini merupakan upaya perpustakaan untuk mendukung terciptanya sumber daya manusia Indonesia yang unggul.
â€œIni cita-cita mulia bapak Presiden Joko Widodo, yang pesannya, Indonesia jangan hanya pengguna teknologi tapi harus menjadi produsen teknologi. Ini menjadi kata kunci dan apapun peran yang kita mainkan, kita semua sama. Menurut saya, sebagaimana dimandatori dalam Undang-undang Dasar 45, siapapun kita, di manapun kita bertugas. Tugas kita adalah mencerdaskan anak bangsa. Itu tugas kita, karena itu kami tak pernah berhenti selangkah pun, terus bergerak maju dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,â€ ujarnya dalam gelar wicara Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat dengan tema "Penguatan Peran Sisi Hulu Budaya Baca Guna Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat" yang diselenggarakan Perpusnas di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, pada Selasa (25/5/2021).
Saat ini, Syarif Bando mengungkapkan, kesenjangan antarwilayah masih menjadi kendala kondisi literasi Indonesia. Akibatnya, akses terhadap bahan bacaan di seluruh daerah di Indonesia, tidak merata. Perpusnas melakukan sinergi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi hal ini.
Pada kesempatan tersebut, Syarif Bando mengapresiasi Jateng yang menjadi provinsi dengan pendataan terbaik di seluruh Indonesia. Pendataan sangat penting karena menjadi acuan dalam menganalisis perkembangan perpustakaan, perkembangan budaya baca, dan impact-nya terhadap masyarakat, terutama dalam kaitan peran perpustakaan untuk mengukur tingkat kecerdasan masyarakat yang parameternya adalah tingkat kegemaran membaca dan indeks literasi masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan pembangunan sumber daya manusia melalui membaca dan perpustakaan, harus menjadi kebiasaan yang dikembangkan setiap hari. Jika kebiasaan membaca sudah tinggi dan tersedia fasilitasnya, maka kebiasaan ini akan mendukung terciptanya masyarakat yang tidak mudah menyebarkan berita bohong.
â€œMaka terima kasih untuk para pustakawan, temen-temen yang mengurusi ini, mulai merangsang masyarakat untuk membaca, mulai menulis, membuat narasi positif termasuk literasi digital, agar kita tidak hoaks, agar kita enggak baperan, agar kita nggak maki-maki, agar kita selalu menjaga NKRI, dan Pancasila,â€ urainya.
Ganjar Pranowo mendukung anggaran untuk menerjemahkan buku terbaru, terutama e-book. Menurutnya, pandemi Covid-19 mengajarkan bahwa kebutuhan masyarakat atas buku digital sangat tinggi. â€œIni harus ada inovasi dan kreativitas untuk menyelesaikan persoalan masyarakat,â€ ujarnya.
Senada, Ketua Komisi A DPRD Kota Pekalongan Fauzi Umar Lahji berharap pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Pekalongan, terus memasyarakatkan kebiasaan membaca kepada anak-anak hingga orang dewasa. Karena melalui membaca, banyak pengetahuan yang bisa didapatkan. Dia menjelaskan, sejatinya, budaya literasi atau budaya membaca adalah menambah kepintaran. Menurutnya, masyarakat yang banyak membaca tidak akan mudah termakan berita bohong.
Sementara itu, Wakil Walikota Pekalongan Salahudin menjelaskan saat ini tercatat ada 355 perpustakaan di Kota Pekalongan yang terdiri dari 204 perpustakaan sekolah/madrasah, 142 perpustakaan umum (daerah, masjid, keluarga, dan masyarakat), enam perpustakaan perguruan tinggi, dan tiga perpustakaan khusus. Pihaknya berupaya melakukan optimaslisasi perpustakaan, khususnya di kecamatan dan kelurahan, dengan meningkatkan kualitas layanan berbasis TIK dan penggunaan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat.
Bunda Literasi Kota Pekalongan Inggit Soraya menyatakan kondisi literasi di kotanya masih harus dibenahi. Saat ini, ujarnya, literasi kota Pekalongan menempati posisi 31 dari 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Dia berharap mampu menjadi pendobrak dan penggerak dunia literasi di Kota Pekalongan.
â€œHarapan saya juga nantinya, ada pengukuhan Bunda literasi di setiap kecamatan dan kelurahan di Kota Pekalongan. Sehingga lebih mudah jangkauan kami untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Tentunya tidak hanya Bunda PAUD atau ketua TP PKK, itu ada tingkat Kecamatan dan Kelurahan,â€ pungkasnya.
Pada kesempatan sama, Perpusnas juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Kota Pekalongan, Politeknik Pusmanu Pekalongan, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan. Kepala Perpusnas mengukuhkan Bunda Literasi Kota Pekalongan, Inggit Soraya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Prakas Agrestian
Â

Perpusnas Bersinergi dengan Pemkot Pekalongan Tingkatkan Indeks Literasi Masyarakat

Wakatobi, Sulawesi Tenggara &ndash;&nbsp;Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando berkesempatan menghadiri HUT ke- 14 Kabupaten Wakatobi. Puncak perayaan Hari Jadi tersebut diselenggarakan di Lapangan Merdeka Wangi-Wangi, yang dihadiri oleh Bupati Wakatobi Arhawi, Wakil Bupati, para pimpinan Muspida, SKPD, tokoh agama, adat, dan seluruh elemen masyarakat, Senin, (18/12/2017).
Pada kesempatan yang sama Kepala Perpusnas menyerahkan secara simbolis bantuan mobil perpustakaan keliling kepada Bupati Wakatobi Arhawi. Bantuan tersebut sifatnya sitmulan sehingga diharapkan peran aktif dan dukungan Pemda untuk menganggarkan dalam APBD berikutnya agar manfaat dari layanan perpustakaan keliling semakain banyak dirasakan oleh masyarakat.
Selain memberikan bantuan unit perpustakaan keliling, Kepala Perpusnas juga menandatanganani kesepakatan bersama dengan seluruh Kepala Desa se-Kab. Wakatobi untuk pelaksanaan perpustakaan desa. Dalam arahannya di hadapan Bupati dan seluruh masyarakat yang hadir, Kepala Perpusnas menyampaikan pentingnya perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Reportase : Dewi Kartikasari

Perpusnas Serahkan Bantuan Perpustakaan Keliling kepada Kab. Wakatobi

Tugu Tani, Jakartaâ€”Hadirnya Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (SSKCKR) baru nomor 13 tahun 2018, harus dibarengi dengan peraturan pemerintah (PP) sebagai penguatan atas UU yang sudah dikeluarkan. Penyusunan naskah urgensi dan rancangan PP terlihat pada focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional di Jakarta, Rabu, (31/7).
Pada kesempatan pertama FGD tersebut, Perpusnas mengundang sejumlah pihak yang terkait, seperti Komisi X DPR-RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Keuangan.
Di awal pembahasan anggota Komisi X DPR-RI, Ferdiansyah, mengatakan RPP UU SSKCKR yang saat ini disusun tersinergi terhadap lima UU, yakni UU Nomor 5/2017 tentang Kemajuan Kebudayaan, UU Nomor 3/2017 tentang Sistem Perbukuan, UU Nomor 43/2007 tentang Perpustakaan, UU Nomor 13/2018 tentang SSKCKR, dan UU tentang SisnesIptek.
Ada lima pokok pembahasan yang sedianya diatur dalam RPP yang disusun, yakni Â penyerahan, pengelolaan, pendanaan, peran serta masyarakat, dan penghargaan. â€œDraft naskah belum mengatur mekanisme kewajiban menyerahkan hasil jurnal dan reward perorangan bagi yang tertib menyerahkan,â€ terang Ferdiansyah.
Sedangkan, utusan dari Kementerian Hukum dan HAM menyoroti sejumlah prosedur penyusunan RPP. Apakah ijin prakarsa sudah dikeluarkan Sekretariat Negara? Jika memang RPP ini tidak masuk ke dalam Prolegnas (program legislasi nasional) tahun 2019, RPP bisa diajukan pada tahun berikutnya.
Jika tidak masuk ke dalam Prolegnas, KemenkumHAM menawarkan dua solusi, yaitu RPP masuk ke dalam program penyusunan pemerintah, atau masuk ke dalam program uji prakarsa. Artinya, akan ada kajian, apakah ada naskah urgensi?. â€œJika sudah mendapatkan ijin prakarsa, baru fokus pada substansi,â€ beber perwakilan KemenkumHAM.
Sementara pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyarankan adanya harmonisasi dengan UU Perfilman mengingat dalam UU SSKCKR ada keterkaitan karya rekam Â yang juga harus diserahkan.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Adit Â

FGD Pembahasan RPP UU Nomor 13/2018 tentang SSKCKR 

Jakarta &ndash; Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menerima penganugerahan Anindhita Wistara Data tahun 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangkaian peringatan Hari Statistik Nasional. 
 
Penghargaan ini diterima langsung oleh Sekretaris Utama Perpusnas, Joko Santoso, sebagai pengakuan atas komitmen Perpusnas dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).
 
Dalam evaluasi tersebut, Perpusnas meraih nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 3,38, menempatkannya di peringkat ketiga di tingkat Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Kegiatan statistik sektoral yang dinilai pada Perpusnas, diantaranya Kompilasi Data Tenaga Fungsional Pustakawan Tahun 2023 dan Survei Tingkat Kegemaran Membaca Tahun 2023.
 
"Saya kira ini merupakan hasil dari kerja keras kita, terutama dalam memberikan kontribusi berupa data statistik terkait perpustakaan dan kepustakawanan," ungkapnya, Kamis (26/9/2024).
 
Sestama Joko&nbsp; menjelaskan bahwa &nbsp;pada tahun 2022 lalu, Perpusnas telah berhasil menyusun data tahunan mengenai tingkat Gemar Membaca Masyarakat dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Ia berharap, ke depannya, Perpusnas dapat menyajikan data yang lebih komprehensif, termasuk data terbitan dalam Bibliografi Nasional Indonesia, yang mencakup seluruh terbitan di Indonesia serta terbitan luar negeri tentang Indonesia.
 
"Harapannya, kami dapat terus menyajikan data komprehensif tentang perpustakaan, termasuk memantau aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan, serta dampaknya terhadap penguatan budaya baca dan literasi," tambahnya.
 
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa statistik berkualitas adalah kunci dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.
 
"Pembangunan statistik nasional adalah tanggung jawab bersama. Ini melibatkan banyak pemangku kepentingan, dari pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat luas," ujarnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, plt. Kepala BPS juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengguna data BPS, baik dari kementerian/lembaga, perangkat daerah, media massa, perusahaan, asosiasi, maupun masyarakat luas. 
 
&ldquo;Kepercayaan yang telah diberikan kepada BPS menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan statistik,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Ahmad Kemal Nasution

Perpusnas Terima Anugerah Anindhita Wistara Data dari BPS

Merdeka Selatan, Jakartaâ€“Perpustakaan Nasional (Perpusnas) direpresentasikan sebagai rumah bagi seluruh rakyat Indonesia karena dengan datang ke perpustakaan masyarakat dapat dengan mudah mengakses seluruh informasi dan pengetahuan yang diinginkan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Layanan Koleksi Umum (LKU) Luthfiati Makarim saat membuka bedah buku Pustaka 'Tradisi dan Keseimbangan' yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana ilmu Perpustakaan dan Informasi (ISIPII), Kamis, (12/9).
Penulis buku Pustaka, Putu Laxman Pendit, menjelaskan bahwa latar belakang dibuatnya buku ini karena adanya wacana yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan tinggi keilmuan di bidang perpustakaan dan informasi.
Ada dua isu utama yang dianggap memotivasi Putu untuk menulis buku ini. Yang pertama soal kekhawatiran terutama pada ilmuwan, pendidik dan praktisi karena memunculkan gagasan bahwa ilmu perpustakaan tidak benar-benar. Dan yang kedua yakni isu nasib pegawai dengan gelar pustakawan atau sarjana ilmu perpustakaan yang kelak akan dihilangkan perannya.
Pandangan bahwa kelak perpustakaan tidak diperlukan lagi dan digantikan dengan bentuk kebidangan baru ditampik oleh Putu. â€œPerpustakaan adalah tradisi yang masih berjalan dan tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Kelak kalaupun ada perubahan kita jadi tahu kemana kita menuju, lalu kita akan mengakui dan menerima bahwa perpustakaan adalah tradisi,â€ jelas Pendit.
 Reportase: Basma Sartika

Bedah Buku Pustaka: Tradisi dan Kesinambungan

Senayan, Jakarta&mdash;Komisi X DPR-RI kembali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional di Gedung MPR-DPR, Jakarta, Selasa, (24/1). Sidang RDP dipimpin oleh Abdul Fikri Faqih dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS).
Dalam kesempatan awal, Kepala Perpusnas Muh. Syarif Bando memaparkan bahwa dari alokasi anggaran 2016 sebanyak Rp 627.698.356.000, Perpusnas berhasil menyerap anggaran sebesar Rp 616.824.923.125.
Namun, dari hasil penyerapan tersebut masih menyisakan beberapa masalah pada APBN-P 2016, diantaranya bantuan buku siap layan untuk perpustakaan kabupaten/kota, dan infrastruktur TIK untuk gedung layanan baru Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan. &ldquo;Solusinya, kami anggarkan kembali di 2017 melalui optimalisasi anggaran 2017,&rdquo; terang Kepala Perpusnas.
Sedangkan, dari pengajuan rencana anggaran (RA) 2017 sebesar Rp 462.467.377.000, sebagian besar diperuntukkan untuk alokasi anggaran berdasarkan fungsi, yakni program pengembangan perpustakaan senilai Rp 399.330.632.000. Program pengembangan perpustakaan merupakan bagian dari program prioritas Revolusi Mental yang menjadi fokus dari era Presiden Jokowi dimana mencakup jumlah perpustakaan yang harus dibina, dan jumlah bantuan perpustakaan keliling.
Untuk pengembangan perpustakaan desa, Perpustakaan Nasional akan melakukan sinergi dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Sementara, untuk pengadaan mobil perpustakaan keliling (MPK), di 2017 Perpusnas merencanakan 100 unit untuk stimulan di 34 provinsi dan 66 kabupaten/kota.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Berita

RDP Komisi X DPR-RI dengan Perpusnas