Bogor, Jawa Baratâ€”Jabatan fungsional pustakawan merupakan suatu jabatan karir aparatur sipil negara yang bersifat fungsional dan diukur berdasarkan prestasi kerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas masing-masing jenjang jabatan. Namun, kadangkala dalam penilaian angka kredit tidak tercipta kesamaan pola pandang (persepsi) diantara tim penilai angka kredit pustakawan.
Tim Penilai jabatan fungsional pustakawan memiliki peranan penting dalam mendukung peningkatan karir fungsional pustakawan. Tim Penilai haruslah orang yang memiliki kompetensi yang memadai dalam menilai hasil prestasi kerja pustakawan. Oleh karena itu, diperlukan kordinasi kembali agar terjadi kesamaan persepsi dalam menilai prestasi kerja pustakawan. Persamaan persepsi amat diperlukan sebelum menetapkan aturan main. Rapat Kordinasi Pembinaan Tim Penilai Pustakawan dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan atau silang pendapat akibat pemahaman yang multitafsir dari suatu butir kegiatan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan Perpustakaan Nasional Opong Sumiati di hadapan 80 peserta Tim Penilai Pustakawan dari seluruh provinsi di Sentul, Bogor, Senin, (30/7). â€œSelain untuk menyamakan persepsi di antara tim penilai, rakor ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis berbagai hambatan atau kendala yang dihadapi tim penilai dan mencari solusi dari kendala yang dijumpai,â€ urai Opong.
Opong mengakui kinerja rekan-rekan pustakawan dalam mengumpulkan angka kredit juga dipengaruhi oleh kinerja tim penilai. Artinya, jangan sampai upaya keras mengumpulkan angka kredit dari butir-butir kegiatan bisa meleset dari target dikarenakan beda pendapat diantara tim penilai pustakawan.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam arahannya mengatakan tim penilai itu ibarat pintu terakhir. Oleh sebab itu, Muhammad Syarif meminta angka kredit harus disesuaikan dengan kewenangan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai pembina kepegawaian. Kepala Perpusnas meminta harus ada pedoman tentang angka kredit. Selain itu, tim penilai juga harus bisa memotivasi pustakawan agar bisa naik pangkat dengan waktu dua tahun. Jangan hanya bisa menolak pengajuan angka kredit yang diajukan. Nilai angka kredit yang ada dalam tiap butir kegiatan juga harus lebih manusiawi. Jangan lagi nol koma-nol koma.
â€œArtinya, harus ada perbaikan juknis penilaian dan cara pandang dari tim penilai," ujar Kepala Perpusnas.Â  Capaian pendidikan pustakawan harus masuk ke dalam komponen pendidikan. "Bukan masuk dalam komponen penunjang," tambahnya.
Keinginan Kepala Perpusnas agar diperbaiki juknis dan angka kredit juga diamini para tim penilai. Burhan, salah satu peserta Rakor dari Jakarta,Â  menanyakan bagaimana jika seorang pustakawan berhasil membuat software/aplikasi panduan yang bermanfaat bagi kinerja pustakawan, apakah prestasi tersebut bisa dihargai dengan angka kredit yang lebih manusiawi.Â Â 
Khusus di beberapa provinsi yang belum membentuk tim penilai pustakawan, pustakawan yang akan mengajukan angka kredit dipersilakan mengajukannya ke tim penilai yang ada di provinsi lain yang terdekat atau mengirimkannya ke tim penilai pusat (Perpusnas, red). Namun, ke depannya, tim penilai instansi dan pusat harus turun langsung ke daerah yang belum memiliki tim penilai karena tim penilai pusat adalah pembina,â€ lanjut Muhammad Syarif.
Di akhir arahannya, Kepala Perpusnas meminta setiap pustakawan bisa menjadi juru kampanye jika ada rekan-rekan ASN yang ingin berprofesi menjadi pustakawan mengingat ketersediaan tenaga pustakawan masih belum sebanding dengan jumlah perpustakaan di Indonesia. Apalagi saat ini paradigma perpustakaan dan pustakawan sudah berubah. Perpustakaan bukan lagi sebagai gudang penyimpanan buku, mendiamkan buku lalu akhirnya menjadi rusak, usang, tidak bernilai apa-apa. Pustakawan pun tidak lagi dianggap sebagai penjaga perpustakaan, lebih banyak diam menunggui pemustaka atau pengunjung datang.
Perpustakaan saat ini harus menjadi penggerak perubahan terhadap kesejahteraan masyarakat. Koleksi-koleksi yang terdapat di perpustakaan, utamanya koleksi ilmu-ilmu terapan harus bisa dimanfaatkan seluas-luasnya agar bisa diterapkan di masyarakat. Di sinilah pustakawan mengambil peran. Pustakawan lah yang menjadi jembatan agar kandungan ilmu yang ada dalam buku-buku bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat. "Inilah yang disebut dengan knowledge mobilization. Ilmu pengetahuan terus bergerak, memberikan manfaatnya dari individu ke indidu lain. Dari komunitas lain ke komunitas lainnya. Jika hal ini sudah berkesinambungan, maka tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bisa membaik," terang Muhammad Syarif.Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â

Rakor Tim Penilai Pustakawan : Samakan Cara Pandang dan Perbaiki Juknis Penilaian

Salemba, Jakarta&mdash;Sebanyak 111 pegawai struktural dan fungsional di lingkungan Perpustakaan Nasional mengikuti proses Assessment Test yang diselenggarakan unit Sekretariat Utama Perpusnas di Jakarta, Senin, (16/1).
Assessment test yang digelar selama dua hari menyasar pada 56 pejabat struktural setingkat eselon 3 dan 4, dan 55 pejabat fungsional pustakawan muda, pustakawan madya, analis kepegawaian, dan auditor yang telah memenuhi persyaratan.
Assessment adalah suatu proses untuk mengetahui kemampuan seseorang, terhadap suatu kompetensi, berdasarkan bukti-bukti. Dalam arti yang lain assessment adalah suatu proses pengumpulan informasi guna mendapatkan profil psikologis seseorang, yang meliputi kelebihan, kekurangan, gejala-gejala, intensitasnya, kendala-kendala yang dialaminya, serta peran penting yang dibutuhkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa assessment bisa diartikan sebagai suatu proses pengumpulan informasi mengenai seseorang yang mencakup kualitas dan kuantitasnya.
Kepala Perpusnas Muh. Syarif Bando dalam pengarahannya mengatakan bahwa kegiatan ini bukan dimaksudkan sebagai niatan rotasi besar-besaran, &ldquo;Tapi sebagai upaya menggali potensi para pejabat dan pemetaan kompetensi jabatan struktural dan fungsional,&rdquo; ujarnya.
Pemangku jabatan, lanjut Kepala Perpusnas, harus memiliki kemampuan memahami ruang lingkup jabatan yang diembannya, harus mampu membagi dan mengevaluasi beban tugas, serta mampu mempersiapkan kebijakan terhadap regulasi dan tidak terlalu kaku. &ldquo;Tidak sekedar memenuhi tugas dan kewajiban namun seorang pemimpin juga harus mampu mengembangkan potensi SDM anak buahnya,&rdquo; ucap Syarif Bando.
Assessment test yang diikuti semua peserta meliputi tes potensi akademik, psiko test, focus group discussion (FGD), dan proses wawancara.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Pemetaan Kompetensi Melalui Assessment Test

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Perpustakaan Nasional menggelar bimbingan teknis keprotokolan yang dihadiri seluruh pegawai dan dibuka secara luas untuk seluruh protokoler kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada Kamis (2/5). Acara yang diselenggarakan secara daring tersebut didasarkan pada keterkaitan tugas dan fungsi Perpusnas sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian di bidang Perpustakaan untuk menyediakan pelayanan prima kepada masyarakat maupun semua mitranya.
â€œOleh karena itu semua pegawai Perpusnas juga perlu memahami tentang ilmu keprotokolan karena penerapannya tidak hanya dalam acara-acara resmi kenegaraan dan lembaga tapi juga pada kegiatan rutin yang melibatkan sesama rekan kerja, mitra, dan pemustaka,â€ terang Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando yang hadir saat hadir untuk membuka acara.
Lebih lanjut Kaperpusnas menambahkan bahwa keprotokolan tidak hanya perkara seni dan ketrampilan dalam memastikan jalannya acara dengan baik dan lancar, namu perlu didukung dengan aspek komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang baik.
Sebagai Narasumber dalam acara ini Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian Sekretariat Negara RI Eko Prasentyanto menjelaskan tanpa adanya protokol sebuah acara tidak mungkin dilakukan tertib dan rapi. Seorang protokol juga harus memiliki pengetahuan dan beragam kecapakan yang mendukung dalam pelaksanaan tugasnya.
Â â€œApabila ada yg bicara bahwa seorang protokol kerja tanpa berfikir itu pemikiran yang salah. Justru harus memiliki kompetensi dan pengetahuan yang luar biasa banyak. Dan memastikan sebuah acara berlangsung dengan lancar adalah tugas protokol,â€ tegas Eko.
Keprotokolan menuru UU no.9 tahun 2010 merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalaÂ  negara, pemerintah, atau masyarakat.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Basma Sartika

Perpusnas Gelar Bimtek Keprotokolan

DARING di era digital, era Revolusi Industri 4.0 telah mengubah peradaban dan budaya manusia ditengah kondisi yang Â VUCA : Volatility (penuh grjolak), Uncertainty (ketidakpastian), Complexity (rumit), dan Ambiguity (ketidak jelasan). Perubahannya tidak terduga dan sangat cepat, telebih ditambah pandemi Covid 19 yang mengglobal semakin memporak-perandakan keadaan dan berdampak multi-dimensiaonal, selain kematian yang tinggi. Update data BNPB di Indonesia per 11 Juli 2020 tercatat 74.018 orang positif virus corona, sebanyak 34.719 orang, dinyatakan sembuh dan sebanyak 3.535 orang meninggal. Sementara itu, di dunia tercatat 12.631.237 orang positif virus corona, dinyatakan sembuh 7.366.780 orang dan sebanyak 562.900 orang meninggal. Pun, lonjakan kasus terinfeksi covid 19 tidak terbendung begitu PSBB dilonggarkan bagaikan simalakama satu sisi ingin pacu ekonomi agar tumbuh secara eksponensial, namun di sisi lain malapetaka mengancam keberlangsungan kehidupan. Kita sangat prihatin sekaligus cemas mengingat banyak orang yang nekad dan konyol tidak disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Wahai saudara, sadar dirilah kalian untuk tidak menjadi orang yang menularkan virus corona yang pada dasarnya kalian membunuh orang lain. Ayo bersama-sama disiplin yang tinggi dalam mentaati protokol kesehatan, dan jika tidak ada keperluan yang urgent hendaklah tetap dirumah. Tampil dengan masker dan face shield/topeng transparan atau Manusia berMasker di ruang publik, tempat-tempat keramaian memang tidak nyaman maupun sulit dikenali karena sebagian besar wajahnya tertutupi masker. MasyaAlloh, sungguh-sungguh Era Abnormal ini (bukan new normal yang orang-orang sebutkan) sungguh tidak nyaman dan mencekam dan mengenaskan karena dampaknya dapat mematikan.Â  Akankan kita abai dengan kondisi ini?
Ekonomi Digital
Perubahan kegiatan ekonomi sebagian besar bergeser dari offline system ke online system (daring) yang dirasakan lebih efisien di satu sisi, namun di sisi lain PHK (pemutusan hubungan kerja) mengancam ketenagakerjaan kita, baik nasional maupun internasional. Data Kemnaker akhir Juni 2020 menunjukkan tenaga kerja terdampak Covid-19 mencapai 3,05 juta orang dan diperkirakan akan terus bertambah hingga 5,23 juta jika wabah covid 19 belum dapat diatasi maupun kegiatan ekonomi belum berjalan norma untuk pacu akselerasi dan pertumbuhan ekoomi yang eksponensial. Kini, sebanyak 15,6 persen pekerja mengalami PHK dan 40 persen pekerja mengalami penurunan pendapatan, diantaranya sebanyak 7 persen pendapatan buruh turun sampai 50 persen. Kemudian, Organisasi Buruh Internasional (ILO) melaporkan, sebanyak 81 persen dari tenaga kerja global yang berjumlah sekitar 3,3 miliar, atau 2,67 miliar pekerja saat ini terkena dampak penutupan tempat kerja akibat pandemi virus corona (Covid-19). Sementara sekitar 1,25 miliar pekerja diantaranya terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Ini protret sangat kelam dan tragedi ketenagakerjaan dunia.
Bagi sektor industri, era digital ini memberi tantangan baru agar mereka lebih kreatif dan inovatif dalam proses produksi, distribusi hingga ke tangan konsumen. Dituntut untuk menciptakan jenis-jenis pekerjaan baru yang berbeda dengan jenis-jenis pekerjaan sebelumnya. Misal, begitu PSBB dilonggarkan terbuka peluang bisnis-bisnis musiman seperti produsen masker, face shield, alat pelindung diri (APD) lainnya, alat deteksi virus hingga ihtiar untuk menemukan anti virus corona yang hingga kini belum diketemukan. Tantangannya semakin berat karena 239 ilmuwan mengirim surat terbuka kepada WHO agar merevisi rekomendasi adanya penularan virus corona dapat melalui udara, karena dari penelitian diketemukan bahwa virus corona dalam partikel terkecil dapat hidup hingga 3 jam.
Kita pun dituntut untuk lebih mampu menyesuaikan kondisi yang ada walaupun resiko kematian menghantuinya. Berdamai dengan corona yang sejatinya suatu penyakit menular sungguh tidak mudah, ibarat kita hidup serumah dengan ular cobra berbisa, harus ekstra hati-hati dan disiplin yang sangat tinggi dalam menerapkan protokol kesehatan. Kita tidak boleh kendor kencang dalam menerapkan aturan demi kemaslahatan, selama pandemic covid 19 masih berlangsung. Memang, situasinya sangat tidak menentu dan penuh kompleksitas sehingga kita perlu mempersiapkan diri untuk memasuki Era Abnormal (bukan the new normal) di tengah covid 19 secara cermat dan tepat agar tidak menimbulkan malapetaka baru.
Dampak covid 19 yang multi-dimensional ini juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia menurun sangat drastis dapat memicu krisis ekonomi; pun Indonesia mengalami hal yang serupa. Pertumbuhan ekonomi kita anjlok menjadi -3,1% sehingga perlu effort extra-ordinary untuk pemulihan ekonomi nasional sekaligus mengatasasi covid 19. Telah telah dianggarkan sebesar Rp 607.7 Triliun sebagai salah satu extra-ordinary program untuk pencegahan covid 19 dan pemulihan ekonomi, sementara itu anggaran kesehatanÂ  untuk penanganan covid-19 sebesar Rp 87,5 Triliun. Antara lain untuk perlindungan sosial dalam PEN teralokasikan Rp203,90 triliun,Â  Insentif usaha dari PEN sebesar Rp120,61 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp53,57 triliun, untuk sektoral pemda dan kementerian/lembaga sebesar Rp106,11 triliun, dan untuk UMKM sebesar Rp123,46 triliun. Lebih lanjut, ada 3 fokus yang hendak dicapai yaitu menjaga konsumsi, mendukung ekspor dan impor, serts menjaga aktivitas produksi. Pada sisi permintaan, berbagai program jaring pengaman sosial (social safety net) telah dilaksanakan. Terutama bantuan sosial (bansos) bagi kelompok terdampak dengan memperluas penerima fasilitas perlindungan sosial. Pada sisi penawaran, berbagai modalitas telah disiapkan untuk dapat memberikan dukungan kepada para pelaku usaha ultra mikro dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Misalnya pemberian subsidi bunga, penempatan dana pemerintah di perbankan untuk mendukung pelaksanaan restrukturisasi kredit UMKM &amp; Koperasi dan penyaluran tambahan modal kerja, serta penjaminan melalui PT Askrindo dan PT Jamkrindo untuk mendukung penyaluran kredit modal kerja UMKM &amp; Koperasi. Kemudian, perlu menjadi perhatian negara agar menjamin distribusi pendapatan untuk rakyatnya agar dapat menikmati lezatnya kesejahteraan; karena persoalan ini bagaikan lingkaran syetan yang belum dapat diatasi. Kondisi saat ini, 51% asset kekayaan nasional hanya dikuasi oleh sekitar 1% warganegara atau dengan kata lain 1% orang kaya menguasai 51% asset kekayaan nasional.
Pandemi Covid-19 mendorong dilakukannya Transformasi Ekonomi, di mana peran teknologi informasi menjadi sangat penting di samping upaya percepatan perijinan, penyederhanaan birokrasi serta reformasi regulasi.Transformasi ekonomi mencakup revolusi industri 4.0, transformasi digital, infrastruktur, RUU Cipta kerja, layanan investasi , peningkatan kompetensi, UMKM via platform digital, teknologi keuangan (fintech), dan energi baru terbarukan. Dan perlu disinergikan tujua pembentukan perubahan dunia pasca cocid 19 yatiu : digitalisiasi, masa depan pekerjaan, perubahan preferensi konsumen, ketahanan bisnis, geopolitik dan arus internasional, intervensi pemerintah yang lbih besar dan keseimbangan tujuan sosial dan ekonomi yang dikembangkan dalam spektrum triple helix antara : pemerintah, akademi dan masyarakat &amp; dunia usaha. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk : a) kesehatan Rp 87,55 Triliun; b) perlindungan sosial Rp 203,9 triliun; c) ekonomi Rp 226,72 Triiun dan d) penguatan UMKM dan koperasi Rp 77,03 Triliun. Kemudian, Respon kebijakan harus mengantisipasi dinamika perubahan faktor eksternal dan faktor internal minimal hingga 2 Tahun Ke Depan. Faktor eksternal : tidak kondusif, perdagangan dunia diperkirakan masih lemah serta kecenderungan semua negara mementingkan diri masing-masing. Faktor Internal : Ketergantungan kepada permintaan dalam negeri sangat tinggi, sementara kita belum akan bisa mulai bekerja optimal hingga Covid-19 dikendalikan secara penuh. Ketidakpastian terhadap akses dan distribusi Vaksin, diperkirakan baru teratasi antara 12 bulan hingga 18 bulan ke depan (sampai dengan akhir tahun 2021). Utilisasi produksi dan penyediaan lapangan kerja, serta permintaan dalam negeri belum akan optimal hingga akhir tahun 2021, dan baru mulai merangkak naik menuju optimal pada tahun 2022.Â  Hasil restrukturisasi yang dilakukan Perbankan pada tahun ini, seperti penundaan pembayaran bunga maupun cicilan utang, diperkirakan sebagian berpotensi menjadi kredit bermasalah di tahun depan.
Kemudian, di era Revolusi Industri 4.0 ini menuntut semua negara untuk dapat mentransformasikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Revolusi Industri 4.0 yang berubah sangat cepat, mendasar mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain yang memanfaatkan teknologi otomatisasi dan cyber fisik, seperti kecerdasan buatan (AI), robotika, internet of things (IoT), kendaraan otonom, pencetakan 3D (tiga dimensi), nanoteknologi, bioteknologi, ilmu material, penyimpanan energi dan komputasi kuantum. Sehingga pemanfaatan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia ini harus berpusat pada manusia, mengutamakan kepentingan kehidupan bagi manusia seperti Jepang yang mengembangkan Society 5.0. Juga, perlu dikembangkan ekosistem digital yang mandiri, tidak bergantung pada asingÂ  antara lain melalui keberpihakan negara pada kepentingan nasional, mengembangkan mobile satelite system (MSS) untuk memperluas konektivitas, mengembangkan platform digital berbasis budaya Indonesia; sehingga ketahanan nasional semakin tangguh dalam mempersiapkan kondusivitas dalam melaksanakan pembangunan untuk meraih tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Saat ini, kita sangat khawatir dan prihatin bahwa pelaku-pelaku bisnis daring (on line) dikuasai oleh asing, kita dijadikan pangsa pasar mereka; sehingga negara harus hadir untuk memberikan proteksi dan afirmasi melalui penyediaan platform dan infrastruktur digital nasional sendiri. Pun, koneksivitas jaringan belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kondisi geografis sebagai negara kepulauan yang sangat luas dapat menjadi kendala apabila komunikasi, transportasi dan system pemerintahan belum mendukungnya. Pengembangan jaringan melalui kable fiber optik tidak akan memadai, sehingga yang efektif dan efisien adalah pengembangan MSS (Mobile Satelite System) yang menjangkau seluruh wilayah nusantara, termasuk negaranegara tetangga. Menurut Sylvia Evi Soemarlin bahwa yang menikmati keuntungan dari ekonomi digital adalah asing yang mencapai US$ 150 juta/tahun untuk media sosial yang berasal dari Amerika Serikat yang ada di negeri kta.
Pacu SDM Unggul dan Pembelajaran Daring
SDM Unggul Negara Maju hendaknya jangan hanya dijadikan slogan, namun lebih dari itu harus membumi dalam instrumen-instrumen yang implementatif. Misal pembelajaran dan training daring yang diperuntukan bagi siswa, mahasiswa dan para pekerja yang terdampak covid 19 perlu dievaluasi secara komprehensif dan secara berkala. Sehingga efektivitas dan efisiensinya dapat diukur dan dicapai secara bertahap. Kita harus menyadari benar bahwa wilayah kepulauan yang terpisah-pisah dalam gugusan/untaian khatulistiwa ini masih menyisakan persoalan dan tantangan yang harus segera mendapatkan solusi. Hingga kini, 75 tahun Indonesia Merdeka masih banyak desa-desa yang gelap gulita belum ada sambungan listrik, apalagi infrastruktur telekomunikasi. Bagaimana akses mereka terhadap ekonomi digital maupun pembelajaran/training online? Bagaimana nasib mereka (terutama para siswa) di desa-desa dan daerah terluar Indonesia yang tidak dapat mengikuti pembelajaran daring, yang bakal diberlakukan secara permanen oleh kemendikbud? Kebijakan ini terkesan milineal dan mungkin sebagain akan menangguk keuntungan yang besar, terlebih publik tahu bahwa kaum milineal yang ada di lingkaran kekuasaan terbukti berbisnis di sektor daring ini. Oleh karena itu, publik harus kritis, mencermati kebijakan terlebih pagu 20% APBN untuk sektor pendidikan; agar tidak ada penumpang gelap yang memanfaat bisnis daring ini. Belum lagi, berbicara konten pembelajaran, apakah pembelajaran secara daring bagi siswa-siswa sekolah dasar dan memengah mencukupi dikaitakn dengan proses penddidikan bukan hanya sekedar meningkatkan aspek kognitif saja. Bagaimana mungkin pengembangan aspek psikomotorik (ketrampilan) dan afektif (sikap/tingkah laku) dapat dilakukan secara daring (online)?
Disinilah kepedulian dan keberanian para ahli pendidikan untuk ambil peran signifikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai tujuan nasional yang digariskan dalam UUD 1945; tidak larut dalam ide-ide yang nyleneh yangÂ  hanya berpihak pada sekelompok masyarakat tertentu. Pun, perubahan kurikulum pendidikan perlu dilakukan dengan cermat berpusat pada minat dan bakat peserta didik, jangan dipaksakan dengan seabrek paket kecakapan dan ujung-ujungnya tidak ada ketersambungan (link) dan kesesuaian (match) dengan sektor industri maupun kebutuhan masyarakat. Kita pun, tidak resisten dengan kemajuan iptek termasuk pembelajaran online; namun harus dikaji secara mendalam bahwa media pembelajaran ini bukan satu-satunya media untuk menyelenggrakan pendidikan, terlebih tidak semua siswa dapat meng-aksesnya dari tempat tinggal masing-masing, apalagi mereka yang tinggal di desa-desa yang tidak ada jaringan listrik maupun infrastruktur telekomunikasi.
Wajib Belajar 12 tahun
Kualitas dan kuantitas pendidikan masih menjadi persoalan fundamental yang harus diselesaikan oleh pemerintah (dalam hal ini jajaran kemendikbud dan pemerintah daerah), termasuk menyediakan akses pendidikan bagi semua warganegara minimal 12 tahun. Artinya menjamin anak-anak usia sekolah wajib belajar samapi lulus sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA). Perlu langkang kongkrit untuk mengatasi masalah-masalah : a) partisipasi/kesempatan memperoleh pendidikan, b) efisiensi pendidikan, (3) efektivitas pendidikan, d), relevansi pendidikan, e) kualitas dan kuantitas pendidikan. Saat ini, sedang berlangsung proses penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta. Caru-marut pun masih terjadi berkaitan dengan sistem penerimaannya. Benang merahnya adalah pemerintah belum mampu menyiapkan jumlah sekolah negeri yang mampu menampung lulusan-lulusan dari tingkat sekolah dibawahnya. Daya tampung sekolah negeri sangat terbatas, sehingga akses siswa dari keluarga miskin sangat terbatas. Ini akan menjadi persoalan yang menngunung akibt dari ketidakmamapuan untuk mengatasinya, dan akan berdampak kontra-produktif terhadap penyiapan SDM menuju insentid/bonus demografi pada 2030 yang akan datang. Waktu tinggal 10 tahun sangat singkat kalau tidak dilakukan program-program terobodan dan extra ordinary maka kita tidak akan mendapatkan insentif/bonus demograf, i bahkan sebaliknya akan menjadi beban demografi.
Jurus VUCA
Kita harus moved on menuju business unusual agar dapat mempertahankan diri sekaligus melakukan lompatan-lompatan strategis agar lebih kompetitif dan mampu memenangkan kompetisi. Inilah kondisi yang biasa disebut VUCA (Volatility/bergejolak, uncertainty/tidak pasti, complexity/kompleks and ambiguity/tidak jelas). Untuk menghadapinya kita dapat menggunakan Jurus VUCA dalam arti vision/visi ke depan, understanding/ pemahaman secara detail, clarity/ketajaman/kejelasan dan agility/kelincahan) agar mampu mengubah hambatan menjadi tantangan serta mengubah tantangan menjadi peluang untuk lebih maju. Oleh karena itu diperlukan leadership/kepemimpinan yang visioner dan berkarakter negarawan. Satu hal, para pemimpin harus berani mengaplikasikan â€sudden death managementâ€ dalam arti mulai dari dirinya sendiri harus menjadi bagian solusi dan berani lengser jika tidak mampu berkinerja baik (atau bahkan sangat baik), untuk memberi peluang pada orang lain yang memiliki kapabilitas keilmuan, kompetensi maupun pengalaman.
Dengan demikian, dalam menghadapi kondisi yang VUCA kita tidak kehilangan pijakan dan terombang-ambing oleh kepentingan-kepentingan yang tidak pro-rakyat maupun pro-negara, termasuk dalam pembelajaran daring dan ekonomi diigital. Semoga.
Oleh : K.R.A.T. Dr.(c). Suharyono S. Hadinagoro, M.M.
(Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti,Â  Alumni PPRA LIX Lemhannas RI. Trainer Hubungan Indusrial Tingkat Nasional)

Mencermati Pembelajaran Daring dan Ekonomi Digital 

Jakarta - Guna memastikan jumlah perpustakaan yang ada di wilayah, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI tengah berupaya melakukan penambahan dan pemutakhiran data yang tersedia dalam pangkalan data Perpusnas, dengan penyusunan aplikasi baru.
Aplikasi baru tersebut, mengintegrasikan antara Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) dan pemetaan perpustakaan berbasis wilayah dalam bentuk website dan mobile.
Hasil dari integrasi keduanya, merupakan pemutakhiran data dari profil perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan perguruan tinggi.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpusnas, Deni Kurniadi mengatakan, masyarakat saat ini membutuhkan data dan informasi yang beragam, tepat waktu, dan cepat disajikan.
"Hal ini menjadi tantangan bagi Perpusnas untuk selalu meningkatkan mutu penyediaan data, dan informasi, sekaligus mutu pelayanannya," kata Deni saat membuka Forum Discussion Group (FGD) Pendataan Perpustakaan pada Selasa (23/11/2021).
Berdasarkan sensus perpustakaan yang dilakukan pada tahun 2018, jumlah perpustakaan yang ada di Indonesia ada sebanyak 164.610 perpustakaan.
Dengan rincian, perpustakaan madrasah sebanyak 113.541 perpustakaan, perpustakaan umum sebanyak 42.460 perpustakaan, dan sebanyak 6.552 perpustakaan khusus.
"Pendataan perpustakaan ini untuk memastikan data benar-benar valid, minimal tidak hanya entry by name atau by address tetapi juga ada profil perpustakaannya," terang Deni.
Lebih lanjut Deni mengatakan, bahwa di tahun 2022 Perpusnas melalui dana dekonsentrasi memasukkan kegiatan pendataan perpustakaan, sehingga diharapkan Dinas Perpustakaan Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai Pembina perpustakaan dapat aktif melengkapi data perpustakaaa.
"Kami mendorong Dinas Perpustakaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah, maupun Perguruan Tinggi untuk aktif memasukkan data perpustakaan yang ada di wilayahnya," lanjutnya.
Melalui pengolahan dan pengumpulan data perpustakaan, dapat membantu Perpusnas dalam meninjau ulang dan mengembangkan standar nasional di semua jenis perpustakaan, membantu pelaksanaan pemetaan pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan, serta membantu merumuskan dan mengevaluasi perencanaan dan kebijakan nasional di bidang perpustakaan.
"Diharapkan, pertemuan ini menjadi landasan bagi terciptanya akurasi data, guna meningkatkan eksistensi perpustakaan sebagai bagian dari usaha bersama membangun daerah, dan masyarakat yang berdaya saing," harap Deni.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, Upriyadi mengatakan, melalui pendataan memudahkan Perpusnas maupun Dinas Perpustakaan Provinsi untuk melakukan pembinaan perpustakaan di daerah.
â€œDari data tersebut, kita menjadi tahu kondisi rill perpustakaan di lapangan, data ini juga nantinya Â menjadi ranah pengambilan kebijakan untuk ke depannya,â€ kata Upriyadi.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas Agrestian
Â 
Â 
Â

Pastikan Jumlah Perpustakaan, Perpusnas Lakukan Pendataan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&mdash;Perpustakaan sudah menjadi dasar kebutuhan hidup manusia. Amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mewajibkan setiap daerah, mulai dari provinsi, kabupaten/kota hingga desa/kelurahan untuk memiliki dan mengembangkan perpustakaan.
Jika Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan adalah untuk meningkat budaya baca, maka kehadiran perpustakaan adalah mutlak, karena perpustakaan merupakan jantungnya pendidikan. Di samping itu, perpustakaan juga menjamin masyarakat yang tidak mengecap pendidikan secara formal terpenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuannya.
Tidak semua orang berprofesi sebagai petani, peternak, nelayan, atau pekerja kantoran. Tapi, bagaimana kompetensi setiap manusia berkembang sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukannya. Perpustakaan dibantu tenaga pustakawan mampu memetakan kebutuhan informasi dan ilmu pengetahuan dengan tepat.
Peran &lsquo;Knowledge Mobilization&rdquo; adalah upaya mendekatkan perpustakaan ke masyarakat sehingga siapapun, apapun latar belakang profesinya mereka bisa mengembangkan kompetensi sesuai keahliannya melalui pengalaman dan sumber-sumber bacaan yang disediakan perpustakaan.
&ldquo;Perpustakaan meyakinkan semua orang dengan pengayaan ilmu terapan yang diperoleh lewat pengalaman, sumber-sumber bacaan keterampilan hidup&nbsp;(life skill)&nbsp;akan meningkat. Semakin sering&nbsp;life skill&nbsp;diasah, otomatis kompetensi akan terlihat. Keahlian itu yang bisa digunakan untuk meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan hidup,&rdquo; ujar Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Belitung Timur di Jakarta, Rabu, (14/2).
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Belitung Timur Jefri mengatakan potensi Belitung Timur kini sudah bergeser, dari yang dulunya bertani dan berkebun sekarang beralih ke sektor pariwisata. Wisatawan mendatangi Belitung Timur karena pesona keindahan pantainya. Namun, informasi segala potensi atau daya tarik dari Belitung Timur belum terakomodasi ke dalam bahan bacaan yang memadai.
Perpustakaan daerah Belitung Timur, diakui Jefri, dulu tumbuh pesat saat Ahok menjabat. Lobi-lobi politik yang pada akhirnya perpustakaan &lsquo;jadi korban&rsquo; ketika ada pengurangan anggaran. &ldquo;Setelah adanya pertemuan ini, kami jadi mengerti manfaat krusial dari perpustakaan. Oleh sebab itu, DPRD akan berusaha meng-cover kebutuhan perpustakaan daerah. Kami akan respon segala bentuk informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Belitung Timur,&rdquo; imbuh Jefri.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Joko Santoso mengatakan ada lima parameter (ukuran) yang digunakan dalam pembangunan perpustakaan, antara lain :
<ol>
<li>Pemerataan perpustakaan</li>
<li>Kemudahan akses</li>
<li>Pengembangan dan kualitas koleksi</li>
<li>Diversifikasi layanan</li>
<li>Pengelolaan perpustakaan</li>
</ol>
Namun, pembinaan perpustakaan tidak bisa berjalan sendiri. Perlu dukungan dan sinergi dari pemerintah daerah, komunitas, maupun masyarakat. &ldquo;Kami perlu peran legislatif untuk mengajak masyarakat menggalakkan minat baca, terutama di daerah yang menjadi konstituennya,&rdquo; ujar Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Minat Baca Perpusnas Deni Kurniadi.
Jika kesukaan terhadap bahan bacaan sudah timbul, secara bertahap kemampuan literasinya akan meningkat sehingga tidak gampang terhasut informasi yang menyesatkan (hoax).
Literasi secara garis besar dimaknai, antara lain (1) kemampuan mengumpulkan bahan bacaan agar orang tetap eksis dengan ilmu, (2) mampu memaknai makna tersirat maupun tersurat dari informasi yang diperoleh, (3) memunculkan gagasan baru dari relitas sosial yang terjadi, dan (4) kemampuan untuk menciptakan barang dan jasa.
Khusus, Kab. Belitung Timur, Perpusnas mencatat pada tahun 2016 telah mendapatkan satu unit armada perpustakaan keliling. Tentu ini hanya berupa&nbsp;trigger&nbsp;agar setiap daerah ikut memikirkan peningkatan budaya baca.
Selain armada perpustakaan keliling, Perpusnas juga kerap memberikan bantuan penguatan koleksi bagi perpustakaan yang berada di kantong-kantong transmigrasi, rumah ibadah, pondok pesantren, Lapas, pelabuhan, rumah sakit hingga komunitas literasi yang bertebaran di seluruh daerah.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Perpusnas Dorong Kab. Belitung Timur Kembangkan Perpustakaan Daerah

Kegiatan membacakan cerita kepada anak sudah banyak dikenal tetapi masih belum banyak yang mengetahui manfaatnya.
Manfaat read aloud menurut Pembina Read Aloud Indonesia Roosie Setiawan yaitu mengasah kemampuan anak mendengar dan menyimak, menambah kosa kata, mendorong berbicara, akhirnya dapat membaca dan menulis. Hal tersebut dipaparkannya pada acara World Read Aloud Day 2022 yang diselenggarakan di teater Perpustakaan Nasional pada Rabu (2/2/2022).
â€œRead Aloud memang cara mudah untuk mengasah kecakapan literasi anak sejak dini,â€ ujar Roosie.
Lebih lanjut Roosie menyebutkan bahwa terdapat interaksi yang baik antara anak dan orang tua sehingga terbangun hubungan komunikasi yang baik di antara keduanya selain manfaat mendorong anak membaca dan menulis. Ia bahkan menyarankan read aloud dapat dimulai sejak trimester akhir kehamilan.
Ketika membacakan buku, penting untuk memperhatikan tahapan membaca anak. 0-3 bulan termasuk tahapan pra membaca. Oleh karena itu, bacakan buku yang memang buku bayi berupa picture book biasanya menampilkan kehidupan anak umur 0-3 bulan.
Untuk anak usia 3-6 tahun adalah tahapan mempersiapkan anak membaca. Buku biasanya berisi teks yang lebih panjang daripada buku bayi. Dalam hal konten, harus berisi tentang kehidupan anak dan menggunakan kata-kata yang diketahui anak.
Kemudian pada tahapan membaca awal, biasanya kelas 1 dan 2, biasanya bukunya berisi gambar, konten lebih luas, interaksi dengan teman. Roosie menganjurkan untuk memilih buku yang tidak menggurui.
â€œBiarkan anak mendapatkan apa yang tersirat dalam buku itu melaui dialog dalam buku,â€ pesan Roosie.
Sementara itu, Guru Besar Antropologi UI Prof. Semiarto Aji Purwanto menyebutkan komunitas turut berperan dalam membentuk budaya. Menurutnya membaca nyaring dapat berperan banyak jika kita menyadari pentingnya membaca untuk anak-anak.
â€œBelajar kebudayaan, belajar sistem nilai, dari awal kita lahir sampai dewasa, terus menerus dalam posisi belajar. Tapi justru pondasi utama belajar itu dari masa anak-anak. Karena itu memformat komunitas masa depan, paling bagus dengan memformat anak-anak kita,â€ pesannya.
Â 
Reportase: Eka Cahyani

Berita

Read Aloud Asah Kecakapan Literasi Anak