Salemba, Jakarta - Sebagai sebuah instansi, Perpustakaan Nasional RI dihadapkan pada ancaman internal ataupun internal. Karenanya, harus dirumuskan manajemen risiko untuk melakukan mitigasi dan tahapan dalam menghadapi risiko bencana. Manajemen risiko disusun untuk mengidentifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, dan pengelolaan risiko. Hal ini disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando dalam pertemuan Grand Design Manajemen Risiko Perpustakaan Nasional Tahun 2021-2025 dan Pedoman Risiko Perpustakaan Nasional.
â€œTentu semua tahu ada ancaman-ancaman tertentu yang tidak mungkin dihindari, gempa bumi misalnya. Kebakaran, bisa dihindari atau tidak, tergantung keteledoran atau kecerobohan. Atau banyak sekali hal-hal yang menjadi perhatian kita yang harus dirumuskan secara terstruktur,â€ jelasnya dalam pertemuan awal yang digelar di Ruang Teater Perpusnas Salemba, Jakarta, Jumat (12/6/2020).
Untuk itu, Syarif Bando meminta semua pejabat eselon satu dan dua di Perpusnas agar menyusun draft ancaman minimal dan maksimal terhadap tugas, pokok, dan fungsi dari setiap unit. Perpusnas menghadapi risiko yang membutuhkan biaya yang sangat besar yaitu pelestarian bahan pustaka. Menurutnya, hal ini dikarenakan kondisi iklim di Indonesia yang memiliki tingkat kelembaban udara, terutama kota Jakarta yang memiliki tingkat polusi udara tinggi.
Kepala Perpusnas berharap perumusan grand design menghasilkan empat pemikiran utama. Yang pertama, manajemen risiko yang secara umum menjadi ancaman antara lain gempa, banjir, dan kebakaran. Kedua, memastikan manajemen risiko dalam pengendalian dan pengelolaan bahan pustaka dengan spesifikasinya. Ketiga, perumusan tentang pengelolaan manajemen risiko yang terkait dengan pengelolaan data center, informasi teknologi dengan penyiapan SDM yang memiliki kemampuan teknologi tinggi dan kemampuan pemahaman seperti badan siber. Terakhir, mempersiapkan dokumen manajemen risiko terkait tuntutan hukum.
â€œSaya berharap bahwa standarisasi manajemen risiko ini punya level, setiap aktivitasnya punya skor. Karena dengan skor dan standar ini akan memaksa kita untuk menciptakan sumber daya, baik sumber daya manusia, maupun pembiayaan apalagi yang namanya peralatan kerja untuk pengendalian atau mitigasi bencana,â€ urainya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Joko Santoso menyatakan manajemen risiko merupakan amanah dari delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi yang masuk ke dalam area Tata Laksana. Dalam mencapai sasaran yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) 2020-2024, Perpusnas menghadapi berbagai hal dan bisa mengakibatkan tujuan tidak tercapai sesuai harapan.
â€œSehingga selain manajemen risiko 2021-2024, kita juga akan memiliki pedoman manajemen risiko. Nah dengan demikian di dalam hal ini dengan pedoman itu kita bisa mengantisipasi, menangani risiko-risiko yang akan menghambat atau menggagalkan tercapainya tujuan organisasi, dan juga bisa mengintegrasikan proses manajemen yang baik di dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi kinerja yang ada,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Radhitya Purnama

Perpusnas Susun Grand Design Manajemen Risiko untuk Mitigasi

Tulang Bawang, Lampung â€“ Selepas dilantik Kepala Perpustakaan Nasional RI sebagai Bunda Literasi Kabupaten Tulang Bawang periode 2020-2023. Hj. Winarti yang juga merupakan Bupati Â menyatakan akan bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI untuk memanfaatkan berbagai aplikasi dan layanan digital yang ada untuk meningkatkan budaya baca di Kabupaten tersebut.
"Intinya adalah menyeimbangkan penggunaan aplikasi perpustakaan digital dengan gadget yang biasa digunakan oleh masyarakat. Bagaimana penggunaan media sosial dan berbagai permainan di era digital ini tidak bisa dihapuskan, tetapi dengan adanya aplikasi membaca yang edukatif dan menarik seperti iPusnas kita berharap agar kebiasaan masyarakat pelan-pelan dapat bergeser menjadi budaya membaca," ucap Winarti.
Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Winarti. Menurutnya, kita tidak mungkin bisa membuat orang untuk meninggalkan ponsel pintar untuk kemudian memaksakan mereka membaca. Â â€œ Yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita dapat mengisi dan meyakinkan bahwa dalam penggunaan ponsel pintar ada peluang untuk tetap meningkatkan budaya membaca masyarakat,â€ ucap Syarif.
Untuk itu, Perpustakaan Nasional terus melakukan inovasi agar masyarakat dapat mengakses bahan bacaan dan layanan perpustakaan melalui ponsel pintar yang dimilikinya. â€œPerpustakaan Nasional, adalah satu-satunya perpustakaan di duniaÂ  yang mempunyai aplikasi bernama iPusnas yang dikelola melalui Digital Rights Management di mana buku-buku bacaan dapat dibeli copyrightnya untuk kemudian dilayanpinjamkan ke masyarakat luas secara full teksâ€, ujar Syarif.
iPusnas sendiri merupakan aplikasi perpustakaan digital berbasis media sosial yang dilengkapi dengan eReader untuk membaca ebook. Dengan fitur-fitur media sosial Anda dapat terhubung dan berinteraksi dengan pengguna yang lain.
Pelantikan Bunda Literasi dilaksanakan di Gedung Serba Guna Kabupaten Tulang Bawang, Rabu (4/3).Â  Bunda literasi diharapkan dapat menjadi contoh dan inspirasi dalam membangun sumber daya manusia Kabupaten Tulang Bawang dan juga mewujudkan Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, partisipatif, inovatif dan akuntabel. Kepala Perpusnas juga menyampaikan selamat dan terima kasih atas berkenannya Bupati Tulang Bawang mengemban amanat yang berat sebagai bunda literasi. â€œKarena merubah kebiasaan anak-anak yang lebih suka main game daripada membaca itu sangatlah sulit,dan esensi seorang pemimpin adalah seorang yang dapat merubah budayaâ€, tutup Syarif.
Selain pelantikan Bunda Literasi, di rangkaian yang sama dilaksanakan juga talkshow kegemaran membaca dan gerakan Read Me a Book. Â Read Me a Book adalah program pembudayaan gemar membaca dengan lantang kepada anak usia dini atau usia sekolah. Read Me a Book diinisiasi oleh National for Children and Young Adults (NLCY) Korea Selatan. Gagasan ini kemudian dikampanyekan serentak di sembilan negara di kawasan ASEAN mulai 15 Januari sampai 23 April 2020. Bunda Literasi Tulang Bawang ikut serta menyemarakkan kegiatan ini dengan membacakan buku cerita dengan bersuara lantang kepada anak-anak PAUD dan TK.

Bunda Literasi Tulang Bawang Akan Gunakan Aplikasi untuk  Bangun Budaya Baca

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Di masa pandemi Covid19 kegiatan belajar mengajar memang banyak dilakukan secara online atau daring dan banyak membutuhkan fasilitas pembelajaran berbasis digital. Bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional RI, Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Kabinet (DWP Setkab) menyelenggarakan webinar bertajuk â€œMengenal Ragam Layanan Digital Perpustakaan Nasional RIâ€ yang digelar secara daring pada Rabu (5/5). Kegiatan ini dimaksudkan untuk menambah wawasan dan menunjang proses belajar putra-putri pegawai Setkab.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengungkapkan apresisasi atas kerja sama yang terjalin dengan baik antara Perpusnas dengan DWP Setkab yang sudah terjalin selama ini terkait peningkatan literasi. â€œKami senang melalui sinergi ini kami dapat memperkenalkan berbagai aplikasi perpustakaan digital yang kami miliki. Dan mudah-mudahan dengan kerja sama ini jangkauan Perpustakaan Nasional semakin luas lagi,â€ sebutnya.
Melalui kegiatan semacam ini, Kepala Perpusnas juga berharap DWP Setkab terus memberikan dukungan untuk dapat mensosialisasikan berbagai kekayaan bangsa Indonesia yang ada di Perpustakaan Nasional yang tentu dapat dimanfaatkan semua kalangan masyarakat dengan adanya keterlibatan berbagai pihak.
â€œPerpusnas juga akan terus berupaya memperkaya semua sumber-sumber yang bisa menjadi sarana pembelajaran bagi pembangunan karakter anak-anak Indonesia sesuai dengan visi misi Presiden Jokowi tentang Pembangunan Kualitas SDM 2020-2024,â€ pungkasnya.
Ketua DWP Setkab Endang Nugrahani Pramono Anung atau yang akrab disapa Hani Pramono Anung mengucapkan terima kasih atas dukungan Perpusnas dalam berbagai kegiatan yang dilakukan. Menurut Hani, dengan mengetahui beragam layanan digital yang dimiliki oleh perpusnas tentu akan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan termasuk membantu kegiatan pembelajaran anak-anak.
â€œDengan ragam layanan digital Perpustakaan nasional tersebut akan memudahkan kita mencari artikel, buku, novel, majalah, dan koleksi lainnya yang kita sukai. Dengan kemudahan ini diharapkan kita semakin gemar membaca, memperluas cakrawala, dan menambah ilmu pengetahuan,â€ lanjutnya.
Dalam acara ini, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana juga berkesempatan memperkenalkan berbagai aplikasi perpustakaan digital Perpusnas yang semuanya dapat dimanfaatkan secara gratis. Antara lain iPusnas, IOS, e-Resources, Khastara, serta Opac yaitu katalog online untuk melihat koleksi Perpunas.
Para peserta juga diajak berkeliling melihat berbagai layanan yang berada di Gedung Layanan Perpusnas Jalan Medan Merdeka Selatan secara virtual ditemani oleh dua Pustakawan Milenial Perpusnas, Dede Gumilar dan Aghni Irfan.
Reportase/ Fotografer: Eka Purniawati

Mengenal Ragam Layanan Digital Perpustakaan Nasional RI

Cipinang, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima piagam penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung Deklarasi Layanan tahun 2019 dan dukungan lanjutan pada Resolusi Pemasyarakatan tahun 2020. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H. Laoly, dalam acara Deklarasi Resolusi Pemasyarakatan 2020, di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA, (16/1).
Penghargaan tersebut diberikan atas dukungan Perpustakaan Nasional dalam peningkatan kualitas pembinaan berupa literasi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak / Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara. Perpustakaan Nasional telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM dengan memberikan bantuan hibah buku ke semua Lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H. Laoly menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Pimpinan Lembaga yang telah mendukung dan mendampingi dalam melakukan upaya perbaikan.Â 
Lebih lanjut, Yasonna mengatakan, resolusi pemasyarakatan adalah sebuah bentuk awareness Pemasyarakatan terhadap perubahan tantangan kedepan yang dipengarui oleh arus globalisasi, pola komunikasi, atau bahkan terjangan era disrupsi.
â€œDeklarasi ini juga sebuah kebijakan responsif dari tuntutan tersebut sekaligus sebagai komitmen untuk melakukan penataan dalam rangka meningkatkan kinerja layanan publik,â€ katanya.
Sementara itu, penerima penghargaan lainnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung RI, Ketua KPK, Kepala BNN, Kepala BNPT, Ketua Ombudsman, dan Panitera Mahkamah Agung RI.
ReportaseÂ Â Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â Â  : Raden Radityo

Perpusnas Dukung Peningkatan Kualitas Pembinaan Literasi di Lapas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Di era keterbukaan informasi dan kebebasan informasi, blogger menjadi sebuah aktivitas yang cukup populer. Tak hanya penulis, tetapi masyarakat umum pun mulai menulis blog dengan memanfaatkan beragam platform. Namun, sebagai seorang blogger tidak hanya sekedar menulis, tetapi juga harus menjadi juru kunci informasi untuk masyarakat.
Hal ini diungkapkan Founder dan Markom Blogger Mungil (BloMil), Kiki Handriyani, pada Talkshow Blogger dan Writing yang digelar Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan Komunitas Blogger Mungil (BloMil) pada event Perpusnas Expo 2019, Kamis (5/9).
"Semua orang bisa menulis, tetapi jika menulis di media sosial, harus diperhatikan rambu-rambunya. Saat ini ada Undang Undang ITE yang mengaturnya dan tidak bisa dilanggar. Maka dari itu menjadi blogger tidak hanya sekedar menulis," ungkapnya.
Kiki mencontohkan, dalam menyampaikan sebuah saran maupun emosi itu dalam bentuk yang sopan dan baik. Menurutnya blogger maupun penulis menjadi juru kunci untuk menyampaikan informasi untuk masyarakat. "Jika seorang bloger atau penulis salah menulis bisa berdampak bagi pembacanya. Cara masyarakat menerima infornasi itu kan berbeda, dampaknya seringkali tersebar berita hoax. Berita hoax ini muncul karena kurangnya literasi. Literasi bukan sekedar menulis tetapi juga memahami apa yang dibaca," jelasnya.
Kiki mengaku, kegiatan blogging ini kian populer. Banyak pekerja yang awalnya blogging hanya sekedar pekerjaan sampingan, menjadi pekerjaan penuh (full-time).
"Blogger bisa menjadi profesi yang menjanjikan. Banyak blogger yang saat ini sudah menerbitkan buku. Selain itu, banyak corporate yang membutuhkan jasa kerjasama dengan para blogger," imbuhnya.
Talk showÂ juga menghadirkan narasumber Todo Ricky (Blogger), Slamet Riyanto (Kepala Operasional Republika Online), M Iqbal Damawi (Penulis dan Blogger).
 Reportase: Wara Merdekawati
Fotografer : Muhammad Andhika Pratama

Blogger, Tidak Hanya Sekedar Menulis

Â Salemba, Jakartaâ€”Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjadi dasar penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
SPIP digunakan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pengendalian SPIP dibebankan kepada seluruh penyelenggara pemerintahan, mulai dari Presiden, menteri, gubernur, bupati dan wali kota.
Unsur SPIP menurut PP No.60 Tahun 2008 meliputi pemantauan, kegiatan pengendalian, penilaian resiko dan lingkungan pengendalian. â€œSemuanya berisikan informasi dan komunikasi,â€ ujar Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) Doddy Setiadi saat menjadi narasumber Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa, (10/4). Â 
Maturitas (maturity) artinya dikembangkan penuh (optimal). Konsep maturitas dalam suatu organisasi bertujuan mengarahkan organisasi dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuannya. Tingkat maturitas penyelenggara SPIP adalah tingkat kematangan atau kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008.
Maturitas SPIP memiliki karakteristik dari level 0 (belum ada) hingga level 5 (optimum). â€œModel maturitas menggambarkan tahapan proses yang diyakini akan mengarahkan pada output dan outcome yang lebih baik,â€ tambah Doddy.
Perpustakaan Nasional secara khusus diakui Sekretaris Utama Dedi Junaedi saat ini berada pada level 2 (berkembang). â€œTahun 2017 kita berada pada level 2. Mudah-mudahan di tahun 2018, Perpustakaan Nasional bisa mencapai level 3 atau terdefinisi. Artinya praktik pengendalian yang sudah terdokumentasi dengan baik,â€ ujarnya.
Penilaian maturitas SPIP dilakukan oleh sejumlah tim yang terbagi ke dalam beberapa peran, yakni peran asesor, power asesor, counter part dan responden survai persepsi. Sampel yang diperlukan untuk penilaian maturitas SPIP minimal berjumlah 40 orang.Â  Responden tersebut bisa pejabat struktural dan pegawai non struktural yang mewakili tiap unit kerja di eselon III.
Pengisian kuesioner dijamin kerahasiannya. Semua responden bebas menyatakan persepsinya. Asesor pun tidak dapat melihat jawaban dari tiap responden. Hanya memantau apakah responden telah menyelesaikan pengisian atau belum. Hasil penilaian mandiri dalam aplikasi merupakan nilai maturitas SPIP yang diperoleh setiap kementerian/lembaga dan masing-masing unit kerja.
Peningkatan komitmen implementasi dan dokumentasi sistem (level 3) meliputi :
<ol>
<li>Melaksanakan kebijakan dan SOP secara konsisten di semua tingkatan organisasi setelah terlebih dahulu mensosialisasikannya</li>
<li>Mendokumentasikan pengendalian intern secara rapi, terstruktur, rutin, dan konsisten</li>
<li>Mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk penyelenggaraan SPIP, serta mengalokasikan anggaran untuk pelatihan dan alat (tools) pengendalian intern</li>
<li>Melakukan pelatihan SPIP untuk mengembangkan keahlian/pengetahuan pegawai</li>
<li>Memberikan kesempatan kepada staf untuk mengikuti kursus, konferensi, seminar, lokakarya, terkait dengan SPIP</li>
<li>Meningkatkan kesadaran manajeman di semua tingkatan tentang perlunya pengendalian intern sebagai bagian integral dari pelaksanaan kegiatan</li>
<li>Mendorong manajemen untuk melakukan evaluasi atas efektifitas pengendalian secara periodik</li>
</ol>
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Susun Grand Design Manajemen Risiko untuk Mitigasi

Bunda Literasi Tulang Bawang Akan Gunakan Aplikasi untuk Bangun Budaya Baca

Mengenal Ragam Layanan Digital Perpustakaan Nasional RI

Perpusnas Dukung Peningkatan Kualitas Pembinaan Literasi di Lapas

Blogger, Tidak Hanya Sekedar Menulis

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) : Perpusnas Targetkan Naik ke Level 3 di Akhir 2018 Â