SIARAN PERS: Benahi Data Perpustakaan Nasional, Perpusnas Siapkan PADI

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) mendorong integrasi data perpustakaan di seluruh Indonesia melalui PADI atau Perpustakaan Terbuka Data Terintegrasi. Inisiatif ini disiapkan untuk mengatasi data perpustakaan yang masih tersebar dan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi perpustakaan secara nasional.

 

Jakarta, 4 Oktober 2026 – PADI digagas Kepala Pusat Data dan Informasi Perpusnas, Wiratna Tritawirasta, sebagai bagian dari proyek perubahan untuk memperkuat ekosistem data perpustakaan nasional. Integrasi data tersebut dinilai penting karena menjadi salah satu fondasi pengukuran pembangunan literasi dan budaya baca di Indonesia.

Saat ini, Perpusnas menggunakan dua indikator utama, yakni Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM). IPLM mengukur kinerja pembangunan perpustakaan, sedangkan TKM menggambarkan kondisi kegemaran membaca masyarakat pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. 

Dalam formulasi terbaru, IPLM mencakup dimensi kepatuhan dengan bobot 30 persen dan dimensi kinerja 70 persen. Dimensi kepatuhan antara lain berkaitan dengan koleksi dan sumber daya manusia, sementara dimensi kinerja mencakup pelayanan dan pengelolaan. TKM mengukur pengalaman membaca melalui fase pra-membaca, saat membaca, dan pasca-membaca. 

Menurut Wiratna, kualitas kedua indikator tersebut sangat bergantung pada ketersediaan data yang lengkap dan akurat dari berbagai jenis perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia. “Selama ini data perpustakaan yang dihimpun masih terbatas, bias, dan terfragmentasi. Akibatnya, data yang tersedia belum sepenuhnya mampu menggambarkan kondisi perpustakaan secara utuh di seluruh daerah. Inilah yang ingin kami benahi melalui PADI,” ujar Wiratna di Jakarta, Minggu (4/10/2026).

Persoalan kualitas data terlihat dalam proses pengolahan IPLM. Kajian Perpusnas mencatat adanya duplikasi, kesalahan penempatan jenis dan kewenangan perpustakaan, serta data yang tidak wajar. Sebanyak 45.690 data duplikat harus dikeluarkan dalam tahap pembersihan data. 

Ketersediaan data antarwilayah juga belum merata. Kajian menunjukkan ada wilayah dengan jumlah data yang sangat banyak, tetapi terdapat pula wilayah dengan data sangat sedikit, bahkan tidak tersedia. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kemampuan data dalam merepresentasikan keadaan perpustakaan secara nasional. 

Wiratna menjelaskan, PADI dirancang bukan sekadar sebagai sarana pengumpulan data, melainkan untuk membangun ekosistem data yang menghubungkan perpustakaan dari berbagai jenis dan wilayah. “Yang ingin kita bangun bukan hanya database. Perpustakaan di Indonesia perlu berada dalam satu jejaring data sehingga informasi yang tersedia semakin lengkap, akurat, dan dapat dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan maupun pengembangan layanan,” katanya.

Salah satu pintu masuknya adalah Portal Pendataan Perpustakaan. Melalui portal tersebut, perpustakaan yang belum tergabung dalam jejaring nasional didorong berpartisipasi dan melengkapi data yang diperlukan, termasuk data yang menjadi basis penghitungan IPLM.

Penguatan jejaring tersebut juga didukung regulasi mengenai Jejaring Perpustakaan. Melalui Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2026 beserta pedoman dan standar operasional prosedurnya, perpustakaan mitra dapat bergabung dalam jejaring nasional perpustakaan.

Perpustakaan yang telah bergabung dan memenuhi kelengkapan data akan memperoleh Nomor Pokok Perpustakaan (NPP). NPP selanjutnya menjadi identitas perpustakaan dalam ekosistem data dan jejaring perpustakaan nasional.

Menurut Wiratna, mekanisme pendataan juga diarahkan agar semakin sederhana dan tidak membebani pengelola perpustakaan. Perpustakaan yang telah menggunakan aplikasi otomasi perpustakaan seperti INLISLite atau SLiMS diarahkan agar datanya dapat terintegrasi dengan Portal Pendataan Perpustakaan.

Integrasi juga dikembangkan dengan sumber data pemerintah lainnya. Untuk perpustakaan sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi, Portal Pendataan Perpustakaan dihubungkan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama. Sementara untuk kebutuhan data pustakawan berstatus aparatur sipil negara (ASN), integrasi dilakukan dengan data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kalau suatu data sudah tersedia pada sistem pemerintah, semangatnya jangan sampai perpustakaan harus mengisi data yang sama berulang kali. Integrasi sistem akan membuat pendataan lebih efisien sekaligus membantu meningkatkan konsistensi dan akurasi data,” jelas Wiratna.

Kebutuhan terhadap data yang lebih berkualitas semakin penting karena hasil pengukuran terbaru menunjukkan masih besarnya tantangan pembangunan literasi. Hasil TKM 2025, misalnya, mencatat nilai nasional sebesar 54,8 atau berada pada kategori rendah. Data yang disajikan juga menunjukkan 439 kabupaten/kota berada pada kategori rendah, 52 sangat rendah, dan 12 berada pada kategori sedang. 

Sementara hasil IPLM memperlihatkan kesenjangan antartingkat dan jenis perpustakaan. Nilai IPLM perpustakaan sekolah tercatat 23,06, perpustakaan umum 22,52, perpustakaan khusus 19,88, perguruan tinggi 48,28, dan Perpustakaan Nasional 86,41. Secara keseluruhan, nilai IPLM tercatat 40,03. 

Bagi Wiratna, data tersebut menunjukkan pentingnya pengambilan kebijakan berbasis kondisi faktual. Semakin lengkap data perpustakaan yang dihimpun, semakin tajam pula pemetaan persoalan dan intervensi yang dapat dilakukan pemerintah. “Data yang lengkap dan akurat bukan tujuan akhir. Data harus bisa membantu kita mengetahui di mana persoalannya, apa yang perlu diperkuat, dan kebijakan apa yang paling tepat untuk meningkatkan kualitas perpustakaan dan literasi masyarakat,” ujarnya.

PADI juga diproyeksikan berkembang melampaui fungsi pendataan. Setelah basis data perpustakaan semakin lengkap, perpustakaan mitra yang tergabung dalam jejaring diharapkan dapat saling menemukan dan memanfaatkan sumber daya, khususnya koleksi digital.

Perpusnas mengembangkan sistem pencarian data terintegrasi berbasis NPP yang diarahkan untuk membuka akses terhadap jutaan koleksi antarperpustakaan mitra. Dengan konsep tersebut, sumber daya suatu perpustakaan tidak hanya dapat diketahui oleh pemustaka di lingkungan masing-masing, tetapi berpotensi ditemukan melalui jejaring yang lebih luas.

Transformasi tersebut sejalan dengan rekomendasi kajian Perpusnas yang menempatkan optimalisasi teknologi, kolaborasi antardaerah, serta pendekatan berbasis data sebagai bagian dari strategi penguatan perpustakaan dan pembangunan literasi.  “Pada akhirnya PADI kami harapkan menjadi fondasi ekosistem perpustakaan yang saling terhubung. Data yang kuat akan membantu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat, sementara jejaring yang kuat akan memperluas akses masyarakat terhadap koleksi dan sumber pengetahuan,” kata Wiratna.

Melalui PADI, Perpusnas menargetkan terbentuknya ekosistem data perpustakaan nasional yang lebih terintegrasi, akurat, dan dapat dimanfaatkan bersama. Penguatan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pengukuran IPLM dan TKM, tetapi juga mendukung perencanaan pembangunan perpustakaan berbasis bukti serta memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan dan sumber pengetahuan.