Jakartaâ€”Proklamator Kemerdekaan Indonesia, Bung Hatta, memiliki tradisi membaca yang kuat. Kecintaannya kepada buku dan membaca menjadikan Bung Hatta sebagai sosok dengan kekokohan keilmuan.
Dosen IAIN Bukittinggi, Silfia Hanani, menyatakan pemikiran Bung Hatta mengenai negara tentang bangsa berkemajuan, salah satunya adalah jaminan pendidikan yang berkualitas. Dia menyebut, pemikiran Bung Hatta lahir melalui data, teori, dan fakta yang matang. Menurutnya, hal ini diperoleh Bung Hatta melalui pendidikan tinggi yang ditempuhnya hingga ke Belanda. Pemikiran tersebut digunakan untuk kepentingan kemajuan bangsa.
â€œBung Hatta itu kalau kita lihat tidak hanya suka dengan ekonomi baca, tetapi juga membaca buku politik, membaca buku sastra, ini luar biasa. Seorang tokoh bangsa yang luar biasa. Jadi ada kekokohan keilmuan yang dipelihara oleh Bung Hatta melalui tradisi hidupnya sebagai pembaca, sebagai orang yang memiliki kekuatan literasi,â€ ujarnya dalam webinar â€œPemikiran dan Keteladanan Bung Hattaâ€ yang diselenggarakan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, pada Selasa (24/5/2022).
Penulis buku Bung Hatta dan Pendidikan Karakter ini menambahkan, saat ini, bangsa Indonesia seyogyanya meneladani pemikiran Bung Hatta. Semangat untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas harus melalui pendidikan. Bung Hatta, disebutnya, selama di Belanda tidak hanya berkutat dengan dunia akademik. Dia juga memikirkan nasib bangsa Indonesia ke depan, yang mana pemikirannya mengenai kebangsaan dan kemandirian ekonomi semakin matang.
â€œPulang dari Belanda apa yang dikerjakan Bung Hatta? Apakah dia berbisnis? No. Apakah masuk totalitas secara politik? No. Tapi mengajarkan bangsanya untuk memiliki pengetahuan, seorang yang memiliki integritas sebagai seorang bangsa itu adalah orang yang terdidik, itu adalah bangsa yang menunjukkan ke depannya bangsa yang maju,â€ urainya.
Dia menambahkan, pemikiran Bung Hatta mengenai bangsa maju adalah antikolonial, mandiri secara ekonomi, kesatuan, antikorupsi, memiliki kedaulatan, dan pendidikan berkualitas.
Sementara itu, Wirnita Eska, dosen Universitas Bung Hatta, menambahkan Bung Hatta memiliki spektrum pemikiran dan kajian yang luas. Namun, pemikiran politik dan pemikiran ekonominya terlihat lebih menonjol. â€œPerhatian terhadap masalah pendidikan tidak kalah besarnya yang diberikan oleh Bung Hatta terhadap kita semua,â€ ungkapnya.
Dia menambahkan, Bung Hatta menyatakan bahwa rakyat berhak menerima pendidikan, baik dalam ilmu politik, masalah-masalah ekonomi dan sosial, supaya rakyat sadar atas hak dan harga dirinya. Pendidikan dibutuhkan karena akan memunculkan harga diri dan martabat.
Menukil dari Ahmad S. Fuady, Bung Hatta memandang pendidikan dengan mengutamakan akhlak, moral, dan karakter sebagai tujuan utama. Mengenai akhlak, dia menilai, Bung Hatta memiliki sikap dan perilaku hidup keseharian yang selaras antara kata dan perbuatan. Sikapnya selalu tegas dalam mempertahankan keputusan, dan tidak gegabah tetapi berani dan konsisten.
Secara moral, Bung Hatta memberikan teladan menghargai orang lain, bahkan terhadap orang kecil yang sering diremehkan, termasuk dengan orang-orang yang bekerja kepadanya. Dia menambahkan, harkat dan martabat akan timbul apabila kita menghargai orang lain dan diri sendiri.
Dia mencontohkan, saat dibuang di Boven Digoel, Papua, Bung Hatta pernah ditawari pilihan bekerja untuk pemerintahan kolonial dengan upah 40 sen sehari dan berpeluang dikirim pulang ke daerah asal atau menjadi buangan dengan menerima bahan makanan in natura dan tiada harapan dipulangkan ke daerah asal. Namun Bung Hatta menolak tawaran bekerja.
â€œBiasanya kita kebanyakan ya, ketika ada tawaran begitu, pasti memikirkan diri sendiri dan lupa dengan harkat dan martabat. Akan meng-ok-kan dan itu banyak terjadi di mana-mana dan kita banyak tahu dengan kemajuan teknologi sekarang yang sangat mengekspos,â€ tukasnya.
Secara fisik, Bung Hatta tidak melakukan pemberontakan. Namun hal ini dilakukan melalui pemikiran, dan hal inilah yang dicemaskan oleh Belanda. Bung Hatta peduli kepada rakyat kecil dan ini yang mendorong Bung Hatta untuk mempelopori gerakan koperasi yang prinsipnya memperbaiki nasib golongan miskin dan kelompok ekonomi lemah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, Melfi Abra, mengungkapkan membaca merupakan budaya dalam keluarga Bung Hatta. Dikaitkan dengan masa kini, membaca yang merupakan salah satu unsur literasi dasar, menjadi hal yang patut diteladani dari Bung Hatta. Bung Hatta, menurutnya, dengan literasi yang dikuasai mampu menjadi tokoh bangsa.
â€œBayangkan seandainya generasi kita memakai literasi dasar itu secara maksimal, apa yang akan terjadi nanti Indonesia emas, 100 tahun Indonesia merdeka? Kita rawat warisan beliau, maka bayangkan seperti apa bangsa kita kalau berhasil,â€ jelasnya.
Sementara itu, Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, Nur Karim, mengungkapkan webinar diselenggarakan dalam rangka peringatan HUT ke-42 Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas). UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpusnas, mengambil bagian yang tidak kalah pentingnya dalam menumbuhkan kegemaran membaca dan meningkatkan literasi masyarakat.
â€œUPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta diresmikan pada 21 September 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah terbitnya Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, maka pada tahun 2013 dimulai babak baru pelaksanaan tugas dan wewenang UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita

Bung Hatta, Hidupkan Tradisi sebagai Pembaca

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian merupakan upaya untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan. Aplikasi e-Monev versi 3.0 saat ini digunakan sebagai salah satu alat untuk pengupulan data realisasi (pemantauan) pelaksanaan rencana pembangunan. Kebutuhan data secara sistematis akan sangat menentukan kualitas pengendalian dan hasil evaluasi.
Aplikasi e-Monev versi 3.0 adalah alat bantu pelaksanaan pemantauan yang dapat menghasilkan pelaporan pemantauan yang bermanfaat untuk pengendalian pelaksanaan rencana dan data bagi pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan, khususnya yang bersumber dari APBN.
Referensi data yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemantauan program dan kegiatan berasal dari data Renja (rencana kerja) kementerian/Lembaga dan data RKA-KL,â€ ujar Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bappenas Randy R. Wrihatnolo saat memberikan arahan pada workshop e-Monev Perpustakaan Nasional, Rabu, (16/5).
RKA-KL, lanjut Randy, dibutuhkan mengingat pelaksanaan komponen di lapangan dilakukan oleh Satker (satuan kerja, red), dimana dokumen pelaksanaan yang menjadi dasar Satker bekerja adalah DIPA (daftar isian penggunaan anggaran) dan kertas kerja RKA-KL.
Secara garis besar, ruang lingkup aplikasi dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:
<ol>
<li>Input data realisasi komponen</li>
<li>Input data realisasi output dan indikatotr-indikatornya</li>
<li>Verifikasi data</li>
</ol>
Pengguna aplikasi e-Monev versi 3.0 dibagi menjadi delapan kelompok pengguna, yakni:
<ol>
<li>K-8, yaitu kelompok user input data di level komponen. Pada level ini pelaksana input data berada di Satker, baik di K/L maupun di level pemda</li>
<li>K-7, yaitu kelompok user organisasi perangkat daerah (OPD). OPD bertindak sebagai pengguna atau pemanfaat data hasil pemantauan yang diinput Satker</li>
<li>K-6, yaitu kelompok user Bappeda, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Bappeda melakukan pemantauan atas pelaksanaan APBD di wilayahnya</li>
<li>K-5, yaitu kelompok user unit kerja eselon dua (UKE-2) di K/L selaku penanggung jawab dan pelaksana kegiatan. UKE-2 bertugas menginput capaian output dan indikator output kegiatan, indikator kinerja kegiatan. Satker yang berada di lingkup UKE-2 tertentu tidak mengisi realisasi komponen Â tapi wajib mengisi realisasi dari seluruh komponen yang ada di lingkup kerjanya</li>
<li>K-4, yaitu kelompok user unit kerja eselon satu (UKE-1) di K/L selaku penanggung jawab dan pelaksana program. UKE-1 bertugas menginput capaian indicator output program, indikator sasaran program</li>
<li>K-3, yaitu kelompok user Biro Perencana K/L, selaku wakil K/L dalam pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan. Terkait pelaporan, Biro Perencana melakukan verifikasi atas input data di aplikasi e-Monev versi 3.0</li>
<li>K-2, yaitu kelompok user Direktorat Mitra K/L di Bappenas. Direktorat mitra K/L di Bappenas dapat menggunakan data hasil pemantauan K/L mitranya sebagai bahan dasar pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan RKP di sektornya masing-masing</li>
<li>K-1, yaitu administrator dari aplikasi e-Monev versi 3.0 yang saat ini dilaksanakan oleh Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan</li>
</ol>
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â

Mengenal e-Monev, Aplikasi Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Perpusnas menggelar focus group discussion (FGD) Penelitian Sejarah #1 Penetapan Linimasi: Mencari dan Menemukan Informasi Sejarah Tentang Bung Karno Dari Seluruh Dunia sebagai langkah awal menuju Kongres Sejarah Soekarno. 
Kongres Sejarah Soekarno diharapkan menjadi sebuah sarana mengumpulkan segala informasi tentang Soekarno yang saat hingga saat ini memiliki kemungkinan masih tersimpan dan belum diketahui keberadaannya. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPRD RI, Agustina Wilujeng Pramestuti pada Senin (14/1/2022).
Menurut Agustina, sebagai seorang proklamator sekaligus presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno juga dikenal sebagai orator ulung. Karya-karya buah pikirannya banyak menjadi objek penelitian dan mendapat banyak pujian dari tokoh dunia.
â€œNamun masih banyak cerita, peristiwa, dan hasil pemikiran Soekarno yang belum kita ketahui dan masih tersimpan di suatu tempat. Kongres Sejarah Bung Karno semoga menjadi sebuah sarana mengumpulkan segala informasi tentang Soekarno dari seluruh dunia,â€ terang Agustina.
Melalui kerja sama yang baik antara Perpusnas, ANRI, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam upaya ini Â dapat menghasilkan informasi Â yang dapat dinikmati oleh generasi yang haus akan cerita dan inspirasi dari perjuangan Bung Karno.
â€œSaya berharap linimasa ini akan menjabarkan kehidupan Soekarno dari lahir hingga wafat saja dalam setiap tahunnya di mana Bung Karno pernah beraktivitas dan bertemu dengan tokoh-tokoh yang lain,â€ imbuhnya. 
Agustina menambahkan, keberanian Soekarno melawan penjajah dan kepiawaiannya merumuskan keberadaan Bangsa Indonesia adalah semangat yang perlu diwariskan. Untuk itulah Kongres Sejarah Soekarno perlu diinisiasi yang hasilnya menjadi sebuah program, buku, atau laman online yang disebut Soekarnopedia sehingga mudah diakses oleh generasi muda melalui teknologi kekinian.
Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mendukung apa yang menjadi upaya mulia tersebut. â€œPerpustakaan Nasional dan Arsip Nasional sangat senang dengan agenda ini untuk mengaktualisasikan kembali bagaimana perjuangan dan sepak terjang para founding fathers kita untuk memerdekakan Bangsa Indonesia,â€ sebut Syarif.
Syarif mengharapkan pada Kongres Sejarah Soekarno yang akan nantinya akan digelar bisa mengangkat tema yang menggugah generasi muda saat ini. Bahkan apabila mungkin bisa menjadi sarana untuk menjelaskan apa yang masih belum dipahami oleh banyak masyarakat tentang cerita perjuangan Bung Karno.
Selain itu Syarif juga menegaskan Perpusnas melalui UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar senantiasa berupaya menghimpun bukti sejarah yang saat ini mungkin masih tersimpan di berbagai tempat.
Di sisi lain Plt. Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Dirjen Dikti, Riset dan Teknologi, Faisal Fathani menegaskan kesiapan memberikan dukungan dalam penggalian sumber-sumber informasi terkait Bung Karno dari berbagai linimasi baik dari sumber primer maupun sekunder.
â€œKami siap berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam menggali lebih jauh langkah-langkah Soekarno dari berbagai bidang, pendidikan, seni, budaya, dan kebangsaan,â€ tegasnya.
Faisal juga menawarkan apabila ada perguruan tinggi, peneliti, atau pusat studi yang memiliki rekam jejak yang baik dan memiliki potensi besar untuk dapat menggali lebih jauh informasi-informasi tentang linimasa Soekarno untuk dapat mengikuti skema penelitian penugasan dari Kementerian Pendidikan. 
Â 
Reporter: Eka Purniawati
Fotografer: Radhitya Purnama

Perpusnas Gelar FGD: Mencari dan Menemukan Informasi Sejarah Tentang Bung Karno Dari Seluruh Dunia

Kab. Merauke, Papua-Pemerintah Kabupaten Merauke menargetkan perbaikan kualitas sumber daya masyarakat. Hal ini didasari oleh besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Merauke.
"Kita jangan bangga dengan potensi sumber daya alam tetapi tidak mampu mengelola dan tidak berdampak pada nilai tambah daerah," ungkap Sekretaris Daerah Kab. Merauke Ruslan Ramli pada kesempatan talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat yang digelar Perpusnas di Kab. Merauke, Selasa, (27/10).
Sekda melanjutkan besaran anggaran dinas perpustakaan tidak besar dibanding dengan alokasi pendidikan yang konsisten sebesar 20%. Namum, Sekda berharap dinas perpustakaan dapat bersinergi program. Tidak berjalan sendiri. "Jangan kontraproduktif," imbuh Sekda Ruslan.
Permasalahan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi provinsi Papua. Pernyataan tersebut diungkap Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Provinsi Papua Christian Sohilait pada kesempatan yang sama. Bahkan, ia mengakui permasalahan tersebut diangkat ke media massa setiap harinya agar mendapat perhatian dan solusi dari semua pihak.
Secara khusus, Kepala Dinas Christian memetakan setidaknya ada tiga tema besar masalah di dunia pendidikan Papua. Pertama, angka buta huruf di provinsi Papua yang masih ada. Kedua, penyediaan sarana dan prasarana yang kurang dan dialami hampir seluruh sekolah. Dan ketiga, soal literasi yang diakibatkan dari rendahnya minat baca karena buku-buku yang ada tidak menarik bagi para siswa.
Christian menambahkan di Papua baru berdiri 29 Taman Baca Masyarakat dan memiliki 108 pegiat literasi. Dan mayoritas berada di kota kota besar.
"Permasalahan lainnya banyak dijumpai penampilan pustakawan yang kurang menarik. Maka itu, konsep pelayanan dan melayani harus dirubah," ucap Christian.
Menurut Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando permasalahan yang terjadi di Papua hanya soal perilaku dan budaya. Karena kurangnya kegemaran membaca, maka sulit meraih kualitas literasi yang diharapkan. Jika literasi rendah, sulit juga masyarakat akan berdikari. Berdiri diatas kaki sendiri.
"Tidak ada salahnya mengambil hal positif dari negara Jepang. Di sana masyarakat yang berpengetahuan lebih dihargai. SDM fundamental bagi pembangunan Papua dan Merauke. Maka penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM nya," ujar Kepala Perpusnas.
Oleh karena itu, untuk mengatasi kurangnya minat baca masyarakat, perpustakaan bisa mengambil kebijakan dengan memperbanyak koleksi lokal (local content).
Di akhir peresmian, Kepala Perpusnas beserta rombongan melihat setiap sudut bangunan fasilitas layanan perpustakaan Kab. Merauke yang baru selesai dibangun.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Resmikan Gedung Layanan Perpustakaan Kab Merauke, Kepala Perpusnas Ingatkan Pentingnya SDM Bagi Pembangunan

Â  Â  Â JANGANKAN membeli buku untuk makan saja susah. Inilah ironi, satu sisi ingin memacu lirasi yang mensejahterakan, di sisi lain ada kemiskinan, mereka terbelit persoalan untuk sesuap nasi. Boleh kita sebut semacam liter(n)asi untuk mengggambarkan bagaimanan susahnya mencari seliter nasi. Dengan alokasi 20% dari APBN untuk sektor pendidikan mestinya mampu mencerdaskan bangsa sekaligus memajukan kesejahteraan umum, sehingga kemiskinan benar-benar dapat diatasi, bukan sekedar angka-angka. Ironi bahwa lulusan SMK (Sekolah Menegah Kejuruan) ternyata banyak yang menganggur mencapai Â 8,49 persen dari angka TingkatÂ PengangguranÂ Terbuka (TPT) di Indonesia sebesar 6,88 juta orang, dan lebih dari 50% pendidikan angkatan kerja rendah yakni SD dan SMP. Hal tersebut dikarenakan adanya mismatch dan mislink antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Ada yang salah dengan system pendidikan kita dan perlu perubahan yang komprehensif, tepat dan revolusioner agar pada 2030 kita dapat memetik hasil dari insentif/bonus demografi, bukan sebaliknya menjadi beban demografi.
Â  Â  Â Prestasi Masih Tertinggal Â  Â  Â Update data Organization for Economic Co-operation and DevelopmentÂ (OECD) tahun 2017 menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ke-57 dari 65 negara dalam hal kemampuan membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan. Kemudian, skor PISA (Programme for International Student Asessment ) pada 2019 skor membaca Indonesia ada di peringkat 72 dari 77 negara, skor matematika ada di peringkat 72 dari 78 negara, dan skor sains ada di peringkat 70 dari 78 negara. Masih sangat tertinggal dibandingkan negara-negara lain, termasuk di Asean. Parameter yang dikukur utuk aspek membaca adalah kemampuan itu diartikan sebagai kapasitas murid untuk memahami, menggunakan, evaluasi, merenungkan, dan memakai teks untuk mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan dan potensi, serta berpartisipasi di dalam masyarakat. Aspek matematika adalah kapasitas murid untuk merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika di berbagai konteks. Ini termasuk penalaran matematika dan memakai konsep, prosedur, fakta, dan perangkat matematika untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Dan aspek sains adalah kemampuan sains diartikan sebagai kemampuan untuk menghadapi isu-isu terkait sains dan dengan gagasan-gagasan sains, sebagai anggota masyarakat yang berpikir. Kondisi ini menunjukan bahwa literasi kita masih rendah yang mengakibatkan kontribusi rendah untuk menyokong produktivitas bangsa. Ini berujung pada rendahnya pertumbuhan dan akhirnya berdampak terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan yang ditandai oleh rendahnya pendapatan per kapita. Literasi rendah juga berkontribusi secara signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan, sehingga perlu upaya-upaya cepat mempertinggi tingkat literasi Indonesia.
Â  Â  Â PHK akibat wabah corona
Â  Â  Â Dampak multi-dimensional karena covid 19 menjadikan kita semakin rumit menjalani hidup. Pun, PHK semakin naik secara seri mengakibatkan kehilangan pendapatan sekaligus menambah jumlah rakyat miskin. Data PHK per 2 Juni 2020 ada sekitar 3,05 juta orang tenaga kerja terdampak Covid-19 dan diprediksikan dapat mencapai 5,23 juta orang. Angka pengangguran dan kemiskinan akan terus bertambah, mengingat sektor ekonomi masih sudden death. Sementara itu, Bappenas memproyeksikan bahwa jumlahÂ pengangguranÂ di Indonesia akan bertambah 4,22 juta orang pada 2020. Sementara jumlahÂ pendudukÂ miskinÂ pada akhir 2020 diperkirakan akan bertambah 2 juta orang dibandingkan dataÂ  September 2019. Data orang miskin pada Maret 2019 tercatat ada 25,14 juta orang (sekitar 9,41%). Mereka sangat sulit untuk mendapatkan akses layanan pendidikan, kesehatan, perumakah/pemukiman, kredit/modal, informasi dan lain-lain. Di perkotaan masing banyak kantong-kantong kemiskinan, ada sekitar 56.000 hektar kawasan kumuh di perkotaan di 110-an kota dan 42.000 desa dari desa yang miskin dan tertinggal. Oleh karena itu perlu penguatan ekonomi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan jasa secara antara lain naiknya Gross National Product; dibarengi dengan distribusi pendapatan yang adil dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Faktanya sungguh memprihatinkan, hanya 1 persen orang kaya menguasai 50 persen lebih asset nasional, sebagaimanan laporan Tim NasionalÂ Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Kondisi ini akan diperparah oleh aktor-aktor politik yang sengaja mendulang suara, meraih kemenangan dalam kontestansi demokrasi pada pemilihan langsung melalui money politic dan umbar janji-janji manis. ILO mencatat bahwa ketenagakerjaan dunia sedang mengalami malapetakan aibat penyebaran covid 19 yang berasal dari Wuhan-China berdampak kepada 2,7 miliar pekerja di dunia atau sekitar 81 persen tenaga kerja. Pengaruhnya berbagai macam, mulai dari pengurangan jam kerja, dirumahkan, cuti tanpa gaji, hinggaÂ PHKÂ (pemutusan hubungan kerja). Pun, pelaku usaha di banyak sektor terancam rugi besar, terutama perusahaan-perusahaan skala kecil. Imbasnya, jutaan pekerja berpotensi kekurangan penghasilan, bahkan kehilangan.Secara global, jumlah PHK akibat pandemi Covid-19 diprediksi mencapai 195 juta orang di triwulan II-2020 oleh Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO). Kenaikan pengangguran di Amerika Serikat (AS) sebesar 14,7 persen ; China sebesar 6 persen. ; Jepang 2,5% persen; dan Korea Selatan 3,8 persen.
 Â  Â  Â Pacu Kualitas SDM Â  Â  Â SDM Ungul Negara Maju jangan sekedar dijadikan slogan belaka, haru dijabarkan dalam program yang membumi. Misalnya regulator bidang pendidikan harus melakukan terobosan yang fundamental, cepat dan tepat sebagai paket revolusi pendidikan nasional. Mengenai anggaran 20% dari APBN sangat besar dan tinggal implementasinya yang benar. Ada 3 hal yaitu Struktur, Sistem dan SDM yang menjadi platform pengembangan dengan focus pda a) kurikulum pendidikan; b) peningkatan kualitas &amp; kuantitas tenaga pendidikan dan d) pemerataan pendidikan hingga ke pelosok nusantara. Pun, paket wajib belajar (wajar ) 9 tahun harus ditingkatkan menjadi wajar 12 tahun untuk semua anak-anak usia sekolah tanpa terkecuali dan ditanggung negara. Terkait kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era Revolusi Industry 4.0 dan Society 5.0 ala Jepang harus diimbangi secara bijak dan benar antara lain melakukan langkah-langkah transformative melalui transformer-transformer nasional yang handal dan secara bertingkat hingga ke pelosok nusantara serta memacu Research &amp; Development agar tidak menjadi korban maupun residu atas kemajuan teknologi tersebut. Harapannya anggaran R&amp;D ditingkatkan dari sebelumnya kurang dari 1% menjadi sekurang-kurangnya 2% dari APBN atau bahkan lebih agar mampu mengejar ketertinggalan sehingga kita tidak hanya menjadi pengekor dan menjadi mangsa/pangsa pasar negara-negara maju.
 Â  Â  Â Penguatan &amp; Revitalisasi BLK Â  Â  Â Kemudian untuk dunia kerja, perlu penguatan dan revitalisasi BLK-BLK menuju Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 ala Jepang agar mampu meningkatkan kualitas pekerja maupun angkata kerja, antara lain program Triple skilling,Â yakniÂ skilling, upskilling,Â danÂ reskilling.Â SkillingÂ ditujukan untuk angkatan kerja muda dan baru yang ingin mendapatkan keahlian; UpskillingÂ diberikan kepada pekerja yang membutuhkan peningkatan keterampilan atau kariernya agar bisa eksis dalam perkembangan dunia ketenagakerjaan; dan re-skillingÂ adalah pemberian kemampuan atau keterampilan baru untuk pekerja agar bisa ganti hilang. Dengan 305 BLK yang di bawah pemerintah/kemnaker, 1.125 BLK Komunitas, 5.020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta yang teregistrasi di Kemnaker, 109 lembaga pelatihan di kementerian lain, dan 1.799Â training centerÂ yang dimiliki industry agar benar-benar menjadiÂ training centerÂ yang setidkanya dapat melatih sekitar 5,5 juta orang per tahun. Semua pelatihan harus mengacu pada standar kompetensi yang diregistrasi Kemnaker, yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar kompetensi internasional (standar kompetensi negara lain yang diadopsi karena memang dibutuhkan), dan standar kompetensi khusus (misalnya, Toyota memiliki standar khusus yang tidak dimiliki oleh Honda). Dan sertifikasinya diselenggrakabn oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), standar ini akan menjadi skema sertifikasi materi uji kompetensi serta didukung oleh kemitraan strategis dengan industry.Â 
 Â  Â  Â Program pengentasan kemiskinan Â  Â  Â Kemiskinan bagaikan lingkaran setan (the vicious circle of poverty), sebagaimana Teori yang dibuat oleh Ragnar Nurkse yang menggambarkan saling berpengaruhnya pada masing-masing bagian dalam siklus lingkaran kemiskinan. Adanya saling memberikan pengaruh dalam siklus lingkaran kemiskinan menyebabkan siapapun yang berada di dalamnya sulit untuk keluar tanpa terkecuali dengan negara. Penyebab kemiskinan dapat dilihat secara makro karena adanya a) ketidaksamaan pola kepemilan sumber daya sehingga distribusi pendapatan timpang; b) perbedaan kualitas SDM; dan c) perbedaan akses modal. Sehingga terjadi keterbelakangan, tidak produktif, pendapatan rendah maupun hal-hal ain yang serba kekurangan. Maka dari itu sampai dengan saat ini masih banyak didapati negara-negara di dunia yang masih dihinggapi kemiskinan yang sangat sulit dicarikan solusinya. World Bank mengemukakan ada 3 (tiga) cara mengurangi kemiskinan di suatu negara yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, layanan masyarakat, dan pengeluaran pemerintah. Pun, dapat dilakukan antara lain meningkatkan daya beli, stabilitas harga, program subsidi, bantuan social maupun dana desa yang dilakukan secara terintegrasi antara kementerian/Lembaga sebagai mitra strategis yang sinergis. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pun tidak serta merta menjamin pendapatan rakyat miskin meningkat karena distribusi pendapatan masih terpusat pada pemilik modal. Perlu tindakan terpadu serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) yaitu keseimbangan antara People, Planet dan Profit (Three Buttom Lines) Jhon Elkingtons dalam memenuhi kebutuhan masa sekrang tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Dan harus diputus mata rantai kemiskinan agar rakyat yang miskin tidak melahirkan generasi miskin berikutnya.
 Â  Â  Â Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan literasi, tidak lagi bergelut dengan urusan seliter nasi sehingga secara bersama-sama mampu berkontribusi kepentingan bangsa dan NKRI; tidak berkutat pada lingkaran syetan kemiskinan.
Oleh : KRAT. Suharyono S. Hadinagoro, M.M. (Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti, Alumni Lemhannas RI (IKAL 59), Trainer Hubungan Industrial Tingkat Nasional Kemnaker)

Literasi dan Liter(N)asi 

Denpasar, Bali - Sosialisasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional di Gedung Wanita Graha Nadi, Denpasar pada hari Rabu (15/8) merupakan suatu upaya dalam melaksanakan amanat Undang-Undang 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Pada pasal 12 disebutkan bahwa perkembangan perpustakaan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. "Pada penentuan peringkat dan skor Indonesia berdasarkan pada 12 pilar daya saing global yang juga salah satunya adalah mengenai kesiapan teknologi. Berdasarkan Global Competitiveness Index 2017-2018, Posisi Indonesia naik 10 peringkat menjadi urutan ke-36 dari 137 negara di dunia yang di survey, jelas Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando.
Indonesia merupakan negara yang melimpah sumber daya alamnya, namun pada akhirnya sumber daya alam yang melimpah juga akan habis dan yang tersisa dan dapat bertahan hanyalah human capital yang dapat menguasai teknologi. Artinya untuk menjaga keberlangsungan sumber daya diperlukan kreativitas, inovasi dan penguasaan teknologi.Â  "Pada saat ini kita telah memasuki era industri 4.0Â  suatu era dimana berkembangnya teknologi cyber system yang canggih. Diawali pada abad ke-18 revolusi industri 1.0 dengan digantikannya tenaga manusia dan hewan oleh mesin, saat itu James Watt menemukan mesin uap di Eropa, revolusi industri 2.0Â  dimulai ketika listrik ditemukan dan menggantikan kekuatan mesin, sedangkan revolusi industri. 3.0 mulai berkembang ketika komputerisasi, otomasi dan digital mewarnai perkembangan internet yang sangat cepat,â€ terang Syarif.
Perpustakaan Nasional mengembangkan perpustakaan digital melalui e-resources, iPusnas, Indonesia Onesearch (IOS). Fasilitas e-resources sangat cocok mencari jurnal penelitian internasional yang umumnya dibutuhkan peneliti, iPusnas merupakan alternatif dalam membaca dan mengakses buku digital, IOS bersifat layanan perpustakaan digital yang dapat diakses di seluruh wilayah Indinesia. Yang paling penting saat ini ialah seluruh pengelola berbagai jenis perpustakaan di Indonesia baik perpustakaan umum, perpustakaan khusus dan perpustakaan perguruan tinggi dapat bersinergi untuk membangun jaringan kerja sama perpustakaan agar apa yg dimiliki oleh satu jenis perpustakaan dapat pula di akses oleh perpustakaan yang lain dimana dan kapanpun. Jadi kata kuncinya adalah sinergitas, sehingga tidak perlu lagi ada yang merasa kekurangan koleksi. Artinya paradigma perpustakaan tidak lagi mengenai berapa pengunjung dan berapa buku terbaca tetapi berapa banyak akses yang diberikan dengan berbagi teknologi informasi yang artinya perpustakaan menjangkau masyarakat "Mengingat keunggulan dan kemanfaatan e-resources, iPusnas, IOS perlu disosialisasikan dalam rangka mendorong tingkat penggunaanya," ujar Kepala Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi Perpusnas Titiek Kismiyati dalam laporannya dihadapan para pustakawan perpustakaan umum kabupaten/kota, pustakawan dan dosen perguruan tinggi, guru, pelajar dan mahasiswa.
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali Luh Putu Haryani menyampaikan bahwa perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan telah membawa dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di dunia. Setiap jengkal perkembangan TIK hendaknya dapat diikuti oleh implementasi yang dapat dikembangkan di perpustakaan. " Layanan Perpusnas seperti e-resources, iPusnas, IOS diharapkan dapat meningkatkan minat baca masyarakat karena dapat diakses dengan mudah, kapan saja dan dimana saja," terang Luh Putu Haryani.
Selain acara sosialisasi yang disampaikan oleh pemateri dari Pustakawan Perpusnas yaitu Widiyati Kania mengenai e-resources Perpusnas dan Arief Wicaksono mengenai iPusnas dan IOS, juga terdapat pengukuhan Duta Baca Provinsi Bali kepada Ni Nyoman Clara Listya. "Diharapkan dengan pengukuhan Duta Baca Provinsi Bali dapat menjadi role model dalam meningkatkan minat baca di lingkungan keluarga, sekolah, perguruan tinggi dan masyarakat," ujar Syarif.
Reportase : Arwan Subakti

Layanan Perpustakaan Kekinian Wajib Mengikuti Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Blitar, Jawa Timur-Â Detik proklamasi HUT ke-74 RI dilaksanakan penuh khidmat di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Bertindak sebagai Inspektur Upacara yaituÂ  Kepala Bidang Layanan Informasi dan Kerjasama UPT PP Bung Karno, Agus Sutoyo. Tema Kemerdekaan "SDM Unggul Indonesia Unggul Maju" dimaknai bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan membuat Indonesia melompatiÂ  bangsa lain. SDM unggul yang berhati Indonesia dan berideologi Pancasila adalah yang dibutuhkan saat ini.
Tema kemerdekaan yang jugaÂ wajib diterapkan di UPT PP Bung Karno dengan bersama-sama meningkatkan intelektualitas dan kemampuan sehingga dapat memajukanÂ  bangsa dan negara.
"Kita butuh inovasi-inovasi yang konstruktif, terobosan yang cerdik, mudah dan cepat. Kita perlu SDM unggul yang terus belajar dan bekerja keras dan berdedikasi. Mampu membalikkan ketidakmungkinan menjadi peluang. Mereduksi kelemahan menjadi kekuatan dan keunggulan. Menjadikan keterbatasan menjadi keberlimpahan. Mengubah kesulitan jadi kemampuan. Dan mengubah yang tidak berharga menjadi bernilai untuk masyarakat dan bangsa," ujar Agus Sutoyo.
Bulan Agustus adalah bulan yang monumental. Sudah saatnya masyarakat Indonesia menjadi manusia yang terus mengembangkan olah pikir dan daya juang maksimal demi kemajuan bangsa. Momen kemerdekaan adalah waktu untuk membangkitkan kesadaran dan kecintaan terhadap NKRI.
"Banyak momentum tercipta di tahun 1945, salah satunya adalah peristiwa kemerdekaan. Sejarah dimana para founding fathers memproklamirkan kemerdekaan. Terhitung sejak 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia tidak lagi sebagai bangsa yang terjajah tetapi bangsa yang merdeka," tambah Agus.
Peringatan HUT RI bukan semata kegiatan ritualitas namun harus pula dijadikan rasa syukur sekaligus perenungan atas perjuangan yang dilakukan pejuang bangsa. Sudah kewajiban generasi selanjutnya untuk mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata dan karya nyataÂ 
Khusus kepada pustakawan, Agus Sutoyo mengajak rekan-rekan pustakawan untuk terus menebarkan motivasi, menularkan semangat juang yang tinggi, menelurkan inovasi-inovasi dan kreatifitas Â berpikir yang positif di bidang perpustakaan.
Reportase:Â  Ardha
Fotografer: JuwitoÂ

Berita

Semangat Proklamasi di UPT Bung Karno