Â Senen, Jakartaâ€”Salah satu persoalan mendasar di Indonesia terutama di daerah adalah keterbatasan kemampuan menyajikan dokumen anggaran yang berkualitas dan sesuai aturan. Tidak boleh ada kegiatan yang tidak ada kertas kerjanya. Penyajian kertas kerja yang baik memudahkan ketika akan diperiksa auditor.
Hal ini ditegaskan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dihadapan para daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) pada kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Tahun 2020 di Jakarta, Selasa, (22/10). Di tahun 2020, dijadwalkan sebanyak 173 kabupaten/kota dari 33 provinsi menerima kucuran DAK senilai total Rp 450 miliar. Bantuan DAK yang diterima daerah meliputi pembangunan gedung, perluasan, dan renovasi gedung fasilitas layanan perpustakaan, perabot, TIK, serta bahan (koleksi) perpustakaan.
â€œKuasai aturan. Kerjakan dengan semangat dan berkualitas. Jangan lupa untuk selalu teliti agar terhindar dari pemeriksaan auditor atau LSM,â€ pesan Kepala Perpusnas. Â 
Selanjutnya, Kepala Perpusnas mengimbau agar seluruh perpustakaan di daerah tetap berperan sekecil apapun. Tunjukkan dengan komitmen sehingga ada manfaat positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Peran-peran yang tadinya dianggap kecil lama-kelamaan akan berakumulasi. â€œAkan terlihat nantinya korelasi perpustakaan dengan kesejahteraan di masyarakat. Artinya, mampu mengubah dari yang semula dipandang sebelah mata menjadi dipandang sepenuh mata,â€ tambah Syarif Bando.
Paradigma perpustakaan terus berubah seiring perkembangan jaman dan teknologi. Teknologi memang memudahkan tapi buku tetap menjadi kekuatan penting dalam upaya menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap membaca dan tingkat literasi. â€œSekali lagi bukan minat baca yang rendah melainkan kurangnya bahan bacaan yang bisa dibaca. Perpustakaan harus mendatangi. Tidak lagi sekedar didatangi,â€ ujarnya.
Reportase / Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â Â

Kepala Perpusnas :  Kuasai Aturan dan Teliti Dalam Penyusunan Renja

Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Dunia akan terus berubah dan bergerak di mana ilmu pengetahuan akan selalu dicari di era teknologi informasi seperti saat ini. Oleh karena itu, pustakawan harus menjadi pondasi dan pemimpin ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh seluruh level masyarakat dan menjadi inovator teori baru. Pustakawan harus keluar dari zona nyaman dan mengembangkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan zaman sehingga mampu bersaing dengan mesin pencari.Â 
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional M. Syarif Bando pada pembukaan Pemilihan Pustakawan Utusan Indonesia untuk CONSAL Outstanding Librarian Award di Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pada Senin (12/3).
CONSAL merupakan satu-satunya organisasi profesi pustakawan di tingkat regional Asia Tenggara (ASEAN) yang didirikan tahun 1970 di Singapura dan beranggotakan sepuluh negara anggota ASEAN. Pada 2-5 Mei 2018, CONSAL XVII General Conference akan digelar di Naypyitaw, Myanmar dengan tema â€œNext Generation Libraries: Collaborate and Connectâ€.
Konferensi para pustakawan se-Asia Tenggara tersebut diselenggarakan setiap tiga tahun sekali dengan agenda tetap yaitu seminar ilmiah, pameran kepustakawanan, dan pemberian CONSAL Outstanding Librarian Award kepada pustakawan terpilih ASEAN. Penilaian terhadap pustakawan tersebut dilakukan oleh dewan juri se-ASEAN, yang terdiri dari para pakar yang diusulkan oleh asosiasi profesi masing-masing negara.
Sepuluh anggota CONSAL akan mengirimkan pustakawan terbaiknya untuk bersaing di tingkat regional. Dalam rangka kegiatan tersebut, Perpustakaan Nasional mengadakan pemilihan pustakawan utusan Indonesia untuk CONSAL Outstanding Librarian Award. Adapun pustakawan yang ikut serta dalam seleksi ini adalah juara pertama, kedua, dan ketiga Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2015, 2016 dan 2017 yang total berjumlah sembilan orang, yaitu:
<ol>
<li>Siti Indarwati, S. IP (D. I. Yogyakarta)</li>
<li>Mohammad Rotmianto, A. Md., S. Kom (Jawa Timur)</li>
<li>Andrea Ardi Ananda, S. Hum (NTB)</li>
<li>Agung Wibawa, S. IP (D. I. Yogyakarta)</li>
<li>Wahid Nashihuddin, S. IP (DKI Jakarta)</li>
<li>Ahmad Syawqi, S. Ag., S. IPI., M. Pd. I. (Kalimantan Selatan)</li>
<li>Purwani Istiana, S. IP., M. A (D. I. Yogyakarta)</li>
<li>Kusairi , S. IP (Jawa Timur)</li>
<li>Jeng Ayu Ning Tyas, S. Sos (Jawa Barat)</li>
</ol>
Seleksi diselenggarakan di Hotel Aryaduta selama tiga hari pada 12-14 Maret 2018 meliputi presentasi dan wawancara serta pembuatan esai dalam bahasa Inggris.
â€œPerpustakaan masa kini berada pada masa perubahan yang sangat cepat dan tidak ada satu pun perpustakaan di dunia yang dapat berdiri sendiri tetapi perlu bekerja sama dan saling terkoneksi bahkan dapat berkolaborasi dengan profesi lainnya,â€ ujar Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan Perpusnas Opong Sumiati, yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Pemilihan Pustakawan Utusan Indonesia untuk CONSAL.
Pemilihan pustakawan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi bagi para pustakawan, mengembangkan profesionalisme pustakawan Indonesia, memupuk kerja sama, konektivitas, kolaborasi dan kontribusi positif antara pustakawan nasional dan regional, memberikan pengalaman kompetensi profesi di tingkat provinsi dan regional, serta yang terutama untuk menentukan utusan utusan Indonesia di acara CONSAL XVII.
Ketua Umum PP Ikatan Pustakawan Indonesia Dedi Junaedi menilai semua peserta memiliki kompetensi yang layak bersaing di tingkat regional. Karenanya, Dedi berharap pustakawan yang mewakili Indonesia di Myanmar bisa menjadi peserta terbaik, mengingat pada CONSAL beberapa tahun lalu wakil dari Indonesia meraih peringkat pertama dan ketiga.
Reportase: Eka Cahyani
Â 
Â

Pustakawan Harus Menjadi Pondasi dan Pemimpin Ilmu Pengetahuan

Pontianak, Kalimantan Barat - Perpustakaan Nasional mendukung pemerintah provinsi Kalimantan Barat yang berupaya membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kegiatan literasi. Transfer ilmu pengetahuan dari teori dan praktik hanya bisa dilakukan melalui membaca. Karenanya, kepedulian kepala daerah kepada perpustakaan dan literasi akan berdampak pada terwujudnya masyarakat yang cerdas dan sejahtera.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyatakan SDM yang kompeten adalah kunci dalam pembangunan suatu pemerintahan. â€œTidak ada suatu pemerintahan di dunia ini yang gagal membangun negaranya disebabkan sumber daya alamnya terbatas. Tetapi umumnya, negara di dunia ini gagal membangun karena SDM-nya terbatas,â€ ujar Syarif Bando saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Wisata Literasi Nasional di Aula Pendopo Gubernur Kalbar, di Pontianak, Kalbar, pada Sabtu, (7/9). Wisata Literasi Nasional merupakan kegiatan yang digagas Forum Indonesia Menulis dan didukung oleh Perpusnas, Duta Baca Indonesia, dan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mewujudkan Kalbar sebagai provinsi literasi Indonesia.
Saat ini, menurut Syarif, yang menjadi kendala dalam dunia literasi adalah ketersediaan bahan bacaan. Karenanya, Syarif mengapresiasi FIM yang meluncurkan 1.000 buku hasil karya penulis di Kalbar. â€œKarena kalau anda tidak pernah membaca, mustahil anda pernah menulis. Karena itu saya ingin mengapresiasi dan terus bekerjasama dengan Forum Indonesia Menulis yang dimulai dari Kalimantan Barat,â€ jelasnya.
Gubernur Kalbar Sutarmidji menyatakan membangun SDM tidak kalah pentingnya dibandingkan membangun yang lain. â€œSaya jika disuruh memilih lebih banyak SDA atau SDM? Saya pilih SDM yang banyak, SDA bisa habis kalau tidak dikelola dengan baik. Kalau kita punya SDM yang andal, itu akan menguasai apapun,â€ tutur saat membuka Wisata Literasi Nasional.
Sutarmidji mengaku berupaya membaca satu buku dalam sehari. Dia juga terbiasa membekali diri dengan membaca sebelum berbicara di depan umum, agar menambah wawasan dan informasi. â€œKetika saya menyampaikan sesuatu, saya harus baca literaturnya apa dulu sehingga saya nyambung ketika bicara apapaun. Mau bicara teknik, oke, bicara masalah ekonomi ayo, bicara politik, karena saya selalu melengkapi diri dengan literatur-literatur yang menjadi sumber,â€ jelasnya.
Pemerintah provinsi Kalbar akan membuat program untuk menarik minat membaca masyarakat. Program ini berupa perpustakaan atau rumah baca di setiap desa. Ini dilakukan agar desa di Kalbar memenuhi indikator desa mandiri. Sutardmiji menilai, jika mengandalkan dana desa, dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengubah desa tertinggal menjadi desa mandiri. â€œKarenanya perlu terobosan untuk membuatnya, salah satunya lewat perpustakaan atau rumah baca. Bangun rumah baca kan ga mahal, cukup 50 juta. Atau sandingkan dengan balai desa, di sana ada perpustakaan desa, PAUD, posyandu. Kalau sudah dibangun semua, indikator (desa mandiri, red) terpenuhi,â€ urainya.
Sementara itu, Duta Baca Indonesia Najwa Shihab menilai keluarga merupakan kunci dalam membangun kegemaran membaca. Orang tua diminta memberikan bukti kepada anaknya untuk mendorong mereka agar mau membaca. â€œSaya beruntung lahir di keluarga yang cinta ilmu, di rumah penuh dengan buku dan ketika keluar rumah selalu membeli buku. Saya dan kakak adik saya sudah jatuh cinta kepada buku sebelum bisa membaca karena tiap malam kami dibacakan dongeng oleh ibu. Jangan berharap generasi muda berusaha mencari informasi melalui buku kalau di rumah, ortunya tidak seperrti itu,â€ jelasnya saat menjadi narasumber talkshow.
Keterampilan membaca juga harus dilatih setiap harinya. Najwa juga mendorong para peserta yang hadir agar membaca aktif. â€œMembaca aktif beda dengan aktif membaca. Kalau membaca aktif, sejak awal kita melihat identitas penulis, cover buku, kita akan berusaha menyelami karakter di buku itu, plot ceritanya, sehingga kita mengidentikasi karakter yang ada di dalam buku. Karena melalui membaca, kita berusaha menarik makna yang ada di buku tersebut,â€ tuturnya.
Reporter: Hanna Meinita
Â 
Â 
Â

Perpusnas Dukung Pemprov Kalbar Bangun SDM Berkualitas 

Sabang, Jakarta-Faktor National Competitiveness and Global Competitiveness ikut menjadi isu-isu strategis pada Konvensi Nasional Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang perpustakaan (KKNI). Faktor National Competitiveness meliputi kesenjangan mutu sumber daya manusia, relevansi lulusan, keragaman kualifikasi, dan keragaman pendidikan.
 Hal ini menegaskan yang disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando bahwa di era industrialisasi digital saat ini sedikitnya telah menghilangkan 1-1,5 miliar lapangan pekerjaan sepanjang tahun 2015-2025. Mesin telah menggantikan posisi manusia.
 "Konvensi ini tidak main-main. Bukan sekedar menyusun dokumen. Sesuai arahan Presiden, kompetensi harus link and match dengan industri kerja. Interconectivity. Relevan menjawab kebutuhan hingga 50 tahun ke depan," pesan Kepala Perpusnas saat menjadi keynote speech Konvensi Nasional KKNI Senin sore, (25/11).
 Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan Opong Sumiati Perpusnas menambahkan globalisasi yang terjadi saat ini berakibat pada perubahan seluruh aspek kehidupan. Liberalisasi tenaga kerja mau tidak mau harus disikapi.Â  Pada pertengahan 1990, negara Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa sudah membangun sistem dekriptor kompetensi dan pengklasifikasian pekerjaan agar tercipta keselarasan antara permintaan dan penyediaan tenaga kerja yang kompeten.
 Hal ini mendorong Indonesia melakukan langkah serupa mengantisipasi dampak globalisasi tersebut dengan menyusun kerangka kualifikasi seseorang berdasarkan seperangkat kriteria yang dikaitkan dengan jenjang capaian pembelajaran yang telah diraih.Â 
 "KKNI bidang perpustakaan adalah acuan dalam pengembangan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen-seleksi dan sistem karir," imbuh Opong.
 Proses penyusunan KKNI bidang perpustakaan telah dimulai sejak pertengahan tahun lalu. Di awali proses brand storming lalu dilanjutkan proses pemetaan jabatan/okupasi di bidang perpustakaan dan kompetensi. Pada Januari 2019, disusunlah draft KKNI bidangÂ perpustakaan. Dan pada bulan Mei, akhirnya draft KKNI bidang perpustakaan resmi diserahkan. Konvensi Nasional KKNI bidang perpustakaan diselenggarakan selama tiga hari. Peserta konvensi lembaga sertifikasi merupakan stakeholder terkait, mulai dari organisasi pengguna, asosiasi profesi, lembaga profesi, lembaga diklat, lembaga akreditasi, praktisi, unsur pemerintah, dan para pakar.
 Reportase : Hartoyo Darmawan
 Fotografer : Hartoyo Darmawan

Konvensi Nasional KKNI Bidang Perpustakaan, Kompetensi Harus Selaras dengan Industri

Jakarta-Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menyemarakkan puncak peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tahun ini dengan menandatangani kerja sama di bidang perpustakaan. Kegiatan diadakan di hotel Shangri La, jalan Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta Pusat pada hari Rabu. (12/06/2024) Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia telah ditetapkan pada tanggal 26 April oleh World Intellectual Property Organization (WIPO). Kemenkumham mengusung tema &ldquo;Kekayaan Intelektual dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Membangun Masa Depan dengan Inovasi dan Kreatifitas&rdquo;. Kegiatan dihadiri langsung oleh Menteri Kemenkumham, Yasonna H. Laoly, dihadiri para pemangku jabatan dan tamu undangan terkait dari seluruh Indonesia. &ldquo;Salah satu tujuan kegiatan ini sebagai mendorong seluruh elemen dari ekosistem Kekayaan Intelektual untuk menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai pendorong ekonomi nasional. Nantinya kita juga akan menandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama dengan Sekretariat Utama Perpustakaan Nasional, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan,&rdquo; lapor Min Usihen, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham dalam laporan sambutan. Joko Santoso, selaku Sekretaris Utama Perpusnas hadir untuk menandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS). PKS berisi tentang Pengembangan, Pemanfaatan dan Optimalisasi Perpustakaan di Bidang Kekayaan Intelektual. PKS ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani terlebih dahulu pada tahun 2019. Perpusnas sebagai pembina berbagai jenis perpustakaan, sangat mendukung perpustakaan Kemenkumham dalam meningkatkan layanan dan koleksi digital perpustakaan. Ruang lingkup PKS antara lain tentang peningkatan pengetahuan kekayaan intelektual bidang perpustakaan, fasilitasi pendaftaran keanggotaan Perpusnas, sinkronisasi pangkalan data perpustakaan elektronik DJKI dan integrasi data katalog perpustakaan elektronik DJKI. 
Reporter : Anastasia Linawati 
Dokumentasi : Prakas Agrestian

Penguatan Kerja Sama di Bidang Kekayaan Intelektual

Kemarin, hari Selasa tanggal 28 Agustus 2019 telah berlangsung upacara wisuda program Magister Air and Space Law di Universitas Leiden.Â Â  Universitas yang telah memulai kegiatan Pendidikan tinggi sejak tahun 1575 dan hingga sekarang Leiden Universiteit dikenal sebagai salah satu International Reseach University paling terkemuka di Eropa. Â Â Kini Universitas Leiden dijalankan oleh ribuan staff pengajar dan tengah bergiat dalam pendidikan â€œworld classâ€ dengan jumlah puluhan ribu mahasiswa yang datang dari segenap penjuru dunia.Â Â  Di Leiden ini pula bermarkasÂ The International Institute of Air and Space LawÂ sebuah Lembaga peneliti dan pengajaran paling kredibel dalam isu-isu Hukum dan Kebijakan mengenai kegiatan penerbangan dan ruang angkasa di tingkat global.
Pada siang hari yang cerah itu telah dilangsungkan sebuah uoacara kelulusan yang hikmat, sederhana namun amat sangat personal dan hangat sifatnya bagi mahasiswa program Magister Air and Space Law.Â Â  Siang itu, telah lulus 20 Mahasiswa yang berasal dari berbagai negara di seluruh dunia. Â  Program ini pada awalnya tercatat tidak kurang dari 600 orang calon yang mendaftar, berasal dari seantero jagad dan hanya 21 orang yang berhasil lulus tes masuk dan 20 orang yang kemudian berhasil sukses menyelesaikan program Magister Air and Space Law. Â Upacara wisuda itu dipimpin langsung oleh Professor Pablo Mendes de Leon, guru besar Hukum Udara dan Ruang Angkasa dan Direktur International Institute of Air and Space Law bersama dengan Professor Tanja Masson Zwaan, Deputy Direktur International Institute of Air and Space Law. Â  Para lulusan dipanggil satu persatu kedepan dan diberikan catatan penting atas prestasi yang telah berhasil diraih selama menempuh pelajaran di Leiden sekaligus disampaikan pesan pribadi yang sangat khusus bagi mereka agar dapat lebih mudah mencapai kesuksesan dalam menempuh karier masing-masing.Â 
Â Diantara lulusan yang telah sukses menyelesaikan studi dengan baik dalam kesempatan itu adalah seorang peserta dari Indonesia, Mayor (Angkatan Udara) Mahendra. Â Â Yang menarik adalah tesis yang dipilih oleh Mahendra yaitu tentang Civil â€“ Military Coordination in Aviation.Â  Sebuah topik yang sangat menarik dalam dunia penerbangan dan tengah mencuat pasca kejadian 911 di tahun 2001. Â Amerika Serikat dan beberapa negara di dunia termasuk Australia setelah kejadian 911 yang sangat tragis itu telah membenahi dunia penerbangan nasional Â masing-masing dengan menyempurnakan sistem pengaturan lalulintas udaranya.Â Â  Salah satu langkah pencegahan terhadap kemungkinan serangan teroris di dalam negeri mereka membangun ulang tata kelola lalulintas udara dengan memadukan manajemen penerbangan sipil dan militer.Â Â  Badan yang dikenal dengan Civil Military Air Traffic Flow Managament System itu di operasikan untuk meningkatkan elemen National Security dalam penyelenggaraan penerbangan sipil komersial yang ternyata telah dapat dengan mudah digunakan oleh pihak teroris dalam menjalankan aksinya seperti pada tragedi 911 di Amerika Serikat.
Sebuah topik yang sangat menarik perhatian, karena harus diakui bahwa di Indonesia faktor National Security dalam aspek penerbangan sipil komersial di dalam negeri dan juga kegiatan penerbangan yang berkait dengan pertahanan keamanan negara masih sangat kurang memperoleh perhatian.Â Â  Banyak sekali contoh dalam hal ini antara lain mengenai pengelolaan wilayah udara kedaulatan di kawasan selat Malaka dan penyelenggaraan moda perhubungan udara yang tengah menghadapi berbagai tantangan terutama dalam sinkronisasi aktifitas penerbangan sipil dan militer.
Besar harapan kedepan Indonesia akan dapat segera mengatasi banyak permasalahan penerbangan Â dengan bertambahnya para ahli anak bangsa dalam bidang kedirgantaraan.Â Â Mayor Mahendra adalah salah satunya.Â Â Selamat dan Sukses Mayor Mahendra, semoga Indonesia dapat segera Berjaya di Udara.
Nenek Moyangku Orang Pelaut, anak cucuku Insan Dirgantara !
Amsterdam 29 Agustus 2019
Chappy Hakim,
(hadir pada upacara wisuda Mayor Mahendra, mewakili Pusat Studi Air Power Indonesia)

Menghadiri Upacara Wisuda Program Master Degree Mayor (AU) Mahendra di Leiden

Matraman, Jakartaâ€”Sembilan anggota asesor pustakawan mengikuti upgrading asesor kompetensi pustakawan yang diberikan oleh Master Asesor Nasional dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Karyaman LB,Â  di Jakarta, Kamis, (4/7). Upgrading asesor adalah proses perpanjangan sertifikasi kompetensi yang dimiliki pustakawan.
Kesembilan pustakawan tersebut, antara lain Endang Ernawati dari (Binus Nusantara), Opong Sumiati, Adriati, Luthfiati Makarim, Novatriyanti (Perpustakaan Nasional), Irawan (BATAN), Agus Rifai (UIN Syarif Hidayatullah), Arifah Sismita (PDII-LIPI), dan Donni Yudha Prawira (UNIMED).
Dalam penjelasannya, Karyaman meyakini bahwa sikap kerja yang baik diperoleh dari dunia industri/kerja yang sesungguhnya. Bahkan dimasa depan latar belakang pendidikan tidak ditanya melainkan kompetensi keahlian yang dimiliki. â€œJadi, kini menilai orang sesuai regulasi atau standar yang diacu,â€ terangnya.
Upgrading asesor mulai di 2019 sudah menyesuaikan dengan format ASEAN. Artinya sertifikat yang dikeluarkan bisa berlaku pula untuk kawasan ASEAN. Sesuai kesepakatan bersama di Thailand, Indonesia adalah Ketua Pelaksana asesor di regional Asia Tenggara. Di rencanakan pada tahun-tahun mendatang semua bidang profesi akan dilakukan harmonisasi sertfiikasi, namun saat ini diprioritaskan untuk beberapa profesi/keahlian.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer: Hartoyo Darmawan

Berita

Sembilan Pustakawan Ikuti Upgrading Asesor Pustakawan dari BNSP

Pencarian

Berita Lainnya

Kepala Perpusnas : Kuasai Aturan dan Teliti Dalam Penyusunan Renja

Pustakawan Harus Menjadi Pondasi dan Pemimpin Ilmu Pengetahuan

Perpusnas Dukung Pemprov Kalbar Bangun SDM Berkualitas

Konvensi Nasional KKNI Bidang Perpustakaan, Kompetensi Harus Selaras dengan Industri

Penguatan Kerja Sama di Bidang Kekayaan Intelektual

Menghadiri Upacara Wisuda Program Master Degree Mayor (AU) Mahendra di Leiden