Makassar, Sulsel – Sosialisasi sangatlah penting terutama dalam menginformasikan apa yang telah dilakukan Perpustakaan Nasional dalam upaya membangun masyarakat yang bertaqwa, berakhlak mulia, cerdas, berwawasan, berintelektual, serta berkarakter yang sesuai dengan jatidiri bangsa Indonesia. Mewujudkan harapan tersebut maka diselenggarakanlah sosialisasi yang bertempat di Hotel Sahid Makassar pada Kamis (30/3). Acara tersebut dihadiri dua ratus peserta yang terdiri dari Kepala Dinas/Kantor, Ibu PKK, pengelola perpustakaan, forum perpustakaan, guru, pelajar dan mahasiswa.
Ketua Penyelenggara Sosialisasi Perpustakaan Bersama Sastrawan Dedi Junaedi dalam laporannya mengemukakan tujuan acara tersebut adalah untuk mengangkat citra perpustakaan dan upaya meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat melalui strategi publikasi yang dikemas melalui talkshow. Sesuai dengan semangat UU Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007. Dedi menjelaskan sama halnya seperti keluarga, sastrawan juga memiliki andil dalam mengangkat hasrat/kemauan masyarakat untuk mau membaca. Masyarakat mengenal sastrawan sebagai kaum intelektual sastra lewat susunan kata-kata maupun gubahan yang sanggup memotivasi pembaca. Dedi menambahkan bahwa acara sosialisasi diselenggarakan untuk memperkuat tali silaturahmi antara Perpustakaan Nasional dengan pemerintah provinsi, maupun kabupaten/kota, termasuk dengan kantor perpustakaan di daerah masing-masing dengan harapan pertemuan ini dapat menyatukan visi bersama untuk mengembangkan perpustakaan dan menjadikan gemar membaca menjadi budaya masyarakat kita.
Kepala Perpustakaan Nasional RI Muh. Syarif Bando menerangkan bahwa buku membentuk peta dunia, pada daratan-daratan Eropa buku yang beredar adalah kapitalis. Pada sebagian Asia dan Rusia dimana penganut Karl Mark mereka adalah komunis, pada Asia Barat dan Tengah sera Afrika yang meyakini buku-buku kejayaan Abassiyah pada umumnya menganut Islam. Buku sangat dahsyat dan kuat mempengaruhi kehidupan manusia. Semua profesi dibentuk melalui kekuatan buku. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam Pasal 5 jelas disebutkan bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan perpustakaan yang berkualitas bahkan perpustakaan harus ditunjang teknologi informasi yang bisa menjangkau dimana saja masyarakat. Pasal 7 ditetapkan bahwa pemerintah provinsi, kabupaten, kota wajib membentuk perpustakaan. Pasal 22 mulai dirinci perpustakaan umum. Pasal 23 tentang Perpustakaan Sekolah, pasal 24 tentang Perpustakaan Perguruan Tinggi, pasal 25 tentang Perpustakaan Khusus. Pasal 48 tentang kewajiban semua pihak baik pemerintah di lingkungan pendidikan dan rumah tangga membudayakan kegemaran membaca. “Yang paling fundamental saat ini adalah bagaimana memotivasi rekan-rekan seluruh kepala perpustakaan dan seluruh pengelola perpustakaan untuk mulai bangkit meyakinkan kepada masyarakat bahwa dunia ini dirubah dengan imajinasi dan tanpa menjadi pembaca yang baik mustahil akan berkembang imajinasinya dengan baik”, terang Syarif.
Damlan Thahir mewakili Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan meyakinkan bahwa peran pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan perpustakaan sangat besar diantaranya ketika masih bernama Provinsi Sulawesi dimana Gubernur yang menjabat yaitu Andi Pangerang Petta Rani membangun gedung Perpustakaan Negara. Pun mengenai pembinaan sumber daya manusia, Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang membuka jurusan ilmu perpustakaan yang pada saat ini dikembangkan oleh Universitas Islam Makassar yang bahkan hingga jenjang S2. Bahkan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menantang Kepala Dinas Perpustakaan untuk menciptakan perpustakaan yang bertaraf internasional.
Ajiep Padindang yang merupakan anggota DPD RI mewakili Sulawesi Selatan menceritakan bahwa di Indonesia menganut tradisi lisan. “Walaupun demikian Indonesia juga memiliki salah satu karya terbesar dunia yaitu La Galigo yang diakui UNESCO sebagai warisan dunia”, jelasnya. Ajiep mengingatkan bahwa kepala perpustakaan memiliki tantangan yang berat untuk membiasakan dari tradisi lisan menjadi tulisan. Dalam ajaran islam pun yang pertama diperintahkan adalah membaca. “Dalam banyak teori, mendengarkan bermuara pada imajinasi sedangkan membaca bermuara pada pikiran”, terang Ajiep.
Tere Liye yang merupakan novelis memperkenalkan diri sebagai seorang akuntan yang aktif. Tere Liye telah melahirkan 26 buku, menulis merupakan hobinya sejak kecil dimana karya-karyanya tidak disangka akan dibaca banyak orang hingga difilmkan. Tere Liye juga sepaham dengan penyataan Kepala Perpustakaan Nasional Muh. Syarif Bando bahwa minat baca masyarakat Indonesia tinggi. Namun realitas yang ada bagi penulis di Indonesia sangat susah sekali menjual buku diantaranya adalah pajak yang dikenakan bagi penulis sangat tinggi sebesar 30% dari peredaran bruto. “Kenapa literasi masih rendah? Yang bertangungjawab diantaranya adalah penulis, pemerintah, komunitas/LSM, sekolah, toko buku dan perpustakaan”, terang Tere Liye. Oleh sebab itu pemerintah seharusnya menyediakan anggaran yang memadai untuk mengembangkan seluruh jenis perpustakaan. Pemerintah juga diharapkan memberi insentif kepada industri buku dan berperan aktif dalam melahirkan penulis-penulis. Pemerintah juga bisa membuat program membaca rutin di sekolah, donasi buku, book expo, festival serta ratusan program lainnya.
Reportase: Arwan Subakti
