Merdeka Selatan, Jakarta- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) jangan hanya dilihat sebagai sebuah tata kelola pemerintahan yang dijalankan dengan pemanfaatan teknologi atau pembangunan aplikasi. Hal ini disampaikan oleh Cahyono Tri Birowo, ST., MTI. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PAN-RB pada pembukaan Bimtek Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Perpustakaan Nasional RI, Senin (18/10).

Cahyono mengatakan bahwa inti dari Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah bagaimana instansi bisa align untuk mencapai target pembangunan nasional. “Karena sebetulnya SPBE itu bukan bukan (hanya) bagaimana instansi membangun aplikasi atau sistem informasinya,” katanya. “SPBE itu mungkin hanya 50 persen teknologi, dan 50 persen nya lagi adalah non teknis seperti layanan dan proses bisnis yang terintegrasi,” tambah Cahyono.

Ia mengatakan bahwa sudah saatnya untuk Indonesia tidak terdistraksi dan membuang banyak energi untuk membangun SPBE yang sifatnya tumpang tindih. Ia menekankan sinergi antar sektor pemerintahan dalam mencapai target yang diinginkan. “Perpustakaan Nasional yang berperan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa juga harus siap (dalam) melakukan elaborasi dengan instansi lain,“ ujarnya.

Elaborasi antar instansi merupakan wujud dari keterpaduan layanan SPBE secara nasional. Arsitektur SPBE dibangun untuk memberikan panduan pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu secara nasional.

Integrasi Sistem Pemerintahan lintas kementerian, lembaga, dan daerah kemudian akan menghasilkan smart government yang praktik pemerintahannya bersifat dinamis. Pada titik ini diharapkan terjadi optimalisasi SPBE dalam koordinasi siklus Planning, Do, Action, dan Act pada isu tematik lintas sektor. “ Untuk bisa mencapai ke sana maka kita sudah mulai mengarah pada pola pemerintahan yang sifatnya agile.  pola pemerintahan yang sudah melepaskan struktur kelembagaan yang mengikat”, ucap Cahyono.

Guna mencapai hal tersebut, diperlukan strategi bertingkat mulai pada level makro, meso, dan mikro. Strategi pada level makro yang menekankan pada tata kelola pemerintahan yang efektif, inklusif, partisipatif, dan menunjang antar sektor kemudian harus diturunkan di level meso, dan mikro. “Maka pelaksanaan di kebijakan meso adalah memastikan tata kelola pemerintahan sudah berbasis konteks isu dan tematik,” kata Cahyono. Pola tematik level meso tersebut kemudian harus diturunkan ke level mikro dengan melakukan penguatan koordinasi inter-organisasi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam siklus penuh sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan lintas sektor.

Tujuan tematik seperti mencerdaskan kehidupan bangsa, menurunkan tingkat kemiskinan, dan meningkatkan daya saing ekonomi adalah hal yang harus didefinisikan. “Setelah itu bisa kita definisikan, maka perlu melakukan harmonisasi dan penyederhanaan proses bisnis dengan pola tematik tersebut yang kemudian akan dijadikan arsitektur SPBE,” katanya.

Bimtek Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di lingkungan Perpustakaan Nasional RI akan dilakukan selama 5 hari. Peserta adalah pegawai Pusat Data dan Informasi dan perwakilan dari unit kerja lainnya di lingkungan Perpustakaan Nasional. Diharapkan setelah Bimtek ini, peserta dapat menyusun arsitektur SPBE instansi yang selaras dengan kerangka SPBE Nasional.

Reportase: Radhitya Purnama