Jakarta-Perpustakaan Nasional RI menciptakan momentum bersejarah, yaitu penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Dengan LNR â€œPerpustakaan Akademik Nasional Republik Kazakhstanâ€ dalam bidang perpustakaan via virtual di gedung layanan Perpustakaan Nasional. (12/04)
Dalam pidato pembukaan oleh Yang Mulia Mr. Daniyar Sarekenov, Duta Besar Republik Kazakhstan untuk Indonesia,Â  menyatakan rasa terima kasih atas kegiatan yang telah terjalin sebelumnya yaitu pameran budaya Kazakhstan yang diadakan tahun lalu di gedung layanan Perpustakaan Nasional RI, â€œSaya sangat gembira, akibat covid-19 yang kita alami sejak tahun lalu, kerja sama dengan Republik Indonesia berhasil dikembangkan termasuk diselenggarakannya presentasi dari buku terjemahan Kata â€“ Kata Penyembuhan karya Abai Qunanbayulyâ€
Tujuan dari nota kesepahaman bersama ini adalah kerja sama antara para pihak dalam bidang ilmu perpustakaan, bibliografi, pertukaran buku, program budaya, meningkatkan level profesionalisme, preservasi dan konservasi bahan pustaka, pengembangan teknologi digital dalam kepustakawanan kontemporer dan promosi membaca.
Kegiatan ini secara on site dipimpin langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando, yang didampingi oleh beberapa pejabat terkait. Turut hadir pula perwakilan dari Direktorat Asia Selatan dan Tengah oleh Kepala Sub Direktorat III Kementerian Luar Negeri, Bapak Wicaksono. Secara virtual dihadiri oleh Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan, Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia, Kepala LNR â€œPerpustakaan Akademik Nasional Republik Kazakhstanâ€ beserta para jajaran.
Â â€œKesepahaman ini merupakan wujud dari keinginan kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral melalui diplomasi budaya, interaksi budaya,Â people to peopleÂ contact, yang diharapkan dapat mengenalkan budaya Indonesia ke masyarakat di Kazakhstan, begitu pula sebaliknyaâ€ ujar Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan, Yang Mulia Mr. Rahmat Pramono
Professor Umuthan Munalbayeva, selaku Kepala dari LNR â€œPerpustakaan Akademik Nasional Republik Kazakhstanâ€ mengungkapkan bahwa dengan adanya kerja sama ini, maka akan ada banyak kegiatan yang dapat dilaksanakan bersama, â€œDengan adanya kerja sama ini, kami dapat melaksanakan kegiatan bersama seperti perayaan budaya, pendidikan, pameran, konggres internasional termasuk dalam format onlineâ€, tuturnya.
Selanjutnya, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando menuturkan tentang awal mula inisiasi kerja sama, â€œKerja sama ini terinisiasi di tahun 2019, pada saat itu kita telah membuat satu pojok baca khusus tentang Kazakhstan serta negara â€“ negara yang telah bekerja sama dengan kami untuk mengadakan pameran secara rutin. Kami mohon kepada Bapak Duta Besar untuk dapat menyampaikan informasi ke seluruh Duta Besar Indonesia di seluruh dunia untuk memanfaatkan secara rutin fasilitas pameran di Perpustakaan Nasional RIâ€
Harapan juga terlontarkan dari Kepala Perpustakaan Nasional RI bahwa diharapkan kerja sama ini berlangsung efektif di masa mendatang sehingga tercipta kesempatan yang baru dalam pengembangan perpustakaan.
Â 
Reportase oleh Anastasia Linawati

Pelaksanaan Penandatanganan Naskah Kerja Sama di Bidang Perpustakaan antara Perpustakaan Nasional RI dengan LNR \"Perpustakaan Akademik Nasional Republik Kazakhstan\"

Gemilang Perpustakaan 2024 

Batam, Kep. Riau â€“ Sekitar 25% dari populasi dunia merupakan generasi milenial. Di Singapura, jumlah mereka merupakan sebagian kecil dari total pengunjung NLB. Pertama-tama, penting untuk memahami karakter generasi ini untuk membuat program yang cocok untuk mereka. â€œGenerasi milenial cerdas dalam hal digital dan merupakan generasi konsumen terbesar. Mereka dikenal sebagai orang yang berpikir cepat, mereka tidak menyukai stagnasi, menginginkan kepuasan segera, menikmati kerja tim, dan cepat berkembang dalam perubahan. Untuk mereka, NLB telah menyediakan layanan yang didedikasikan khusus untuk mereka mulai dari bayi hingga remaja (0-17 tahun),â€ kata Tan Huism, Kepala Perpustakaan Nasional Singapura ketika ia menjadi salah satu pembicara pada Rapat Kerja Pusat IPI XXII dan Seminar Ilmiah Nasional Ikatan Pustakawan Indonesia di Batam, Senin (8/7).
Tan mengakui bahwa sulit untuk menarik perhatian generasi milenial untuk mengunjungi perpustakaan. Karena itu, penting untuk memulai sedini mungkin memperkenalkan program membaca. NLB mengajarkan orang tua dan guru PAUD keterampilan untuk mengajar membaca dan literasi kepada anak-anak di bawah asuhan mereka. Untuk anak-anak usia sekolah, NLB memiliki program "read at school" untuk anak-anak berusia 7-12. Pustakawan pergi ke sekolah untuk bercerita dan peminjaman buku massal. NLB juga berusaha menarik anak-anak untuk membaca di luar area sekolah, yang sulit dilakukan karena mereka memiliki banyak hal yang harus dikerjakan dan untuk mereka NLB memiliki program yang disebut "Book Bugs".
NLB juga memiliki program untuk pemustaka segala usia mulai tahun 2013 disebut SURE, yang merupakan kependekan dari Sure, Understand, Research, Evaluate. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pemustaka memeriksa validitas informasi, khususnya yang berasal dari internet. NLB bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk memasukkan program tersebut ke dalam kurikulum sekolah, mengirim pustakawan ke sekolah, dan menampilkan informasi di situs web dengan cara yang bervariasi dan menarik.
Untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, NLB bekerja sama dengan serikat pekerja, sukarelawan, sekolah pelatihan, bahkan militer dengan melatih mereka sehingga mereka dapat melatih orang lain dan dengan menampilkan materi digital apa pun yang dimiliki NLB di platform mereka. Platform media sosial juga digunakan untuk menjangkau generasi milenial.
Secara keseluruhan, Tan mengklaim bahwa bukanlah tugas yang mudah dalam menjangkau generasi milenial, tetapi NLB terus berusaha menciptakan strategi untuk menarik dan melibatkan generasi milenial. "Pustakawan dituntut untuk mengubah pola pikir mereka, mempelajari keterampilan baru, tidak hanya berdiri di belakang counter seperti yang biasa mereka lakukan di masa lalu," Tan menegaskan.
Â 
Reportase: Eka Cahyani
Fotografer: Radhitya Purnama

Kepala Perpustakaan Nasional Singapura (NLB): Pustakawan Harus Mengubah Pola Pikir Mereka

Salemba, Jakarta â€“ Gratifikasi bermakna pemberian dalam arti luas. Pengaturan dan penyebutan gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Butuh komitmen bersama agar tidak terjadi penyimpangan. Atas dasar tersebut, Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan Direktorat Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Bimbingan Teknis (bimtek) Penanganan dan Pengendalian Gratifikasi selama dua hari di Jakarta, Senin, (30/7).
â€œDengan bimtek ini diharapkan setiap unit kerja dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tentang pengendalian gratifikasi yang akan difasilitasi oleh unit pengendali gratifikasiÂ  Perpustakaan Nasional,â€ ujar Inspektur Perpustakaan Nasional Darmadi. Bimtek pengendalian gratifikasi diikuti olehÂ  pimpinan tinggi pratama yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), unit layanan pengadaan (ULP), unit perijinan operasional, unit perijinan terkait ISBN dan ISMN, serta UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam sambutannya mengatakan bahwa masalah gratifikasi selain terkait dengan tugas pokok dan fungsi juga amat tergantung personality. Selama personality-nya tidak memiliki komitmen maka apapun caranya bisa saja terjadi. Dunia cukup besar untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, namun dunia terlalu kecil untuk bisa memenuhi kerakusan manusia,â€ beber Muhammad Syarif mengutip Mahatma Gandhi.
Praktik penerimaan hadiah merupakan sesuatu yang wajar dari sudut pandang relasi pribadi, sosial dan adat-istiadat, akan tapi ketika hal tersebut dijangkiti kepentingan lain, maka cara pandang gratifikasi adalah netral tidak bisa dipertahankan. Hal itulah seperti yang disebut dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 pada Pasal 12BÂ  bahwa gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.
Terkait pengendalian gratifikasi,Â  pihaknya lanjut Syarif,Â  tidak hanya melakukan sosialisasi melalui bimtek namun juga telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh stakeholder untuk tidak Â mengambil manfaat atau gratifikasi atas penggunaan fasilitas di Perpustakaan Nasional. Kami meminta kepada Kementerian Keuangan agar ruangan yang ada di gedung fasilitas layanan Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan tidak dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). "Daripada meminta anggaran ratusan juta rupiah untuk promosi perpustakaan, lebih baik menggratiskan pemanfaatan fasilitas yang dapat berimbas pada peningkatan promosi perpustakaan yang bernilai milyaran," urai Kepala Perpusnas.
Di akhir arahannya, Kepala Perpusnas menghimbau kepada seluruh peserta untuk mengikuti bimtek denganÂ  penuh antusias dan sungguh-sungguh agar masyarakat dapat terlayani dengan baik sebagai bagian dari komitmenÂ dengan KPK untuk mewujudkan zona integritas di lingkungan Perpusnas.Â 
Â Reportase : Arwan Subakti/Hartoyo Darmawan

Perpustakaan Nasional Komitmen Jalankan Pengendalian Gratifikasi

Harmoni, Jakartaâ€”Perpustakaan khusus di Indonesia didorong untuk bertransformasi dan berinovasi demi menghadapi kompleksitas permasalahan layanan informasi.
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Upriyadi, menyatakan dalam menghadapi kondisi tersebut, perpustakaan harus bertransformasi pada koleksi, konten, dan layanannya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan jejaring, menyajikan kenyamanan, dan memberikan kepuasan kepada pemustaka sehingga perpustakaan layak mendapatkan pengakuan formal dari masyarakat.
â€œPerpustakaan khusus saat ini, pada umumnya hanya menyelenggarakan pelayanan dasar berbasis ketersediaan tempat atau ruang baca dalam memenuhi kebutuhan pemustakanya,â€ ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengembangan Perpustakaan Khusus Tahun 2022 dengan tema Strategi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dalam Mewujudkan Grand Design Perpustakaan Khusus di Harmoni, Jakarta, pada Rabu (8/6/2022).
Dia menekankan, perubahan harus dilakukan, terutama model penyelenggaraan perpustakaan khusus harus modern dan berkualitas, dengan mempertimbangkan meningkatnya tuntutan dan harapan pemustaka.
â€œDi era global, syarat penggunaan teknologi internet, telekomunikasi modern, integrasi data dan sistem informasi manajemen yang merata hampir di setiap lembaga, telah mengubah perilaku pemustaka dalam pencarian sistem informasi di perpustakaan,â€ jelasnya.
Menurutnya, kunjungan secara daring telah menjadi pilihan pemustaka dalam memenuhi kebutuhan informasi. Kunjungan perpustakaan tidak lagi menjadi andalan mengukur kinerja layanan perpustakaan.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/774WhatsApp Image 2022-06-08 at 3.58.11 PM.jpeg" border="0" width="537" height="358" />
Perpustakaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan rakyat. Hal ini dilakukan dengan menguatkan budaya literasi guna mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Untuk itu, ujarnya, Perpusnas berkomitmen untuk mengubah paradigma perpustakaan yang dianggap sebagai gudang buku dan bertransformasi menjadi perpustakaan yang memberdayakan masyarakat dengan pendekatan teknologi informasi.
Dia menambahkan, Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perpustakaan Khusus di Indonesia perlu dibangun dan dikembangkan di setiap Kementerian/Lembaga, Rumah Ibadah atau Organisasi Lain, karena Perpustakaan menjadi urusan wajib seluruh pemerintahan di Indonesia.
Ketua Panitia Rakortek Pengembangan Perpustakaan Khusus Tahun 2022, Rohani Sitohang, mengungkapkan rakortek diikuti 55 peserta yang merupakan perwakilan dari perpustakaan instansi pemerintah, perpustakaan swasta, dan pustakawan ahli utama.
â€œSemoga kegiatan ini dapat menghasilkan naskah sesuai topik bahasan sebagai rekomendasi kepada pimpinan Perpustakaan Nasional RI untuk peningkatan SDM, dan kelembagaan Perpustakaan Khusus Indonesia, serta strategi pencapaian Roadmap Grand Design Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Khusus,â€ tuturnya.
Rakortek berlangsung di Jakarta pada 8-10 Juni 2022 dengan menerapkan protokol kesehatan.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Alfian

Perilaku Pemustaka Berubah, Perpustakaan Khusus Didorong untuk Bertransformasi  Â 

Lima Puluh Kota, Sumatera Barat â€“ Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando meresmikan gedung layanan perpustakaan umum daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat.
Pada tahun ini, Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi salah satu daerah yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik subbidang perpustakaan untuk pembangunan gedung baru sebesar Rp10 miliar. Pada kesempatan sama, Kepala Perpusnas juga mengukuhkan Nevi Zulfia Nasrun Safaruddin sebagai Bunda Literasi Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2021-2024.
Dalam sambutannya, Syarif Bando menyatakan perpustakaan harus hadir untuk semua kalangan. Tidak hanya melayani akademisi, perpustakaan juga harus melayani masyarakat marginal. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan bahan bacaan berupa ilmu terapan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga dengan begitu, masyarakat dapat mengalami perubahan tingkat kesejahteraan melalui bahan bacaan di perpustakaan.
"Kita harus mengubah masyarakat dari yang tidak baik menjadi baik," jelasnya dalam peresmian Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak, Sumbar, pada Senin (13/12/2021).
Dia berharap, gedung layanan dapat menjadi sumber penerangan yang mengirimkan cahaya ilmu pengetahuan kepada masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, gedung layanan perpustakaan ini juga didorong agar menjadi sumber mata air utk menghilangkan dahaga masyarakat yang merasa kehausan atas ilmu pengetahuan dan skill.
"Mari kita ajak masyarakat ke sini. Bupati tolong instruksikan sekda agar setiap sekolah, berkunjung ke sini sehari satu sekolah, guru mengajak siswa belajar sampe sore di sini. Kepala dinas yang akan menyiapkan materi-materi tutorial. Karena sekarang pembelajaran serba cepat," urainya.
Dia menekankan, cara berpikir konvensional harus diubah ke mutakhir. Dunia pendidikan harus berbenah, terutama dalam pembelajaran, sehingga siswa dan mahasiswa harus disiapkan menghadapi persaingan pada masa mendatang. "Doktrin cara pendidikan kita perlu diperbaiki. Kalau saya mengajar mahasiswa saya, tidak akan mengajarkan teknologi bikin pesawat seperti saat ini, karena ke depan itu teknologinya sudah ketinggalan," tuturnya.
Sementara itu, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo menyatakan rasa syukur dan terima kasih kepada Kepala Perpusnas atas dukungan dalam pembangunan gedung layanan perpustakaan. Dia berharap perpustakaan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, baik oleh masyarakat umum yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota maupun Provinsi Sumbar.
"Karena kita mengharapkan ke depan, masyarakat Lima Puluh Kota menjadi masyarakat yang literat dalam menghadapi industrialisasi 5.0," ujarnya.
Dia menegaskan, perpustakaan adalah milik bersama. Semua lapisan masyarakat yang tersebar di 13 kecamatan dan 79 nagari atau desa, maupun siswa di 400 sekolah dasar hingga menengah, harus memanfaatkan perpustakaan. "Semuanya itu tentu saja harus banyak membaca dan belajar, baik formal maupun nonformal," tegasnya.
Selain membaca, dia mendorong para guru agar menulis. Menurutnya, banyak membaca membuat kita mengetahui isi dunia. Namun jika menulis, dunia akan mengetahui kita. Para guru diminta minimal menulis biografinya. Dalam menghadapi masa depan, harus belajar menyalurkan ide dan pikiran. Itulah yang namanya berinovasi.
Usai pengukuhan, Bunda Literasi mengapresiasi pengukuhan sebagai penghargaan untuk berkontribusi dalam meningkatkan minat baca di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dia berharap melalui perpustakaan dan aktivitas membaca, akan lahir para pemenang dari kabupatennya.
"Karena seperti disampaikan Kepala Perpusnas semua ilmu pengetahuan yang kita hadapi di masa depan ini melahirkan kita sebagai pemenang itu diawali dengan membaca, baik dengan buku cetak maupun buku digital," pungkasnya.
Gedung layanan perpustakaan Kabupaten Lima Puluh Kota dibangun di atas tanah seluas 3.000 meter persegi yang diperuntukkan oleh bupati untuk perpustakaan Kabupaten Lima Puluh Kota. Luas gedung 1.200 meter persegi dengan dua lantai dilengkapi rooftop. Pembangunan dilakukan pada Februari hingga November 2021.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â

Bersumber dari DAK, Kabupaten Lima Puluh Kota Miliki Gedung Layanan Perpustakaan Baru  Â 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, dewasa ini fungsi perpustakaan tidak hanya mencerdaskan masyarakat melainkan juga menyejahterahkan.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Deni Kurniadi saat menerima audiensi dari Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Asrul Alting beserta rombongan di Ruang Rapat Pimpinan Lt. 2, Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Kamis (14/7/2022).
Dia menambahkan perpustakaan tidak hanya memberikan ruang sebagai co-working space namun juga marketplace. Karena kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup tidak hanya sekadar untuk memproduksi melainkan memasarkan produk hingga ke luar daerah.
â€œPerpustakaan menjadi wadah dalam memfasilitasi masyarakat mengembangkan praktik life skills melalui koleksi bahan bacaan. Selain itu, mengadakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,â€ terang Deni.
Menanggapi, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk melakukan konsultasi terkait Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Karena baginya, kehadiran perpustakaan sangat berperan dalam kemajuan perekonomian masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah.
â€œKedatangan kami hari ini adalah untuk belajar guna lebih mengembangkan program-program yang ada di perpustakaan daerah,â€ ungkap Asrul.
Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2021 mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan untuk Pembangunan Gedung senilai 7 miliar rupiah. Hingga saat ini, progress pembangunan telah mencapai 30% dengan titik pembangunan berada di wilayah yang cukup strategis yakni bersebrangan dengan masjid raya dan pusat olahraga masyarakat.
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Zarkasih Zainuddin menjelaskan bahwa kondisi ini yang kelak akan dimanfaatkan untuk mengarahkan masyarakat berkunjung ke perpustakaan.
â€œDengan lokasi yang strategis tersebut, nantinya orang yang telah selesai olahraga dan salat bisa diarahkan untuk ke perpustakaan,â€ jelasnya.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Deny IrawanÂ

Berita

Tak Hanya Mencerdaskan, Perpustakaan Juga Menyejahterakan Masyarakat

Pencarian

Berita Lainnya

Pelaksanaan Penandatanganan Naskah Kerja Sama di Bidang Perpustakaan antara Perpustakaan Nasional RI dengan LNR \"Perpustakaan Akademik Nasional Republik Kazakhstan\"

Gemilang Perpustakaan 2024

Kepala Perpustakaan Nasional Singapura (NLB): Pustakawan Harus Mengubah Pola Pikir Mereka

Perpustakaan Nasional Komitmen Jalankan Pengendalian Gratifikasi

Perilaku Pemustaka Berubah, Perpustakaan Khusus Didorong untuk Bertransformasi Â

Bersumber dari DAK, Kabupaten Lima Puluh Kota Miliki Gedung Layanan Perpustakaan Baru Â