Bukitinggi, Sumatera Barat&nbsp;&ndash; Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Dedi Junaedi melantik lima pejabat struktural dan fungsional di lingkungan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan di&nbsp;kantor UPT Perpustakaan Bung Hatta, Senin, (12/2). Dari lima pejabat yang terlantik, empat diantaranya merupakan pejabat fungsional di lingkungan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, yakni Pustakawan Terampil, Pustakawan Mahir, Pustakawan Ahli Pertama, dan Pranata Komputer. Sedangkan, satu yang terlantik lainnya adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Proklamator Perpustakaan Bung Hatta
Dalam sambutannya, Sestama Dedi Junaedi&nbsp; menyampaikan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut kesungguhan dalam bekerja sesuai tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi). Kerjasama tim secara horizontal dan vertikal, harus dibangun sehingga menghasilkan efektifitas kerja.
&ldquo;Kerja sama penting untuk dibangun. Jika tidak ada kerjasama, apalagi sampai timbul konflik, hasilnya positif&nbsp; melainkan minus. Namun, jika ada kerja sama yang baik antarstaf, atau atasan dengan staf hasilnya baru dua. Terlebih, jika mengingkan hasil lebih dari&nbsp;tiga atau empat maka yang dikedepankan adalah sinergitas, sehingga jika dikaitkan dengan institusi maka program-program kerja yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik,&rdquo; urai Dedi Junaedi.
Apalagi, tambah Sestama, saat ini ASN menjadi profesi kerja yang cukup diminati masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari fenomena antusiasnya masyarakat pada pembukaan lowongan calon pegawai negeri sipil dibuka.
Pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah ini turut hadir Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Purwanto, Kepala Bagian Kepegawaian Perpusnas Bonar Sijabat, Kepala Sub Bagian Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pensiun Perpusnas&nbsp;Tanto Anton Purboyo, dan seluruh pegawai di lingkungan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta.
Berikut nama-nama pejabat struktural dan fungsional yang terlantik ;
<ol>
<li>Jamiat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha</li>
<li>Farizal sebagai Pustakawan Terampil</li>
<li>Elly Mulfani sebagai Pustakawan Mahir</li>
<li>Dora Melisa sebagai Pustakawan Ahli Pertama</li>
<li>Maynardo Richard sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama</li>
</ol>
&nbsp;
Reportase: Ditya Heryo K/Hanna Meinita

Sekretaris Utama Perpusnas Lantik Lima Pejabat Struktural dan Fungsional UPT. Perpustakaan Proklamator Bung Hatta

Salemba, Jakarta&nbsp;&ndash; Sebagai salah satu pendiri bangsa, Mohammad Hatta, memiliki pemikiran visioner yang tidak pernah lekang oleh waktu. Integritas tinggi, etos kerja, serta semangat gotong royong. Itulah tiga nilai kehidupan proklamator Indonesia, Bung Hatta, yang patut jadi teladan dan diwariskan untuk seluruh bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut membuat tokoh asal Bukittinggi ini menjadi sosok yang nyaris luput dari kecatatan kelam. Apalagi, Bung Hatta dikenal sangat konsisten antara ucapan dan tindakan sehingga sosoknya dikenal tidak mudah didikte.
Putri Bung Hatta, Meutia Hatta menyatakan, ayahnya adalah sosok yang sederhana dalam pekerjaan namun kaya dalam pemikiran. Menurutnya, prinsip hidup inilah yang membentuk karakter kepemimpinan Hatta. Tokoh asal Bukittinggi tersebut semakin kaya dalam pengetahuan karena kesenangannya membaca buku. &ldquo;Kepemimpinan Bung Hatta adalah bertanggungjawab kepada rakyat. Jadi jangan ingin dihormati oleh rakyat, tapi harus menghormati rakyat terlebih dahulu,&rdquo; jelasnya seminar bedah buku &ldquo;Pemikiran-Pemikiran Bung Hatta: Sebuah Rujukan untuk Revolusi Mental&rdquo; di Aula Perpustakaan Nasional, Salemba, Jakarta Pusat, pada Kamis (18/5/2017).
Dalam kesempatan yang sama, dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Silfia Hanani, menjelaskan sikap dan pemikiran Hatta tersebut sangat relevan untuk dirujuk dalam gerakan Revolusi Mental yang digalakkan pemerintah. Menurut anggota Komunitas Pengkaji Pemikiran Hatta ini, sosok Hatta merupakan sosok yang memiliki etos kerja baik dan berkarakter kuat. &ldquo;Menggali pemikiran Hatta sama seperti menimba air jernih di mata air yang tidak pernah kering dan keruh, mengalir sepanjang zaman dengan bening dan mencerahkan,&rdquo; jelasnya.
Peraih gelar Ph.D dari Universiti Kebangsaan Malaysia ini menilai Bung Hatta sebagai negarawan yang menjunjung gotong royong untuk kemajuan bersama. &ldquo;Seluruh elemen bangsa harus berkerjasama untuk mewujudkan Indonesia sejahtera,&rdquo; tuturnya.
Hal ini bisa diwujudkan melalui pemanfaatan perpustakaan. &ldquo;Pertama, harus membaca. Karena itu, gunakan fasilitas negara sebaik-baiknya. Apa itu? Perpustakaan. Maka, manfaatkanlah perpustakaan. Kedua, Bung Hatta ingin generasi kita menjadi generasi yang menulis agar kita tidak mudah didikte. Dan dua hal ini bermuara pada buku,&rdquo; urainya.
Bedah buku &ldquo;Pemikiran-Pemikiran Bung Hatta: Sebuah Rujukan untuk Revolusi Mental&rdquo; diselenggarakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, yang merupakan bagian dari Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Proklamator Bung Hatta berlokasi di Bukittinggi, Sumatera Barat, dan resmi berdiri pada 2012. Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Indonesia, Ofy Sofiana, menjelaskan perpustakaan ini menghimpun koleksi khusus yang terkait dengan Bung Hatta, berupa foto, buku, dan karya pemikiran Bung Hatta. Namun, perpustakaan ini melayani masyarakat umum.
Untuk mendekatkan perpustakaan ke masyarakat, Perpustakaan Proklamator Bung Hatta memiliki layanan mobil perpustakaan keliling. Sehingga seluruh layanan koleksi perpustakaan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
&nbsp;
Reporter: Hanna Meinita/Fotografer: Arwan Subakti

Mewujudkan Revolusi Mental Melalui Pemikiran Bung Hatta

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; &nbsp;Dengan adanya kewajiban perpustakan yang bersifat adil dan tidak diskriminatif, perpustakaan harus memenuhi layanan untuk memudahkan para pengguna perpustakaan disabilitas.
 
Guna memenuhi kebutuhan tersebut, Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang melakukan konsultasi ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas).
 
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang Ajeng Triyani menyampaikan kedatangannya untuk meihat dan konsultasi mengenai layanan disabilitas yang ada di Perpusnas.
 
Menurutnya, perpustakaan tidak hanya menyediakan layanan bagi non-disabilitas saja, tetapi perpustakaan juga harus memiliki peran yang adil bagi setiap pemustaka. 
 
"Kami berencana akan membuka layanan disabilitas, layanan ini untuk mengakomodir penyandang disabilitas agar mereka dapat memanfaatkan layanan perpustakaan," ungkapnya pada saat Audiensi di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Kamis (12/10/2023).
 
Dia menambahkan perpustakaan daerah Kabupaten Pemalang belum memiliki koleksi bahan bacaan yang menggunakan huruf braile. "Bahan bacaan untuk disabilitas belum ada, maka hal ini harus dipikirkan bersama. Ini merupakan komitmen dari legislatif dan pemerintah daerah untuk menumbuhkan minat baca," imbuhnya.
 
Wakil Ketua DPRD mengatakan keprihatinannya mengenai indeks baca di Kabupaten Pemalang yang masih rendah. Pihaknya pun pernah mengajukan permohonan bantuan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan gedung perpustakaan. Namun permohonan permohonan tersebut masih terkendala penyediaan lahan.
 
"Pemda saat itu belum bisa menyediakan lahan, namun kami tetap berusaha karena ini bagian dari komitmen kami agar Kabupaten Pemalang memiliki gedung perpustakaan. Kami meyakini baca merupakan jendela dunia," katanya.
 
Dalam upaya menumbuhkan minat baca, lanjutnya, terdapat tiga unit mobil perpustakaan keliling (MPK) yang secara bergantian keliling ke sekolah maupun balai desa.
 
Pustakawan Perpusnas Layanan Lansia dan Disabilitas Lana Yurisa Ayodya menjelaskan layanan disabilitas di Perpusnas berada di lantai 7. Disana terdapat berbagai koleksi bahan bacaan dengan huruf braile, audiobook, komputer bicara, dan komputer untuk low vision.
 
"Untuk layanan disabilitas perlu memiliki berbagai fasilitas untuk menunjang para penyandang disabilitas mencari informasi dari buku," jelasnya.
 
Tak hanya fasilitas, tetapi juga dibutuhkan tenaga SDM yang mumpuni untuk melayani pemustaka disabilitas. Jika ada pemustaka tuna netra yang butuh buku tetapi belum ada versi brailenya maka pustakawan akan menjadi reader.
 
"Pustakawannya harus mumpuni, Seperti bisa bahasa isyarat," lanjutnya.
 
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Mariana Ginting menegaskan Indonesia bukan minat baca yang rendah, melainkan kurangnya bahan bacaan di masyarakat. Berdasarkan data, jika di perkotaan 1 buku ditunggu 90 orang namun di daerah 1 buku ditunggu 1.000 orang.
 
Dia mengatakan, Perpusnas telah memiliki berbagai inovasi untuk menjangkau masyarakat melalui layanan digital. Diantaranya, iPusnas, khastara, bintangpusnas.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Andri TK

Siapkan Fasilitas untuk Disabilitas, Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang Lakukan Konsultasi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -Para pustakawan didorong agar mengikuti sertifikasi kompetensi. Ini mesti dilakukan untuk mendapatkan pengakuan sebagai pustakawan yang profesional dan andal di bidangnya.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyebut paradigma perpustakaan harus berubah. Pada masa kini, perpustakaan tidak hanya sekadar manajemen koleksi dan manajemen pengetahuan, melainkan perpustakaan hadir sebagai pusat transfer ilmu pengetahuan.
Syarif Bando menambahkan, kompetensi pustakawan harus disesuaikan dengan perubahan paradigma tersebut. Ini bisa dilakukan melalui penyesuaian pada tatanan administrasi dalam uji kompetensi pustakawan oleh tim sertifikasi pustakawan.
"Ketika dunia mengatakan pustakawan menjadi profesi yang akan menghilang, itu betul kalau masalah profesi pustakawan paramaternya adalah manajemen koleksi, itu sudah lama mati. Tapi yang tidak akan pernah mati adalah transfer pengetahuan," ungkapnya dalam gelar wicara Sertifikasi Kompetensi Pustakawan dengan tema "Urgensi Sertifikat Kompetensi dalam Penjamin Mutu Pustakawan" yang digelar secara hybrid, Kamis (27/05/2021).
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan diminta untuk melakukan uji coba hal tersebut di daerah yang dipilih. Melalui pengambilan sampel di beberapa daerah untuk menjadi laboratorium uji petik perpustakaan. Diharapkan nantinya akan terlihat peningkatan kompetensi pustakawan yang mampu menjawab problematika sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. "Tunjuk satu perpustakaan sebagai laboratoriumnya, kemudian dari hasil uji kompetensi itu bisa dibuktikan di sana mampu atau tidak, dia mengimplementasikan ilmunya di sana," lanjutnya.
Ketua LSP Pustakawan Endang Ernawati mengatakan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 1.711 pustakawan yang telah mengikuti sertifikasi, namun yang dinyatakan kompeten jumlahnya sebanyak 1.213 pustakawan. Dari jumlah tersebut menunjukkan pustakawan yang telah tersertifikasi baru 10,15 persen dari jumlah pustakawan di Indonesia sebanyak 11.948 orang. Dia menyebutkan Indonesia masih membutuhkan lebih banyak pustakawan yang kompeten agar pengelolaan perpustakaan lebih optimal.
Dijelaskan, sertifikasi pustakawan melalui serangkaian proses kompetensi kerja yakni sikap, pengetahuan, dan keahlian. "Bagi yang belum dinyatakan kompeten masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti komptensi uji kompetensi sampai dua kali. Jumlah yang masih rendah ini menjadi tantangan kita," jelasnya.
Selain itu, lanjut Endang, masih banyaknya pustakawan yang tidak sadar terhadap perubahan lingkungan dan masih berpikir pragmatis. "Dengan sertifikasi ini agar lebih meyakinkan kepada pemustaka dan perpustakaan di mana dia bekerja, bahwa dirinya kompeten dalam bekerja," lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Kunjung Masehat mengatakan, sertifikat kompetensi merupakan produk hukum yang menjadi legitimasi terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu, termasuk profesi pustakawan.
Kunjung mengajak para pustakawan untuk melakukan sertifikasi karena sertifikasi penting sebagai pengakuan di tingkat internasional maupun untuk penyetaraan pengakuan di regional.
"Pustakawan tidak hanya sekadar memanage koleksi tetapi bagaimana pustakawan juga menjadi pelaku transfer pengetahuan kepada masyarakat dalam pengembangan SDM di masa mendatang," tutupnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

Perpustakaan Nasional RI Dorong Pustakawan Ikuti Sertifikasi Kompetensi

Senayan, Jakarta - Komisi X DPR RI mengapreasi capaian Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI atas realisasi anggaran APBN Tahun Anggaran 2021 per 30 November 2021 yang mencapai 93,56 persen.
Di tahun 2021 ini, Perpusnas mengalami empat kali perubahan pagu Perpusnas RI APBN TA 2021, dengan total refocusing sebesar Rp 110,2 Milyar atau 16,32 persen.
Tak hanya itu, Komisi X DPR RI juga mengapresiasi sejumlah capaian penghargaan yang diraih oleh Perpusnas selama tahun 2021.
Diantaranya perolehan predikat WTP lima kali berturut-turut oleh Badan Pemeriksa Keuangan, kualitas layanan perpustakaan telah memenuhi ISO 9001:2015, anugerah terbaik VII Media Sosial Perpusnas dalam penggunaan bahasa Indonesia oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek RI.
Predikat informatif dalam keterbukaan informasi, dan penghargaan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sebagai peringkat II kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng mengapresiasi banyaknya prestasi dan penghargaan yang diraih Perpusnas. Digitalisasi koleksi memudahkan pemustaka untuk mengambil berbagai macam informasi yang dibutuhkan, membuat perpustakaan mampu menjadi sumber ilmu pengetahuan dan pusat informasi.
"Namun dukungan pemerintah tidak begitu besar dalam hal ini anggaran yang masih minim, sehingga banyak potensi yang bisa menjadi sumber pengetahuan ini belum tertangani," ungkap Agustina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan Perpusnas pada Kamis, (2/12/2021).
Hal senada juga disampaikan Legislator Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) My Esti Wijayanti. Menurutnya, meskipun anggaran minim namun Perpusnas dapat menunjukkan prestasinya melalui penghargaan yang di dapat.
"Kita melihatnya, dengan anggaran yang kecil namun banyak prestasi yang dapat diraih oleh Perpusnas RI, begitu juga kemajuan pengelolaan Perpusnas," tutur Esti.
Salah satunya, layanan live chat yang dimiliki Perpusnas. Esti menilai metode tersebut menarik untuk lebih mendekatkan layanan Perpusnas dengan masyarakat.
"Ini sesuatu yang menarik, saya mengusulkan metode yang digunakan ini, alangkah bagusnya jika dilakukan juga di daerah-daerah yang memungkinkan. Harapannya agar generasi muda tertarik untuk dapat mengakses program Perpusnas," lanjutnya.
Esti mengingatkan Perpusnas untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menambah formasi pustakawan menjadi ASN. Agar pustakawan yang bertugas dapat menjalankan tugasnya secara profesional, tidak sekadar sambilan.
Senada, Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) Desi Ratnasari menyampaikan perlunya perhatian terhadap karir para pustakawan yang ada di daerah.
"Mereka ingin diperhatikan. Tidak hanya seritifikasi komperensi pustakawan atau pelatihan saja, tetapi mereka ingin memiliki masa depan karir yang jelas," kata Desi.
Desi mengatakan, dengan prestasi yang diraih oleh Perpusnas dapat menjadi bargaining position dengan Kementerian Keuangan, Bappenas untuk peningkatan anggaran.
Sementara itu, Legislator Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Ratih Megasari Singkarru, meminta Perpusnas terus melakukan reformasi layanan literasi agar Perpusnas mampu menjawab kebutuhan literasi masyarakat.
"Kami juga mendorong Perpusnas dapat meningkatkan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya untuk meningkatkan nilai budaya literasi, dan indeks kegemaran membaca," ujar Ratih.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, pengadaan ASN formasi pustakawan berdasarkan dari usulan di wilayah. Tahun ini tercatat sebanyak 80 kabupaten/kota yang mengajukan formasi pustakawan.
"Kami pun akan mendorong Pemerintah Daerah agar formasi ini menjadi usulan khusus. Karena standar ideal kebutuhan pustakawan di berbagai jenis perpustakaan, membutuhkan 75 ribu pustakawan dalam lima tahun ke depan," ungkap Syarif.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

Komisi X DPR RI Apresiasi Capaian Perpusnas

Ondong Siau - Dari 47 pulau di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), saat ini baru ada 10 pulau yang dihuni. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah setempat untuk memfasilitasi masyarakatnya dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam meningkatkan literasi.
Kehadiran Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut, sekaligus sebagai bentuk perwujudan program Presiden Joko Widodo untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul.
Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Kepulauan Sitaro, Evangelian Sasingen usai meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro bersama Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, Kamis (11/5/2023).
Lebih lanjut, Evangelian mengungkapkan bahwa keberadaan internet memang membawa kemudahan untuk mengakses bahan bacaan, akan tetapi hal itu tidak akan membentuk kepribadian seseorang terutama anak.
&ldquo;Orang yang pintar namun tidak bersosialisasi dengan orang lain, akan menyimpan sendiri ilmu yang dimiliki. Tetapi ketika dia bersosialisasi dan membagikan ilmu kepada teman-temannya berarti dia sedang mengembangkan apa yang ada pada dirinya. Itu yang paling penting,&rdquo; ungkapnya.
Evangelian juga mewajibkan anak-anak sekolah untuk berkunjung ke perpustakaan. Dengan demikian, mereka tidak hanya belajar di sekolah tetapi juga di perpustakaan untuk membentuk kebersamaan dan dapat saling berbagi pengetahuan.
Selain itu, dia juga membentuk sebuah program yang mewajibkan seluruh pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk membawa satu buku bacaan usai melakukan perjalanan dinas luar dan memberikannya ke perpustakaan sebagai aset.
&ldquo;Program ini mewajibkan setiap yang keluar daerah untuk membawa pulang buku sebagai oleh-oleh. Kelak buku-buku tersebut dapat membawa manfaat dan dipelajari oleh siapa saja yang berkunjung ke perpustakaan,&rdquo; jelasnya.
Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro dibangun dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2021 Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan senilai Rp 10 miliar.
Kepala Perpusnas pun sependapat karena sejalan dengan filosofi pendidikan yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yakni Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program tersebut memiliki arti dalam memberikan ruang kepada perpustakaan untuk dapat memberikan pembelajaran jauh lebih luas daripada hanya di ruang kelas.
&ldquo;Ini sebuah tantangan yang kita hadapi untuk bagaimana memfasilitasi masyarakat dengan bahan bacaan di perpustakaan sebagai ruang belajar terbuka,&rdquo; ucapnya.
Peresmian gedung ini dirangkaikan dengan Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) untuk Kesejahteraan.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar menyampaikan peresmian gedung layanan perpustakaan daerah tersebut merupakan upaya pemerintah dalam membangun aksesibilitas layanan perpustakaan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tentang informasi dan ilmu pengetahuan.
&ldquo;Kemampuan seseorang akan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi syarat utama agar seluruh transformasi kehidupan masyarakat bisa menjadi lebih baik, untuk itu gedung fisik perpustakaan tetap dibutuhkan,&rdquo; terangnya.
Pegiat Literasi, Eka Chandra Kahiking memaparkan kegiatan yang telah dilakukan dengan rekan-rekannya di komunitas maupun rekan-rekan guru tempatnya bekerja. Selaku Kepala SMP N 3 Siau Timur, dia menemukan permasalahan yang terjadi diantaranya rendahnya minat baca, perpustakaan tidak menjadi tempat literasi, perpustakaan rusak, fasilitas baca tidak mendukung, dan terjadi stagnasi gerakan literasi di sekolah.
&ldquo;Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu melibatkan ekosistem pendidikan mulai dari orang tua, komite, tokoh masyarakat dan lainnya. Kita ajak untuk berdiskusi untuk mencari solusi dari masalah yang kita hadapi,&rdquo; kisahnya.
Menurutnya, seluruh orang tua harus diyakinkan bahwa literasi penting dan menjadi pondasi hidup suatu bangsa. Hasil dari diskusi itu menghasilkan taman literasi yang dibangun di halaman SMP N 3 Siau Timur.
&ldquo;Taman literasinya sekarang sudah dimanfaatkan oleh teman-teman guru. Ruang literasi ini telah menciptakan lingkungan kaya teks, tercipta ruang yang nyaman untuk belajar, terjadi peningkatan minat baca, mereka mulai menyadari pentingnya membaca, memahami buku adalah teman yang baik, dan ada peningkatan kemampuan berkomunikasi,&rdquo; paparnya.
Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Arsipan Nani, menekankan bahwa membangun infrastruktur harus sejalan dengan membangun SDM. Perpustakaan tidak hanya simbol sebagai tempat untuk membaca buku, melainkan telah bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis iklusi sosial.
&ldquo;Kehadiran perpustakaan sudah lebih mengarah pada upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,&rdquo; katanya.
Dia menerangkan sejumlah kelompok binaan dan hasil usaha program Tranformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di Sulawesi Utara, antara lain Perpustakaan Desa Lehi Kabupaten Kepulauan Sitaro (kerajinan tangan dari kerang dan manisan pala), Perpustakaan Desa Koha Kabupaten Minahasa (rangkaian bunga dari tas plastik), Perpustakaan Daerah Kabupaten Sangihe (pembentukan kelompok sanggar seni), Perpustakaan Desa Popodu Kabupaten Bolsel (pembuatan minyak goreng), Perpustakaan Daerah Kota Kotamobagu (kerajinan tangan produk kabela mini), dan sebagainya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sitaro, Dolly Polimpung mengatakan literasi tidak hanya terdapat pada bidang tugas perpustakaan, tetapi juga mencakup kepada seluruh aspek kehidupan untuk meraih kesuksesan.
Program TPBIS baginya menegaskan bahwa perpustakaan tidak lagi hanya berfungsi sebagai ruang membaca, namun juga mengimplementasikannya hingga menghasilkan produk barang dan jasa yang kelak mampu meningkatkan taraf hidup.
&ldquo;Perpusnas telah memberikan motivasi bagi kita kabupaten kota karena baik melalui program TPBIS maupun literasi sangat memiliki manfaat untuk pengembangan pariwisata ke depan,&rdquo; pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas juga secara simbolis menyerahkan 2 unit mobil perpustakaan keliling untuk Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Minahasa Selatan.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Prakas Agrestian

Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Diresmikan di Sitaro

Salemba, Jakartaâ€”Kecanggihan teknologi informasi digital memerlukan koneksi internet yang baik. Tanpa itu, masyarakat akan sulit menggunakan layanan digital Perpustakaan Nasional. Keluhan ini yang dirasakan dan disampaikan Komisi I DRPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat kala mengunjungi Perpusnas pada Jumat, (25/10). Â Secara khusus, mereka meminta Perpusnas membantu mengatasi kelemahan koneksi internet sehingga masyarakat bisa mengakses. Â 
"Digitalisasi kami perlukan karena angka kunjungan ke perpustakaan terus meningkat tiap tahunnya, sedangkan koleksi buku terbatas. Jarak antar perpustakaan pun cukup jauh, ujarÂ  Sekretaris Komisi I DPRD Tanjung Jabung Barat Jamal Darmawan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Deposit Bahan Pustaka Perpusnas Nurcahyono mengaku prihatin. Padahal jika koneksi internet kuat, maka masyarakat disana juga bisa mengakses koleksi yang terdapat di iPusnas. iPusnas adalah aplikasi buku digital yang bisa diunduh dan diakses melalui perangkat elektronik, seperti hand phone atau laptop. iPusnas menyediakan tidak kurang dari dua juta eksemplar buku digital.
â€œKoleksi yang terdapat di iPusnas kami beli copy digital-nya. Kabuopaten Tanjung Jabung Barat bisa saja membuat hal serupa misalnya iPusjabungbarat,â€ ujar Nurcahyono.
Sementara itu, Kepala Bidang Perpustakaan Umum dan Khusus Nurhadisaputra menjelaskan bahwa Perpusnas di tahun ini mempunyai program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Program ini memiliki manfaat positif karena peran perpustakaan tidak lagi statis melayani peminjaman buku melainkan turun langsung memberikan pendampingan berupa pelatihan-pelatihan hingga ke tingkat desa/kelurahan. Perpustakaan mempunyai potensi yang besar untuk mengembangkan sumber daya manusia yang unggul.
â€œKami ingin menghidupkan perpustakaan dengan aneka kegiatan maupun keterampilan yang bisa menambah pengetahuan dan kemampuan masyarakat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya,â€ imbuh Nurhadi. Â Â Â 
Sekedar informasi bahwa di 2020, Kab. Tanjung Jabung Barat mendapatkan alokasi DAK senilai Rp 4,5 miliar untuk perluasan bangunan fasilitas perpustakaan.
Reportase : Aninda Ernest/ Vara Nur Isna
Fotografer : Raden Radityo

Berita

Terima Bantuan DAK, Kab Tanjung Jabung Barat Justru Sulit Akses Internet