Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Senyum manis mengembang dari kedua kakak beradik, Sherina Salsabila dan Queen Aura. Keduanya berhasil meraih predikat kedua dan pertama atas karya non fiksinya (novel). Queen, akrab disapa, yang kini duduk di kelas tiga Sekolah Menengah Pertama meraih juara pertama untuk novelnya yang berjudul Lili &amp; Lyliu : â€œPetualang Seru di Desaâ€. Sedangkan novel sang kakak, Sherina Salsabila yang baru memasuki bangku kuliah meraih hasil runner-up atas novelnya yang berjudul â€œJangan Menyerah Adibaâ€.
Anugerah Pustaka Terbaik adalah penghargaan yang rutin diberikan Perpustakaan Nasional kepada insan-insan penulis. Dan di tahun 2018, Perpustakaan Nasional mengangkat kategori non fiksi anak sebagai kategori yang dipilih untuk diperlombakan. Hasil penilaian mencakup orisinalitas karya, pemakaian suku kata (diksi).
Perpustakaan Nasional membagi tiga kategori untuk tiap karya non fiksi yang dilombakan, antara lain karya non fiksi untuk anak-anak SD, SMP, dan SMU. Untuk kategori SD direngkuh Rizky Khanza Najibah dan Queen Aura. Untuk karya non fiksi kategori SMP diraih Shofa Salsabila dan Aisyah Dian Azhar. Sedangkan untuk karya non fiksi kategori SMU dimenangkan oleh Sherina Salasabila dan Vira Ayu Safila.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengaku bangga dengan prestasi yang diraih para penulis muda. Perpustakaan Nasional, lanjut Muhammad Syarif, siap memfasilitasi eksistensi para penulis untuk merepresentasikan hasil karyanya, apakah launching buku, diskusi kecil, atau bedah buku.
Reportase : Hartoyo DarmawanÂ Â 
Â

Anugerah Buku Terbaik 2018 : Kakak Beradik Raih Karya Non Fiksi Anak Terbaik 

Pejompongan, Jakartaâ€”Pengetahuan publik akan semakin berkembang jika didukung dengan literasi yang baik, sehingga publik semakin cerdas, turut aktif mengawasi pengelolaan keuangan negara secara baik dan benar.
Hal ini yang mendasari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuat terobosan untuk mendorong peran aktif publik dalam melakukan riset tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara, yaitu dengan meresmikan Perpustakaan Riset Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara. Peresmian dilakukan oleh Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar didampingi Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Teknologi Ainun Naâ€™im, Kamis, (28/6).
â€œPerpustakaan Riset BPK mungkin satu-satunya perpustakaan khusus yang spesifik tentang riset tata kelola dan akuntabilitas keuangan yang menyediakan data, informasi dan pengetahuan mengenai keuangan sektor publik,â€ jelas Bahrullah Akbar saat sambutan.
Perpustakaan riset BPK memiliki koleksi sebanyak 17.410 judul dengan 21.852 eksemplar. Perpustakaan ini juga dilengkapi dengan koleksi e-book dan e-journal. Berada di lantai dasar gedung BPK, perpustakaan ini juga bekerja sama dengan Pusat Informasi dan Komunikasi BPK untuk membuka akses publik terhadap hasil laporan hasi pemeriksaan BPK sebagai bahan riset. â€œJadi, keberadaan perpustakaan adalah untuk mendukung tugas pemerintah,â€ tambah Bahrullah.
Sementara itu pada Diskusi Panel bertemakan Literasi Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan bahwa publik perlu diberikan pemahaman dan kesadaran yang baik tentang tata kelola.
â€œLiterasi adalah (1) kemampuan mengumpulkan sumber informasi yang dibutuhkan, (2) kemampuan memahami dan menjelaskan informasi, (3) kemampuan mengemukakan ide baru/inovasi, dan (4) kemampuan mewujudkan ide menjadi produk barang atau jasa,â€ terang Muhammad Syarif.
Sedangkan Sekjen Kemenristekdikti Ainun Naâ€™im mengatakan perpustakaan punya tiga fungsi utama, yaitu meningkatkan literasi, meningkatkan produksi Iptek, dan mendistribusikan ilmu pengetahuan yang telah diciptakan.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â Â

Peresmian Perpustakaan Riset BPK : BPK Dukung Literasi Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan

Jakarta--Reformasi birokrasi telah mencapai periode ketiga dari grand design reformasi birokrasi nasional tahun 2010 - 2025. Reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia atau world-class bureaucracy yang dicirikan dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efesien. Demikian disampaikan Inspektur Darmadi dalam sambutannya selaku pimpinan Apel Pagi pada Senin (11/10/2021).
Â 
Darmadi melanjutkan bahwa reformasi birokrasi ini dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, capable sehingga dapat melayani masyarakat dengan cepat, tepat, profesional serta bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Hal ini sesuai dengan amanat Presiden RI Joko Widodo bahwa kunci dari terwujudnya reformasi birokrasi adalah kecepatan dalam pelayanan publik dan birokrasi yang akuntabel, efektif dan efisien.
Â 
Untuk mewujudkan hal tersebut, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mencanangkan pembangunan zona integritas di lingkungan Perpusnas.
Â 
â€œPembangunan Zona Integritas adalah strategi percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan atau role model yang bebas dari korupsi atau menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan pelayanan yang prima atau wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBMM),â€ urainya.
Â 
Lebih lanjut, Darmadi menerangkan bahwa fokus dari pembangunan zona integritas adalah unit kerja yang mampu membangun budaya antikorupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Â 
Tiga unit kerja yang telah ditetapkan sebagai wilayah bebas korupsi pada 2020 adalah Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara, UPT Perpustakaan Bung Karno di Blitar, dan UPT Perpustakaan Bung Hatta di Bukit Tinggi.
Â 
Perpusnas, pada 2021, telah mengusulkan seluruh unit kerja untuk dinyatakan Wilayah Bebas Korupsi. Apabila disetujui oleh Kemenpan RB, Perpusnas dapat mengusulkan untuk menjadi Kawasan Wilayah Bebas Korupsi pada 2022.
Â 
Untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi itu sendiri, diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dalam menghadapi tantangan perubahan baik tantangan masa kini maupun masa mendatang. Ada pun 10 kompetensi yang dapat dilakukan ASN sebagai strategi dalam menghadapi tantangan, yaitu kemampuan memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, kreatif, memiliki kemampuan dalam manajemen manusia, kemampuan berkoordinasi, kecerdasan emosional, menilai dan membuat keputusan, orientasi pelayanan, negosiasi, dan fleksibilitas kognitif.
Â 
â€œYang tidak kalah penting dalam penting untuk mencapai pelaksanaan reformasi birokrasi adalah dukungan dan partisipasi penuh dari kita semua mulai dari Bapak Kepala Perpusnas RI, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama, hingga keseluruhan pegawai,â€ tutur Darmadi.
Â 
Sambutan diakhiri dengan mengutip kata-kata bijak dari Bapak Proklamator Bung Hatta. â€œKurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit diperbaiki. Tidak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran.â€
Â 
Reporter: Noviani Maghfiroh
Â 
Â

Strategi Percepatan Reformasi Birokrasi di Perpusnas

Â 
Palangka Raya, Kaltengâ€”Suatu hari praktisi bisnis sekaligus akademisi Rhenald Kasali pernah berujar, jika keberadaan perpustakaan tetap diminati masyarakat, maka paradigma perpustakaan harus berubah. Management Collection adalah cara kerja perpustakaan di abad ke-18. Management Knowledge bagian dari teori perpustakaan yang tumbuh pesat pada abad ke-19. Di abad ke-21, semua jenis perpustakaan harus memiliki pola pikir Transfer Knowledge.
Memasuki era persaingan global, setiap negara berlomba-lomba mempersiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing. Nah, kekuatan daya saing sebuah negara amat bergantung pada masyarakat yang berbasis pengetahuan. Perpustakaan mengambil peran sebagai instrumen dinamis pendidikan yang mengelola informasi, pengetahuan, belajar sepanjang hayat (long life learning). Perpustakaan adalah media yang pas untuk berkembangnya ilmu pengetahuan. Â 
Transfer Knowledge merupakan sebuah konsep berbagi informasi. Proses belajar berdasarkan pengalaman. â€œPerpustakaan yang menerapkan konsep transfer knowledge akan terus ada,â€ ujar Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando pada kesempatan Sosialisasi Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) Perpustakaan Nasional RI di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa, (2/3/2021).
Proses transfer knowledge merupakan keharusan bagi institusi perpustakaan di era global karena menyertakan literasi informasi didalamnya. Melalui literasi, siapapun bisa berpikir kritis mencerna informasi. Kemampuan literasi mutlak dibutuhkan agar bisa bertahan dan besaing di era global.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah Fakrizal Fikri mengatakan pihaknya akan selalu berkomitmen mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya lewat aktivitas membaca dan literasi. Sekda lantas menambahkan bahwa mengatakan sumber daya manusia yang cerdas dan inovatif dibutuhkan untuk mendukung visi misi pembangunan manusia di Kalteng.
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran seperti disampaikan Sekda meminta agar para kepala daerah membuat peraturan daerah (bupati/wali kota) tentang dukungan penguatan literasi, melakukan sinergi serta inovasi terkait transformasi layanan perpustakaan di seluruh desa/kelurahan.Â Â 
â€œPara bupati dan wali kota diminta pro aktif,â€ pesan Sekda Fahrizal Fikri meneruskan pesan dari Gubernur Kalteng.
Bahkan, Sekda mengaku senang atas niat baik Perpustakaan Nasional yang segera menggelontorkan sejumlah buku-buku pertanian atau budi daya cocok tanam terkait penunjukkan provinsi Kalteng sebagai lumbung pangan (Food Estate) oleh Presiden.
â€œLewat dukungan ini, Pemprov berharap para petani di Kalteng nantinya mampu menjelma menjadi petani milenial yang adaptif dengan teknologi atau kemajuan di bidang pertanian,â€ tambah Sekda.Â 
Kegiatan PILM selain menghadirkan nara sumber Kepala Perpusnas dan Sekda Kalteng juga mengetengahkan pembicara lain Wakil Ketua Komite III DPD RI Muhammad Rakhman, Rektor IAIN Palangka Raya Khairil Anwar, dan Bunda Literasi Provinsi Kalimantan Tengah Yulistra Ivo Azhari Sabran.
Di sela kegiatan PILM, Kepala Perpusnas juga berkesempatan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan 11 perguruan tinggi di wilayah Kalteng dan menyerahkan stimulan mobil perpustakaan keliling kepada Sekda Fahrizal.
Adapun ke-11 perguruan tinggi, antara lain :
<ol>
<li>Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya</li>
<li>STMIK Palangkaraya</li>
<li>Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya</li>
<li>Poltekkes Palangkaraya</li>
<li>Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya</li>
<li>Poltekkes Kemenkes Banjarmasin</li>
<li>Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</li>
<li>Universitas Palangkaraya</li>
<li>Universitas PGRI Palangkaraya</li>
<li>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangkaraya</li>
<li>STIE YBPK Palangkaraya</li>
</ol>
Â 
Â Reportase : Hartoyo Darmawan

PILM Kalteng  : Perpusnas Siap Gelontorkan Koleksi Bahan Bacaan Dukung Food Estate Kalteng  Â 

Senayan, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional kembali melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja di DPR, yakni Komisi X DPR-RI, Kamis, (7/6). RDP diikuti langsung oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dan seluruh jajaran struktural pimpinan utama dan madya serta Pustakawan Utama Perpusnas.
RDP yang dihadiri oleh 38 anggota Komisi X dipimpin oleh Abdul Fikri Faqih yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR-RI membahas dua topik utama, yaitu pembahasan RKP dan RKA-KL Tahun anggaran 2019.
Pada RDP tersebut tersebut diperoleh sejumlah kesimpulan, antara lain :
<ol>
<li>Perpustakaan Nasional pada 2019 mendapatkan pagu indikatif RAPBN sebesar Rp. 730.775.563.000</li>
<li>Nilai anggaran yang diterima menitiberatkan perwujudan layanan prima, peningkatan nilai pemustaka, perwujudan perpustakaan sebagai pelestari khasanah budaya bangsa, peningkatan serah simpan karya cetak dan karya rekam (KCKR) menjadi koleksi nasional, peningkatan pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno, dan perwujudan standar nasional perpustakaan</li>
<li>Mengembangkan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui pemerataan layanan perpustakaan, peningkatan akses literasi informasi terapan, dan inklusif, serta pendampingan masyarakat untuk literasi informasi</li>
<li>Peningkatan budaya gemar membaca melalui peningkatan peran keluarga, komunitas, dan kader literasi daerah, peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan dan peningkatan kampanye budaya kegemaran membaca</li>
<li>Peningkatan pengelolaan dan pelestarian fisik serta kandungan informasi bahan pustaka dan naskha kuno melalui konservasi fisik bahan pustaka dan naskah kuno serta pelestarian kandungan informasi bahan perpustakaan dan naskah kuno</li>
<li>Menargetkan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial 2019 berjumlah 300 perpustakaan umum di 60 kabupaten pada 21 provinsi</li>
<li>Mengusulkan pengembangan fasilitas dan layanan perpustakaan dari berbagai daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada RAPBN 2019 sebesar Rp 3.963.799.753.164 dan revitalisasi perpustakaan umum di kabupaten dan kota senilai Rp. 300.000.000, termasuk untuk pengadaan peralatan, penyimpanan koleksi, dan pengadaan perangkat TIK.</li>
</ol>
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â

RDP Perpusnas dengan Komisi X DPR-RI  Â 

Magelang, Jawa Tengahâ€”Kondisi hulu literasi Indonesia masih membutuhkan perhatian bersama untuk diperbaiki. Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyatakan, selama ini masyarakat Indonesia dihakimi karena memiliki budaya baca yang rendah. Padahal, kondisi yang terjadi di lapangan adalah sisi hulu literasi yang belum terkelola dengan baik di mana ketersediaan buku belum mencukupi kebutuhan.
Syarif Bando menjelaskan perbaikan sisi hulu membutuhkan kehadiran negara, dalam hal ini eksekutif, legistatif, yudikatif, TNI/Polri, akademisi perguruan tinggi, pengarang dan penulis buku yang sesuai kebutuhan masyarakat, penerbit dan perusahaan rekaman untuk menyiapkan buku, penerjemah, regulasi distribusi bahan bacaan untuk memperkecil ketimpangan antarwilayah, dan terutama, anggaran belanja buku. Menurutnya, sesuai standar Unesco, idealnya setiap tahun terbit tiga buku untuk setiap orang.
â€œBagaimana realitanya? Hari ini coba kita lihat rasio buku nasional Indonesia. Bayangin, rata-rata nasional satu buku ditunggu 90 orang. Kalau satu nasi dus ditunggu 90 orang, apakah 89 orang diklaim tidak mau makan, atau tidak dapat makan?,â€ jelasnya dalam gelar wicara dengan tema â€œPenguatan Sisi Hulu Budaya Baca Guna Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Indonesiaâ€ yang diselenggarakan di Grha Sheba Pustaka Dispuspa Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (1/4/2021).
Dia menegaskan, masyarakat yang tidak berliterasi akan mengalami kesulitan dalam mengelola hasil sumber daya alam. Dia mencontohkan, hasil pertanian Indonesia yakni pisang dan kelapa, yang diekspor dan diolah di negara lain. Bahan baku tersebut diolah menjadi produk jadi dan dijual di Indonesia dengan harga mahal.
â€œYang namanya pisang di Indonesia, banyak banget. Ke mana pisang Indonesia dijual? Ke Vietnam untuk bahan baku susu. Datang ke Eropa jadi susu kaleng, begitu datang ke Indonesia harga satu kaleng 100 ribu. Padahal mereka beli pisang kita dua ribu satu sisir. Begitulah problematika suatu bangsa,â€ ujarnya.
Pada masa kini, perpustakaan berperan untuk membangun masyarakat literasi. Perpusnas melakukan hal tersebut melalui program transformasi berbasis inklusi sosial yang menjadikan perpustakaan sebagai pusat transfer ilmu pengetahuan bagi masyarakat untuk meningkatkan kecakapan demi kesejahteraan.
Bupati Magelang Zaenal Arifin menyatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memfasilitasi dan mendorong pemberdayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu serta sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses publik. Dia telah membangun gedung perpustakaan yang memadai di atas lahan seluas 8.700 meter persegi dengan anggaran mencapai Rp21 miliar.
Saat ini, jumlah perpustakaan yang berpotensi di Kabupaten Magelang sebanyak 858 unit dan telah memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintahannya telah menerbitkan surat edaran pengalokasian dana desa untuk pengembangan perpustakaan desa.
â€œKami juga menerbitkan surat edaran pengadaan pojok baca dan donasi buku. Jadi perlu kami sampaikan, kami mengambil kebijakan bagi para pegawai pemerintah daerah yang naik pangkat, naik jabatan, dan pensiun, atau kunjungan kerja, ini mesti mendonasikan buku untuk memaksimalkan perpustakaan yang ada di wilayah Kabupaten Magelang,â€ tuturnya.
Hal ini dilakukan secara bertahap demi mengubah paradigma masyarakat menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Magelang melalui perpustakaan.
Sementara Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) Suliswiyadi menyatakan perguruan tinggi berkontribusi dalam mendukung peningkatan literasi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dia menjelaskan Unimma telah melakukan beberapa kajian terkait dengan literasi. Ke depan, dia berencana melakukan penelitian mengenai indeks literasi masyarakat di Kabupaten Magelang, terlebih bupati berencana membangun smart city. â€œKarena data itu penting dan berperan dalam pengambilan keputusan,â€ pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Perpusnas dengan sejumlah pihak yakni Pemerintah Kabupaten Magelang, Sekolah Tinggi Theologi Magelang, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Universitas Tidar Magelang, Politeknik Muhammadiyah Magelang, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Husain Syubbanul Wathon. Selain itu, dilakukan pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten Magelang periode 2021-2024 Christanti Handayani.Â 
Kepala Perpusnas juga menyerahkan sertifikat akreditasi untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang dan bantuan satu unit mobil perpustakaan keliling untuk Pemkab Magelang. Kegiatan ini digelar secara hybrid dan diikuti 5.000 peserta secara virtual.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Anugerah Buku Terbaik 2018 : Kakak Beradik Raih Karya Non Fiksi Anak Terbaik

Peresmian Perpustakaan Riset BPK : BPK Dukung Literasi Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan

Strategi Percepatan Reformasi Birokrasi di Perpusnas

PILM Kalteng : Perpusnas Siap Gelontorkan Koleksi Bahan Bacaan Dukung Food Estate Kalteng Â

RDP Perpusnas dengan Komisi X DPR-RI Â

Kepala Perpusnas: Idealnya Terbit Tiga Buku Baru untuk Setiap Orang dalam Setahun