KORUPSI tiada henti! Baru-baru ini menjerat juga salah seorang komisioner KPU pusat yang ditangkap KPK, namun pihak-pihak yang diduga terlibat seolah terlindungi. Kasus ini mau tidak mau menghantui pelaksanaan pilkada serentak kelima yang bakal digelar September 2020. Akan diikuti oleh 270 daerah, terdiri dari 9 pilgub/wagub, 224 pilbup/wabup dan 37 pilwalikot/wawalikot; dengan biaya penyelengaraan Rp 15,31 triliun, di luar biaya yang disiapkan para kontestan.
Sungguh sangat mahal. Sementara itu hasilnya tidak berbanding lurus dengan biaya yang dikeluarkan. terbukti banyak gubernur/wagub, bupati/wabup dan walikota/wawali yang terjerat korupsi, dibawa ke kursi pesakitan dan jeruji besi. Asimetris dan pemborosan yang luar biasa. Hingga Januari 2020 ada 130-an kepala daerah yang terjerat kasus korupsi: belum lagi soal kolusi dan nepotisme yang tidak pemah disidik dan tiada bertepi.
Inilah sisi gelap dari ekonomi pilkada (termasuk pemilu lainnya), akibat dari pemilu berbiaya ultra mahal; di tengah-tengah kegundahan terhadap tarik menarik kepentingan perlu atau tidaknya amandemen kelima UUD 1945. Satu pihak, ada yang ingin kembali ke UUD 1945 asli dan di pihak lainnya ingin mengamandemennya sesuai anasir-anasir politik tertentu maupun melanggengkan kekuasaannya, dengan dalih mengatasnamakan kepentingan rakyat. Bagaikan buah simalakama!
KALKULASI EKONOMI
Anggaran yang sangat mahal tidak berbanding lurus dengan hasil pilkada yang bersih, jurdil dan dapat dipertanggungjawabkan. Belum lagi biaya yang disiapkan oleh para calon kepala daerah baik yang diusung oleh parpol maupun calon perseorangan. Secara emperik seorang calon bupati harus menyiapkan sekitar Rp 30 miliar untuk maju menjadi calon dan pasti lebih besar lagi untuk maju menjadi gubernur maupun presiden.
Kondisi demikian, berpotensi membuka peluang terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para kontestan yang terpilih. Pun, dampak ekonominya relatif kecil hanya tumbuh sekitar 0,1 persen akibat adanya kegiatan kampanye seperti pengadaan alat peraga, spanduk, kaos-kaos, iklan-iklan, hiburan. Dan kini, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan kampanye melalui medsos telah menggerus keuntungan para pebisnis alat peraga kampanye.
Di sisi lain, dampak sosialnya cenderung negatif karena terjadi polarisasi dukungan, masyarakat menjadi terbelah, terpecah-pecah dan susah disembuhkan. Rawan disintegrasi bangsa dan memperlemah rasa persatuan dan kesatuan bangsa
POLITIK DINASTI
Geliat pilkada sudah dirasakan sejak awal 2019 dan bermunculan para bakal calon yang kasak-kusuk ke Â sana ke mari untuk mendapat tiket pencalonan dari parpol, termasuk putra-putri. Menantu dan kerabat dekat para penguasa negeri ini. Tak pelak, politik dinasti bakal mendominasi pesta demokrasi pada Pilkada 2020.
Rakyat harus cerdas memilih agar negara ini tidak semakin terpuruk oleh modus-modus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Bagaikan jamur di musim hujan, politik dinasti pada pilkada serentak tahun ini bakal semakin tumbuh subur dengan munculnya para bakalcalon dari keluarga elit politisi yang sedang duduk di eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
Mereka mendalilkan dirinya memiliki hak untuk dipilih, walau dalam tataran etis politik perlu dipertanyakan. Ini asimetris dengan apa yang rakyat perjuangkan dalam reformasi tahun 1998. Oleh karena itu, rakyat harus cerdas dalam memilih gunakan hati nurani. Harus berani tolak politik uang, tolak politik dinasti maupun tolak politik dagang sapi.
LAWAN KOTAK KOSONG (TAKSONG)
Catatan KPU RI bahwa pada 2016 ada tiga daerah melawan kotak kosong, 2017 ada sembilan daerah, dan 2018 ada enam belas daerah. Tahun 2020 ada 237 daerah yang melaksanakan pilkada, termasuk Makassar diulang lagi, karena saat Pilkada 2018 menang kotak kosong. Tragis memang, lawan kotak kosong saja kalah, itu artinya calon yang maju tidak dikehendaki rakyat.
Di sinilah diperlukan ketajaman parpol mengajukan calon-calonnya yang bukan berdasarkan survai abal-abal hanya sekedar mengejar untung belaka. Rakyat yang semakin cerdas harus terus berani memilih calon yang benar-benar baik, bukan sekedar pencitraan yang ujung-ujungnya menyengsarakannya.
Pemimpin bangsa harusnya yang berkarakter negarawan, bukan sekedar mencari menang dengan menghalalkan semua cara. Menurut H Darmakusuma, dkk (penyusun bahan ajar kepemimpinan Lemhannas R.I.) bahwa karakteristik seorang negarawan semakin penting saat ini karena di era globalisasi (yang saling keterhubungan dan saling ketergantungan antara bangsa-bangsa di dunia semakin besar) prinsip-prinsip kepemimpinan semakin mengglobal.
Generalisasi berbagai karakter yang â€˜extraordinaryâ€™ dari seorang negarawan tersebut di antaranya, 1) berbudi luhur (magnanimity); 2) Siap untuk berkorban (selfsacrifice) dan tanpa pamrih (selflessness); 3) Memiliki visi yang jelas (clear vision); 4) Bijaksana (excellence virtues); 5)Teguh hati (courageous, versed in the principle); Â dan 7) Rasa keadilan (senseof justice) yang tinggi.
Menurut Cohen (2004) ada 10 essential principles of the art of the strategist yaitu: 1) Commitfully to a definite objective; 2) Seize the initiative and keep it; 3) Economize to mass our resources; 4) Use strategic positioning; 5) Do the unexpected: 6) Keep things simple; 7) Prepare multiple, simultaneous alternatives; 8) Take the indirect route to your objective; 9) Practice timing and sequencing, 10) Exploit your success. 
Dengan demikian postur negarawan dapat di identifikasikan antara lain: 1) Memiliki karakter bangsanya secara mendasar yang berakar pada ideologi, konstitusi dan konsensus dasar lainnya; 2) Menghayati Indeks Kepemimpinan &amp; Kenegarawanan yang unggul; 3) Sadar dan waspada terhadap bahaya keamanan yang bersifat komprehensif; 4) Selalu peka terhadap dinamika lingkungan strategi (nasional, regional, dan global); 5) Mampu berpikir objektif, kritis, profesional, komprehensif, integral dan sistemik; 6) Mampu bekerja sama dan berpikir serta bertindak lintas disiplin dan lintas sektoral dalam pengambilan keputusan; 7) Selalu menjadi penggerak proses demokrasi sebagai karakter pemerintahan; 8) Melihat tujuan nasional dan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; 9) Selalu menjunjung tinggi integritas dan kejujuran intelektual dan 10) Selalu beranggapan bahwa kemajuan sains dan teknologi yang sesuai dengan nilai agama merupakan kunci peradaban bangsa.
Harapannya agar dalam Pilkada nanti akan terpilih para kepala daerah yang memiliki karakter pemimpin negarawan yang selalu berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara, buka pada kepentingan pribadi, keluarga, krooni-kroni maupun asing. Sehingga terjamin kesejahteraan dan keamanan daerah dan nasional Indonesia menuju Indonesia maju dan jaya selama-lamanya. Semoga. (ndu/k18)
OLEH:
KRAT SUHARYONO S. HADINAGORO, M.M.Â 
PEMERHATI KETENAGAKERJAAN &amp; EKONOMI KERAKYATAN
Â

Ekonomi Pilkada dan Kepemimpinan Negarawan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&mdash;Duta Besar Swedia Daniel Blockert beserta jajarannya mengunjungi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dalam rangka menjajaki kemungkinan kolaborasi untuk memperkenalkan bahan bacaan anak Swedia kepada masyarakat Indonesia. Rombongan diterima oleh Plt. Kepala Perpusnas didampingi Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi pada Senin (29/7/2024).
 
&ldquo;Kami tertarik untuk membahas beberapa hal, khususnya terkait literatur anak dan program literasi, yang tentunya hal-hal tersebut juga merupakan tugas lembaga Anda. Saya ingin mengetahui bagaimana program tersebut dijalankan,&rdquo; urainya.
 
Menanggapi hal itu, Plt. Kepala Perpusnas E. Aminudin Azis memaparkan program kerja Perpusnas yang dapat bersinergi dengan proposal kerja sama tersebut. 
 
Perpusnas, lanjutnya, kini sedang fokus pada tiga program, yaitu, penguatan budaya baca dan literasi, standardisasi dan pembinaan, dan pengarusutamaan naskah Nusantara.
 
&ldquo;Perpusnas diberi mandat untuk memprioritaskan literasi dan budaya baca. Data menunjukkan bahwa budaya baca masyarakat dan anak Indonesia rendah. Karenanya, kami mencoba menindaklanjuti masalah tersebut dengan menyediakan bahan bacaan tertama bagi kalangan masyarakat pada usia dini,&rdquo; paparnya.
 
Perpusnas menyebarkan bantuan bahan bacaan ke sepuluh ribu titik perpustakaan di desa yang mana setiap titik menerima seribu buku. Dalam menyediakan bahan bacaan, Perpusnas berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 
 
&ldquo;Kami menggunakan bukunya dan menyebarkannya ke desa. Asalkan desa memiliki tempat untuk menyimpan buku, ada orang yang mengelolanya, orang dapat mengakses bukunya, dapat disebut perpustakaan di desa,&rdquo; jelas Amin.
 
Sementara itu, Dubes Swedia memuji kemegahan gedung fasilitas layanan Perpusnas yang menurutnya sangat mengesankan.
 
&ldquo;Perpustakaan ini impresif sekali, sangat besar. Bahkan perpustakaan kami di Stockholm tidak sebesar ini dan harus menampung koleksi dalam jumlah besar, sementara bangunannya pun, bangunan bersejarah,&rdquo; ujar Daniel.
 
Acara diakhiri dengan kunjungan ke layanan koleksi anak di lantai 7 dan layanan koleksi naskah kuno di lantai 9.
 
&nbsp;
 
Reporter &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: Eka Cahyani
 
Fotografer&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Ahmad Kemal Nasution
 
&nbsp;

Jajaki Kerja Sama Terkait Literatur Anak, Dubes Swedia Kunjungi Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Ada dua masalah utama yang dihadapi Dinas Perpustakaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat , yaitu masalah tata kelola layanan dan masalah sumber daya manusia. Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kab. Tanjung Jabung Barat, Hasmely Hasan, saat beraudiensi dengan Perpustakan Nasional, pada Kamis, (1/8). Hasan menambahkan Pemkab Tanjung Jabung Barat berkomitmen membangun perpustakaan daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Gedung perpustakaan juga baru dibangun. "Perpustakaan diharapkan dapatÂ  membantu mencetak generasi didik yang unggul," ucapnya.
Namun, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kab. Tanjung Jabung Barat, Abdul Halim Usman, justru mengharapkan perpustakan Tanjung Jabung Barat dapat lebih maju dan berkembang seperti daerah lain. Alasan itu yang menyebabkan pihaknya datang kesini. "Kami ingin belajar langsung bagaimana cara mengelola perpustakaan," ungkap Abdul.
Lalu, keberadaan mobil pustaka keliling untuk menjangkau masyarakat yang terbatas akses ke perpustakaan juga dirasa masih kurang. Kab. Tanjung Jabung Barat baru memiliki satu unit perpustakan keliling bantuan dari Perpusnas tahun 2018. Padahal Kab. Tanjung Jabung Barat memiliki 13 kecamatan dengan 114 desa. "Tidak bisa melayani masyarakat secara maksimal,â€ terangnya.
Menanggapi hal tersebut Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpusnas, Widiyanto, mobil pustaka keliling diberikan kepada daerah sebagai stimulan.
"Perpusnas berharap daerah mampu mengembangkan perpustakaan dan mememnuhi kebutuhan literasi masyarakat,â€ jelasnya.
Kepala Bidang Layanan Koleksi Umum Perpusnas, Luthfiati Makarim, menambahkan pentingnya menyiapkan tenaga pengelola yang profesional untuk perbaikan tata kelola layanan perpustakaan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan.
â€œRegulasi yang baik akan memudahkan pemenuhan kebutuhan SDM bidang perpustakaan," imbuhnya.
Reportase: Eka Purniawati/Fotografer: Hartoyo Darmawan

DPRD Tanjung Jabung Barat Komitmen Kembangkan Perpustakaan Daerah

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bekerjasama dengan Kwartir Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengadakan acara â€œKecakapan Membacaâ€. Kepala Bidang Layanan Koleksi Umum Perpusnas Lutfhiati Makarim menyatakan, kecakapan membaca adalah pengetahuan yang berperan penting dalam memahami informasi untuk mencapai suatu tujuan.Â 
Para peserta acara yang merupakan anak pramuka serta siswa/siswi SMP dan SMA sederajat diajak untuk memanfaatkan koleksi buku yang ada di perpustakaan.Â â€œSaya berharap bahwa Perpustakaan Nasional menjadi rumah bagi kalian semua, karena kalian nantinya akan menjadi penerus bangsa ini,â€ ujar Lutfhiati Makarim dalam PembukaanÂ â€œKecakapan Membacaâ€ yang diselenggarakan di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat, pada Sabtu (21/9/2019).
Kegiatan yang merupakan rangkaian Perpusnas Expo 2019 ini juga diisi talkshow berjudul â€œPramuka Membacaâ€ yang membahas pentingnya budaya baca (literasi) di kalangan anak pramuka dan pembina pramuka. Talkshow menghadirkan dua narasumber yaitu Untung Widiyanto (andalan Daerah, purnabakti wartawan Majalah Tempo) dan Prakoso Pramono (Penegak Teladan, disematkan oleh Presiden Joko Widodo).
Saat ini, menurut Untung Widiyanto, banyakÂ orang mempunyai media sosial untuk memberikan informasi sekaligus keeksisan dalam menampilkan diri. Perkembangan dunia digital membuat informasi mudah didapat dari manapun. Pria yang kerap disapa Kak Untung ini mengajak anak pramuka agar tetap bijak dalamÂ menilai suatu informasi/berita atau tayangan agar dapat mengetahui berita atau tayangan tersebut hoax atau valid. â€œPentingnya bersikap kritis, dengan membaca di dunia media sosial harus kritis, jangan mudah percaya, jangan mudah terhasut, dan jangan mudah tergoda,â€ ujarnya.
Sementara Prakoso Pramono menyatakan buku merupakan jendela dunia. Membaca itu penting karena dengan membaca, seorang individu bisa menambah wawasan dalam segala hal yang belum atau yang mau diketahui lebih dalam. â€œKarena banyak orang-orang besar yang lahir dari membaca salah satunya adalah Presiden ketiga Republik Indonesia, B. J. Habibie. Beliau memiliki perpustakaan yang besar di rumahnya, artinya bukunya banyak, yang dibaca juga banyak jadi wawasannya sangat luas sehingga kita bisa achieveberbagai hal,â€ ujar pria yang biasa disapa Kak Prakoso Pramono ini.
Selain talkshow, acara juga menampilkan Tari Kreasi Betawi Kembang Yimik dari peserta workshop Tari Betawi Kwartir DKI Jakarta. Â  Peserta yang hadir di acara â€œKecakapan Membacaâ€ merupakan siswa/i SMP dan SMA Sederajat di Jakarta, yang berjumlah 160 orang Pramuka dan 16 Pembina.
Reporter : M. Andhika Pratama/Fotografer: Raden Radityo Â

Pramuka Harus Cakap Membaca

Pancoran, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., menyebut Perpustakaan sebagai motor segala ilmu dan informasi. Hal itu diungkapkannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Perpustakaan Nasional 2020 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, (25/02/2020).
â€œKita lihat betapa pentingnya fungsi dari perpustakan, karena perpustakaan motor, semua ilmu-ilmu itu, semua data-informasi dikemas menjadi ilmu, menjadi bidang-bidang ilmu, kemudian bidang-bidang ilmu ini semua dikumpulkan, termasuk semua literatur dalam sebuah organisasi yang kita sebut dengan perpustakaan,â€ kata Mendagri.
Dengan demikian, kehadiran perpustakaan sebagai sebuah lembaga maupun tempat untuk memperoleh akses literatur bacaan kian mendesak di seluruh daerah. Perpustakaan sebagai motor ilmu pengetahuan merupakan salah satu aspek dalam pembangunan SDM unggul yang berdaya saing.
â€œMaka perpustakaan muncul menjadi suatu bagian penting untuk menjadi pusat informasi dan data dalam rangka untuk mengisi otak kita, maka ada perpustakaan yang spesifik untuk menangani masalah tertentu. Ada perpustakaan referensi untuk penelitian, mengambil referensi tertentu, ada perpustakan akademik, ada juga perpustakaan publik, dan ada juga perpustakaan nasional yang berperan mengumpulkan informasi nasional sekaligus menjadi motor untuk menggerakkan perpustakaan-perpustakaan lain,â€ ujarnya.
Pentingnya perpustakaan sebagai motor penggerak ilmu pengetahuan juga perlu ditunjang dengan adanya akses bahan bacaan bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga perlu menyadari secara mandiri betapa pentingnya ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan.
â€œKita tahu betapa pentingnya ilmu, kita tahu pentingnya SDM, namun kita kekurangan akses. Masyarakat kita kekurangan akses, minatnya tinggi (tapi) aksesnya kurang, maka solusinya adalah kita harus mensosialisasikan dulu betapa pentingnya ilmu, betapa pentingnya buku, betapa pentingnya perpustakaan,â€ cetusnya.
Di samping membangun kesadaran masyarakat, kolaborasi dengan dengan pihak swasta maupun NGO perlu dilakukan untuk meningkatkan askesibilitas bahan bacaan masyarakat. Selain mengandalkan pemerintah, masyarakat juga dituntut untuk berswadaya dalam membangun akses bacaannya.
â€œKemudian memperluas akses dengan cara membangun perpustakaan, bisa dengan cara melalui jalur power, kedua adalah dengan cara swadaya. Saya paham banyak LSM, NGO, dan juga inisiatif masyarakat sendiri untuk membangun perpustakaan di daerahnya karena kesadaran mereka sendiri, tetapi the biggest power adalah pemerintah, karena pemerintah memiliki kemampuan regulasi, kemampuan memaksa, memiliki sumber dan terbesar,â€ jelas Mendagri.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri menilai jaringan dan regulasi kian sama urgensinya. Hal ini terkait juga dengan bagaimana daerah membangun kelembagaan perpustakaan, termasuk dinas perpustakaan di daerah kian solid.
â€œDalam konteks inilah saya melihat bahwa kita perlu membngun jaringan, dan jaringan ini harus didorong oleh pemerintah. Dari data yang ada saya kira belum semua daerah memiliki dinas perpustakaan, yang kita harus dorong adalah regulasi, organisasi kelembagaan, anggaran, dan personel. Keempat poin ini yang penting.Â  Regulasi artinya harus ada aturan yang mengatur tentang adanya lembaga jaringan perpustakaan sampai ke daerah-daerah, UU Perpusnas sudah ada tetapi mungkin sosialisasinya belum keluar, tidak dibaca, kemudian aturan-aturan untuk membngun tetapi belum tersosialisasi dengan baik,â€ kata Mendagri.
Â 
Reportase : Puspen Kemendagri

Mendagri Sebut Perpustakaan Sebagai Motor Segala Ilmu

Salemba, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando melantik tujuh pejabat fungsional pustakawan di lingkungan Perpusnas. Tujuh pustakawan yang dilantik terdiri dari jenjang penyelia, ahli pertama, ahli muda, hingga ahli utama. 
Dalam sumpah jabatan yang dibacakan Muhammad Syarif Bando, tujuh pustakawan yang dilantik diminta setia dan taat kepada UUD 1945 serta menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti kepada bangsa dan negara.
â€œMenjalankan tugas jabatan, menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,â€ ucap Syarif Bando saat melantik pejabat fungsional pustakawan di Auditorium Perpusnas, jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat, pada Senin (10/2/2020).
Pengangkatan pustakawan fungsional utama berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 3/M Tahun 2020 yang ditetapkan di Jakarta pada 6 Januari 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Sementara pengangkatan jabatan fungsional pustakawan lainnya berdasarkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Perpustakaan Nasional.
Berikut daftar pejabat fungsional pustakawan yang dilantik:
<ol>
<li class="p2">Pustakawan Ahli Utama: Hartono</li>
<li class="p2">Pustakawan Ahli Muda: Ipuk Wahyu Utami</li>
<li class="p2">Pustakawan Ahli Muda: Leonardo Lodewyk Kyveent</li>
<li class="p2">Pustakawan Ahli Pertama: Ratnawati Nurwahyuningsih</li>
<li class="p2">Pustakawan Ahli Pertama: Dewa Ayu Putri Agustini</li>
<li class="p2">Pustakawan Ahli Pertama: Gibran Bima Ghafara</li>
<li class="p2">Pustakawan Penyelia: Cut Jamilah</li>
</ol>
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kepala Perpusnas Lantik Pejabat Fungsional Pustakawan di Lingkungan Perpusnas   

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Perpustakaan berperan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan
Ketua Umum Forum Perpustakaan Umum Indonesia (FPUI) Usman Asshiddiqi mengatakan peran perpustakaan umum dalam program berbasis inklusi sosial adalah pembinaan perpustakaan desa, sekolah, dan komunitas.
Selain itu juga intervensi program, variasi layanan perpustakaan sesuai kebutuhan dan integrasi program dengan stakeholder atau institusi pemerintah.
"Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial mensyaratkan komitmen dan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Perpustakaan," kataya pada Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2021 â€œIntegrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi Dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Strukturalâ€ secara virtual pada Selasa (23/3/2021).
Hal ini diharapkan menciptakan kesadaran masyarakat untuk berkembang dan keswadayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga mampu meminimalisir ketergantungan pada pihak-pihak diluar dirinya.
Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalamÂ  mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauanÂ  untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha,Â  melindungi dan memperjuangkan budaya dan Hak Azasi Manusia (HAM).
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten ini menyatakan transformasi ini bertujuan terciptanya masyarakat melalui transformasi peprustakaan berbasis inklusi soial.
Sementara tujuan khususnya meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, meningkatkan penggunaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu membangun komitmen dan dukungan stakeholder untuk transformasi perpustakaan yang berkelanjutan.
Dalam strategi transformasi layanan perpustakaan ini mendesain perpustakaan dan koleksinya untuk dimanfaatkan masyarakat seoptimal mungkin. Untuk aksinya ruang berbagi pengalaman, ruangÂ  belajar yang kontekstual dan ruang berlatih keterampilan kerja.
"Sementara untuk indikatornya peningkatan kunjungan pemustaka ke perpustakaan, peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan dan peningkatan jumlah kemitraan perpustakaan dengan berbagai lembaga," tutup Usman.
Â 
*Laporan Tim Humas Perpustakaan Nasional RI
Â

Berita

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial