Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor : 18/MENPAN/1988 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Pustakawan telah berumur hamper delapan tahun. Sedang kurun waktu tersebut pustakawan seharusnya sudah memahami dan melaksanakannya dengan baik. Akan tetapi pada kenyataannya ada Pustakawan yang belum mengerti dan melaksanakan dengan baik dan benar. Mereka kebanyakan terbelenggu rasa takut melihat angka kredit yang begitu kecil, sehingga timbul bermacam masalah yang berkaitan dengan kredit tersebut.
Kecilnya angka kredit, sulitnya mencari lahan, faktor mekanisme kerja yang kurang mendukung serta kegiatan proyek yang menggiurkan berakibat terlambatnya Pustakawan dalam mengumpulkan angka kredit. Untuk Pustakawan yang nakal, mereka mencari terobosan dengan merekayasa angka kredit sehingga dapat mengajukan DUPAKnya. Akibatnya profesi Pustakawan kurang menarik dan tidak populer bagi mereka yang belum mempunyai SK Pustakawan meskipun memiliki latar belakang pendidikan perpustakaan.
Untuk menghapus gambaran yang negatif tersebut, maka segara diusahakan merevisi SK MENPAN. Usaha ini merupakan kegiatan yang tidak mudah untuk dilaksanakan karena memerlukan waktu, tenaga dan dana serta beberapa instansi lain terkait turut terlbat. Tahap awal menurut jadwal revisi dari MENPAN adalah membuat matrik kegiatan jabatan fungsional. Kegiatan Pustakawan perlu dipilah-pilah, mana yang disebut pekerjaan keterampilan dan mana yang disebut pekerjaan keahlian serta tingkat jabatan mana yang mengerjakan. Matrik ini dibuat sesuai dengan PP No. 16/th. 1994&nbsp; dan disetujui oleh pihak MENPAN, kemudian dilakukan uji coba untuk menguji kelayakannya di lapangan, apakah sudah seimbang antara waktu pengerjaan, tingkat kesukaran dan angka kredit yang diperoleh dengan harapan hasil revisi nanti tidak merugikan Pustakawan.
Selain revisi tersebut akan diterbitkan pula Surat Edaran Bersama (SEB) antara Perpustakaan Nasional RI sebagai instansi Pembina perpustakaan dengan Badan Administrasi kepegawaian Negara (BAKN), SEB ini diterbitkan untuk menjamin keseragaman pelaksanaan semua masalah kepustakawanan, sehingga segala sesuatu bidang gerak pustakawan sudah ada rambu-rambunya.
Itulah sedikit gambaran revisi SK MENPAN dan SEB yang sedang digarap oleh Perpustakaan Nasional RI dan instansi terkait. Diharapkan tahun mendatang sudah siap diterbitkan apabila tidak ada hambatan. Amin
Manusia dapat merencanakan Tuhan yang menentukan.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1988 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Pustakawan sudah berlaku hampir delapan tahun tetapi pada kenyataannya tidak semua Pustakawan mengerti dan melaksanakannya dengan baik dan benar. Beberapa pustakawan terlambat mengumpulkan angka kredit karena kecilnya angka kredit, kesulitan mencari lahan pekerjaan, faktor mekanisme kerja yang kurang mendukung serta kegiatan proyek yang menggiurkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka segera diusahakan merevisi SK Menpan tersebut namun kegiatan ini tidak mudah untuk dilaksanakan karena memerlukan waktu, tenaga dan dana serta keterlibatan beberapa instansi lain. Selain merevisi SK Menpan tersebut perlu diterbitkan pula Surat Edaran Bersama (SEB) antara Perpustakaan Nasional&nbsp; RI sebagai instansi Pembina Perpustakaan dengan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN). Surat Edaran Bersama ini bertujuan untuk menjamin keseragaman pelaksanaan semua masalah kepustakawanan sehingga nantinya segala sesuatu yang berkaitan dengan pustakawan sudah ada rambu-rambunya.

Perpustakaan dan negara
 Pustakawan

Revisi SK Menpan

Mandiri dan eksklusif adalah dua istilah yang kerap muncul akhir-akhir ini dalam dunia kepustakawanan, sehingga menarik untuk dikaji.
Dua istilah tersebut di atas, sangat berbeda baik dari segi ucapan maupun artinya. Kamus Bahasa Indonesia cetakan ke-3 yang diterbitkan oleh Balai Pustaka dan disusun oleh Tim dari Pusat Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menerangkan bahwa :
<ul>
<li>eksklusif berarti :</li>
</ul>
<ul>
<li style="list-style-type: none;"><ol>
<li>terpisah dari yang lain</li>
<li>khusus</li>
</ol></li>
</ul>
<ul>
<li>mandiri berarti :</li>
</ul>
<ul>
<li style="list-style-type: none;"><ol>
<li>&nbsp;tidak bergantung pada orang lain</li>
<li>&nbsp;dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain</li>
</ol></li>
</ul>
Sedangkan yang dimaksud dengan kata mandiri di kalangan pustakawan, adalah mandiri karena tuntutan dari jabatan fungsionalnya, Menurut SK Kepala Perpustakaan Nasional RI no. 001/0rg/9/1990 pustakawan bertanggung jawab langsung kepada kepada eselon dua untuk pusat dan pejabat eselon tiga (Kepala Perpustakaan Daerah) untuk daerah. Namun secara administratif tidak terlepas dari pengawasan dan kerjasama dengan kepala unit kerjanya masing-masing.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa pustakawan dipimpin oleh pustakawan senior dalam kelompok. Menurut SK Kepala Perpustakaan Nasional RI no. 018/1992 tentang pengangkatan koordinator dan ketua kelompok pustakawan di lingkungan Perpustakaan Nasional RI, dalam lampiran dikatakan bahwa koordinator bertugas :
<ol>
<li>Mengkoordinir penyusunan dan pelaksanaan program kerja antar kelompok</li>
<li>Membantu pimpinan meneruskan berbagai kebijakan kepustakawanan kepada ketua kelompok.</li>
<li>Memberi rekomendasi atas pengajuan pengusulan penepan angka kredit</li>
<li>Memberi penyuluhan dan bimbingan tentang kepustakawanan</li>
<li>Melaksanakan tugas fungsionalnya sebagai pustakawan</li>
</ol>
Sedangkan ketua kelompok disamping melaksanakan tugasnya sebagai pejabat fungsional pustakawan, mempunyai tugas :
<ol>
<li>Mengkordinir penyusunan program kerja para pustakawan di lingkungan kelompoknya</li>
<li>Membantu kepala unit/pejabat struktural mengawasi pelasanaan kerja dalam unitnya</li>
<li>Memberi rekomendasi/masukan untuk pembuatan DP3 pustakawan dalam&nbsp;kelompoknya</li>
</ol>
Dari uraian tugas inilah disimpulkan bahwa pustakawan harus mandiri dalam pelaksanaan tugasnya, tidak selalu menunggu perintah atasan, bekerja sesuai dengan program kerja yang telah disusun dan dilegalisasi oleh pejabat struktural dan ketua kelompok.
Berdasarkan ketentuan dalam SK MENPAN maupun SEB Mendikbud dan Ka. BAKN, dapat merencanakan tugas/target dalam tiap tahunnya. Rencana perorangan dikoordinir oleh ketua kelompok menjadi program kelompok, yang selanjutnya dikoordinir oleh kordinator menjadi program pustakawan yang perlu dinegosiasikan dan dipadukan dengan rencana kerja pejabat pustakawan.
Dengan uraian di atas, diharapkan dapat memperjelas pengertian mandiri yang dimaksud dalam kepustakawanan. Mandirinya pustakawan bukan berarti eksklusif yang diartikan sebagai menyendiri dengan penampilan/pakaian seragam, tempat duduk apalagi khusus dalam tunjangan jabatan. Pada dasarnya baik pejabat fungsional pustakawan maupun struktural adalah sama, bekerja berdampingan dalam pelaksanaan tugas pokok Perpustakaan Nasional RI, hanya jalur administrasinya yang sedikit berbeda.

Ada dua istilah yang kerap muncul di dunia kepustakawanan yaitu mandiri dan eksklusif. Eksklusif diartikan sebagai terpisah dari yang lain dan khusus, sementara mandiri di kalangan pustakawan diartikan sebagai mandiri karena tuntutan dari jabatan fungsionalnya. Pustakawan harus mandiri dalam pelaksanaan tugas, tidak selalu menunggu perintah atasan dan bekerja sesuai dengan program kerja yang telah disusun dan dilegalisasi oleh pejabat struktural dan ketua kelompok.

Pustakawan

Pustakawan, Mandiri Atau Eksklusif ?

Para pembaca yang budiman
Pada terbitan nomor yang lalu (Vol 2, No. 1, April 1995) kami muat 2 (dua) pertanyaan dari rekan kita Pustakawan Perpustakaan NasionalRI. Pertanyaan tersebut sengaja kami muat untuk memancing tanggapan dari pustakawan lain, sehingga terjalin komunikasi antar pustakawan.
Sayang sekali sampai nomor berikut terbit, pengasuh belum menerima satupun tanggapan dari rekan-rekan Pustakawan. Agaknya masih ada rasa segan untuk tampil. Berhubung di meja pengasuh sudah datang beberapa pertanyaaan dari para pembaca, padahal pertanyaan yang dating lebih dahulu sudah menunggu jawaban, maka dua pertanyaan yang kami muat nomor yang lalu akan kami jawab terlebih dahulu.
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pertanyaan Sdri. Fathmi
Apakah dalam pengajuan DUPAK, selain laporan bulanan masih perlu dilampirkan bukti-bukti lain, misalnya untuk pengolahan bahan pustaka perlu dilengkapi judul-judul bahan pustaka yang diolah.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jawab :
Laporan pelaksanaan tugas dibuat sebagai bukti sebagai prestasi kerja Pustakawan. Bukti ini dipakai oleh ketua kelompok sebagai bahan pendukung dalam menandatangani laporan/harian/bulanan. Laporan ini juga diperlukan oleh Tim Penilai sebagai bukti apabila ada keraguan terhadap prestasi Pustakawanyang tertuang dalam DUPAK maupun laporan harian/bulanan. Oleh karena itu Pustakawan wajib membuat laporan kegiatan seperti ini agar dapat mempertangungjawabkan prestasi kerjanya. Dalam hal pengolahan bahan pustaka judul-judul bahan pustaka yang diolah dicantumkan pada laporan kegiatan tersebut yang disahkan oleh pemberi tugas.
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pertanyaan Sdr. Hidayat
Bagaimana supaya kenaikan pangkat tidak terhambat apabila seorang Pustakawan ditempatkan/diberi tugas sebagai pengeloa proyek yang praktis tidak ada waktu untuk mengumpulkan kredit?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Jawab :
Seorang Pustakawan yang diberi tugas di luar tugas fungsional hingga tidak ada waktu lagi untuk mengumpulkan angka kredit, agar tidak terhambat kenaikan pangkatnya harus diberhentikan sementara dari jabatan fungsional pustakawannya. Lihat SK. MENPAN No. 18 tahun 1988 pasal 16&nbsp; point (3). Apabila tugas tersebut tersebut sudah selesai, yang bersangkutan dapat diangkat kembali menjadi pejabat fungsional pustakawan dan dikembalikan hak-haknya sebagai pustakawan.&nbsp;&nbsp;

Dalam pengajuan DUPAK, laporan pelaksanaan tugas dibuat sebagai prestasi kerja Pustakawan dan bukti ini dipakai oleh ketua kelompok sebagai bahan pendukung dalam menandatangani laporan. Laporan ini juga diperlukan oleh Tim Penilai sebagai bukti apabila ada keraguan terhadap prestasi Pustakawan yang tertuang dalam DUPAK maupun laporan. Bagi pustakawan yang diberi tugas di luar tugas fungsional harus diberhentikan sementara dari jabatan fungsional pustakawannya.

Masalah Kita

Perpustakaan&nbsp;NasionalRI (PerpusnasRI) dalam hal ini Direktorat Pengembangan Tenaga dan Kerjasama Perpustakaan (Ditbangga) melalui dana rutin maupun proyek melaksanakan berbagai diklat dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia khususnya Pustakawan.
Pada tanggal 5 Juni 1995 yang lalu Kepala Perpustakaan Nasional RIyang diwakili oleh Sekretaris Perpustakaan Nasional RI Bapak Soeprapto, SH telah membuka dengan resmi tiga pelatihan yaitu : Diklat Tenaga Teknis Perpustakaan/Asisten Pustakawan, Diklat Tenaga Pelatihan Perpustakaan ( Training of Traines = TOT), Pendidikan dan pelatihan Manajemen Keuangan yang masing-masing dilaksanakan selama 4, 3, dan 1 bulan.
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Perpustakaan/Asisten Pustakawan.
Dalam melaksanakan pembinaan tenaga semua jenis perpustakaan Direktorat&nbsp;Pengembangan Tenaga dan Kerjasama Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI&nbsp; secara rutin menyenggarakan Diklat Tenaga Teknis Perpustakaan/Asisten Pustakawan. Diklat&nbsp; ini dapat memberi pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap perpustakaan. Hal ini sesuai dengan tujuan diklat yaitu untuk menghasilkan tenaga yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam mengolah bahan pustaka sampai siap pakai serta mampu menyelenggarakan layanan bahan pustaka kepada masyarakat pemakai. Sasarannya adalah mendidik dan melatih 30 peserta menjadi tenaga teknis perpustakaan di semua jenis perpustakaan.
Sampai dengan tahun 1995/1996 sudah lima kali (angkatan I s.d. V) diselenggarakan diJakarta. Mengingat banyaknya peminat di luar Jakarta serta banyaknya perpustakaan di daerah yang belum memiliki pengelola perpustakaan yang memadai serta ditinjau dari segi waktu, biaya dan tempat maka Diklat ini
Juga diadakan di Perpustakaan Daerah (Perpusda) yaitu Perpusda Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Ygyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Perpusda Sulawesi Selatan.
Diharapkan setelah 5 angkatan Ditbangga sudah dapat mengetahui apakah ilmu dan keterampilan peserta sudah diterapkan secara maksimal di tempat masing-masing. Disamping itu Perpusnas khususnya Ditbangga telah secara periodik menyempurnakan dan menyusun kurikulum yang tepat, sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan dating.
-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pendidikan dan Pelatihan TEnaga Pelatih Perpustakaan
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Training of Trainers).
Diklat ini merupakan suatu upaya meningkatkan jumlah tenaga yang mampu dan terampil dalam memberikan ilmunya serta membimbing pengelola perpustakaan. Dalam upaya menciptakan tenaga pengajar ataupun pembimbing pengelola perpustakaan, Diklat TOT ini boleh dikatakan suatu jalan pintas yang tepat yang dilakukan oleh PerpustakaanNasionalRI, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain :
<ol>
<li style="list-style-type: none;"><ol>
<li>Kurangnya tenaga pengelola perpustakaan &nbsp;&nbsp;</li>
<li>Sebagian besar perpustakaan belum banyak mempunyai Pustakawan yang&nbsp;profesional.</li>
<li>Terbatasnya perguruan tinggi yang membuka jurusanPusdokinfo.</li>
</ol></li>
</ol>
&nbsp;Dengan diadakaannya, Diklat TOT sekurang-kurangnya kekurangan tenaga pengajar dan pembimbing pengelola perpustakaan dapat teratasi, hal ini sesuai dengan tujuannya yaitu :
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Tujuan Umum.</li>
</ul>
</li>
</ul>
Untuk meningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan tenaga penatar/pelatih perpustakaan.
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Tujuan Khusus.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li style="list-style-type: none;"><ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li style="list-style-type: none;"><ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>Tersedianya tenaga pelatih/pengajar perpustakaan yang berpengalaman dan berketerampilan teknis perpustakaan.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
<li>Tersedianya tenaga yang mampu mendidik tenaga pengelola tenaga&nbsp;perpustkaan.</li>
<li>Mengetahui prinsip-prinsip dasar kebijaksaan PerpustakaanNasionalRI.</li>
<li>Menguasai metodologi mengajar</li>
<li>Menguasai prinsip-prinsip pengelolaan Diklat.</li>
</ol></li>
</ol></li>
</ol>
Berdasarkan tujuannya, Diklat ini sangat sesuai dengan tugas Ditbangga yaitu membantu Kepala dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan &hellip; (Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 001/org/9/1990). Dan kenyataan dilapangan bahwa kebutuhan akan tenaga pengajar dan pembimbing perpustakaan sangat tinggi, ditambah minat setiap perpustakaan ingin mengirimkan tenaganya untuk mengikuti pendidikan cukup banyak.
Begitu pentingnya Diklat ini dilaksanakan seyogyanya peserta TOT sadar akan tanggung jawab dalam mengikuti pendidikan, bukan disebabkan keinginan ikut proyek atau kesempatan jalan-jalan ke ibukota.
Demikian juga pejabat yang mengirim peserta diklat perlu menyesuaikan persyaratan yang diminta, sehingga tidak ada pesertayang tidak sesuai dengan bidangnya pekerjaannya dan begitu juga halnya pada diklat-diklat yang lain.
Diharapkan Diklat ini lebih terbuka luas, tidak hanya ditujukan untuk pegawai Perpusnas dan Perpusda akan tetapi diberi kesempatan pada instansi lain.&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Kepala Perpustakaan Nasional RI yang diwakili oleh Sekretaris Utama Bapak Soeprapto, SH pada tanggal 5 Juni 1995 membuka secara resmi tiga pelatihan yaitu Diklat Tenaga Teknis Perpustakaan/Asisten Pustakawan; Diklat Tenaga Pelatihan Perpustakaan dan Diklat Manajemen Keuangan yang masing-masing dilaksanakan selama 1-4 bulan.

Pendidikan perpustakaan
 Pustakawan

Dua Pelatihan Dalam Upaya MeningkatkanÂ Profesionalsime Pustakawan

Pendahuluan
Pada era globalisasi informasi ini, dunia telah dipacu dengan penemuan-penemuan dan atau pendapat-pendapat mutakhiroleh para teknorat atau ilmuwan, sebagai hasil pemikirannya. Ide-ide atau gagasan tersebut dituangkan dalam tulisan atau terbitan. Hampir setiap hari di dunia ini terbitan beribu-ribu hasil karya yang diterbitkan dalam bentuk artikel atau buku.Indonesia dapat digolongkan negara yang terbitannya masih rendah.
Dengan hasil terbitan yang masih rendah itu lumayan cukup mudah dalam pengawasannya, apabila dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju. Apalagi dengan keberadaan : IKAPI, perwakilan ISBN dan ISSN yang berarti akan mempermudah dalam pengawasannya.
Namun bukan berarti hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu pekerjaan yang ringan. Tugas yang diemban oleh pustakawan merupakan tanggung jawab yangberat, sehubungan dengan hasil terbitan yang ada diIndonesia. Karena harus mengumpulkan, mendaftar, mengklasifikasi untuk dituangkan dalam bibliografi. Oleh karena itu perlu adanya pedoman teknis tertentu untuk dapat menyusun bibliografi.
Pengertian &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;
Bibliografi berasal dari bahasa Yunani &ldquo;bilio&rdquo; (buku) dan &ldquo;grafi&rdquo; (menulis). Jadi bibliografi dapatlah&nbsp; diartikan suatu daftar buku-buku atau artikel majalah biasanya untuk subjek tertentu. Bibliografi nasional mendaftar semua buku-buku yang diterbitkan di wilayah geografi Negara tertentu dan ditulis dalam bahasa tertentu.
Maksud dan Tujuan
Secara umum maksud pendaftaran hasil karya dalam terbitan-terbitan itu agar dapat dikenali, diidentifikasi, diseleksi dan diketahui tempat terbitnya, bila dikehendaki.
Dengan demikian setelah terbitan itu dapat didaftar, maka dapat dimanfaatkan untuk :
<ul>
<li>mengetahui terbitan mengenai subyek apa, dimana dan kapan diterbitkan;</li>
<li>sebagai sarana pengawasan, agar jangan terjadi adanya duplikasi dalam suatu terbitan;</li>
<li>sebagai bahan atau sumber dalam penelitian lebih lanjut untuk diolah sebagai bahan pustaka;</li>
<li>sebagai standar bagi sumber daya manusia</li>
</ul>
Jenis-jenis Bibliografi
Dengan semakin banyaknya hasil karya dari berbagai subyek terbitan, maka dampaknya adalah banyak bibliografi yang diterbitkan. Namun secara umum bibliografi itu dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu bibliografi umum dan bibliografi khusus.
<ul>
<li>bibliografi umum (universal), yaitu mendaftar semua terbitan yang tidak terbatas pada wilayah, subyek atau bahasa.</li>
<li>bibliografi regional, yaitu mendaftar semua terbitan di suatu megara tertentu.</li>
</ul>
Contoh : Bibliografi Asia Tenggara.
<ul>
<li>bibliografi nasional, yaitu mendaftar semua terbitan di suatu negara tertentu.</li>
</ul>
Contoh : Bibliografi NasionalIndonesia
<ul>
<li>bibliografi khusus subyek, yaitu mendaftar untuk terbitan subyek tertentu.</li>
</ul>
Contoh : Bibliografi Fauna
<ul>
<li>bibliografi khusus buku-buku yang didaftar pada periode tertentu.</li>
</ul>
Contoh : Bibliografi Kolonial Belanda
<ul>
<li>bibliografi khusus karya seseorang, Contoh : Bibliografi Sukarno</li>
<li>bibliografi daerah, yaitu mendaftar terbitan di suatu daerah sebagai bagian dari negara. Contoh : Biliografi Daerah Maluku</li>
</ul>
Penyusunan Bibliografi&nbsp;
Penyusunan bibliografi jangan hanya terfokus pada jenis-jenis bibliografi seperti tersebut diatas saja. Pustakawan harus dapat memproyeksikan perkembangan informasi dengan perencanaan penyusunan bibliografi yang akan dilaksanakan.
Contoh : bibliografi khusus fauna bisa saja batasan wilayahnya se-Asia Tenggara. Karena Asia Tenggara banyak kesamaan jenis faunanya.
Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan di dalam penyusunan bibliografi :
<ul>
<li>perlu adanya pembatasan jenis bibliografi, selain itu bidangnya harus dibatasi pula. Contoh : Bibliografi ParawisataIndonesia</li>
<li>harus didasarkan pada kebutuhan yang diperlukan</li>
</ul>
Bibliografi disusun untuk tujuan tertentu, jadi pemanfaatannya harus jelas;
<ul>
<li>bentuk terbitan: retrospektif; kumulatif; current;</li>
<li>sumbernya terseleksi atau komprehensif;</li>
<li>perlu penekaan adanya jenis bahan yang dikumpulkan;</li>
<li>bentuk entri harus mudah dimengerti oleh pemakai. Ingatlah, bahwa tidak semua pemakai dapat menggunakan sarana yang diberikan oleh perpustakaan. Deskrips, bibliografi harus jelas. Umumnya menggunakan pedoman penyusunan DDC; UDC; AACR2.</li>
</ul>
Strategi Penelusuran&nbsp;
Supaya karya-karya atau terbitan-terbitan yang tersebar tersebut dapat diketemukan kembali, maka perlu adanya adanya strategi dalam penelusuran. Strategi penelusuran adalah suatu cara yang dipergunakan untuk dapat mengumpulkan bahan-bahan atau sumber-sumber data yang sedang dicari dengan cepat dan tepat serta mudah. Terlepas dari masalah strategi penelusuran, maka perlu adanya ketajaman analisa pemikiran dari penelusur, dengan pola berfikir kreatif setiap langkah yang dilakukan tentu tidak akan sia-sia hasilnya.&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
Sebagaimana dalam penyusunan, maka penelusuran bibliografi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
<ul>
<li>topiknya harus dibatasi dengan jelas;</li>
<li>pembatasan penelusuran, apakah komprehensif atau terpilh;</li>
<li>semua daftar literatur harus ditelusur, sumber-sumber primer atau sekunder, termasuk artikel dan laporan;</li>
<li>perlunya memperhatikan adanya pembabakan, antara sumber dengan tujuan penelusuran;</li>
<li>perlu penegasan bahasa asing harus ditelusur atau tidak.</li>
</ul>
Akhir pekerjaan dari penelusuran adalah mengumpulkan hasil penelusuran yang dicatat pada lembaran-lembaran untuk diadakan verifikasi. Agar jangan terjadi duplikasi, maka harus diberikan kode dengan istilah tertentu.
Penyajiannya harus disusun secara sistimatis, dengan mennyebutkan sumber-sumbernya.
Penutup
Langkah-langkah dalam penyusunan maupun penelusuran bibilografi ini dapat dimanfaatkan bagi pustakawan untuk menambah wawasan. Karena langkah-langkah ini hanya global untuk membekali mereka yang masih kurang dalam memahami bibliografi. Sehingga dengan pedoman teknis ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan dapat membantu dalam melaksanakan pekerjaan.

Bibliografi berasal dari Bahasa Yunani "biblio" (buku) dan "grafi" (menulis), jadi bibliografi dapat diartikan sebagai suatu daftar buku atau artikel majalah untuk subjek tertentu dan fungsinya mendaftar semua buku yang diterbitkan di wilayah geografi Negara tertentu dan ditulis dalam bahasa tertentu. Bibliografi dapat digolongkan ke dalam dua jenis yaitu bibilografi umum dan bibliografi khusus.

Bibliografi

Bibliografi : Langkah-LangkahÂ Penelusuran Dan Penyusunan

Secara harfiah perpustakaan merupakan sebuah kumpulan buku dan bahan pustaka tercetak dan terekam lainnya yang disediakan untuk masyarakat. Buku atau pustaka merupakan hasil karya intelektual manusia yang dituangkan secara sistimatis dan cermat sehingga merupakan suatu pesan atau informasi mengenai suatu masalah untuk para pembacanya. Namun batasan secara harfiah ini tidaklah menggambarkan secara hakiki mengapa manusia itu mendirikan dan terus berusaha mengembangkan perpustakaan. Arti hakiki sebuah perpustakaan justru tidak hanya terletak pada kondisi materiilnya, meskipun hal ini juga penting, tetapi pada aspek tujuan dan sasaran yang dicanangkan oleh yang mendirikan, yang bermanifestasi pada tugas dan fungsi setiap jenis perpustakaan.
Sejak awal diadakannya, sama seperti buku/pustaka perpustakaan mengemban fungsi sebagai sumber informasi dan ilmu pengetuhuan dan berperan sebagai sarana komunikasi dan sarana belajar antar manusia, antar bangsa, bahkan antar generasi.
Dengan sumber-sumber informasi dan ilmu pengetahuan, masyarakat dapat menambah pengetahuan dan wawasan perkembangan alam sekitarnya. Dengan demikian maka perpustakaan memperoleh fungsi sebagai sarana komunikasi untuk pendidikan. Jelaslah kiranya, bahwa dengan fungsi sebagai sarana komunikasi informasi dan pengetahuan hasil budidaya manusia, penampilan dan kinerja perpustakaan akan sangat dipengaruhi oleh irama perkembangan kebudayaan.
Kalau dalam awal sejarah perkembangannya, perpustakaan itu hanya tampil sebagai kumpulan tablets (tanah liat), gulungan kulit kayu atau kulit binatang bertulis tangan atau terpahat, dengan fungsi komunikasinya yang sangat terbatas, maka dewasa ini, seirama dengan kemajuan ilmu dan teknologi, funsi perputakaan telah berkembang menjadi pusat layanan informasi ilmu, teknologi dan budaya yang diatur dan dikelola secara ilmiah dan mempergunakan sarana dan alat yang canggih, sedang bahan pustakanya mencakup karya cetak, terutama buku, dan karya rekam.
Dengan segala potensi dan kemampuannya perpustakaan sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan diarahkan untuk dapat berperan sebagai agen modernisasi masyarakat, sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat. Keberadaan perpustakaan oleh karena-nya sangat dibutuhkan sebagai sarana belajar, untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, dan meningkatkan ketrampilan bagi masyarakat, secara langsung atau tidak langsung perpustakaan dapat digunakan sebagai sarana mencerdaskan masyarakat dan bangsa.
Berdasarkan penampilan dan fungsinya yang sangat strategis bagi sarana pendidikan dan kemajuan inilah maka perpustakaan dewasa ini dilukiskan orang antara lain sebagai berikut :
Buku (baca: perpustakaan) merupakan jendela ke dunia ilmu pengetahuan (Prof. Dr. Fuad Hasan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Tidak ada hal yang lebih penting bagi umat manusia dari pada membawakan buku ke dalam jangkauan semua orang buku yang dapat meluaskan pandangan, dapat membebaskan kita dari diri kita sendiri, dapat mendorong kita kepenemuan-penemuan baru dan benar-benar dapat merubah kehidupan serta membuat seseorang menjadi anggota masyarakat yang lebih berharga. Satu-satunya jalan untuk melaksanakan ini, ialah perpustakaan-perpustakan (umum). Demikian pernyataan Pujangga Perancis Andrea Maurois tentang perpustakaan dalam bukunya Public Libraries and their mission.
Lebih lanjut unesco dalam deklarasinya tentang perpustakaan umum menyatakan antara lain bahwa perpustakaan (umum) merupakan manifestasi cita-cita demokrasi yang menyediakan hasil budi dan daya manusia bagi keperluan seluruh manusia tanpa memandang perbedaan bangsa jenis kelamin, keturunan latar belakang sosial dan pendidikan, dan bahasa.
Dalam laporan akhir rapat kongres Buku Se-Dunia di London tahun 1982, Unesco menyebut antara lain books (read libraries) retain their pre-eminence as the carriers of knowledge, and education, and cultural values in human society. They serve both national development and enrichment of individual human life.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
They foster better understanding between peoples and strengthen the desire for peace in the minds of men to which Unesco is dedi cated.
Dengan demikian jelas ada kaitan antara perpustakaan dengan pendidikan, kemajuan masyarakat dan bangsa, serta perdamaian dunia.
Di dalam dunia pendidikan, Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional, dalam penjelasan pasal 3 antara lain menyatakan, bahwa &ldquo;Salah sumber belajat yang amat penting adalah perpustakaan yang harus memungkinkan para tenaga kependidikan dan para peserta didik memperoleh kesempatan untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan dengan membaca bahan pustaka yang mengandung ilmu yang diperlukan&rdquo;.
Dari lingkungan pendidikan tinggi kita banyak mendengar ungkapan yang&nbsp; menyebut perpustakaan universitas sebagai &ldquo;jantung universitas&rdquo; dan merupakan urat nadi bagi kegiatan belajar mengajar di kampus.
Tentang fungsi perpustakaan bagi pembangunan nasional antara lain tersirat dalam pernyataan Presiden Soehartotentang buku, yang antara lain berbunyi : Terdapat kaitan yang erat antara perbukuan (baca perpustakaan) dan pembangunan. Melalui bacaan yang baik masyarakat dapat meningkatkan pengetahuannya, memperluas pandangannya, memperluas budi pekertinyadan mematangkan kebudayaannya. Dalam pidato yang sama di bagian yang lain Presiden Soeharto menyatakan: Buku dan bahan-bahan bacaan lainnya diperlukan sebagai alat komunikasi antar manusia maupun bangsa. Akan sulitnya kita menggambarkan kemajuan masyarakat secara menyeluruh tanpa adanya sarana pengetahuan dan komunikasi berupa buku. Buku yang mengungkapkan beraneka keterangan, yang ditulis untuk berbagai jenis lapisan kecerdasan masyarakat, merupakan alat yang penting dalam usaha kita memerangi kebodohan dan kemiskinan&hellip;
Salah satu cara untuk memungkinkan rakyat kita menikmati sumber-sumber pengetahuan ini, adalah terciptanya suatu sistem perpustakaan yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat, baik di desa maupun di kota dapat terjangkau oleh layanan perpustakaan.
Berbagai faktor yang berpengaruh dalam pengembangan sistem nasional layanan perpustakaan
Usaha pengembangan perpustakaan di Indonesia sudah dimulai sejak awal dasawarsa enam puluhan, dan hingga kini sudah berlangsung lebih dari 40 tahun.
Meskipun belum memenuhi harapan, namun sejumlah institusi perpustakaan yang mencakup berbagai jenis telah dapat didirikan. Secara teoritis istitusinal sebenarnya kerangka sistem nasional perpustakaan sudah ada. Koleksi nasional setiap tahun terus bertambah, lebih-lebih dengan diberlakukannya Undang-Undang No, 4 tahun 1990 tentang serah &ndash; simpan dan karya rekam. Jumlah tenaga pustakawan terdidik dewasa ini sudah jauh lebih banyak dari waktu awal pelita. Seperti halnya dengan pelaksanaan sector-sektor pembangunan yang lain, pelaksanaan pengembangan sistem layanan perpustakaan juga terlepas dari berbagai faktor, yang berupa pendorong (strengths), penghambat (weaknesses), penghalang (threats) dan tergantung pula dari tersedianya peluang (oportunities).
a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Faktor pendorong (strengths)
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Secara idiil ada dua hal yang merupakan kekuatan pendorong pengembangan perpustakaan, yakni pertama:Sumpah Pemuda tahun 1928 yang melambangkan keinginan manusia Indonesia yang dengan berbagai kemajemukannya berkeinginan untuk bersatu dalam satu Tanah Air, satu kebangsaan dan menjunjung tinggi bahasa kesatuan bahasa Indonesia.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kedua adalah keinginan bangsa Indonesia untuk meningkatkan kecerdasan kehidupannya seperti tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan, PJP II usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusiayang tertuang dalam GBHN 1993.
<ul>
<li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sebagai kekuatan pendorong operasional dapat disebut :</li>
</ul>
<ol>
<li>Pasal 31 ayat 1 UUD 1945yang berbunyi tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan ganjaran.</li>
<li>Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 35 beserta penjelasannya.</li>
<li>Undang-undang&nbsp; No.4 tahun1990, tentang serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.</li>
<li>Keputusan Presiden No. 11 tahun 1989, tentang Perpustakaan Nasional.</li>
<li>Keputusan Mendagri No. 9 tahun 1988, tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan tatakerja Perpustakaan Umum beserta Inmendagri No. 21 tahun 1988 tentang Peraturan Pelaksanaannya, dan Keputusan Mendagri No. 56 tahun 1994 tentang Perpustakaan Umum Dati II.</li>
</ol>
<ul>
<li>&nbsp;Faktor-faktor yang menghambat/melemahkan (weaknesses)</li>
</ul>
&nbsp;&nbsp; Jumlah penduduk yang besar dan hidup berpencar dengan tidak merata di atas&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ribuan pulau (300 pulau yang berpenduduk).
<ol>
<li>Budaya dan tingkat kecerdasan bangsa yang sangat majemuk.</li>
<li>Masih lemahnya kesadaran masyarakat akan arti peranan informasi bagi&nbsp;&nbsp;&nbsp; pengembangan kehidupan seseorang dan pembangunan masyarakat dan bangsa.</li>
<li>Masih lemahnya kesadaran masyarakat termasuk lemahnya kepedulian sejumlah penentu kebijaksanaan baik di pusat maupun di daerah terhadap arti dan peranan perpustakaan sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan.</li>
<li>Masih rendahnya minat dan kebiasaan membaca masyarakat.</li>
<li>Masih tersendat-sendatnya pengembangan perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah, yang sudah ada umumnya kecil-kecil dengan bahan pustaka dan pengelolaan yang masih di bawah standar. Perpustakaan sekolah belum mampu berfungsi sebagai sumber belajar mengajar seperti yang dikehendaki undang-undang.</li>
<li>Masih terbatasnya jumlah pustakawan terdidik. Banyak daerah dan sekolah tidak dapat menyelenggarakan layanan perpustakaan karena tidak tersedianya tenaga pustakawan.</li>
<li>Masih terbatasnya institusi pendidikan pustakawan.</li>
<li>Masih lemahnya sumber-sumber bahan pustaka nasional, terutama di bidang perbukuan dan usaha rekaman.</li>
</ol>
<ul>
<li>&nbsp;Faktor-faktor yang membuka peluang pengembangan perpustakaan</li>
</ul>
<ol>
<li>Besarnya jumlah sekolah-sekolah dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan, dengan jumlah peserta didik yang &plusmn; 40.000.000 orang.</li>
<li>Banyaknya berbagai program pendidikan luar sekolah dan program-program Pelita yang berkaitan dengan pengembangan serta peningkatan sumber daya manusia.</li>
<li>Besarnya populasi pembaca potensial, baik yang berada di bangku sekolah, lebih-lebih yang sudah menamatkan jenjang pendidikan.</li>
</ol>
<ul>
<li>&nbsp;Faktor yang dapat mengancam keberhasilan perpustakaan</li>
</ul>
Makin pesatnya perkembangan teknologi informasi non buku, seperti TV dan alat-&nbsp; alat audiovisual lainnya, yang mendorong orang lebih senang melihat dan mendengar dari pada membaca.
Arah, Sasaran, dan Strategi
Seperti telah dikembangkan dalam paragraf&nbsp; terdahulu pengembangan perpustakaan di Indonesia diarahkan kepada terbentuknyasebuahsistem nasional perpustakaan yang mampu melayani seluruh lapisan dan golongan masyarakat sampai kedesa-desa, akan kebutuhan sarana belajar informasi. Dalam kondisi umum nasional dewasa ini fungsi perpustakaan sangat erat dikaitkan dengan usaha-usaha untuk menigkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan mendorong keberhasilan program-program pembangunan nasional.
Berlandaskan pada fungsi tersebut dan dengan memperhatikan berbagai faktor yang berpengaruh seperti terurai dalam paragraf &nbsp;sebelum ini, maka pengembangan sistem nasional tersebut perlu dilakukan secara rasional, antara lain dengan. &nbsp;&nbsp;
<ul>
<li>Penetapan sasaran layanan yang potensial dan efektif terhadap akses informasi perpustakaan yang terutama dapat diperoleh melalui keinginan mereka.</li>
</ul>
Golongan masyarakat yang merupakan calon pemakai perpustakaan yang&nbsp;&nbsp; potensial adalah mereka yang masih belajar di bangku pendidikan formal ditambah mereka yang sudah selesai pendidikan dan masuk ke pasar kerja yang jumlahnya cukup besar. Jumlah siswa pada tiga jenjang pendidikan formal saja diperkirakan sekitar 40.000.000 orang. Jumlah yang sudah selesai pendidikan dan berada dalam masyarakat jumlahnya lebih besar.
<ul>
<li>Penetapan prioritas dalam pengembangan institusi perpustakaan yang langsung mendukung sasaran layanan yang ditetapkan. Tolok ukur utama yang harus dijadikan pegangan bagi pengembangan institusi perpustakaan hendaknya didasarkan pertama pada besar kecilnya populasi dan jenis masyarakat yang akan dilayani serta daya dukung institusi-institusi tersebut bagi pelaksanaan sistem lnasional yang ditetapkan.</li>
</ul>
Dengan memperhatikan berbagai kondisi geografis dan demografis serta fungsi utama pengembangan perpustakaan di Indonesia, seperti telah dipaparkan di depan, dengan tidak mengurangi pengembangan jenis-jenis perpustakaan lain, maka mengembangan sistem perpustkaan nasional di Indonesia untuk jangka dekat sebaiknya memberikan prioritas kepada pengembangan perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum.
<ul>
<li>Dengan pengembangan kedua jenis perpustakaan tersebut, maka jaringan layanan yang dikembangkan pertama akan dapat menjangkau golongan terbesar masyarakat Indonesia (calon pembaca potensial). Dengan arah tersebut fungsi perpustakaan dapat diperankan sebagai sarana peningkatan kecerdasan kehidupan masyarakatdan bangsa, peningkatan hidup sumber daya manusia bagi pembangunan, pengentasan kemiskinan dan sebagai sarana pendidikan seumur hidup.</li>
</ul>
<ul>
<li>Pengembangan suatu sistem layanan yang efektif dan efien.</li>
</ul>
Berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama lebih kurang 20 terakhir, yang dikuatkan melalui hasil kajian dan percobaan, tampaknya sistem layanan perpustakaan koorperatif &ldquo; cukup tepat guna sehingga merupakan salah satu alternatif yang cukup refresentatif sebagai Suatu sistem Nasional Layanan perpustakaan di Indonesia.
Sistem layanan koorperatif bagi perpustakaan, dengan mekanisme Pusat layanan memberikan baik loan rotation kepada perpustakaan-perpustakaan anggota, maka kemampuan layanan perpustakaan secara keseluruhan dapat ditingkatkan. Dengan sistem peminjaman rotasi/bergilir maka khasanah judul buku di pusat layanan jauh lebih besar sehingga buku yang beredar jumlah judulnya lebih besar pula dan bisa menghindari duplikasi yang tidak perlu bagi perpustakaan anggota sehingga pelaksanaan layanan lebih efisien.
Pusat-pusat layanan diarahkan untuk dibentuk:
<ul>
<li>untuk layanan masyarakat umum pada Perpustakaan Umum Dati II (Kabupaten/Kotamadya)</li>
<li>untuk layanan perpustakaan sekolah dapat tergabung pada Perpustakaan &nbsp;Umum Dati II atau perpustakaan pusat pada Kandep P&amp; K Dati II.</li>
</ul>
Dengan sistem layanan terpusat ini tidak berarti menghilangkan perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah di masing-masing sekolah. Akan tetapi justru akan lebih memperkuat kemampuan layanan masing-masing perpustakaan tersebut dengan pengaturan dan koordinasi dalam pembinaan koleksi masing-masing untuk menghindari duplikasi yang tidak berguna. Sistem ini diperlukan mengingat perpustakaan perpustakaan umum desa dan perpustakaan sekolah jumlahnya sangat besar dengan kemampuan yang terbatas. Sistem layanan terpusat telah terbukti berhasil dengan pilot project sistem Layanan Terpusat Perpustakaan Sekolah (LTPS) yang diujikan pada tiga propinsi, yaitu Lampung, Banjarmasin, dan Nusa Tenggara Barat.

Arti hakiki perpustakaan tidak hanya terletak pada kondisi materiilnya tetapi juga pada aspek tujuan dan sasaran yang dicanangkan oleh yang mendirikan dengan bermanifestasi pada tugas dan fungsi setiap jenis perpustakaan. Keberadaan perpustakaan sangat dibutuhkan sebagai sarana belajar, untuk memperluas wawasan dan pengetahuan dan meningkatkan ketrampilan bagi masyarakat dan secara langsung maupun tidak langsung perpustakaan dapat digunakan sebagai sarana mencerdasakan masyarakat dan bangsa. Salah satu cara agar rakyat menikmati sumber pengetahuan ini adalah terciptanya suatu sistem perpustakaan yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat, baik di desa maupun di kota dapat terjangkau oleh layanan perpustakaan.

Majalah Online

Revisi SK Menpan

Pustakawan, Mandiri Atau Eksklusif ?

Masalah Kita

Dua Pelatihan Dalam Upaya MeningkatkanÂ Profesionalsime Pustakawan

Bibliografi : Langkah-LangkahÂ Penelusuran Dan Penyusunan

Perpustakaan Sebagai Lembaga Pendidikan Dan Sarana Mencerdaskan Masyarakat Dan Bangsa