Akreditasi Perpustakaan Tak Sekadar Bangunan, Saatnya Pustakawan Tampil dengan Jenama Baru

Bojongsari, Depok - Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) E. Aminudin Aziz menyerahkan sertifikat akreditasi A kepada Perpustakaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

 

Dalam Rapat Koordinasi Perpustakaan di Lingkungan Kemendikdasmen, Kepala Perpusnas menyampaikan proses akreditasi perpustakaan kini telah berubah. 

 

"Kami di Perpusnas telah mengubah instrumen penilaian akreditasi.  Tidak lagi hanya melihat kelengkapan fisik atau gedung, tetapi menilai kinerja perpustakaan dalam melayani masyarakat, mendukung pembelajaran, dan mendorong budaya baca," ungkapnya, Selasa(15/7/2025).

 

Menurutnya, perubahan pendekatan ini penting agar perpustakaan kecil, dengan sumber daya terbatas tetapi aktif dan berdampak, tidak merasa rendah diri. "Justru yang lebih aktif, walau kecil, itu yang membahagiakan," ujarnya.

 

Perpusnas mencatat, lanjutnya, dari 219.415 perpustakaan di Indonesia, terdapat 5.833 perpustakaan khusus, termasuk 112 perpustakaan di lingkungan Kemendikdasmen. Kepala Perpusnas menyebut koleksi perpustakaan harus relevan dengan fungsi lembaga.

 

"Misalnya, perpustakaan Badan Bahasa, tentu koleksinya harus menekankan bahasa dan sastra. Penilaian akreditasi kini cenderung seperti itu, kesesuaian dan dampak," terangnya.

 

Selain itu, Kepala Perpusnas mengatakan perlunya perubahan citra pustakawan. "Masih banyak stigma yang menempel, pustakawan dianggap profesi buangan, minim kreativitas, tertutup, dan tidak menjanjikan karier. Ini harus kita ubah total," tegasnya.

 

Dia mendorong hadirnya jenama atau branding baru bagi pustakawan Indonesia. "Jenama ini menjadi cara pustakawan menjual dirinya secara profesional. Mereka harus tahu siapa sasaran utamanya, bagaimana melayani, bagaimana tampil, dan bagaimana mempromosikan nilai-nilai literasi," lanjutnya.

 

Sekretaris Jenderal Kemendikdasme, Suharti, mengatakan perpustakaan perlu menyesuaikan koleksinya dengan kebutuhan lembaga. "Kami memiliki lebih dari 120 UPT, seperti balai bahasa, balai penjamin mutu, dan vokasi. Tapi apakah koleksi perpustakaan sudah relevan? Apakah layanan pustakawanannya mendukung pengembangan kapasitas pegawai dan guru?," ujarnya.

 

Sekjen Suharti juga menyampaikan telah tersedia 270  peta jabatan pustakawan yang telah mendapat persetujuan KemenPAN-RB, mencakup   berbagai tingkatan, mulai dari asisten pustakawan hingga pustakawan madya. "Namun, jumlah pustakawan masih minim, hanya15 orang sehingga perlu strategi penguatan SDM secara menyeluruh," ungkapnya.

 

Sementara itu, Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Komunikasi dan Media, Ma'ruf mengatakan perpustakaan bukan museum baru yang hanya menyimpan buku-buku lama dan berdebu.  "Jangan sampai perpustakaan kita hanya jadi simbol, tanpa fungsi hidup dalam masyarakat," katanya.

 

Dia mendorong perpustakaan, khususnya di lingkungan Kemendikdasmen, untuk tidak hanya beroperasi pada jam kerja biasa. “Saya lihat jam layanan perpustakaan masih normal seperti kantor. Padahal, kenapa tidak dibuka lebih lama? Atau bahkan hadir di akhir pekan, bisa ikut CFD (Car Free Day), minimal sebulan sekali,” jelasnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, juga diserahkan piagam penghargaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam(SS KCKR) koleksi fisik terbanyak tahun2024, diantaranya Perpustakaan Balai Bahasa Bali sebanyak 89 judul, Perpustakaan Balai Bahasa Maluku sebanyak 42 judul, Perpustakaan  Balai Bahasa Sulawesi Tengah sebanyak 37 judul.

 

Selain itu,  penyerahan SS KCKR koleksi digital terbanyak tahun 2024, diantaranya Perpustakaan Lembaga Penjaminan  Mutu Pendidikan  Jawa Barat  sebanyak 603 judul, Perpustakaan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur sebanyak 322 judul, dan Balai Bahasa DIY sebanyak 311 judul.

 

 

 

Reporter: Wara Merdeka

Dokumentasi: Ahmad Kemal Nasution