Apresiasi Perpusnas, DPRD Probolinggo Berharap Efisiensi Anggaran Tidak Berdampak pada Batalnya Realisasi Bantuan Buku

Jakarta - Humas Perpusnas. Penguatan budaya baca tidak dapat hanya mengandalkan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas). Dukungan pemerintah daerah dan DPRD dinilai menjadi faktor penting agar berbagai program literasi mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat desa. Perpusnas, DPRD Kabupaten Probolinggo, dan Tim Sekretariat Probolinggo membahasnya pada Jumat (31/7/2026). 

 

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Muhammad Zubaidi, menyampaikan apresiasi atas berbagai dukungan yang telah diberikan Perpusnas kepada daerahnya. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat terus diperkuat, terutama untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan bacaan.

 

“Menurut data yang kami miliki, Kabupaten Probolinggo akan menerima bantuan untuk 56 perpustakaan desa, 34 taman bacaan masyarakat, dan 8 perpustakaan masjid, sehingga totalnya 98 penerima. Harapan kami semoga efisiensi anggaran tidak sampai berdampak pada batalnya realisasi bantuan buku tersebut,” ujarnya.

 

Selain koleksi buku, DPRD Kabupaten Probolinggo juga mengusulkan dukungan mobil maupun sepeda motor perpustakaan keliling. Menurutnya, sarana tersebut sangat dibutuhkan untuk menjangkau 330 desa yang tersebar di 24 kecamatan, termasuk wilayah pegunungan dengan akses yang cukup sulit.

 

Menanggapi aspirasi tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Suharyanto menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran nasional berdampak pada pengadaan koleksi Perpusnas. Anggaran Perpusnas mengalami efisiensi hampir 40 persen pada 2025 dan berlanjut pada 2026 sehingga belum tersedia anggaran untuk pengadaan buku baru maupun penyaluran bantuan koleksi kepada pemerintah daerah.

 

Suharyanto juga menyampaikan bahwa selama lebih dari satu dekade Perpusnas terus mendukung pengembangan perpustakaan di Kabupaten Probolinggo melalui berbagai program.

 

Dukungan tersebut meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, mobil perpustakaan keliling, Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), Pojok Baca Digital (POCADI), bantuan bagi perpustakaan komunitas, pesantren, lembaga pemasyarakatan, perpustakaan pesisir, hingga 158 paket bantuan bahan bacaan bermutu.

 

Menurutnya, seluruh bantuan tersebut perlu dikawal bersama agar benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan budaya baca dan literasi masyarakat.

 

"Kami memandang bahwa pemanfaatan anggaran tahun ini harus benar-benar optimal. Karena tahun 2026 ini sudah mendapat alokasi, maka mohon dimanfaatkan sebaik mungkin. Semua kegiatannya dilaksanakan, dan realisasinya juga dimaksimalkan sampai 100 persen sehingga catatan kinerja anggarannya bagus," ujarnya.

 

Meski dalam masa efisiensi anggaran, terang Suharyanto, Perpusnas terus memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan melalui koleksi digital. Dikatakannya, berbagai naskah Nusantara dialihwahanakan menjadi komik, buku bacaan anak, dan konten digital yang dapat diakses secara gratis melalui aplikasi iPusnas.

 

“Perpusnas juga membuka peluang kerja sama melalui pelatihan perpustakaan digital, program PUSPA Pemustaka, webinar, serta berbagai kegiatan peningkatan kapasitas pustakawan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah tanpa dipungut biaya,” urainya.

 

Suharyanto mendorong agar pelaksanaan program literasi dilakukan secara kolaboratif bersama DPRD. Keterlibatan anggota dewan dalam berbagai kegiatan diharapkan mampu memperkuat dukungan pemerintah daerah sekaligus meningkatkan publikasi program literasi kepada masyarakat.

 

Mendukung hal itu, Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Humas Perpusnas, Aji Subekti menjelaskan bahwa DAK nonfisik Bidang Perpustakaan tahun 2026 dialokasikan untuk pembinaan perpustakaan, Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca, pengembangan konten literasi berbasis kearifan lokal, penguatan literasi daerah, serta pelestarian naskah kuno Nusantara.

 

“Pelaksanaan program akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah dan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai bagian dari proses evaluasi,” tambahnya.

 

Sebagai informasi, Perpusnas selalu mengingatkan pentingnya pembaruan akreditasi perpustakaan daerah. Berdasarkan data Perpusnas, akreditasi perpustakaan Kabupaten Probolinggo masih berstatus C dan telah berakhir masa berlakunya sejak 2021. Pembaruan akreditasi dinilai menjadi bagian penting dalam peningkatan mutu layanan perpustakaan.

 

Audiensi tersebut juga membahas pentingnya penguatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) sebagai acuan penyusunan kebijakan literasi di daerah. Perpusnas berharap sinergi dengan DPRD dapat memperkuat dukungan anggaran, kebijakan, serta pengawasan sehingga berbagai program literasi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo. *** (SA/Ed:DRS/Dok:AKN)