Jakartaâ€”Upaya untuk menghimpun, menyimpan dan melestarikan hasil karya intelektual bangsa di Indonesia, dimulai sejak zaman kolonial Belanda.
Hal ini ditandai dengan terbitnya peraturan pemerintah, melalui ordonansi pemerintah kolonial Belanda, nomor 7981 tahun 1913. Peraturan mengimbau kepada para penerbit di wilayah pemerintahan Belanda di Nusantara untuk mengirimkan beberapa kopi dari buku hasil terbitannya, ke sebuah lembaga kebudayaan yaitu Ikatan Kesenian dan Ilmu Batavia. Lembaga ini didirikan di Batavia pada 1778.
Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Emyati Tangke Lembang, menyatakan setelah masa kemerdekaan, pelaksanaan serah simpan karya diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (UU SS KCKR). Pada 2018, UU tersebut direvisi.
â€œSelama kurun waktu 28 tahun undang-undang ini berlaku, Pemerintah memandang perlu melakukan revisi, sehingga selaras dengan perkembangan teknologi dan informasi, mengingat saat ini dunia penerbitan dan publikasi sudah banyak beralih ke dunia digital. Tahun 2018 telah disahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam,â€ urainya dalam webinar dengan tema Penghimpunan dan Pelestarian Karya Anak Bangsa dari Masa ke Masa yang diselenggarakan Perpusnas secara virtual, pada Jumat (27/5/2022).
UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang SS KCKR mengamanatkan penerbit serta produsen karya rekam selaku pelaksana serah untuk menyerahkan hasil karyanya ke Perpusnas dan perpustakaan provinsi. Menurut Emyati, implementasi pelaksanaan serah simpan karya yang merupakan amanat UU, tidak terlepas dari eksistensi penulis dan musisi yang melahirkan karya terbaiknya. â€œMelalui peran penerbit dan produsen karya rekam sebagai jembatan para pencipta karya menuangkan seluruh ide dan gagasan untuk dapat dinikmati oleh masyarakat,â€ ungkapnya.
Melalui webinar yang diselenggarakan dalam rangka hari jadi ke-42 Perpusnas tersebut, Emyati berharap adanya sinergi antara pelaksana serah dan Perpusnas sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pelaksanaan SS KCKR. Undang-undang ini bertujuan mewujudkan koleksi nasional dan melestarikan sebagai hasil budaya bangsa.
Sejarawan, JJ Rizal, mengungkapkan perpustakaan merupakan ukuran peradaban sebuah bangsa. Menurutnya, fungsi deposit yang merupakan pelaksanaan dari serah simpan, inti dari layanan perpustakaan. Semakin baik dan terbaru koleksi perpustakaan serta bibliografinya, maka terlihat kemajuan peradaban bangsa Indonesia.
Dia menambahkan, salah satu institusi yang mendukung terwujudnya cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa adalah perpustakaan. Bahkan menurutnya, Proklamator Kemerdekaan Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta, telah membayangkan untuk membuat perpustakaan publik. Selain itu, peran penting perpustakaan terlihat melalui terselenggaranya Kongres Perpustakaan seluruh Indonesia di Jakarta tahun 1954, yang kemudian memunculkan kata Perpustakaan Nasional.
Dia menekankan, Perpusnas sebenarnya berfungsi untuk melawan lupa ingatan bangsa mengingat fungsinya yang untuk menyimpan hasil karya anak bangsa. Deposit memiliki makna sangat penting bagi bangsa untuk maju. Oleh karena itu, pengabaian terhadap koleksi deposit yang baik dan pengabaian terhadap Perpusnas, setara dengan pengabaian terhadap masa depan.
â€œKalau kita bicara tentang Indonesia tanpa bicara tentang perpustakaan dan menjaga depositnya dan memperkaya koleksinya dalam konteks ini, itu sebenarnya kita jadi bangsa yang durhaka gitu loh. Karena para pendiri bangsa kita itu, mereka para pembaca buku. Mereka itu orang yang care dengan buku karena mereka tahu betul ya peradaban itu diukur dari kepustakaan yang baik,â€ tukasnya.
Akademisi Richardus Eko Indrajit mengungkapkan dirinya ikut melestarikan hasil karya anak bangsa dengan memberikan lisensi creative commons dalam buku dan artikel hasil tulisannya. Buku hasil karyanya selayaknya brosur, yang dapat dinikmati semua orang. Dia menekankan, ini adalah caranya menunjukkan kepedulian kepada sesama dan bangsanya.
â€œOleh karena itulah karya-karya yang saya tulis sendiri belakangan ini semua kebanyakan saya terbitkan dalam bentuk e-book. Kalau tidak saya bentukkan dalam creative commons, dalam arti kata saya tidak meminta bayaran atau itu menjadi terbuka seperti Wikipedia. Yang lain bahkan boleh melengkapi boleh memperkaya, itu yang belakangan saya lakukan dengan lisensi creative commons,â€ tuturnya.
Penulis puluhan judul buku ini juga mengimbau kepada penulis lainnya agar menghasilkan penulis baru. Dia berkisah, pernah diminta membantu guru-guru di daerah 3T yang kesulitan menghadapi pandemi. Dia menantang para guru tersebut untuk menulis. Hasilnya, sudah ada 60 buku yang dihasilkan oleh guru-guru dari daerah 3T.
Bahkan salah satu judul buku yang ditulis guru Mudafiatun Isriyah bersama dengan dirinya, meraih predikat Buku Terbaik dalam penghargaan yang diberikan Perpusnas pada September 2021. Buku tersebut berjudul Implementasi Social Presence dalam Bimbingan Online-dalam Konteks Perspektif Komunikasi Personal, Interpersonal, dan Impersonal.
Sementara itu, musisi Iwan Fals menuturkan terus mendukung pelestarian karya anak bangsa ke Perpusnas. Hal ini dilakukan dengan terus berkarya. Saat ini, tercatat sebanyak 332 lagunya disimpan dalam karya rekam audio digital di Perpusnas.
â€œHanya memang musik apa yang kita tampilkan, itu penting. Indonesia ini kan luar biasa, dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita punya waktu untuk mau tahu itu dan lingkungan juga mendorong ke situ, memperbanyak seniman-seniman tradisi umpamanya, itu pasti akan mempengaruhi musik kita ke depan,â€ jelas musisi legendaris ini.
Selain itu, dia meminta agar lagu-lagu yang sudah diserahkan agar tidak sekadar disimpan. Lagu atau musik menggambarkan warna diri bangsa. Musik dan bunyi-bunyian juga diharapkan diajarkan melalui bangku sekolah kepada para pelajar dan generasi muda. â€œItu pasti akan membentuk warna musik yang unik khas Indonesia dan lebih mungkin, teman-teman di perpustakaan lebih bersemangat lagi untuk menyimpan,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita

Perjalanan Panjang Penghimpunan dan Pelestarian Karya Anak Bangsa

Seminar Naskah Kuno: Menjembatani Generasi Muda dengan Sejarah Nusantara

JakartaÂ - Perpustakaan di masa kini telah berkembang tidak hanya mengelola koleksi tapi juga sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Untuk melihat kesesuaian layanan perpustakaan dengan standar yang ditetapkan dilakukan melalui akreditasi. Namun, menurut Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, instrumen akreditasi yang digunakan Perpustakaan Nasional saat ini belum meliputi peran perpustakaan dalam transfer pengetahuan. Untuk itu, Syarif Bando meminta jajaran untuk melengkapi instrumen akreditasi perpustakaan yang sudah ada sekarang ini.
â€œJika bicara tentangÂ  akreditasi perpustakaan maka kita bicara tentang pemenuhan syarat minimal dari standar yang telah dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional. Standar pengelolaan perpustakaan yang ada sekarang adalah standar yang pasif. Bagaimana kita bisa melihat peran perpustakaan dalam mentransfer ilmu pengetahuan di perpustakaan, belum bisa ditemui dalam 6 standar yang ada ini,â€ ujarnya saat hadir membuka Webinar Akreditasi Perpustakaan yang mengangkat tema â€œPerpustakaan Berkualitas Melalui Akreditasiâ€ yang digelar secara daring di Jakarta, Kamis (3/6/2021).
Hingga Mei 2021 terdapat 8044 perpustakaan yang terakreditasi oleh Perpusnas. 965 perpustakaan diantara memperoleh predikat A. Sisanya 1314 perpustakaan predikat B dan 5765 berpredikat C. Menurut Syarif Bando, angka ini masih kurang untuk mewakili kinerja pembinaan perpustakaan oleh Perpusnas.
Saat ini, ada 6 komponen Standar Nasional Perpustakaan yang digunakan sebagai dasar penilaian akreditasi perpustakaan yaitu standar koleksi, standar sarana prasarana, standar pelayanan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan/penguat.
â€œSaya mohon komponen penilaian ini menambahkan aspek tentang inovasi, aspek tentang kreativitas, aspek pembudayaan kegemaran membaca, dan aspek peningkatan indeks literasi, juga aspek klaim dari masyarakat bahwa impact yang diperoleh dari perpustakaan itu ada. Karena sekarang seluruh kegiatan yang kita lalukan parameternya ada pada kinerja. Kinerja parameternya ada pada outcome/impact yang disampaikan penerima manfaat perpustakaan,â€ imbuh Syarif Bando.
Bambang Supriyo Utomo Staf Khusus/ Tenaga Ahli Pimpinan Perpusnas RI yang hadir sebagai narasumber mengatakan UU 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan bahwa perpustakaan harus menerapkan Standar Nasional Perpustakaan. Dan seiring terjadinya perubahan paradigma, perpustakaan, pustakawan dan juga standar yang digunakan dalam pengelolaan perpustakaan juga harus adaptif.
â€œManfaat akreditasi adalah untuk mengetahui posisi kinerja pengelolaan perpustakaan, citra perpustakaan dan lembaga juga akan naik apabila hasil akreditasinya makin tinggi. Selain itu juga untuk memastikan perpustakaan itu dikelola secara tertib, teratur dan profesional,â€ paparnya. Bambang juga menambahkan dengan akreditasi dapat diketahui secara cepat dan mudah sektor kegiatan mana dari pengelolaan perpustakaan yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan.
Senada dengan itu, Kepala Perpustakaan Fakultas Usluhuddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga seorang asesor perpustakaan Indonesia, Agus Rifai yang membawakan materi kiat sukses akreditasi perpustakaan mengatakan akreditasi ini seringkali melibatkan unit-unit di luar perpustakaan dan di seluruh unit di dalam perpustakaan itu sendiri. Maka yang terpenting dalam proses akreditasi perpustakaan adalah kolaborasi.
â€œSukses akreditasi perpustakaan merupakan suatu proses sistematis untuk mencapai hasil maksimal yang diharapkan berdasarkan kekuatan sumber daya yang dimiliki dalam rangka merespon dan menjadi bagian dari perubahan transformasi perpustakaan,â€ sebutnya.
Agus melanjutkan, sebelum memulai akreditasi perpustakaan harus mengenal dulu potensi yang dimiliki. Dan dengan begitu akreditasi bisa sebagai jalan masuk untuk melakukan peningkatan perpustakaan lebih lanjut. Begitu juga hasil akreditasi, A belum berarti bagus dan C juga bukan berarti jelek karena hasil penilaian itu seharusnya bisa menjadi strategi untuk meningkatkan perpustakaan secara berkelanjutan.
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Ahmad Kemal N.

Kepala Perpusnas Minta Instrumen Akreditasi Perpustakaan Dilengkapi

<span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; color: #495057; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, 'Noto Sans', sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji'; font-size: 14.08px; background-color: #ffffff;">Penyusunan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2025-2029 (Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Jawa)

Penyusunan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2025-2029 (Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Jawa)

Salemba, Jakarta - Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, Rabu (13/11). Kunjungan kerja ini dilakukan untuk mengetahui standar Â perpustakaan modern, hal ini menuju rencana strategis pemerintah daerah setempat dalam peningkatan mutu serta sistem keperpustakaan bertaraf internasional.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Frebi Rifai mengatakan, pembangunan perpustakaan di tahun 2020 menjadi salah satu mega proyek pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan rencana pembangunan perpustakaan modern ini sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi dalam meningkatkan minat baca masyarakat setempat.
â€œAda tiga mega proyek pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara yang akan dilakukan tahun 2020, diantaranya pembangunan infrastruktur jalan, rumah sakit jantung, dan perpustakaan bertaraf internasional. Untuk itu, kami datang untuk meminta arahan dari Perpusnas sekaligus melihat standar perpustakaan modern seperti apa,â€ katanya.
Menanggapi rencana tersebut, Kepala Direktorat Deposit Bahan Pustaka, Nurcahyono mengapresiasi semangat pemerintah Sulawesi Tenggara untuk membangun perpustakaan modern yang bertaraf internasional. Namun, kondisi perpustakaan di Provinsi Sulawesi Tenggara masih jauh dibanding dengan perpustakaan di daerah lainnya.
â€œDari 23 perpustakaan yang mengajukan akreditasi, 17 diantaranya terakreditasi. Hal ini diperlukan dorongan serta dukungan dari DPRD setempat agar seluruh perpustakaan di Sulawesi Tenggara bisa terakreditasi,â€ katanya.
Nurcahyono menjelaskan, ada enam standar yang diperlukan untuk memenuhi standar perpustakaan nasional. Diantaranya, standar koleksi, layanan, sarana dan prasarana, SDM, pengelolaan dan kreativitas dalam mengelola perpustakaan.
Â 
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Radityo

Sulawesi Tenggara Berencana Bangun Perpustakaan Modern

Belanda--Dunia kita dapat dilihat dengan berbagai perspektif. Di satu sisi dunia yang bersifat stabil, pasti, rumit, seragam, dunia yang nyaman tapi membosankan, sedangkan di sisi lain bersifat dinamis, tidak pasti, kompleks, ambigu. Sisi lain tersebut dikenal dengan dunia VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) yang tidak nyaman tetapi menyenangkan.
Demikian pengantar yang disampaikan oleh Martin van Staveren, akademisi dari Universitas Twente Belanda, pada pidato kuncinya di konferensi kepala perpustakaan nasional (CDNL) yang diselenggarakan di Australia pada Rabu (8/9/2021). Konferensi kali ini merupakan kali pertama yang berlangsung secara daring via Zoom berhubung situasi pandemi yang belum usai di berbagai belahan dunia. Tema yang diangkat pada penyelenggaraan tahun ini â€œUncertainties: How National Libraries Deal with Risks &amp; Opportunitiesâ€ sangat erat kaitannya dengan situasi global yang dampaknya dirasakan penduduk sedunia.
Dunia VUCA dipengaruhi di antaranya oleh: perubahan iklim, isu privasi, isu keamanan, migrasi, perkembangan digital dan teknologi, isu sosial. Dalam dunia VUCA terdapat dua jenis masalah dan bagaimana menghadapi risiko.
Pertama, masalah yang sulit dan yang mudah tapi dapat diselesaikan dengan suatu kesepakatan terbaik, keputusan yang jelas dan diatasi dengan peraturan dan kendali. Kedua, masalah yang kompleks dan isu yang rumit yang tidak dapat diselesaikan dengan suatu kesepakatan terbaik dan keputusan yang sulit, tapi dengan dialog dan keuletan.
â€œSaya yakin organisasi-organisasi di dunia saat ini, termasuk perpustakaan juga pasti menghadapi masalah yang kompleks,â€ ujar Martin.
Namun demikian, manajemen risiko yang konvensional ada kekurangannya, yaitu terlalu kompleks, hanya bersifat kuantitatif dan analitis di atas kertas, serta tidak dievaluasi apakah berhasil atau tidak,Â  terjebak pada ilusi kendali yang maksudnya manajemen risiko adalah untuk meminimalisasi risiko, padahal bukan itu fakta di dunia VUCA dan biasanya orang-orang berdalih tidak memiliki tools-nya untuk melakukan manajemen risiko, padahal tidak diperlukan tool sama sekali pada risk leadership di situasi yang kompleks. Oleh karena itu, perlu pendekatan baru, yaitu risk leadershipÂ yang didorong oleh tujuan dan berkaitan dengan ketidakpastian antara risiko dan peluang.
â€œTujuan organisasi merupakan hal yang sentral. Anda harus yakin terlebih dahulu akan tujuannya dan efek ketidakpastian pada tujuan tersebut, yang dapat dianggap sebagai risiko,â€ tegasnya.
Namun demikian, risiko juga berkaitan dengan persepsi orang. Oleh karena itu, risiko dapat juga dilihat dari sisi positifnya. â€œTidak hanya efek negatif dari ketidakpastian yang dapat kita pertimbangkan, tapi kita juga dapat menganggapnya sebagai peluang, sebagai efek positif dari ketidakpastian,â€ Martin berpesan.
Martin mengingatkan ada beberapa hal yang perlu diingat dan diterapkan saat menerapkan risk leadership, yaitu mengidentifikasi masalah mudah dan sulit, memahami bahwa risiko merupakan efek dari ketidakpastian pada tujuan, risk leadership harus berani untuk menghadapi risiko, menanyakan tiga pertanyaan pada tujuan, ketidakpastian, dan perbuatan, mengembangkan kompetensi risk leadership secara bertahap, mulai dari diri Anda sendiri dan bantu yang lain, dan tentunya harus mempraktikkan yang Anda katakan.
Â 
Reportase: Eka Cahyani
Â 
Â

Mengatasi Ketidakpastian dengan Risk Leadership

Salemba, Jakarta - Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Mariana Ginting menyampaikan tujuh nilai dasar Ber-AKHLAK yang harus dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal ini disampaikan dalam Apel Pagi, Senin (22/01/2024). Dia menjelaskan tujuh nilai Ber-AKHLAK yang harus diterapkan ASN dalam menjalankan tugasnya, yaitu&nbsp; Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
&ldquo;Sudah tak bisa dipungkiri lagi kalau setiap aparatur sipil negara adalah pelayan masyarakat. Ada tujuh nilai dasar bagi ASN dan yang ditekankan pertama kali adalah berorientasi pelayanan,&rdquo; ujarnya.
Nilai berorientasi pada pelayanan, lanjutnya, berarti ASN tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat melainkan wajib memahami kebutuhan masyarakat. &ldquo;Dalam konteks Perpusnas, ASN diwajibkan melayani masyarakat melalui pemenuhan akan kebutuhan literasi,&rdquo; lanjutnya.
Dia mengatakan, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka untuk meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
&ldquo;Pelayanan mestinya dilakukan dengan ramah, cekatan, solutif, serta dapat diandalkan dalam menyelesaikan masalah. Perlu kita tanamkan terus-menerus ke dalam diri kita masing-masing bahwasanya dunia terus mengalami transformasi dengan sangat cepat,&rdquo; katanya.
Ia juga menambahkan pentingnya keinginan untuk bertransformasi dalam sektor pelayanan terhadap masyarakat dengan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas sebagai tenaga ASN yang kompeten.
&ldquo;Kita harus buang jauh-jauh persepsi lama tentang birokrat harus dilayani agar urusan menjadi lancar. Ketika masuk ke dunia kerja, jangan langsung berorientasi pada uang akan tetapi, mulailah berburu sebanyak mungkin kemampuan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman,&rdquo; tutupnya.
&nbsp;
Reporter: Ranny K / Veronica

Berita

ASN yang Berorientasi Pelayanan kepada Masyarakat