Jakarta â€“ Sebagai sosok nasionalis, gagasan serta pemikiran dari pendiri dan bapak bangsa Bung Karno dan Bung Hatta mengenai ekonomi kerakyatan masih sangat relevan untuk diterapkan pada saat ini.
Bung Karno melalui konsep Tri Sakti, mewujudkan kemandirian bangsa di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Bung Hatta melalui Konsep Ekonomi Kerakyatan, yakni Koperasi sebagai sokoguru dan tulang punggung ekonomi.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan dua tokoh bangsa ini mempunyai visi untuk membangun kemandirian politik, budaya, dan ekonomi. Perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta, dirumuskan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Bung Hatta, ujarnya, menegaskan bahwa ekosistem ekonomi berasaskan kekeluargaan wujudnya adalah koperasi.
Di tengah perkembangan dunia yang semakin kompetitif, dunia usaha terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi harus melakukan inovasi dan transformasi. Karena itu, UMKM dan koperasi harus mengembangkan model bisnisnya dengan asupan informasi yang memadai. Dia menjelaskan, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI memiliki kontribusi dalam mengembangkan UMKM dan koperasi di Indonesia tersebut, melalui konten informasi yang dimiliki.
Â 
â€œKarena itu penting akses informasi, akses terhadap pengembangan usaha, termasuk vokasi. Dengan peran Perpusnas yang bisa memberikan akses bagi pengembangan kewirausahaan di Indonesia,â€ jelasnya dalam talkshow Internalisasi Pemikiran Bung Karno dan Bung Hatta dengan tema "Literasi Kebangsaan Memperkokoh Nasionalisme dan Mempercepat Pemulihan Ekonomi Berbasis Koperasi", yang digelar secara daring pada Senin (23/8/2021).
Â 
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyampaikan, perpustakaan memiliki peran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan buku-buku terapan yang ada di perpustakaan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan skill atau keterampilan.
"SDM yang berkualitas adalah SDM yang memiliki penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan yang diimplementasikan untuk menciptakan barang dan jasa. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan income per kapita masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Syarif menjelaskan, Perpusnas telah menggagas program Perpustakaan Transformasi Berbasis Inklusi Sosial untuk masyarakat termajinalkan. Pendampingan ini telah membuahkan hasil, masyarakat yang mengikuti program ini telah membuka Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). "Ini sebagai bentuk dukungan penuh Perpusnas dalam meningkatkan literasi masyarakat untuk pemulihan ekonomi di era pandemi," jelasnya.
Sementara itu, Pakar Aliansi Kebangsaan Yudi Latif mengatakan, bicara mengenai Bung Karno dan Bung Hatta keduanya bagaikan sepasang sayap Garuda Indonesia yang saling melengkapi. Meski keduanya berbeda karakter namun dalam hal fundamental keduanya memiliki titik temu. Salah satunya, ekonomi dengan semangat kekeluargaan.
Yudi menceritakan, di tahun 1945 bung Hatta sempat menjadi bahan tertawaan karena menggagas konsep demokrasi ekonomi, banyak yang tidak percaya mengenai konsep tersebut. Namun barulah 40 tahun kemudian, konsep tersebut dilirik dan dilakukan kajiannya.
â€œDemokrasi ekonomi ini sebuah gagasan ekonomi untuk melahirkan kemakmuran dan keadilan yang inklusif " ungkapnya.â€
Oleh karena itu, lanjut Yudi, konsep koperasi yang digagas oleh Bung Hatta yakni membangun satu ruang komunitas yang memungkinkan terjadinya semangat demokrasi, semangat partisipasi dan menambah rasa percaya diri. Dengan membangun kekuatan bersama, melakukan kolaborasi dengan seluruh kemampuan-kemampuan yang ada.
"Koperasi itu hakikatnya adalah ekonomi komunitas. Jadi kalau yang kecil-kecil ini tidak bisa mengumpulkan modal, maka harus berjejaring membentuk satu kekuatan kolektif yang dengan itu bisa menjadi satu agen atau satu kekuatan ekonomi komunitas," lanjutnya.
Hal senada juga diungkapkan Putri bungsu Bung Hatta halida Nuriah Hatta bahwa dalam mengisi kemerdekaan Bung Hatta mulai mencoba untuk menyediakan fasilitas ekonomi bagi rakyatnya melalui koperasi, yang dikelola dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.
"Setiap individu yang menjadi anggota koperasi itu mempunyai hak bicara dalam kegiatan ekonomi. Sehingga para anggota memiliki andil dalam memajukan koperasi, sebagai sebuah organisasi untuk mengangkat harkat martabat kehidupan mereka," katanya.
Sementara itu, Wartawan Senior Hasril Channiago mengatakan, bahwa pemikiran bung Hatta khususnya dalam membangun ekonomi kemandirian yang berbasis kerakyatan yaitu koperasi masih sangat relevan dan dibutuhkan. Hanya saja, harus ada kemampuan politik dan kemauan negara untuk melaksanakannya.
Menurut Ketua Badan Pengurus Yayasan Pusat Kebudaya Minangkabau (PKM) ini perlu adanya keberpihakan untuk membangun koperasi dan UKM, salah satunya pembatasan atau pengaturan jaringan ritel raksasa.
"Jadi sekarang yang kita perlukan adalah kemauan kita untuk mengimplementasikan pondasi landasan-pemikiran yang sudah dirumuskan oleh Bapak bangsa kita khususnya Bung Karno dan Bung Hatta," terangnya.
Reportase: Wara Merdeka / Hanna Meinita
Screenshot: Syifa

Memahami Konsep Pemikiran Proklamator Bangsa Untuk Memperkokoh Nasionalisme dan Pemulihan Ekonomi

Â Harmoni, Jakarta-Standardisasi person atau sumber daya manusia menjadi hal yang utama dalam pengembangan perpustakaan karena menjadi ruh aktivitas lembaga perpustakaan. Kompetensi yang menjadi standar harus mampu meyakinkan pemustaka dan pengguna.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando pada pembukaan Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang perpustakaan di Jakarta, Senin, (17/12).
Sebagai pembina perpustakaan, sumber daya manusia perpustakaan harus mengetahui dengan baik siapa dan apa yang dibina. Maka, kompetensi menjadi mutlak dimiliki, lanjut Kepala Perpusnas
Muhammad Syarif Bando menambahkan perbedaan antara negara maju dan negara tidak maju ada pada tingkat kegemaran membaca. Membaca menjadi fundamen atau pondasi bagi kemampuan literasi.
Kemampuan literasi berkaitan dengan proses kreatif dan proses mencipta, produk barang dan jasa inilah yang menjadi perbedaan negara maju dan tertinggal. Dan hal tersebut didasari dari perbedaan tingkat kegemaran membaca.
Pada kesempatan ini juga, Aris Hermanto dari Kementerian Tenaga Kerja RI menyampaikan bahwa secara umum RSKKNI bidang perpustakaan telah memenuhi kaidah, namun masih terdapat beberapa ketidaksesuaian yang perlu diperbaiki di konvensi ini, misalnya acuan ukuran pada beberapa Kriteria Unjuk Kerja (KUK).
Lebih lanjut, Kepala Perpusnas mengatakan bahwa konvensi ini harus menghasilkan kesepakatan bersama bukan malah bersepakat untuk tidak bersepakat.
Konvensi Nasional RSKKNI Bidang perpustakaan dihadiri oleh stakeholders (para pemangku kepentingan) bidang perpustakaan yang terdiri dari unsur pemerintah, asosiasi profesi, asosiasi perpustakaan, pengguna tenaga perpustakaan dan lembaga pendidikan, baik vokasi, maupun lembaga pendidikan dan pelatihan.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Konvensi Nasional RSKKNI  : Kompetensi Tenaga Perpustakaan Harus Berdaya Saing

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengukuhkan Heri Hendrayana Harris atau yang akrab disapa Gol A Gong sebagai Duta Baca Indonesia Tahun 2021 bertempat di Teater Lantai 2 Perpusnas Medan Merdeka Selatan, Jumat (30/4). Menurut Kepala Perpusnas kehadiran Duta Baca di tengah masyarakat diharapkan akan menjadi pendobrak kesadaran pentingnya kebiasaan membaca dan literasi sebagai bagian elemen pembentuk sumber daya manusia unggul dan berdaya saing.
â€œMasyarakat butuh role model untuk memberikan inspirasi. Saya ingin Gol A Gong dapat memastikan seluruh ilmu di perpustakaan dapat diserap, diaplikasikan dan digunakan untuk menciptakan inovasi dalam barang dan jasa,â€ ungkap Kepala Perpusnas.
Dia juga berharap Gol A Gong sebagai seorang Duta Baca Indonesia sekaligus seorang penulis dapat berakselerasi dengan seluruh komponen bangsa teruatama daerah yang kesulitan mendobrak tradisi menulis untuk membentuk komunitas literasi. â€œYang paling penting adalah bagaimana masyarakat Indonesia menyadari bahwa kemajuan diawali dari merubah pemikiran-pemikiran lama menjadi pemikiran baru melalui buku-buku baru yang tentunya dapat menciptakan inovasi,â€ imbuhnya.
Syarif Bando juga menyampaikan apresisasinya untuk orang-orang yang secara tidak langsung berperan sebagai Duta Baca untuk mengajak masyarakat berliterasi. Menurutnya keterbatasan Perpusnas dalam menjangkauan masyarakat memang membutuhkan bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak.
Gol A Gong sebagai seorang pegiat literasi yang telah memiliki pengalaman berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia menilai antusiasme masyarakat akan buku tinggi namun terkendala masalah akses yang sulit serta distribusi bahan bacaan yang belum merata.Â 
Maka dalam tugasnya sebagai Duta Baca Indonesia yang baru Gol A Gong mengajak seluruh masyarakat untuk bangkit dan gemar tidak hanya membaca tapi juga menulis. â€œSemua yang datang semua ke Perpustakaan tentu tidak hanya untuk membaca, tapi bisa menulis, sehingga rak-rak yang ada perpustakaan akan penuh dengan karya-karya kita,â€ ajaknya.
Gol A Gong sendiri dalam karirnya menjadi seorang penulis telah menelurkan deretan karya cetak. Selain sebagai sastrawan, dia juga adalah Pendiri Rumah Dunia yang berada di Serang, Banten dan pernah didaulat menjadi Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Indonesia. Sederet penghargaan penting pernah diraihnya, diantaranya Nugra Jasadarma Pustaloka pada 2007, Literacy Award, Anugerah Peduli Pendidikan, Tokoh Sastra Indonesia, Anugerah Kebudayaan Indonesia, Tokoh Penggerak Literasi, serta Penghargaan Literasi Anti Korupsi dari KPK.
Pengukuhan Gol A Gong ini sekaligus menjadi penanda penyerahan tongkat estafet dari Najwa Shihab untuk melanjutkan tugas sebagai seorang Duta Baca Indonesia. Najwa mengungkapkan rasa syukurnya telah diberi kesempatan sebagai Duta Baca Indonesia selama 5 tahun terakhir.
Menurutnya menjadi Duta Baca memberikan kesempatan mengenal Indonesia dari kaca mata literasi serta bertemu banyak orang yang peduli pada kegemaran membaca masyarakat. â€œSecara formal mungkin tugas saya sudah berakhir. Namun saya merasa tidak ada kata akhir untuk mengajak semua orang terus mencintai buku dan literasi,â€ pungkas Najwa.
Acara tersebut kemudian ditutup dengan gelar wicara yang menghadirkan narasumber yakniÂ anggota Komisi X DPR RI Rano Karno, Direktur Utama PT. Balai Pustaka Achmad Fachrodji, dan Abang Buku DKI Jakarta Satria Bahar.
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: A. Kemal Nasution

Perpusnas Kukuhkan Gol A Gong Sebagai Duta Baca Indonesia 2021

Jakarta -&nbsp;Literasi penting untuk dibicarakan karena berkaitan erat dengan kesejahteraan.
Mengandung arti kedalaman pengetahuan seseorang yang dapat diimplementasikan untuk memproduksi barang dan jasa sehingga mampu digunakan untuk memenangkan kompetisi global, menjadikan literasi milik individual bukan institusional.
Amanah Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia harus menyentuh hingga tingkatan literasi yang kelima yakni memproduksi barang dan jasa. Maka dari itu, sebagian besar masyarakat Indonesia yang notabene tidak mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dasar formal perlu mendapat pendampingan dari perpustakaan.
&ldquo;Perpustakaan harus memberikan pendampingan kepada mereka yang tidak tamat sekolah dengan pelatihan yang diberikan secara langsung maupun melalui buku-buku ilmu terapan,&rdquo; ujar Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dalam sambutannya pada kegiatan Stakeholders Meeting Nasional Perpusnas Tahun 2022 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Kamis (20/10/2022).
Kemampuan memproduksi barang dan jasa mendukung program pemerintah dalam menyukseskan Usaha Mikro Kecil Menengan (UMKM) milik masyarakat. Syarif Bando menambahkan bahwa saat ini Perpusnas sedang berusaha untuk menghasilkan 3 (tiga) juga konten yang rencananya akan diluncurkan kepada masyarakat di awal tahun 2023.
&ldquo;Informasi yang dibutuhkan masyarakat nantinya akan difasilitasi oleh konten-konten yang dihasilkan olah Perpusnas. Indonesia harus bangkit dengan karya-karyanya yang dimulai dari home industry,&rdquo; ungkapnya.
Dalam laporannya, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi mengatakan peran para pemangku kepentingan di daerah, serta komitmen dari pimpinan daerah sangat penting dalam mendorong keberhasilan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagai program Prioritas Nasional hingga ke tingkat desa.
&ldquo;Dukungan dari pimpinan daerah dan pemangku kepentingan dapat mempercepat mobilisasi kebijakan, SDM, maupun anggaran untuk transformasi perpustakaan yang berkelanjutan,&rdquo; jelasnya
Team Leader Konsultan Pendamping Program dari PT. Markplus Inc., Erlyn Sulistyaningsih memaparkan bahwa pihaknya membangun portal Laplit (Lapak Produksi Literasi) yang berfungsi untuk mempromosikan bahwa perpustakaan dapat membantu masyarakat untuk memiliki usaha.
&ldquo;Literasi untuk kesejahteraan itu programnya dan nyatanya banyak masyarakat yang berjuang datang ke perpustakaan untuk membuka usaha,&rdquo; ucapnya.
Sementara itu, Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Amich Alhumami menegaskan untuk memajukan masyarakat yang tercemin pada pembangunan ekonomi negara, harus ada penekanan yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan SDM dengan literasi.
&ldquo;Seseorang tidak mungkin bisa berdaya, untuk menjadi mampu maka harus punya akses atas sumber-sumber ilmu pengetahuan untuk belajar dan mencari informasi,&rdquo; tekannya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV Kementerian Dalam Negeri RI, Zanariah, menyatakan sebuah program dalam pemerintahan pasti memiliki leading sector. Seperti halnya program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ini, Perpusnas menjadi leading sector. Namun, untuk dapat menerapkannya di daerah harus ada kolaborasi dengan pihak lainnya.
&ldquo;Tidak ada satu pun program yang bisa dijalani sendiri, melainkan butuh kolaborasi dengan pihak lain,&rdquo; terangnya.
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas, Joko Santoso menjelaskan kepentingan literasi sangat erat dengan meningkatkan kualitas SDM, hingga akhirnya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dia juga menekankan perpustakaan adalah ruang publik yang memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman sampai berlatih keterampilan.&nbsp; Sehingga, apabila dilihat dari manfaat program, Perpusnas akan mendorong pemerintah daerah dengan program serupa untuk tahun-tahun mendatang.
&ldquo;Dengan diadakannya berbagai macam kegiatan yang dibutuhkan masyarakat, konteks perpustakaan sebagai kebutuhan di masyarakat akan semakin meningkat,&rdquo; tegasnya.
Penggerak Literasi Kota Sukabumi, Putri Wardhani berkisah bahwa di perpustakaan Kelurahan Cisarua terdapat 2 (dua) jenis layanan yakni layanan utama dan layanan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pada layanan kegiatan pemberdayaan masyarakat terbagi ke dalam bidang diantaranya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
&ldquo;Misalnya di bidang pendidikan kami mengadakan kelas belajar bahasa asing, karena dengan memiliki kemampuan berbahasa asing pasti membuat masyarakat memiliki nilai lebih dan tentunya membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Sukabumi,&rdquo; kisahnya.
Senada, Miss Indonesia 2015, Maria Harfanti juga berkisah bahwa dia membangun Yayasan Bangun Sekolah dengan semangat untuk memperbaiki kualitas pendidikan di daerah-daerah tertinggal. Adapun 2 (dua) program utama yang dikembangkan yayasan ini adalah pengenalan teknologi dan pelatihan character building. Namun, itu semua tidak dilakukannya sendiri melainkan berkerjasama dengan pihak lain.
&ldquo;Kami punya donator rutin dan juga menjalin kerja sama dengan pihak lain. Intinya kami tidak berjalan sendiri dan tetap membangun kolaborasi serta bersinergi dengan banyak pihak,&rdquo; pungkasnya.
&nbsp;
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
&nbsp;

Jakarta - Literacy is important to talk about because it is closely related to welfare.
Containing the meaning of the depth of one's knowledge that can be implemented to produce goods and services so that they can be used to win global competition, making literacy owned by individuals, not institutions.
President Joko Widodo's mandate to improve the quality of Indonesia's Human Resources (HR) must touch up to the fifth level of literacy, namely producing goods and services. Therefore, most Indonesian people who incidentally do not get the opportunity to complete formal basic education need to receive assistance from the library.
"Libraries must provide assistance to those who have not graduated from school with training provided directly or through applied science books," said the Head of the National Library of Indonesia (Perpusnas) in his remarks at the 2022 National Library of Indonesia Stakeholders Meeting at the Grand Mercure Harmoni Hotel, Thursday (20/10/2022).
The ability to produce goods and services supports government programs in making the community's Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) successful. Syarif Bando added that currently the National Library is trying to produce 3 (three) million contents which are planned to be launched to the public in early 2023.
"Information needed by the community will be facilitated by content produced by National Library of Indonesia. Indonesia must rise with its works starting from home industries," he said.
In his report, Plt. Deputy for Library Resource Development, Deni Kurniadi said the role of stakeholders in the regions, as well as the commitment of regional leaders was very important in driving the success of the Social Inclusion-Based Library Transformation program as a National Priority program down to the village level.
"Support from regional leaders and stakeholders can accelerate the mobilization of policies, human resources, and budgets for sustainable library transformation," he explained
Program Assistance Consultant Team Leader from PT. Markplus Inc., Erlyn Sulistyaningsih explained that his party built the Laplit portal (Literacy Production Booth) which functions to promote that libraries can help people to have businesses.
"Literacy for welfare is the program and in fact many people are struggling to come to the library to open a business," he said.
Meanwhile, the Director of Religion, Education and Culture of the Ministry of National Development Planning/Bappenas RI, Amich Alhumami emphasized that in order to advance a society that is reflected in the country's economic development, there must be a serious emphasis on increasing human resources with literacy.
"A person cannot be empowered, to be capable one must have access to sources of knowledge to learn and seek information," he stressed.
On the same occasion, the Director of Synchronization of Regional Government Affairs IV of the Indonesian Ministry of Home Affairs, Zanariah, stated that a program in government must have a leading sector. Like the Social Inclusion-Based Library Transformation program, National Library is the leading sector. However, to be able to apply it in the regions there must be collaboration with other parties.
"There is no program that can be carried out alone, but requires collaboration with other parties," he explained.
National Library of Indonesia's Planning and Finance Bureau Head, Joko Santoso explained that the importance of literacy is very closely related to improving the quality of human resources, and ultimately providing welfare to the community. He also emphasized that the library is a public space that allows people to share experiences and practice skills. So, when viewed from the benefits of the program, National Library will encourage local governments with similar programs for the coming years.
"By holding various kinds of activities that are needed by the community, the context of the library as a need in society will increase," he said.
Sukabumi City Literacy Activist, Putri Wardhani said that in the Cisarua Village library there are 2 (two) types of services, namely the main service and service for community empowerment activities. In the service of community empowerment activities, it is divided into fields including education, health, and the economy.
"For example, in the field of education we hold classes to learn foreign languages, because having the ability to speak a foreign language certainly makes people have more value and of course helps to improve the welfare of the people of Sukabumi city," he said.
Likewise, Miss Indonesia 2015, Maria Harfanti also shared that she built the Bangun Sekolah Foundation with a passion for improving the quality of education in underdeveloped areas. The 2 (two) main programs developed by this foundation are the introduction of technology and character building training. However, all of this is not done alone but in collaboration with other parties.
&ldquo;We have regular donors and also collaborate with other parties. The point is we do not walk alone and continue to build collaboration and synergy with many parties, "he concluded.
&nbsp;
Reporter: Basma Sartika
Photographer: Ahmad Kemal Nasution

Literasi Milik Individu Bukan Institusi

Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando meminta jajarannya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip. Dia menegaskan bahwa seluruh pihak harus bekerja keras dalam melakukan penciptaan, pengelolaan, dan penataan arsip. Karena ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Pada Sosialisasi Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis yang diikuti seluruh pegawai Perpusnas, Syarif Bando menyatakan Perpusnas berhasil meningkatkan pengelolaan kearsipannya. Dalam kesempatan tersebut, diungkapkan bahwa Perpusnas mengalami kenaikan nilai pengawasan kearsipan yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional RI. Syarif Bando mengapresiasi jajarannya yang berhasil meningkatkan nilai pengawasan hingga sembilan poin. Pada 2020, nilai pengawasan yang diraih Perpusnas mencapai 89,16 sementara pada 2019 nilainya 80,19.
"Karena itu saya bersama seluruh jajaran staf telah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Anri dan jajaran pengawasan dari sana, yang terus menjalin kerja sama dengan kita. Ini penting kita lakukan dalam memastikan asas ketaatan kita kepada regulasi-regulasi yang berlaku yaitu Undang-undang 43 tahun 2009 tentang Kearsipan," ujarnya dalam kegiatan yang diselenggarakan secara daring tersebut pada Kamis (14/1/2021).
Pada tahun ini, Syarif Bando mendorong jajarannya agar memperbaiki pengelolaan birokrasi. Penekanan diberikan khususnya kepada pimpinan tinggi madya yang diminta agar meningkatkan kinerja. Dia menjelaskan ada beberapa parameter kepemimpinan yakni mampu memberikan penugasan yang jelas dan tegas kepada jajarannya, mampu menghitung waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut, mampu menghitung dan menyiapkan anggaran untuk penyelesaian tugas, dan mampu mereviu kecepatan dan ketepatan jajarannya dalam menyelesaikan tugas.
"Karena itu kecepatan dan ketepatan harus seiring, bagaimana menanamkan rasa disiplin tepat waktu, bagaimana ketepatan pekerjaannya dan tantangannya karena kita semua diberikan tugas untuk berkembang. Bagaimana membangun kreativitas, bagaimana kreativitas yang dibangun bisa diterima oleh semua komunitas sehingga bisa menciptakan tim yang bagus," urainya.
Sementara itu, Kepala Biro SDM dan Umum Ahmad Masykuri menyatakan arsip dinamis merupakan arsip yang digunakan secara langsung dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah. Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, pencipta arsip harus membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (RTA), dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. â€œPengelola arsip dinamis terdiri dari unit kearsipan (subbagian tata usaha) dan unit pengolah yang merupakan unit kerja,â€ jelasnya.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Humas Sri Marganingsih mengungkapkan Peraturan Perpusnas Nomor 9 Tahun 2020 disusun berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 3 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang mengamanatkan pengelolaan arsip dinamis pada lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dilaksanakan dalam suatu sistem kearsipan nasional.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kepala Perpusnas: Arsip Terkelola dengan Baik, Taat UU

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Humas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan studi banding pengelolaan media publikasi dan dokumentasi ke Humas Perpustakaan Nasional. Rombongan BPKP yang dipimpin Kepala Bagian Humas dan Hubungan Antar Lembaga Catur Iman Pratignyo dan berjumlah 22 orang diterima oleh Plt. Kepala Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi Perpusnas Yoyo Yahyono didampingi Kepala Bagian Hukum dan Humas Asep Muslih, Kasubbag Humas Nurhadisaputra, dan staf Humas di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat, pada Senin (10/12).
Dalam pertemuan tersebut, Yoyo Yahyono mengapresiasi kehadiran Humas BPKP di Perpusnas. Yoyo berharap, hal ini bisa menjadi masukan yang baik untuk Perpusnas dalam menjalin hubungan antar Lembaga pemerintah.
Sementara itu, Asep Muslih menjelaskan bahwa Humas Perpusnas berada di eselon empat dan menjalankan lima tugas utama yakni Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi, Promosi, dan Manajemen Isu. Selain membangun hubungan ke dalam, Humas Perpusnas juga aktif menjalin hubungan dengan lembaga pemerintah lainnya, pers, dan masyarakat. Sebanyak delapan staf humas menjalankan tugas tersebut.
Nurhadisaputra mengaku ada beberapa kendala dalam menjalankan tugas, salah satunya anggaran yang terbatas untuk promosi. â€œNamun kami berusaha menjalin hubungan baik dengan teman-teman media,â€ jelasnya.
Catur Iman menjelaskan Humas BPKP juga mengemban lima tugas utama. Saat ini, Humas BPKP memiliki sumber daya manusia sebanyak 18 orang. â€œHumas sebagai corong dari publikasi BPKP, kami masih eselon tiga jadi ada beberapa kendala. Kami meliputi tugas dokumentasi, publikasi, manajemen isu, dan promosi. Jadi kami cukup kewalahan. Kami juga mengelola media sosial, jadi memikirkan konten yang menarik untuk pekan depan,â€ urainya.
Catur Iman berharap BPKP dan Perpusnas dapat bersinergi dalam mendukung program dan kegiatan masing-masing, salah satunya melalui media sosial. Sementara Asep Muslih mendukung hal ini dan berharap silaturahmi antara kedua instansi terjalin dengan baik dalam menjalankan fungsi menyebarluaskan informasi mengenai tugas dan fungsi ke masyarakat.
Sesuai pertemuan, Tim Humas BPKP berkunjung ke ruang layanan koleksi audio visual di lantai 8, koleksi monograf terbuka di lantai 21, dan koleksi budaya nusantara kemudian diakhiri di eksekutif lounge yang berada di lantai 24.
Reportase: Hanna Meinita

Humas BPKP Studi Banding ke Perpustakaan Nasional

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Adin Bondar menerima kunjungan Sekjen Ombudsman Republik Indonesia Suganda Pandapotan Pasribu berserta rombongan pada Kamis (18/1/2024).&nbsp;
Pertemuan tersebut membahas mengenai perpanjangan MoU antara Perpusnas dengan Ombudsman, selain itu Ombudsman juga ingin mengetahui layanan radio WBS yang dimiliki oleh Perpusnas.
&nbsp;
&nbsp;

Berita

Audiensi dan Studi Banding Ombudsman RI

Pencarian

Berita Lainnya

Memahami Konsep Pemikiran Proklamator Bangsa Untuk Memperkokoh Nasionalisme dan Pemulihan Ekonomi

Konvensi Nasional RSKKNI : Kompetensi Tenaga Perpustakaan Harus Berdaya Saing

Perpusnas Kukuhkan Gol A Gong Sebagai Duta Baca Indonesia 2021

Literasi Milik Individu Bukan Institusi

Kepala Perpusnas: Arsip Terkelola dengan Baik, Taat UU

Humas BPKP Studi Banding ke Perpustakaan Nasional

Kategori (Berita Unit)