SEMARANG - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) mengubah pendekatan penilaian akreditasi perpustakaan dengan memberikan bobot lebih besar pada aspek kinerja dibandingkan pemenuhan standar administratif. Dalam pendekatan tersebut, kinerja (performance) mendapat porsi penilaian sebesar 70 persen, sedangkan kepatuhan terhadap standar (compliance) sebesar 30 persen.

Sekretaris Utama Perpusnas sekaligus Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia (PP IPI), Joko Santoso, mengatakan perubahan tersebut merupakan bagian dari transformasi sistem penjaminan mutu perpustakaan. Hal itu disampaikannya saat mengunjungi Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Kamis (8/10/2026), dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional Ikatan Pustakawan Indonesia (Rakernas IPI) 2026.

“Kalau tadi kita berbicara mengenai akreditasi perpustakaan, sekarang kita lebih mementingkan performance, karena aspek performance mendapatkan porsi 70 persen dan compliance 30 persen,” ujar Joko.

Menurutnya, penilaian akreditasi sebelumnya lebih banyak bertumpu pada pemenuhan standar, seperti jumlah koleksi, sarana dan prasarana, jumlah pemustaka, serta tenaga perpustakaan. Melalui pendekatan baru, Perpusnas ingin memastikan bahwa kualitas perpustakaan juga diukur dari kinerja layanan, manfaat yang dihasilkan, dan dampaknya bagi masyarakat.

“Bukannya compliance tidak penting, tetapi performance juga menjadi satu etos kerja baru. Kita mendorong penilaian tidak hanya berdasarkan statistik yang sifatnya output, tetapi juga outcome, bahkan dampak,” jelasnya.

Joko menekankan bahwa perubahan pendekatan akreditasi perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan. Menurutnya, kualitas layanan tidak cukup ditentukan oleh ketersediaan koleksi dan fasilitas, tetapi juga oleh kemampuan pustakawan dalam mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.

Sejalan dengan perubahan tersebut, Perpusnas juga memperbarui instrumen uji kompetensi pustakawan. Pembaruan difokuskan pada dua aspek, yakni bidang keahlian dan jejak keahlian, untuk menyesuaikan kompetensi profesi dengan perkembangan teknologi informasi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

“Harapan kami, dengan perubahan yang cukup signifikan pada dua aspek tersebut, marwah pustakawan juga akan semakin meningkat,” kata Joko. Ia berharap penguatan kompetensi dan profesionalisme pustakawan turut mendorong peningkatan kompensasi serta penghargaan terhadap pekerjaan mereka.

Dalam Rakernas IPI 2026, penguatan mutu dan kompetensi tersebut turut menjadi perhatian melalui sejumlah lokakarya, antara lain sertifikasi profesi, standar ISO, indikator kinerja perpustakaan, dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan pustakawan menghadapi tuntutan layanan yang semakin kompleks.

Selain pembaruan sistem penjaminan mutu, Joko menyoroti perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi. Ia menyebut pertumbuhan koleksi digital dalam lima tahun terakhir mencapai lebih dari 30 persen, terutama setelah pandemi COVID-19 mendorong percepatan pemanfaatan layanan perpustakaan secara daring.

Perubahan tersebut juga terlihat dari jumlah kunjungan ke Perpusnas. Menurut Joko, kunjungan melalui layanan daring telah mencapai sekitar tiga kali lipat dibandingkan kunjungan langsung.

“Jika dalam sehari kunjungan secara langsung sekitar 3.000 orang, kunjungan secara daring mencapai 9.000 orang, bahkan lebih,” ungkapnya.

Kondisi itu mendorong Perpusnas melakukan transformasi tidak hanya pada format koleksi dan sistem layanan, tetapi juga pada kemampuan pustakawan. Joko menilai pustakawan perlu memiliki pola pikir terbuka dan kecakapan memanfaatkan ruang digital agar layanan perpustakaan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Di tengah melimpahnya informasi digital, ia juga menegaskan pentingnya peran pustakawan dalam melakukan kurasi sumber pengetahuan. Kemampuan memastikan akurasi dan kredibilitas informasi menjadi semakin penting seiring meningkatnya penyebaran hoaks dan penggunaan teknologi AI.

“Sekarang persoalannya bukan lagi di mana informasi dapat ditemukan, tetapi di mana kita dapat menemukan informasi yang benar dan layak dipercaya. Sesungguhnya, pekerjaan perpustakaan berkaitan erat dengan hal-hal tersebut,” tegas Joko.

Menurutnya, perpustakaan harus tetap menjadi sumber pengetahuan yang dapat dipercaya. Karena itu, penguatan teknologi perlu berjalan beriringan dengan penerapan nilai-nilai akademis, prinsip kebenaran, dan kemampuan pustakawan dalam memverifikasi informasi.

Sementara itu, Wakil Rektor I Unissula, Muhammad Abdul Basir, menyambut baik kunjungan peserta Rakernas IPI 2026 sebagai kesempatan untuk berbagi pengalaman dan praktik baik pengelolaan perpustakaan. Ia menyampaikan bahwa Perpustakaan Unissula telah memperoleh akreditasi A pada 2017 dan mempertahankannya pada 2021, serta tengah mempersiapkan reakreditasi pada 2026.

Abdul Basir menilai perpustakaan perguruan tinggi harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan pola belajar mahasiswa dan perkembangan teknologi. Perpustakaan tidak lagi cukup berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tetapi perlu menjadi ruang pembelajaran, pengembangan pengetahuan, dan penguatan budaya akademik.

“Dengan kata lain, perpustakaan harus bergerak dari information center menuju knowledge and literacy center,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa perubahan tersebut menempatkan pustakawan pada posisi yang semakin strategis. Pustakawan tidak hanya bertugas mengelola koleksi dan menyediakan informasi, tetapi juga berperan dalam membangun pengetahuan serta menggerakkan literasi.

“Pustakawan bukan hanya penjaga buku, tetapi penjaga pengetahuan. Bukan hanya penyedia informasi, tetapi mitra dalam membangun peradaban. Bukan hanya pengelola koleksi, tetapi penggerak literasi,” kata Abdul Basir.

Dalam kunjungan tersebut, peserta Rakernas IPI juga memperoleh penjelasan mengenai berbagai layanan dan inovasi Perpustakaan Unissula, mulai dari koleksi digital, ruang audiovisual, ruang belajar, layanan konsultasi penelitian, hingga layanan pengantaran buku. Perpustakaan Unissula turut mengembangkan koleksi inklusif berupa Al-Qur'an Braille melalui kerja sama dengan Sahabat Mata.

Kepala Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Unissula, Erna, menjelaskan bahwa pengembangan layanan tersebut diarahkan untuk memberikan kemudahan akses sekaligus mendukung kegiatan akademik. Perpustakaan juga mendorong pustakawan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan dalam mendampingi mahasiswa, termasuk ketika mencari gagasan dan melakukan penelitian.

Unissula juga mencatat sejumlah prestasi pada Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia ke-17 yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Agustus 2026. Selain meraih juara pertama poster ilmiah dan masuk dalam 10 besar nominasi website perpustakaan digital terbaik, Unissula dipercaya menjadi tuan rumah Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia ke-19 pada 2028.

Joko mengapresiasi berbagai capaian tersebut dan berharap kunjungan peserta Rakernas IPI menjadi sarana pertukaran pengetahuan serta penguatan kolaborasi antarpustakawan. Menurutnya, upaya meningkatkan mutu perpustakaan harus terus dilakukan agar layanan yang dihadirkan semakin relevan, bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi penguatan budaya baca serta kecakapan literasi masyarakat.

***(AS/Ed: AS/Dok: PA)

Bimtek Implementasi & Pelaporan Perpajakan di Lingkungan Perpustakaan Nasional

Bagikan:

Bimtek Implementasi & Pelaporan Perpajakan di Lingkungan Perpustakaan Nasional

Galeri

Pencarian

Berita Terbaru