Batam, Kep. Riau -- Frankfurt Book Fair (FBF) merupakan pesta buku terbesar di dunia yang selalu diselenggarakan setiap bulan Oktober mulai hari Rabu sampai Minggu. Salah satu bagian kegiatan FBF adalah Guest of Honor, di mana Indonesia pernah terpilih pada tahun 2015. Negara yang terpilih menjadi Guest of Honor diberikan kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan literasi negaranya. FBF itu sendiri merupakan kegiatan literasi yang paling banyak diliput media di dunia. Demikian uraian Wakil Presiden FBF Claudia Kaiser saat mengawali paparannya pada sesi Seminar Ilmiah Nasional Ikatan Pustakawan Indonesia di Batam, pada Senin (8/7).
Claudia menyatakan bahwa perbukuan di dunia mengalami kelesuan. â€œData menunjukkan bahwa terdapat penurunan pembelian buku sekitar 6 juta,â€ ujar Claudia. Hal ini terjadi karena perubahan minat masyarakat dalam mengkonsumsi informasi. Saat ini masyarakat lebih banyak menggunakan aplikasi digital dan lebih suka membaca teks yang ringkas dalam kehidupan sehari-harinya.
Dunia perbukuan dapat dilihat melalui tiga kacamata, yaitu penerbit, penulis, dan pembaca. Penerbit masa kini harus menghadapi kenyataan bahwa teknologi dengan cepat mengubah tren buku cetak menjadi ebook. Hak cipta selalu menjadi masalah bagi penerbitan baik buku cetak maupun ebook. Perkembangan teknologi masa kini memungkinkan penulis untuk menerbitkan bukunya sendiri di media digital dan berkesempatan untuk dilirik penerbit besar. Namun demikian, pembajakan masih tetap menjadi ancaman bagi penulis sebagaimana halnya buku cetak. Terkait pembaca, penerbit saat ini harus mulai dan terus membaca kemauan pembaca dalam hal kegiatan membaca. Penerbit akan mati tanpa pembaca.
Mengenai masa depan buku, Claudia menyatakan optimis tentang perkembangan buku cetak yang masih diperlukan keberadaannya karena buku merupakan sarana terbaik untuk pembelajaran. Selain itu, berdasarkan penelitian Pricewterhouse Coopers, buku akan selalu ada. Pertanyaan selanjutnya adalah, dimana fungsi pustakawan. FBF sendiri sebagai ajang perbukuan dunia mempunyai forum International Librarians Center. â€œPustakawan mempunyai peran mulia tersendiri untuk membawa konten buku kepada masyarakat dan perpustakaan kini menjadi ruang untuk bertemu dan mengembangkan kreativitas,â€ kata Claudia.
Â 
Reportase: Arief Wicaksono
Fotografer: Radhitya Purnama

Wakil Presiden Frankfurt Book Fair: Buku Akan Selalu Ada

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Kemajuan teknologi, baik disadari atau tidak, telah secara perlahan menguras kemampuan yang dimiliki untuk menulis secara baik.
Demikian disampaikan oleh Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra saat menyampaikan keynote speech pada kegiatan Peluncuran Buku Mahkamah Konstitusi 2023 di Ruang Auditorium, Lantai 2 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Rabu (22/11/2023).
&ldquo;Menulis itu perlu rutin dan terus menerus karena kalau tidak nanti akan hilang kemampuan menulis kita,&rdquo; ucapnya.
Bagi Saldi, menulis merupakan sebuah aktivitas yang harus dibiasakan untuk dilakukan setiap hari. Adapun salah satu yang berhasil dia terapkan selama ini ialah mengatur waktu dengan baik antara pekerjaan dan menulis.
&ldquo;Meskipun MK sudah lima tahun berturut-turut melakukan peluncuran buku, namun apabila dibandingan dengan jumlah penduduk kita saat ini, jumlahnya masih kecil. Karena sepengetahuan saya, kita saat ini masih terperangkap dengan tradisi lisan dibanding tradisi tulis,&rdquo; ungkapnya.
Lebih lanjut, Saldi mengatakan tugas atau tantangan terberat bagi lulusan sarjana hukum untuk mentransformasikan bahasa lisan mereka menjadi bahasa tulisan yang mudah dipahami oleh masyarakat yang tidak berada di bidang hukum.
&ldquo;Ada stigmasi bahwa sarjana hukum adalah sarjana yang menghafal undang-undang, jadi kami bicara seperti rumus dan pasal-pasal sehingga menjadikan orang sulit mengerti apa yang akhirnya ditulis. Nah, mentransformasi bahasa-bahasa yang mungkin sulit dimengerti oleh orang yang bukan hukum itu tantangan tersendiri bagi penulis-penulis yang berlatar belakang hukum,&rdquo; jelasnya.
Ke depan, MK akan terus mengupayakan dan memberikan sinyal kepada pegawai di lingkungan MK untuk setiap tahunnya wajib menulis satu buku dan harus diluncurkan secara terbuka untuk menilai keberhasilan mereka. 
&ldquo;Karena itu tadi, selain mentransfer bahasa putusan menjadi bahasa buku pasti ada informasi lain yang bisa disampaikan oleh penulis kepada pembacanya,&rdquo; tegasnya.
Saldi juga berharap MK mampu menjadi kampus konstitusi dan perpustakaan di dalamnya dapat menjadi perpustakaan konstitusi terlengkap di Indonesia.
Sementara itu Yang Mulia Ketua MK, Suhartoyo menambahkan bahwa tradisi menulis yang ada di MK sudah berlangsung sejak MK berdiri dan secara faktual dipelopori oleh Ketua MK periode 2003-2008, Jimly Asshiddique. 
&ldquo;Hingga hari ini tradisi untuk menulis tidak pernah surut bahkan setiap tahun selalu ada peningkatan. Semangat ini harus dipertahankan,&rdquo; harapnya.
Menurut Suhartoyo, tradisi menulis yang telah menjadi budaya di MK merupakan bentuk keberhasilan paradigma shifting yakni perubahan dari kultur lisan di sebuah institusi menjadi kultur tulis yang berbentuk buku.
&ldquo;Kegiatan penuangan gagasan, ide, wawasan, serta buah pikiran ke dalam buku merupakan bagian dari perwujudan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menjadi kontribusi nyata, baik secara individual maupun institusional,&rdquo; tuturnya.
Tak lupa, Suhartoyo juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh penulis yang telah berhasil menghasilkan karya buku dan diluncurkan pada hari ini.
&ldquo;Penulis adalah orang hebat karena termasuk dalam golongan orang berpikir yang menuliskan hasil pemikirannya ke dalam karya, yang kiranya pemikirannya dapat memotivasi lebih banyak lagi keluarga besar MK untuk meluangkan waktunya menorehkan buah pikiran dan gagasannya ke dalam karya keabadian yakni sebuah buku,&rdquo; pesannya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menyatakan bahwa buku adalah sebuah kekayaan yang dimiliki oleh suatu bangsa. Melalui Perpusnas, Indonesia mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada MK karena telah memproduksi 150 buku dalam lima tahun terakhir. 
&ldquo;Indonesia mendapatkan pujian dari International Standard Book Number (ISBN) yang berpusat di London karena MK telah berkontribusi nyata bagi Indonesia untuk menjadi yang paling produktif dalam mencetak dan menerbitkan banyak buku,&rdquo; katanya.
Syarif Bando berharap buku-buku yang diluncurkan dapat diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat.
&ldquo;Menjadi kewajiban kita untuk bisa menanamkan pengertian hukum yang sebaik-baiknya, implementasi hukum yang sebaik-baiknya, dan pengalaman hukumnya sebaik-baiknya kepada masyarakat,&rdquo; pungkasnya.
Sebagai salah satu ikhtiar untuk meningkatkan budaya akademis melalui karya tulis dengan momentum ulang tahun yang ke-20, MK meluncurkan 34 buku yang merupakan karya hakim konstitusi, hakim konstitusi purna tugas, pegawai, dan mitra kerja. Sebagian dari buku tersebut juga telah melewati uji shahih secara akademis karena bersumber dari hasil tesis ataupun disertasi.
Kegiatan peluncuran buku ini juga dirangkaian dengan penandatangan Nota Kesepahaman antara Perpusnas dan MK, serta pelaksanaan talkshow Literasi Konstitusi yang menghadirkan narasumber antara lain Rektor Universitas Andalas periode 2019-2023, Yuliandri, Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fitra Arsil, dan Akademisi Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti.
Reporter: Basma Sartika
 Dokumentasi: Aji Anwar/Alfiyan Tarih Alfatih

Menulis adalah Sebuah Keabadian

Salemba, Jakarta &ndash; Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Indeks RB Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada 2022 meningkat menjadi 78,17 poin dari sebelumnya 76,92 poin. Indeks RB Perpusnas masuk kategori BB atau Sangat Baik.
 
Meski secara keseluruhan hasil antara Perpusnas pada 2022 mengalami kenaikan, namun terdapat sejumlah rekomendasi yang perlu segera dapat dioptimalkan.
 
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat (HOKH), Sri Marganingsih menyampaikan, terdapat tujuh rekomendasi tahun 2022 yang perlu segera dioptimalisasi.
 
Diantaranya, evaluasi terhadap rencana tindak Agen Perubahan untuk memastikan perubahan yang dibangun benar-benar bermanfaat dan berdampak, mendorong area deregulasi kebijakan melakukan pemetaan seluruh peraturan yang pernah dikeluarkan dikaitkan dengan peraturan lain, peningkatan layanan digital IPUSNAS dalam pemanfaatan UI/UX.
 
"Ketiganya merupakan rekomendasi untuk pokja manajemen perubahan, deregulasi, dan tata laksana/pelayanan/pusdatin. Rekomendasi yang perlu dioptimalkan salah satunya integrasi iPusnas dengan layanan pustaka digital yang ada di K/L dan pemerintah daerah," jelasnya dalam Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi LHE RB 2022 pada Senin, (3/4/2023).
 
Lebih lanjut, Kepala Biro HOKH menyampaikan, rekomendasi lainnya untuk pokja penataan SDM yakni mereviu kembali implementasi sistem kerja dan pengelolaan kinerja pegawai dan penyesuaiannya dengan pedoman terbaru, meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagai Consulting dan Quality Assurance, percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM, serta pemetaan dan analisis terhadap seluruh inovasi yang telah dikembangkan agar diketahui dampaknya terhadap peningkatan kualitas layanan publik.
 
Dikatakan, dalam pelaksanaan evaluasi RB 2023 tiap instansi pemerintah menyampaikan praktik baik pelaksanaan RB. Praktik baik ini merupakan inovasi yang berdampak kepada masyarakat dan stakeholders.
 
"Total ada sebanyak 50 naskah praktik baik. Proses unggah ke MenPANRB sudah kami lakukan pada 31 Maret lalu oleh Sekretariat RB Perpusnas," katanya.
 
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengapresiasi kenaikan indeks RB Perpusnas yang meningkat dari tahun sebelumnya. Meski begitu, perlu dicermati tiga hasil antara yang mengalami penurunan poin di tahun 2022.
 
Seperti, pelaksanaan sistem merit, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta kualitas pengelolaan anggaran. 
 
"Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, salah satunya dengan penyediaan tenaga kerja fungsional pengadaan barang dan jasa," katanya.
 
&nbsp;
 
Reportase: Wara Merdeka
 
Fotografer: Alfian/Ahmad Kemal

Indeks RB Perpusnas Meningkat, Tujuh Rekomendasi Perlu Dioptimalisasi

Jakarta - Pengadaan sebagai instrumen belanja pemerintah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam sambutannya pada acara workshop pengadaan nasional, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan peran strategis pengadaan yang berkontribusi dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan program pembangunan pemerintah yang berkualitas. Pada kesempatan tersebut Perpustakaan Nasional menerima penghargaan Procurement Award bersama 14 K/L yaitu Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Negara BUMN, BKN, BPK, BPKP, KPK, KPPU, Komisi Yudisial, LAN, LPS, PPATK, Otoritas Jasa Keuangan, SKK Migas dan ANRI yang diselenggarakan di Gd. Danapala Kemenkeu, Senin (26/2).
Sri Mulyani menjelaskan dari tahun ke tahun postur belanja di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terus meningkat, misalnya APBN pada tahun 2017 yang dikelola sebesar Rp 2.080, 5 triliun dan pada tahun 2018 menjadi Rp 2.220,7 triliun. Dengan peningkatan tersebut, perlu ada pengawalan terhadap belanja pemerintah agar tepat guna dan tepat sasaran, diantaranya bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memberikan perlindungan hukum bagi insan pengadaan agar pelaksanaan pengadaan lebih akuntabel.
"Workshop pengadaan nasional bertujuan untuk memberikan penguatan aspek pelaksanaan pengadaan, agar insan pengadaan lebih nyaman dan percaya diri dalam melaksanakan tugasnya tanpa takut adanya ancaman kriminalisasi," jelas Sri Mulyani. Kemenkeu juga menambahkan dalam workshop juga dilakukan perjanjian kerjasama legal protection antara Kemenkeu dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai bentuk penguatan pengadaan. Perjanjian diharapkan dapat mengawal pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemenkeu melalui koordinasi bersama dengan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Pusat yang telah dibentuk oleh Kejagung.&nbsp;
Selain itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga akan menyerahkan Sertifikat Standardisasi LPSE 2014 kepada Kemenkeu sebagai standard nasional untuk menuju pengadaan yang lebih moderen dan aman, dimana terdapat 17 standard yang harus dipenuhi oleh LPSE Kemenkeu, salah satunya mengenai Kebijakan Layanan dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Standardisasi bertujuan untuk memperkuat layanan dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi LPSE Kemenkeu yang selama ini diterapkan Pusat LPSE berdasarkan standar ISO 9001 dan ISO 27001.
Reportase : Arwan Subakti

Perpustakaan Nasional Kembali Memperoleh Penghargaan Procurement Award Tahun 2018

Singapura â€“ Conference of Director National Library Asia-Oceania (CDNL-AO) atau Sidang Kepala Perpustakaan Nasional se-Asia dan Oceania menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah berikutnya pada tahun 2020 mendatang. Penyelenggaraan CDNL-AO pada tahun ini bertempat di The National Library Board (NLB) pada Kamis (21/2). CDNL-AO pada tahun 2019, memperingati ulang tahun ke 40 sejak pertama kali diadakan pada tahun 1979. Sekitar 20 negara di seluruh wilayah Asia dan Oceania berpartisipasi dalam pertemuan ini meliputi Australia, Bangladesh, Bhutan, China, Fiji, Indonesia, Iran, Japan, Korea, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines, Qatar, Singapore, Thailand, Viet Nam.
Sidang kali ini membahas bagaimana rencana serta peran strategis perpustakaan di 40 tahun yang akan datang di negara Asia dan Oceania.Â  Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando memberikan pandangan bagaimana Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menghadapi isu-isu serta menjalankan program strategis perpustakaan di Indonesia. Salah satunya adalah implementasi perpustakaan berbasis inklusi sosial serta implementasi big data untuk layanan perpustakaan yang lebih baik.
Sidang CDNL-AO menghasilkan banyak sekali penawaran-penawaran kerjasama yang ditawarkan, salah satunya adalah China Silk Belt Initiative. China Silk belt initiative merupakan program rintisan China untuk menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa, inisiatif ini telah berubah menjadi slogan yang luas untuk menggambarkan hampir semua aspek keterlibatan Cina di luar negeri.Â  Belt and Road, atau yi dai yi lu, adalah â€œjalan sutra abad ke-21,â€ yang terdiri dari â€œsabukâ€ koridor darat dan â€œjalanâ€ maritim dari jalur pelayaran. Dari Asia Tenggara ke Eropa Timur dan Afrika, Belt dan Road mencakup 71 negara yang menyumbang separuh populasi dunia dan seperempat dari PDB global.
Pandangan Muhammad Syarif Bando yang disampaikan pada forum internasional tersebut menjelaskan tujuan negara salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan Nasional yang berdiri pada tahun 17 Mei 1980 yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, menyatakan bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang memiliki kewenangan mengatur urusan pemerintahan dari pusat hingga ke daerah di bidang perpustakaan. Pada tahun 2018, Perpustakaan Nasional melakukan sensus untuk mengetahui jumlah total perpustakaan di Indonesia. Saat ini, Indonesia memiliki 164.576 Perpustakaan yang menempatkan Indonesia sebagai perpustakaan terbesar kedua di dunia setelah India.
Menghadapi era industri 4.0 dan Society 5.0, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mengembangkan perpustakaan digital melalui iPusnas yang merupakan aplikasi di perpustakaan dimana pengguna dapat membaca dan berinteraksi dengan orang-orang seperti halnya di media sosial. Aplikasi ini menggunakan Digital Right Management yang memungkinkan penulis, penerbit, dan pembaca untuk saling terhubung dan menciptakan ekosistem teknologi untuk beradaptasi dengan Â di era industri 4.0 dimana artificial intelligent dan big data sangat penting. Sampai sekarang ipusnas memiliki lebih dari 40.000 judul dan 600.000 eksemplar dan sangat aksesibel bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Selain itu Kepala Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti turut menyampaikan, Perpustakaan Nasional Indonesia akan terus mendekatkan layanan ke masyarakat dan memberikan bimbingan untuk Perpustakaan Umum melalui stimulus dalam bentuk Mobil Perpustakaan Keliling dan Perpustakaan Sepeda motor serta berusaha mengubah citra Perpustakaan dengan melalui duta baca Indonesia Najwa Shihab sebagai influencer di masyarakat yang mengenalkan perpustakaan sebagai tempat menyenangkan untuk belajar, berbagi pengalaman dan keterampilan. Ditambah lagi pegiat literasi di masing-masing daerah memiliki ide-ide kreatif dalam mendekatkan perpustakaan ke masyarakat seperti Motor Pustaka, Ojek Pustaka, Perahu Pustaka, Kuda Pustaka, Gerobak Pustaka, Kereta Pustaka, Pedati Pustaka, Becak Pustaka, Sepeda Pustaka, Ransel Pustaka hingga Noken Pustaka.
Dalam kesempatan tersebut, Perpustakaan Nasional RI diwakili Muhammad Syarif Bando dengan The National Library Board (NLB) Singapura diwakili Elaine Ng menandatangani kesepahaman bersama terkait kolaborasi pengetahuan tentang koleksi perpustakaan yang berhubungan dengan sejarah, budaya atau warisan negara pihak lain atau negara-negara lain yang berada dalam kepentingan penelitian termasuk berbagi informasi katalog. Pertukaran yang mungkin mencakup mata pelajaran seperti administrasi, koleksi pengembangan dan manajemen, konservasi dan pelestarian, kurator, pameran desain, teknologi informasi serta Riset dan publikasi kelembagaan.
Â 
Reportase : Irhamni Ali dan Arwan Subakti

Indonesia, Tuan Rumah Conference of Director National Library Asia-Oceania (CDNL-AO) Tahun 2020

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Saat ini isu ketidaksetaraan yang dialami perempuan masih menjadi tantangan bersama. Untuk itu, perlu adanya sinergi dari seluruh stakeholder demi kepentingan terbaik perempuan Indonesia.
Demikian disampaikan Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) Lenny N Rosalin dalam Talkshow Peringatan Hari Kartini 'Cerita Sukses Perempuan Indonesia Menggapai Cita', Jumat (23/04/2021).
"Jadi kalau kita boleh mensummary kan dari berbagai pengalaman dunia maupun peristiwa sehari-hari sebetulnya isu ketidaksetaraan ini bisa dikelompokkan dalam empat bagian, yakni beban ganda, stereotip, subordinasi, serta marjinalisasi," paparnya.
Lebih lanjut, Leny menjelaskan,Â  gender isu di Indonesia masih banyak terjadi, meskipun sudah ada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 . Dalam instruksi tersebut, Presiden meminta bagaimana semua Kementerian/Lembaga melakukan gender mainstreaming sehingga kebiakan program dan kegiatan yang dilakukan Kementerian/Lembaga bisa mendukung upaya untuk meningkatkan kualitas perempuan karena ketertinggalannya.
"Perempuan masih mengalami ketimpangan di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi," ungkapnya.
Misalnya saja kalau dicermati bagaimanapun stereotip dalam pendidikan gender gap masih tinggi. Hal ini terlihat dari data kami, bahwa rata-rata lama sekolah untuk laki-laki selama 9 tahun yang berarti sudah tamat SMP sedangkan perempuan baru delapan tahun, berarti kelas 2 SMP sudah drop out.
"Berarti dia hanya memiiki ijazah SD, artinya dia hanya akan bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan mungkin tanpa perlindungan sosial. Ini nanti kaitannya akan kompleks sekali, akhirnya resiko-resiko itu kembali kepada mereka yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi," jelasnya.
Kemudian, lanjut Leni, di bidang kesehatan, Indonedia memiliki angka kematian ibu melahirkan yang tinggi. Inilah yang menyebabkan salah satunya dampak dari anak yang dilahirkan stunting. Berdasarkan data, sebanyak 15 persen masih ada masyarakat yang tidak melahirkan di fasilitas kesehatan.
"Dari jumlah perempuan yang tidak melahirkan dan tidak ditangani tenaga kesehatan yang terlatih, kemungkinan dia melahirkan di tempat lain yang mungkin tidak higienis sehingga infeksi dan menyebabkan kematian ibu terus naik. Masalah ini di tingkat hulu maupun hilirnya memang harus segera diselesaikan,"pungkasnya.
Dalam Talkshow peringatan Hari Kartini yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional RI bekerjasama dengan PIMTI Madya Perempuan, juga mennghadirkan narasumber lainnyaÂ  Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material Eniya Listiani Dewi, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nawal Nely, Direktut Utama Pertamina Nicke Widyowati, dan Mantan Jamdatun Kejaksaan Agung Leoke Larasati Agoestina.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Berita

Bimtek Implementasi & Pelaporan Perpajakan di Lingkungan Perpustakaan Nasional

Pencarian

Berita Lainnya

Wakil Presiden Frankfurt Book Fair: Buku Akan Selalu Ada

Menulis adalah Sebuah Keabadian

Indeks RB Perpusnas Meningkat, Tujuh Rekomendasi Perlu Dioptimalisasi

Perpustakaan Nasional Kembali Memperoleh Penghargaan Procurement Award Tahun 2018

Indonesia, Tuan Rumah Conference of Director National Library Asia-Oceania (CDNL-AO) Tahun 2020

Leni: Masih Banyak Isu Ketidaksetaraan yang Dialami Perempuan