Dua Capaian Tertinggi Perpusnas 2025: Pengajuan ISBN yang Diproses dan Pemanfaatan Layanan oleh Pemustaka
Jakarta - Indeks integritas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) mencapai 83,76 persen, diukur berdasarkan sembilan indikator penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indeks penguatan integritas tersebut didapatkan dari hasil survei pegawai dan penilaian masyarakat.
Semangat integritas tercermin dalam capaian kinerja tahun 2025 Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi (Kedeputian I) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Suharyanto. Tidak hanya capaian 2025, ia juga menekankan agar arah kebijakan program 2026 berprinsip pada penguatan integritas, efektivitas anggaran, serta optimalisasi layanan dan pengelolaan koleksi perpustakaan.
Suharyanto menyampaikan capaian kinerja tahun 2025, capaian anggaran, serta rencana program dan alokasi anggaran Kedeputian I untuk tahun 2026. Terdapat beberapa capaian Perpusnas melalui kedeputian yang dipimpinnya. Dua tertinggi adalah terkait pengajuan ISBN yang diproses dan pemanfaatan layanan oleh para pemustaka. Ia memaparkannya dalam Refleksi dan Resolusi Kedeputian I Perpusnas, Senin (5/1/2026).
Sebagai informasi, pengajuan ISBN yang diproses, ditargetkan 87.870, mencapai realisasi sebanyak 122.647. Pencapaian menjadi 139,57 %, cukup jauh melampaui target. Pemustaka yang memanfaatkan layanan ditargetkan 15.109.108 orang, realisasi mencapai 17.632.830 orang. Dengan demikian ada kenaikan, capaian menjangkau 116,70%.
Menurutnya, salah satu fokus utama tahun 2026 adalah penguatan diseminasi dan promosi melalui layanan Puspa Pemustaka. “Layanan ini merupakan bentuk integrasi yang lebih menyeluruh meskipun bukan inovasi baru,” ungkapnya.
“Layanan Puspa Pemustaka bertujuan memberikan informasi dan bimbingan layanan perpustakaan secara daring untuk meningkatkan pemanfaatan koleksi dan layanan. Kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan meliputi bimbingan pemustaka, sosialisasi, lokakarya, dan diskusi terpumpun,” sambungnya.
Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, Supriyanto, menegaskan bahwa layanan ISBN akan terus berjalan sesuai kebijakan yang telah diatur. Sebagaimana yang dipaparkan Suharyanto, Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan mencatat capaian tertinggi sebesar 113,32 persen. Tantangan ke depan bagi unit ini adalah pengelolaan ISSN pada tahun 2026.
Sementara itu, Plt. Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Pujasintara) Yeri Nurita, menekankan bahwa pada 2026 pihaknya akan fokus pada kegiatan nonanggaran. “Kami akan fokus pada kegiatan kelas literasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, serta terus berkoordinasi dengan SDM terkait sarana dan prasarana,” tuturnya.
Kepala Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan, Tri Luki Cahya Dini menambahkan bahwa ke depan akan ditekankan proses digitalisasi koleksi bernilai tinggi dengan dukungan Pujasintara, sekaligus meminta arahan terkait kesiapsiagaan bencana.
Pada 2025, Kedeputian I mengelola pagu anggaran efektif sebesar Rp50 miliar, dengan realisasi anggaran 99,48 persen dan realisasi fisik program kerja unit di bawah Kedeputian I menunjukkan kinerja positif yaitu 105,1 persen.
Untuk 2026, anggaran Kedeputian I diproyeksikan sekitar Rp5 miliar, dengan rincian Pujasintara sekitar Rp2 miliar, Preservasi dan Alih Media Rp2,8 miliar, Direktorat Deposit sekitar Rp251 juta, serta Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan sekitar Rp848 juta.
Adapun fokus kegiatan 2026 meliputi pengelolaan koleksi deposit dan koleksi digital, pengelolaan BNI, ISBN, ISMN, dan ISSN, sensus atau survei kondisi fisik bahan perpustakaan, diseminasi dan promosi kegiatan Kedeputian I, serta penyusunan regulasi Peta Jalan Pernaskahan Nusantara dan Warisan Dokumenter. Sepanjang tahun 2026, direncanakan 44 kegiatan daring yang dilaksanakan melalui aplikasi Zoom dan terbuka untuk masyarakat umum.
Reporter: Sonia Adelia/ Dyah R. Sugiyanto
Editor: Dyah R. Sugiyanto
