Dua Prioritas Nasional Jadi Acuan Arah Pembangunan Perpustakaan
Jakarta, Humas Perpusnas. Peran literasi sangat penting, terkait dengan peningkatan kapasitas individu maupun tenaga kerja yang profesional. Terdapat dua prioritas nasional yang menjadi acuan pokok arah pembangunan perpustakaan, yakni peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan peningkatan budaya kegemaran membaca.
“Jadi, dua kegiatan ini yang bisa menjadi landasan bagaimana perpustakaan bergerak. Walau punya basis perpustakan secara fisik tapi aktivitasnya tidak sebatas di perpustakaan. Kita bisa aktif ke masyarakat umum maupun komunitas dan bergerak bersama dengan penggerak literasi,” ujar Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2026, Selasa (12/5/2026).
Literasi menjadi indikator utama di dalam Rencana Pembangunan Pemerintah Jangka Panjang (RPJP) 2045. Bahkan, literasi menjadi salah satu dari 45 indikator yang ada di dalam RPJP.
Perpustakaan juga turut andil pada prioritas nasional 8 yang berfokus aspek pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa melalui kegiatan prioritas, yakni perlindungan dan pelestarian warisan budaya dengan proyek utama revitalisasi manuskrip.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas Edi Wiyono mewakili Sekretaris Utama Joko Santoso mengatakan, dengan kondisi fiskal saat ini, Perpusnas tidak bisa memaksakan seluruh program kerja berjalan. “Perpusnas harus memilih program kerja yang berdampak mengingat realita anggaran yang terbatas,” tuturnya.
“Hanya enam program kerja prioritas nasional yang bisa dijalankan dengan porsi anggaran yang ada,” jelas Edi.
Keenam program prioritas tersebut, antara lain Relawan Literasi Masyarakat (Relima), TPBIS, KKN Tematik Literasi, bahan bacaan bermutu, pengembangan tenaga perpustakaan, dan inventarisasi naskah kuno melalui Ingatan Kolektif Nasional (IKON).
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Penyusunan Anggaran Bidang Pendidikan, Riset, dan Inovasi Kemenkeu, Muhammad Nafi, mengatakan efisiensi anggaran bukan berarti layanan publik terhenti. Melainkan safeguarding APBN untuk mendanai prioritas nasional tanpa mengorbankan fungsi dasar.
Penajaman anggaran (efisiensi) pada postur anggaran Perpusnas di 2026 menyentuh angka Rp15.834.256.000. Meski begitu, Kemenkeu berpendapat bahwa yang perlu dipahami bersama adalah soal paradigma penggunaan anggaran. Jika sebelumnya berfokus pada penyerapan, maka paradigma baru berorientasi pada kualitas belanja (spending quality) yang berorientasi pada tiga aspek, yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas.
“Standar IKU pun juga mengalami pergeseran paradigma. Dulu outputnya berupa fisik, saat ini berbasis data, melalui IPLM dan TKM,” pungkas Nafi. *** (HD/ Ed: DRS/ Dok: ATK,AKN)
