Dukung Akses Informasi Publik Tanpa Batas, Perpusnas Tunjukkan Inovasi dalam Keterbukaan dan Layanan Inklusif

Kemayoran, Jakarta—Sekretaris Utama (Sestama) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Joko Santoso, menegaskan komitmen Perpusnas dalam menjamin akses informasi yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kelompok marijinal, pada Uji Publik Keterbukaan Informasi Tahun 2025 yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Perpusnas resmi lolos verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) 2025 dan mengikuti tahap Uji Publik bersama ratusan badan publik lainnya, termasuk kementerian, lembaga negara, BUMN, perguruan tinggi negeri, dan partai politik.

"Harapan saya, kebijakan dan strategi yang kami paparkan dapat dinilai dengan baik. Perpusnas berkomitmen mendorong pelayanan informasi dan pengetahuan tanpa pengecualian. Seluruh masyarakat Indonesia, dengan beragam kondisi psikologis maupun fisiologis, harus dapat mengakses layanan kami. Karena itu, kami terus melakukan berbagai terobosan, termasuk program yang menyasar desa, rumah ibadah, dan komunitas akar rumput," ujarnya. 

Sejalan dengan RPJMN 2025-2029 dan Asta Cita pemerintahan Prabowo, Sestama memaparkan tiga program prioritas Perpusnas. Pertama, Pengembangan Budaya Baca dan Kecakapan Literasi. Perpusnas mendistribusikan bantuan bahan bacaan bermutu ke 20.000 lokasi perpustakaan di 37 provinsi dan 451 kabupaten/kota, mencakup 10.000 rak buku dengan masing-masing 1.000 judul, 20 juta eksemplar buku berkualitas, dan bimbingan teknis untuk 20.000 pengelola perpustakaan.

“Target penerima meliputi 7.968 perpustakaan desa/kelurahan, 2.102 perpustakaan rumah ibadah (masjid, gereja, vihara, pura, dan klenteng), serta Taman Bacaan Masyarakat (TBM),” paparnya. 

Kedua, Pengarus-utamaan Naskah Kuno Nusantara. Perpusnas mengelola 143.259 naskah kuno Nusantara dengan 13.325 naskah telah didigitalisasi melalui platform Khastara. Indonesia melalui Perpusnas juga meraih UNESCO/Jikji Memory of the World Prize 2024, penghargaan pertama di bidang ini. Hingga 2025, telah teregister 19 naskah sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON).

Ketiga, Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan. Dari 219.415 perpustakaan di Indonesia, sebanyak 208.978 perpustakaan (95%) telah terakreditasi. "Kami terus meningkatkan kompetensi tenaga perpustakaan, mengingat dari 115.926 tenaga perpustakaan yang ada, baru 15% yang kompeten dan bersertifikat," tuturnya.

Dari konteks transformasi digital dan layanan inovatif, ia menunjukkan bahwa Perpusnas menghadirkan berbagai platform digital seperti iPusnas (139.377 judul), Khastara (27.961 judul), e-Resources (akses ke 750 ribu e-jurnal), BintangPusnas Edu (1,3 juta koleksi), Tanya Pustakawan (8.796 akses layanan chat dengan pustakawan), serta Indonesia One Search yang terhubung dengan 4.215 institusi.

Pentingnya perlindungan data pribadi dalam layanan Perpusnas juga disorotinya dalam sesi penilaian tersebut. “Kami menjaga data keanggotaan dan aktivitas pemustaka sambil terus meningkatkan kemudahan akses, melalui integrasi keanggotaan perpustakaan dengan aplikasi Satu Kartu Terintegrasi (SAKTI) berbasis NIK e-KTP agar masyarakat tidak perlu lagi membuat kartu anggota fisik,” ungkapnya.

Tidak lupa Sestama menampilkan dampak nyata program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang telah direplikasi di 34 provinsi dan melibatkan 8,19 juta peserta. Evaluasi menunjukkan 85,5% pemustaka mengalami peningkatan prestasi akademik, 91% meningkat keterampilan TIK, dan 70,2% mendapatkan peluang kerja. “Dengan rasio cost-benefit 3,18, setiap Rp1 yang dikeluarkan pemerintah menghasilkan manfaat Rp3,18 bagi masyarakat,” jelasnya.

Sestama kembali menegaskan atensi Perpusnas menjangkau kelompok marjinal melalui program bantuan bacaan bermutu. "Kita punya program kerja sama dengan panti sosial, tempat penampungan gelandangan, dan lembaga pemasyarakatan (lapas). Bahkan kita juga mendukung Sekolah Rakyat yang kebanyakan siswanya dari anak putus sekolah. Tahun ini, ada 224 perpustakaan Sekolah Rakyat yang kami fasilitasi. Ini bentuk perhatian kami agar tidak ada kelompok yang tertinggal dalam akses informasi," terangnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, isu efisiensi anggaran juga menjadi dibahas dalam sesi tanya jawab dengan dewan juri. “Efisiensi anggaran memang sempat menjadi kendala. Namun kami mengalihkan strategi agar program tetap berjalan dan menjamin akses layanan bagi masyarakat, termasuk secara daring. Data kami menunjukkan bahwa layanan daring bahkan tiga kali lebih tinggi dibanding layanan luring,” pungkasnya.

Uji Publik berlangsung 18-20 November 2025 dengan penilaian bobot 20% yang meliputi aspek kualitas informasi, jenis informasi, sarana dan prasarana, komitmen organisasi, digitalisasi, dan inovasi. Penilaian ini melibatkan tim yang terdiri dari Komisioner KIP, akademisi, praktisi, dan jurnalis yang konsen terhadap keterbukaan informasi publik.

 

Reporter: Alditta Khoirun Nisa / Qintara Amalia

Dokumentasi: Aditya Irfan Fakhruddin