IPLM Kab. Majalengka Turun, Kepala Perpusnas Sarankan Penguatan SDM dan Layanan Perpustakaan

Majalengka, Humas Perpusnas. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), E. Aminudin Aziz menyampaikan, persoalan literasi saat ini masih sering dipahami secara sempit sebagai kemampuan membaca dan menulis semata.

 

"Padahal literasi merupakan kemampuan yang lebih luas, mencakup kemampuan memahami, mengolah, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara kritis untuk meningkatkan kualitas hidup," ujarnya dalam Lokakarya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) di Kabupaten Majalengka, Jumat (19/06/2026).

 

Ia menambahkan bahwa penguatan literasi menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing di era transformasi digital.

 

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa instrumen pengukuran IPLM dan TKM mengalami perubahan. Instrumen yang digunakan memiliki proporsi yang lebih logis dan mencerminkan kondisi riil di lapangan.

 

Dari hasil pengukuran, hasilnya indeks IPLM Kab. Majalengka tahun 2025 turun dari 11,81 (dasar) menjadi 5,78 (final) setelah penyesuaian kecukupan data. Sedangkan TKM 57,89 tergolong rendah.  "Hal ini menandakan persoalan ganda, yakni performa pembangunan perpustakaan yang lemah dan cakupan data yang masih jauh dari memadai," paparnya.

 

Dalam paparannya, ia juga menjelaskan bahwa SDM dan pelayanan menjadi titik terlemah. “Kriteria indeks SDM dan pelayanan tercatat paling rendah, masing-masing 0,101 yang menandakan kekurangan tenaga, kompetensi pengelola, dan layanan literasi aktif bagi masyarakat, bebernya. "Koleksi juga sangat rendah, ketersediaan dan pemanfaatan koleksi cetak maupun digital masih perlu diperkuat," tambahnya.

 

Selain itu, menurut Aminudin, cakupan data belum memadai. Dari jumlah populasi yang ada sebanyak 1.200 perpustakaan diperlukan target 816 perpustakaan. Namun, ia menyebutkan, yang dilakukan hanya pada  207 perpustakaan.

 

Perpusnas telah memberikan berbagai bantuan untuk Kabupaten Majalengka, diantaranya berupa 1 unit motor perpustakaan keliling, 1 unit mobil perpustakaan keliling, dan 1 pojok baca digital.

 

Tak hanya itu, sebanyak 40 lokus bantuan bahan bacaan bermutu, 5 lokus transformasi perpustakaan berbasis Inklusi sosial, 3 lokus bantuan buku lapas, 13 lokus bantuan buku perpustakaan pondak pesantren, 5 lokus bantuan buku komunitas.

 

Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas, Nurhadi Saputra menjelaskan bahwa perubahan pengukuran IPLM yang sebelumnya berbasis kewilayahan menjadi kewenangan daerah, sehingga pendekatan yang digunakan menjadi lebih rinci dan objektif.

 

"Pada pengukuran TKM, terdapat pembaruan konsep yang sebelumnya mengukur frekuensi membaca, durasi membaca, dan jumlah bahan bacaan yang dibaca masyarakat," jelasnya.

 

Pada konsep terbaru, lanjutnya, TKM mengukur dimensi yang lebih komprehensif, mulai dari tahap pra-membaca, saat membaca, hingga pasca-membaca. 

 

"Dengan pendekatan ini, berbagai aspek yang memengaruhi kebiasaan membaca masyarakat dapat dipetakan secara lebih akurat sehingga menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program peningkatan budaya baca yang lebih efektif," lanjutnya.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka, Ono Haryono menegaskan bahwa IPLM dan TKM merupakan indikator strategis yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan literasi masyarakat di suatu daerah.

 

"Oleh karena itu, diperlukan sinergi, kolaborasi, dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, memperluas akses terhadap bahan bacaan, serta menumbuhkan budaya baca di tengah masyarakat," tegasnya.

 

Ia berharap, melalui kegiatan ini sebagai upaya dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Majalengka yang maju, inklusif, berbudaya baca, dan berkelanjutan.

 

Kegiatan lokakarya diikuti oleh 36 peserta yang terdiri atas pengelola perpustakaan desa, pegiat literasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM), pengelola perpustakaan sekolah jenjang SD dan SMP, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. *** (WM/Ed: DRS/Dok: ISTIMEWA)