Kepala Perpusnas Apresiasi Program "Sulbar Mandarras"

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), E. Aminudin Aziz, menyampaikan apresiasi atas inisiatif literasi yang digagas Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka.

Program "Sulbar Mandarras", yang mewajibkan pelajar membaca sejumlah buku tiap tahun, dinilai sebagai langkah inspiratif yang terstruktur, sistematis. Program ini merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan indeks literasi daerah dan memperkuat budaya baca.

Kepala Perpusnas mengungkapkan, dirinya tersentak ketika menerima tembusan surat dari Gubernur Sulbar mengenai gerakan tersebut. Dalam surat edaran itu, dijelaskan bagaimana Pemprov Sulbar, bersama pemerintah kabupaten/kota, mengawal kewajiban membaca buku bagi pelajar. Misalnya, siswa SMA/SMK minimal membaca 20 buku tiap tahun, termasuk bacaan wajibnya karya tokoh asal Sulbar, Baharuddin Lopa.

"Kalau modelnya seperti ini, maka Perpusnas harus proaktif dan bersinergi. Sebab dari yang saya lihat, program ini merupakan gerakan literasi yang paling massif dan terstruktur di Sulbar," ungkapnya saat menerima kunjungan Gubernur Sulawesi Barat di Ruang Rapat Pimpinan Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Kamis (25/9/2025).

Lebih lanjut, Kepala Perpusnas menilai Sulbar berpotensi dijadikan sebagai laboratorium percontohan gerakan literasi nasional yang holistik. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur, dukungan regulasi, hingga pengalokasian anggaran.

Saat ini, lanjutnya, Perpusnas memiliki program bantuan buku bacaan bermutu. Tahun 2024, Perpusnas menyalurkan bantuan 1.000 buku untuk 55 desa di Sulbar melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM), perpustakaan rumah ibadah, puskesmas, hingga lapas. Tahun 2025, bantuan akan diperluas ke 73 lokus desa.

Selain itu, Perpusnas juga menghadirkan program Relawan Literasi Masyarakat (Relima). “Kami juga memiliki Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Tahun ini Sulbar mendapatkannya, termasuk Kabupaten Majene dan Mamasa,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, mengatakan kebijakan ini lahir dari keprihatinan atas rendahnya indeks literasi masyarakat Sulbar, yang linear dengan rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM).

“Anak-anak  lebih familiar dengan gawai dibanding buku. Karena itu, kami buat aturan membaca buku dari sejak SD hingga SMA. Alhamdulillah, program ini disambut positif. Bahkan ruang tunggu kantor gubernur dan OPD sekarang dilengkapi dengan perpustakaan mini,” katanya.

Gubernur juga berharap dukungan Perpusnas dalam peningkatan kompetensi pustakawan di Sulbar. Saat ini terdapat 149 pustakawan di provinsi tersebut yang membutuhkan peningkatan keterampilan melalui pelatihan, pengetahuan literasi, teknik membaca, hingga evaluasi.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir Sekretaris Utama, Joko Santoso; Deputi Bidang Pengembangan Bahan Perpustakaan dan Jasa Informasi, Suharyanto; Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Adin Bondar; Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sri Marganingsih; Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Edi Wiyono; Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, Nani Suryani; Kepala Pusat Analisis Pengembangan Budaya Baca, Nurhadi.

 

Reporter: Wara Merdeka

Dokumentasi: Ahmad Kemal