Kepala Perpusnas: Besar Kecilnya Anggaran Bukan Penentu Cara Pandang Lembaga

Jakarta - Humas Perpusnas, Di tengah pagu anggaran Rp377 miliar dan beragam spekulasi publik terkait kebijakan kerja fleksibel (Kerja dari Manapun/KdM), Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh mengecilkan cita-cita lembaga.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Dialog Kinerja Pegawai yang digelar Jumat (27/2/2026) di Ruang Teater Gedung Perpusnas. Kegiatan berlangsung dalam dua sesi dan diikuti 532 pegawai nonpustakawan lintas jabatan.

Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, menyampaikan bahwa besar kecilnya anggaran tidak boleh menentukan cara pandang terhadap lembaga. “Kalau kita melihat anggaran sebagai satu-satunya penentu, maka kita akan melihat Perpusnas ini kecil. Dan kalau kita melihatnya kecil, kita pun akan bekerja kecil,” ujarnya.

Aminudin tidak pernah menjadikan anggaran sebagai Tuhan dalam menjalankan organisasi. “Bagi saya, anggaran besar atau kecil sama saja. Kalau besar, Alhamdulillah. Sekarang kecil, saya juga Alhamdulillah. Saya tidak akan merajuk. Anggaran bukan satu-satunya penentu untuk mengerjakan hal-hal besar,” tegasnya.

Menurutnya, sudut pandang menentukan energi dan arah gerak organisasi. Ia memastikan akan terus berikhtiar mencari tambahan dukungan anggaran. “Urusan saya adalah ikhtiar. Soal hasil, itu bukan urusan saya. Tidak semua ikhtiar itu wajib berhasil,” ucapnya.

Walau keterbatasan fiskal, Perpusnas juga mengintensifkan penguatan kerja sama strategis dengan berbagai pihak. Aminudin mengungkapkan bahwa pihaknya telah memetakan menu program yang dapat ditawarkan kepada mitra, lengkap dengan deskripsi, target, kebutuhan, dan estimasi biaya.

Ia mencontohkan, penyusunan proposal pemanfaatan naskah yang telah masuk dalam Memory of the World (MoW) untuk diajukan ke UNESCO. “Kalau ada peluang seperti itu, tidak boleh dilewatkan. Kekurangan anggaran bukan alasan untuk tidak kreatif,” gigihnya.

Kreativitas dan jejaring strategis, sambungnya, menjadi kunci agar Perpusnas tetap dapat bergerak optimal di tengah keterbatasan fiskal. “Kalau sudah miskin tidak kreatif, ya makin miskin. Tapi kalau kreatif, peluang tetap ada,” optimisnya.

Lebih lanjut, strategi kemitraan media juga diarahkannya pada pemanfaatan jejaring internal dan komunitas, tidak hanya bergantung pada media arus utama. “Sekarang media mainstream juga tidak selalu dibaca. Justru pegiat media sosial itu sangat kuat,” sarannya.

Pada sesi kedua, Aminudin juga menanggapi perkembangan narasi di ruang publik yang mengaitkan kebijakan KdM dengan dugaan keterbatasan anggaran, termasuk spekulasi mengenai operasional listrik dan layanan digital. “Ketika ada KdM/WFA, lalu dikaitkan dengan Perpusnas tidak punya anggaran listrik dan air sehingga pegawai dirumahkan, itu macam-macam narasinya. Media ramai sekali meminta wawancara,” ungkapnya.

Kendati demikian, Ia menegaskan bahwa kebijakan kerja fleksibel merupakan bagian dari adaptasi organisasi terhadap dinamika lingkungan kerja, bukan bentuk krisis.

Selain itu, Aminudin juga memperhatikan tingginya ekspektasi publik terhadap layanan Perpusnas, khususnya ISBN dan aplikasi iPusnas. Keterlambatan atau gangguan kecil saja, menurutnya, dapat memicu respons luas di masyarakat. “ISBN lambat sedikit saja, ramai. iPusnas mundur jadwalnya, itu juga ramai. Artinya harapan publik kepada kita besar,” tuturnya.

Respons publik yang cepat tersebut justru diyakininya menunjukkan bahwa layanan Perpusnas telah menjangkau masyarakat luas dan memiliki dampak nasional. Maka dari itu, ia menuturkan agar setiap isu disikapi secara proporsional. “Respons secukupnya saja. Yang penting kita tetap bekerja dan berbenah,” pintanya. *** (AKN/Ed.DRS/Dok.AIF-ATK-AA)